• Salah satu isi Rekomendasi Rakernas APBMI yaitu : menolak danmembatalkan kesepakatan pungutan kontribusi, imbalan jasa, singlebiling, PBM terseleksi, konsorsium serta pungutan dalam bentuk lainnyayang tidak diatur dalam perundangundangan;b.

  Telegram Dirjen Hubungan Laut Nomor 44/PHBI13 tanggal 31 Mei2013 point4 (empat) menyatakan melakukan audit terhadap pungutan /tarif kontribusi/imbalan jasa / yang menimbulkan ekonomi biaya logistiktinggi di Pelabuhan yang tidak ada pelayanannya (Nomor ServiceNomor Pay) serta tidak memiliki dasar hukum;f.

  Bahwa KantorKesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Panjang BandarLampung selaku Regulator juga telah mengeluarkan surat tanggal09 Maret 2015 yang ditujukan kepada Tergugat isi surat dari KSOPpada pokoknya adalah Memperingatkan kepada Tergugat untuktidak lagi melakukan Pungutan Tarif Jasa Kepelabuhanan yangtidak ada pelayanan jasanya (Share Handling) di PelabuhanPanjang. (Bukti P.10 Penggugat);3.

  Pungutan Biaya Share Handling yang dilakukan oleh Tergugatkepada Penggugat tidak termuat dalam Kesepakatan Bersamayang di tanda tangani padatanggal 13 Juli 2012;B. Bahwa Kesepakatan Bersama tersebut tidak dibubuhi biayamaterai;Halaman 16 dari 20 hal.Put. Nomor 2975 K/Padt/2016C.

  Bahwadalam Kesepakatan Bersama yang ditanda tangani padatanggal 13 Juli 2012 tersebut tidak ada batas waktu kapanberakhimya Kesepakatan Bersama tersebut;Bahwa Majelis Hakim Judex Facti dalam perkara A quo tidakmempertimbangkan pungutan Share Handling yang dilakukan olehTergugat kepada Penggugat yang tidak tercantum dalam KesepakatanBersama tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukumPasal 1365 KUH Perdata;5.

• yang dilakukan pemerintah masuk uang negarawalaupun tidak ada aturanya; Bahwa kelebihan pungutan retribusi adalah masuk hak negara dan harusdisetorkan ke negara;2.

  pendapat kepada ahli Keuangan Negara;Bahwa penyetoran yang terlambat ke kas daerah bukan merupakan kerugiannegara;Bahwa penyetoran dari UPTD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan ProvinsiSumatera Barat tidak sesuai dengan Pergub;Bahwa pungutan terhadap biaya kesehatan hewan di UPTD Dinas Peternakandan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat tidak boleh dilakukan karenapungutan dilakukan harus ada dasar hukumnya;Bahwa kelebihan pungutan termasuk dalam uang negara;Bahwa kerugian negara ditemukan dimana

  adanya pungutan yang tidakdisetorkan pada kas daerah;Bahwa penggunaan uang kelebihan pungutan tidak boleh dilakukan oleh instansiyang melakukan pungutan;Halaman 48 dari 85 Putusan Nomor 06/Pid.SusTPK/2018/PN.PdgBahwa semua dana termasuk pungutan untuk pembelian obat harus di setorkanke kas daerah;Bahwa retribusi digunakan karena penerimaan untuk keuangan negara;Bahwa data skunder merupakan salah satu data digunakan untuk menghitungkerugian negara dan Pergub juga termasuk dalam data skunder;Bahwa

  kepada pertimbangan tentang keuangan Negara sebagaimana pertimbangandiatas;Menimbang, bahwa pungutan jasa medis yang di includkan kedalam jasapelayanan oleh UPTD BLKKH meskipun ada surat keputusan kepala UPTD BLKKH danPermentan Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan KlinikHewan, dimana dokter hewan berhak mendapatkan uang jasa medis, tetapi dalammemungut jasa medis tersebut berdasarkan fakta di persidangan pungutan jasa medisdi UPTD BLKKH belum dilandasi dengan sebuah surat keputusan

  yang tidak sah masyarakat dapat menuntut pemerintahuntuk pengembalian uang pungutan atas kesewenangwenangan yang dilakukan olehklinik sehingga pemerintan harus bertanggungjawab untuk mengganti kerugianmasyarakat atas pungutan yang tidak sah oleh karena itu, hal itu menjadi kerugianNegara terhadap pendapat ini, Majelis Hakim sependapat tetapi kapan saatnya uangtersebut menjadi uang Negara ketika uang hasil kejahatan diperintahkan dirampasuntuk Negara dengan putusan pengadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan

