Ditemukan 4494 data
31 — 19
Bahwa Penggugat tidak jelas dan tidak cermat merinciketidak benaran dalil Tergugat, Penggugat hanya mengatakanbahwa Tergugat tidak beralasan Hukum, sehingga jawaban dalamreplik Penggugat menjadi tidak jelas alasan penolakannya,dengan demikian dalil Tergugat sudah seharusnya dinyatakanditerima, karenan dalil tergugat sangat beralasan hukum sepertiyang disampaikan pada jawaban tergugap pada sidangserbelumnya.3.
51 — 28
Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 09Desember sekira pukul 02.00 Wib bertempat di rumah kontrakan Terdakwa ARIEF AGUNGSUKRIL bin ANDI SUKRIL di Kampung Legok Menang RT.01/RW.07 Kelurahan KadaungKecamatan Sawangan Kota Depok, karenan Para Terdakwa kedapatan telah mengkonsumsinarkotika jenis shabu;2. Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 sekirapukul 23.00 Wib Terdakwa .
60 — 20
peristiwahukum, maka sudah seharusnyalah Penggugat s/d III menjelaskan terlebihdahulu peristwa hukumnya (perkawinan) bukan hanya sekedar akibathukumnya semata,3) Bahwa andai pun benar (quod non) almarhum dan Almarhumahadalah sepasang suami isteri, maka dalil tersebut tidak hanya sekedardisampaikan tanpa ada dasar fakta (feitelijke grond) yang menjelaskanadanya peristiwa hukum ,4) Bahwa seperti yang dijelaskan di atas sebelumnya apaabila antaraperistiwa hukum dengan akibat hukum adalah satu kesatuan karenan
85 — 14
Iniadalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka dalildalil pbermohonan Pemohon terbukti memenuhiHalaman 37 dari 47 halaman Putusan Nomor : 2682/Pdt.G/2014/PA.Jbg.alasan perceraian sebagaimana yang diatur dan dijelaskan dalampenjelasan pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, jopasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenan itu permohonanPemohon
42 — 12
kualitas maupun kuantitas sehingga akanmerugikan kepentingan pertahanan negara.5 Bahwa di dalam kehidupan prajurit TNI penjatuhan pidana tambahan pemecatan adalah suatu hukuman yang di rasakan sangat berat dimanadengan dijatuhi pidana pemecatan maka karier seorang prajurit terhentidan hilangnya mata pencaharian serta kebanggaan sebagai seorang prajuritmenjadi sirna, selain itu pula pidana tambahan pemecatan dari dinasmiliter bagi seorang prajurit akan berdampak terhadap masa depankeluarganya oleh karenan
Pembanding/Penggugat II : SAMIDIN Diwakili Oleh : LIRIN COLEN DINGIT,S.H.
Pembanding/Penggugat V : NUR SALAM Diwakili Oleh : LIRIN COLEN DINGIT,S.H.
Pembanding/Penggugat III : IMRON Diwakili Oleh : LIRIN COLEN DINGIT,S.H.
Pembanding/Penggugat I : KOSIM SURYANA Diwakili Oleh : LIRIN COLEN DINGIT,S.H.