• Putusan Nomor 25 /B/PK/Pjk/2012Bahwa pungutan pajak baik pajak pusat maupun pajak daerah adalahtergolong hukum publik, adagium hukum menyatakan apabila terjadi konflikantara hukum privat dengan hukum publik maka yang dimenangkan adalahhukum publik, karena atas dasar memprioritaskan kepentingan umum yang lebihbesar dari kepentingan pribadi;Bahwa yang diajukan banding oleh Pemohon Banding adalah mengenaipemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama KendaraanBermotor, berkaitan dengan konflik

  pengaturan antara Kontrak Karya yangmerupakan golongan hukum privat dengan UndangUndang Pajak Daerah danperaturan pelaksanaannya yang termasuk hukum publik, Majelis berpendapatseharusnya yang lebih diutamakan adalah UndangUndang Pajak Daerahsebagai hukum publik daripada Kontrak Karya;Bahwa oleh karenanya seharusnya pungutan Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dipertahankan, karenapungutan tersebut sudah sesuai dengan UndangUndang yang berlaku, yaituUndang undang Nomor 34

  Dimana Pemohon PeninjauanKembali, berdasarkan ketentuan Kontrak Karyanya, banya berkewajibanmembayar pajakpajak, retribusi, iuran dan pungutan yang ditetapkan dandirinci secara spesifik dalam masing masing Kontrak Karya;Penjelasan Pemohon Peninjauan Kembali di atas tentang karakteristikKontrak Karya yang Lex Spesialis' didukung dengan: Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia No.

  Kalaupun quadnonterdapat pungutanpungutan atau retribusi retribusi yang telah adaaturannya pada saat Kontrak Karya disetujui dan ditandatangani, makabesamya tarif pajakpajak atau pungutan pungutan atau retribusiretribusi tersebut tidak boleh lebih berat atau lebih besar dari undangundang dan peraturanperaturan tentang retribusi dan pungutan pada saatitu, khususnya pungutan dan retribusi daerah;Adalah fakta bahwa pada saat KK disetujui dan ditandatangani padatanggal 2 Desember 1986 oleh dan antara

  Pemerintah RI dan PemohonPeninjauan Kembali, undangundang mengenai retribusi daerah No.34Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang Undang No.18tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum ada.Peraturan yang berlaku dan mengatur pajak atau retribusi daerah padasaat KK ditandatangani tahun 1986 adalah Undang undang DaruratNo.l tahun 1957, Perpu No.8 tahun 1959 dan Perpu No. 27 tahun 1959.Sehingga, kalaupun terdapat pajak atau pungutan atau retribusi daerahquadnon, maka besamya

• Nomor 34 Tahun 2000 tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001tentang Pajak Daerah;Bahwa dengan demikian Kontrak Karya berkenaan dengan pungutan PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor a quo adalahbertentangan dengan UndangUndang No. 34 Tahun 2000;Bahwa ditinjau dari sudut penggolongan hukum, Kontrak Karya adalahperjanjian antara Pengusaha dengan Pemerintah bukan antara Pemerintah

  Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama KendaraanBermotor, berkaitan dengan konflik pengaturan antara Kontrak Karya yangmerupakan golongan hukum privat dengan UndangUndang Pajak Daerah danperaturan pelaksanaannya yang termasuk hukum publik, Majelis berpendapatseharusnya yang lebih diutamakan adalah UndangUndang Pajak Daerah sebagaihukum publik daripada Kontrak Karya;Bahwa oleh karenanya seharusnya pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan BeaBalik Nama Kendaraan Bermotor dipertahankan, karena pungutan

  No. 34/B/PK/Pjk/20124suatu sebab yang halal;Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Pajak mempertimbangkan bahwa,, ...berdasarkan Pasal 1320 juncto Pasal 1337 KUHPerdata disyaratkan untuk sahnyasuatu perjanjian adalah tidak boleh bertentangan dengan undangundang" dan "dengandemikian Kontrak Karya berkenaan dengan pungutan Pajak Kendaraan Bermotor danBea Balik Nama Kendaraan Bermotor a quo adalah bertentangan dengan UndangUndang No. 34 Tahun 2000.

  Kalaupun guadnon terdapat pungutanpungutan atau retribusiretribusiyang telah ada aturannya pada saat Kontrak Karya disetujui dan ditandatangani,maka besarnya tarif pajakpajak atau pungutanpungutan atau retribusiretribusitersebut tidak boleh lebih berat atau lebih besar dari undangundang dan peraturanperaturan tentang retribusi dan pungutan pada saat itu, khususnya pungutan danretribusi daerah.Adalah fakta bahwa pada saat KK disetujui dan ditandatangani pada tanggal 2Desember 1986 oleh dan antara

  Sehingga, kalaupun terdapat pajak atau pungutan atau retribusi daerah quadnon, maka besarnya retribusi atau pajak atau pungutan atau retribusi daerahtersebut harus berdasarkan UndangUndang Darurat No. 11 Tahun 1957, PerpuNo. 8 Tahun 1959 dan Perpu No. 27 Tahun 1959 tersebut dan karenanya pula,secara Lex Spesialis, ketentuan Pasal 13 ayat 11 KK tidak bertentangan denganUndangundang No. 34 Tahun 2000.

• PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, tetapikeabsahan pemungutan oleh Terbanding, sehingga Majelis tidak memeriksabesaran pungutan pajak a quo;Bahwa walaupun demikian, berdasarkan Pasal 1320 juncto Pasal 1337KUHPerdata disyaratkan untuk sahnya suatu perjanjian adalah tidak bolehbertentangan dengan undangundang;Bahwa ketetapan Pajak Daerah yang disengketakan Pemohon Banding PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berkenaandengan masa berlakunya UndangUndang

  Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama KendaraanBermotor, berkaitan dengan konflik pengaturan antara Kontrak Karya yangmerupakan golongan hukum privat dengan UndangUndang Pajak Daerah danperaturan pelaksanaannya yang termasuk hukum publik, Majelis berpendapatseharusnya yang lebih diutamakan adalah UndangUndang Pajak Daerahsebagai hukum publik daripada Kontrak Karya ;Bahwa oleh karenanya seharusnya pungutan Pajak Kendaraan Bermotor danBea balik Nama Kendaraan Bermotor dipertahankan, karena pungutan

  Dimana Pemohon Peninjauan Kembali,berdasarkan ketentuan Kontrak Karyanya, hanya berkewajiban membayar pajakpajak, retribusi, iuran dan pungutan yang ditetapkan dan dirinci secara spesifikdalam masingmasing Kontrak Karya.Penjelasan Pemohon Peninjauan Kembali di atas tentang karakteristik KontrakKarya yang 'Lex Spesialis' didukung dengan:e Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S1032/MK.04/1988 tanggal 15 Desember 1988 (Bukti PK7) yang menyatakanbahwa Kontrak Karya Pertambangan diberlakukan

  pada saat itu, khususnya pungutan danretribusi daerah;e Adalah fakta bahwa pada saat Kontrak Karya disetujui danditandatangani pada tanggal 2 Desember 1986 oleh dan antaraPemerintah RI dan Pemohon Peninjauan Kembali, undangundang mengenai Retribusi Daerah Nomor 34 Tahun 2000 yangmerupakan perubahan atas UndangUndang Nomor 18 Tahun1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum ada.Peraturan yang berlaku dan mengatur pajak atau retribusi daerahpada saat Kontrak Karya ditandatangani tahun 1986

  Sehingga,kalaupun terdapat pajak atau pungutan atau retribusi daerah quadnon, maka besarnya retribusi atau pajak atau pungutan atauretribusi daerah tersebut harus berdasarkan UndangUndangDarurat Nomor 11 Tahun 1957, Perpu Nomor 8 Tahun 1959 danPerpu Nomor 27 Tahun 1959 tersebut dan karenanya pula, secaraLex Spesialis, ketentuan Pasal 13 ayat (11) Kontrak Karya tidakbertentangan dengan UndangUndang Nomor 34 Tahun 2000.Karenanya pula jelas dan nyata Majelis Hakim telah kelirudalam pertimbangan hukumnya