Terbanding/Tergugat : PT FARINDA BERSAUDARA
51 — 25
Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara ini tidak jelas ataukabur dan oleh karenanya mengandung cacat formil ( obscuur libel ),oleh karenan didalam surat gugatannya Para Penggugat ternyata tidakmenyebutkan atau tidak menguraikan secara jelas dan terperinci,dimana letak tanah objek sengketa berada, berapa ukuran ; panjangdan lebar dari tanah objek sengketa tersebut dan tidak pulaHals dari 40 hal, Putusan No.108/PDT/2019/PT.SMR2.2.menguraikan/menyebutkan batasbatas dari tanah objek sengketa yangdimaksud
59 — 29
Bahwa di dalam kehidupan prajurit TNI penjatunan pidana tambahanpemecatan adalah suatu hukuman yang dirasakan sangat beratdimana dengan dijatuhi pidana pemecatan maka karier seorangprajurit terhenti dan hilangnya mata pencaharian serta kebanggaansebagai seorang prajurit menjadi sirna, selain itu pula pidanatambahan pemecatan dari dinas militer bagi seorang prajurit akanberdampak terhadap masa depan keluarganya oleh karenan itupenjatuhan pidana tambahan merupakan upaya terakhir apabilaseorang prajurit
1.HARTONO PUTRA
2.DJAMAIN DJ
3.H. SISNUR
4.H. ASRIAL
Tergugat:
1.EDIE SYOFYAN
2.MASRIZAL
3.BANK SYARIAH MANDIRI JAKARTA CQ BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG PADANG
4.INDRA JAYA
5.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PADANG
94 — 7
Bahwa atas dasar fakta hukum tersebut di atas, mengingat antaraposita dan petitum tidak saling mendukung, maka TERGUGAT mohonkepada Majelis Hakim yang memeriksa agar menyatakan bahwagugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat III para Penggugat telahmembantah dalam repliknya yang pada prinsipnya menyatakan bahwa apadidalilkan oleh tergugat III salah karenan menurut para Penggugat dalildalil yangdiajukan oleh para Penggugat sudah jelas;Menimbang, bahwa selanjutnya
1.KARDONO, S.H
2.AHMAD LUTFI. SH
Terdakwa:
ARWIN BIN AJI M. SALEH
292 — 53
Saleh (penuntutan dilakukan terpisah) untukmenebang dan mengolah kayu yang berada di Kawasan Hutan Lindung diKampung Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah; Bahwa kemudian Terdakwa melakukan penebangan katu dalamkawasan Hutan Lindung di Kampung Bale Atu Kecamatan Bukit KabupatenBener Meriah; Bahwa Terdakwa melakukan penebangan kayu di kawasan hutanlindung tersebut karenan disuruh oleh Terdakwa Arwin Bin Aji M.
DARWIN HUTAHAEAN, SH
Terdakwa:
Suhartono
81 — 48
Namun demikian mengenaipermohonan keringan hukuman karenan menyangkut diripribadi Terdakwa makan Majelis akan sekaligusdipertimbangkan dalam hal yang meringankan danmemberatkan pidananya.: Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakimtidak menemukan adanya halhal yang dapat dijadikanalasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa, olehkarenanya Terdakwa harus dipidana.: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalammengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifathakekat dan
32 — 3
Oleh karenan yamenurut hemat Majelis unsur barang siapa ini telah terpenuhi;Ad. 2.
45 — 10
sangat sullituntuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, maka dalildalil gugatan Penggugat terbukti memenuhialasan perceraian sebagaimana yang diatur dan dijelaskan dalampenjelasan pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf fKompilasi Hukum Islam, dan oleh karenan
99 — 98
IndomatsumotoPress & Dies Industries oleh karenan kontrak kerjanya telah berakhirsehingga sangat tidak beralasan hukum Penggugat diwajibakanuntuk membayar kompensasi atau pesangon kepada Para Tergugat(Gunarto, Arifudin dan Dharis Purnomo) dan oleh karenanyasangatlah beralasan apabila Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bandung menolak tuntutan PUK SPAMKFSPMIuntuk memberikan pesangon kepada Para Tergugat (Gunarto,Arifudin dan Dharis Purnomo) jo anjuran Dinas Tenaga KerjaKabupaten
152 — 74
secara kualitas maupun kuantitas sehingga akanmerugikan kepentingan pertahanan negara.Bahwa di dalam kehidupan prajurit TNI penjatuhan pidanatambahan pemecatan adalah suatu hukuman yang dirasakansangat berat dimana dengan dijatuhi pidana pemecatan makakarier seorang prajurit terhenti dan hilangnya mata pencaharianserta kebanggaan sebagai seorang prajurit menjadi sirna, selainitu pula pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer bagiseorang prajurit akan berdampak terhadap masa depankeluarganya oleh karenan
74 — 16
., MM. selaku Direktur Utama PDAM Kabupaten Karawang,yang secara umum memiliki kewenangan sepenuhnya karenan jabatan dankedudukannya dalam pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum tersebut, makaberkaitan dengan unsur yang pertama ini terdakwa RUSL Y C sepatutnya dikualifisirsebagai "setiap orang" sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 3 UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan
OPEN SUPRIADI, SE., MM. secara umum memilikikewenangan sepenuhnya, kesempatan atau sarana yang ada padanya karenan jabatan dankedudukannya selaku Pjs. Direktur Utama PDAM Kabupaten Karawang dalam memanage(baca : melakukan tindakan managerial) dan pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minumtersebut, oleh karenanya sehubungan dengan pemenuhan dalam unsur ini saksi H.