• Rp. 33.000, ( tiga puluh tiga ribu rupiah) tersebut saya temukan di saku celana kanan dari terdakwa yangdiakuinya bahwa uang tersebut hasil dari Pungutan Judi Togelpada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016.Bahwa Terdakwa menerima dan memungut pasangan Judi Togel kuranglebih sejak 3 (tiga) bulan yang lalu yaitu sekira dari bulan April 2016 ;Bahwa Berdasarkan hasil penyelidikan dan intograsi terhadap Terdakwabahwa dirinya bekerja sebagai pengecer yang mana bertugas sebagaipemungut pasangan Judi Togel dan

  Rp. 33.000, ( tiga puluh tiga ribu rupiah )tersebut saya temukan di saku celana kanan dari terdakwa yangdiakuinya bahwa uang tersebut hasil dari Pungutan Judi Togel padahari Rabu tanggal 13 Juli 2016.Bahwa Terdakwa menerima dan memungut pasangan Judi Togel kuranglebih sejak 3 (tiga) bulan yang lalu yaitu sekira dari bulan April 2016 ;Bahwa Berdasarkan hasil penyelidikan dan intograsi terhadap Terdakwabahwa dirinya bekerja sebagai pengecer yang mana bertugas sebagaipemungut pasangan Judi Togel dan

  Dan uang tunai sebesar Rp. 33.000, ( tiga puluh tiga ribu rupiah ).Bahwa terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 33.000, (tiga puluhtiga ribu) dari pungutan pasangan nomor judi togel pada hari Rabutanggal 13 Juli 2016 ;Bahwa terdakwa menggelar permainan judi togel sejak 3 (tiga) bulanyang lalu ;Bahwa terdakwa menggelar permainan judi togel lebih dari 10 (sepuluh)kali terhitung sejak 3 (tiga) bulan terakhir dari bulan April ;Bahwa terdakwa berperan sebagai pengecer yangbertugas menerimadan memungut

  B/2016/PN.Bli.Bahwa uang hasil pungutan judi togel tersebut terdakwa setorkankepada Banda atau bos terdakwa yang bernama PARIADI dengan caradi cari langsung ke rumah terdakwa seminggu sekali dan kadangkadang dua minggu sekali karena waktunya tidak tentu ;Bahwa terdakwa mendapatkan upah sebesar 20 % dihitung dari togelhasil pungutan nomor togel yang dipasang oleh para pemain ;Bahwa Jumlah uang yang saksi dapatkan perhari dari pungutan uangJudi Togel yang dipasang oleh para pemain berkisar sebesarRp

  langsung ke rumah terdakwa seminggu sekali dan kadangkadang dua minggu sekali karena waktunya tidak tentu ;Bahwa terdakwa mendapatkan upah sebesar 20 % dihitung dari togelhasil pungutan nomor togel yang dipasang oleh para pemain ;Bahwa Jumlah uang yang saksi dapatkan perhari dari pungutan uangJudi Togel yang dipasang oleh para pemain berkisar sebesarRp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000,(satu juta rupiah);Bahwa Upah yang saksi dapatkan dari permainan penjualan nomorJudi

• terhadap para sopir tersebuttidak punya jin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah petugas yangditugaskan untuk melakukan pungutan dari pihak yang berwenang; Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut para sopir merasa keberatan danterdakwa mendapat keuntungan setiap harinya sekitar Rp. 20.000, (dua puluhribu rupiah) dan uang sebesar Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah) tersebutseluruhnya bukanlah hak/milik terdakwa;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal368 ayat

  double dan jika tidak membayar maka Terdakwamengancam akan melakukan pemukulan dan sudah ada teman yang tidakmau membayar dibawa ke kuburan dengan cara dibonceng dan disana saksidiancam oleh Terdakwa sehingga temanteman yang lain jadi takutmelaporkannya;Halaman 5 dari 13 Halaman / Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Sgr Bahwa Terdakwa memungut biaya tersebut sudah lama sekitar enamtahunan tapi tidak sebesar sekarang, kalau sebesar Rp. 5.000, (lima riburupiah) baru berjalan sekitar satu tahun; Bahwa pungutan

  tersebut tidak pernah dimusyawarahkan sebelumnya; Bahwa saksi sebagai supir angkot keberatan dengan pungutan yangdilakukan oleh Terdakwa;4.