86 — 10
ELMAN PASARIBU (Tergugat) dengan cara memasang/meletakkantanda batas berupa Patok BPN diatas sebagian Tanah Milik Adat Penggugat dan haltersebut baru diketahui Penggugat pada saat Penggugat akan mengurus Sertifikat HakMilik kepada Turut Tergugat IT pada Tahun 2011 dan karenan Tergugat maupun TurutTergugat II telah memasang/meletakkan tanda batas berupa Patok BPN diatas sebagianTanah Milik Adat Penggugat secara melawan hukum, maka Penggugat mohon agarTergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan
33 — 11
Bahwa terhadap permohonan sita jaminan atas asset Tergugat rekonpensiyang tuntut oleh Penggugat rekonpensi adalah sangat berlebihan danmerugikan kepentingan Tergugat rekonpensi, karena tidak perbuatanHalaman 29 Putusan No.662/Pdt.G/2016/Pn.Sby.melawan hukum yang dituduhkan kepada Tergugat rekonpensi,sebagaimana gugatan rekonpensi Penggugat rekonpensi, karenan Tergugatrekonpensi mohon kehadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara iniuntuk menolak atau mengesampingkan permohonan tersebut.Berdasarkan
104 — 29
Nomor:25/Ciranjang yang di jual oleh Tergugat kepada Tergugat Ill,karena Tergugat V jelas mengetahui bahwa tanah dan bengunan sertifikat hakmilik Nomor:25/Ciranjang milik Penggugat dan Tergugat dan pada waktu diagungkan ke Tergugat V berdasarkan Perjanjian KreditNomor:0000085/PK/02237/0400/0713 tertangal 25 juli 2015, seharusnyaTergugat V jangan menyerahkan serifikat hak milik nomor:25/Ciranjang tanpaada pemberitahuan kepada Pengggugat, sehingga Penggugat menolak dengantegas Eksepsi Tergugat V karenan
42 — 15
Bahwa Penggugat pada dalil gugatan angka 8 dan 9 yang pada pokoknyamenyebutkan adanya perselisinan dan pertengkaran yang kecil telah berlangsungsedemikian lama sehingga tidak ada harapan dan tujuan perkawinan antaraPengguat dan Tergugat' tidak dapat dicapai karenan adanyapertengkaran/percekcokan teruS menerus dan Sulit dihindarkan, haruslah ditolakdan dikesampingkan ;3.
1.YUNI INDRIANI
2.RAMDAN PASMADI
3.ROYEN ROBI HELEN
4.YAKIN SABRI
Tergugat:
PT BENGKULU MANDIRI
81 — 45
belum bisa dibelakukan karena PHK yangdilakukan oleh Tergugat tidak melalui perundingan meskipun DinasTenaga Kerja Kota Bengkulu sudah memanggil untuk menyelesaikanmelalui Musyawarah Tripartit karena secara Biparit tidak dapatdilakukan tetapi Tergugat tetap tidak mau menhadiri perundingantersebut sementara Para Penggugat,II,III,V sudan berupayaberupaya hadir oleh karena itu PHK yang dilakukan oleh Tergugatbatal demi hukum.Akibatnya PHK tersebut tidak dapat dijalankan dan tidak dapatdiberlakukan karenan