  tersebut tidak pernah dimusyawarahkan sebelumnya; Bahwa saksi sebagai supir angkot keberatan dengan pungutan yangdilakukan oleh Terdakwa;Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksisaksi tersebut Terdakwamenyatakan membenarkannya dan tidak keberatan;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (adecharge);Menimbang, bahwa di persidangan, telah didengar keterangan Terdakwayang pada pokoknya sebagai berikut:Halaman 6 dari 13 Halaman / Putusan Nomor 114/Pid.B/2020/PN Sgr Bahwa terdakwa

  dilakukan penyitaansesuail dengan peraturan perundangundangan maka dapat digunakan untukmemperkuat pembuktian dalam persidangan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan di hubungkandengan barang bukti, maka diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut: Bahwa benar pada hari Senin tanggal 04 Mei 2020 sekira pukul 09.00 wita diJalan Sudirman Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Bulelengtepatnya di depan Toko Indomaret Seririt, Terdakwa ditangkap pihak kepolisiankarena pungutan

• Bahwa Terdakwa melakukan pungutan uang kepada calonSiswa Secata PK Gel II tahun 2008 sebesar Rp. 450.000, (empatratus lima puluh ribu rupiah), tidak pernah dilaporkan kepada Danrem131/Stg maupun Ka Ajendam VII/Wrb, karena Terdakwa hanyamelaporkan yang wajib saja seperti 12 (dua belas) item barangkeperluan calon Siswa Secata PK Gel Il tahun 2008 kepada KaAjendam VII/Wrb termasuk pangkas rambut dan photo saja.I.

  Bahwa Terdakwa memerintahkan Sertu Rajulan Simbala(Saksi3) dan PNS Sujamti (Saksi4) untuk melakukan pungutan uangkepada calon Siswa Secata PK Gel. Il TA. 2008 sebesar Rp.450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap calon adalahuntuk membeli keperluan para calon Siswa Secata dan untukmendukung akomodasi tim pusat padahal Terdakwa mengetahuibahwa Terdakwa sebagai Ketua Panitia Penerimaan Calon SiswaSecata PK Gel.

  Il TA. 2008 tidak mempunyai kewenangan untukmelakukan pungutan uang tersebut.n. Bahwa Terdakwa mengetahui, Penerimaan Calon Siswa SecataPK Gel. Il TA. 2008 atau penerimaan Prajurit TNI pada umumnya,sejak dari awal pendaftaran sampai dengan akhir pelaksanaan testtidak dipungut biaya apapun sampai tes dinyatakan selesai dan yanglulus tes berhak mengikuti pendidikan pertama.MenimbangMenimbangMenimbangMenimbangMenimbang10o.

  Bahwa setelah Saksi cek di lapangan ternyata memang benarada pungutan uang yang dilakukan oleh PNS Sujamti kepada calonatas nama Haris Sutopo sebesar kurang lebih Rp. 35.000.000 (tigapuluh lima juta rupiah) dan menurut calon Sdr. Haris Sutopo uangtersebut tidak diserahkan sekaligus melainkan sesuai kebutuhan saatmengikuti Tes dengan perjanjian dijamin lulus.5. Bahwa Saksi tidak mengetahui atas perintah siapa PNSSujamti melakukan pungutan uang kepada calon Siswa Secata PKGel Il tahun 2008.6.

• ., KepalaSub Direktorat Penerimaan Pungutan Eksporpada Direktorat Penerimaan Minyak dan Bukani: llc aaa adn2. RINEMTI R. SIANTIJRI, SE., Kepala SeksiPembukuan Penerimaan Pungutan Ekspor padaDirektorat Pertamina Minyak dan Bukan Pajak ;3. KUKUH DJATMIKO DP, SE., Korlak PembukuanPungutan Ekspor Hasil Perkebunan padaDirektorat Penerimaan Minyak dan Bukan Pajak;4. HARTONO, SH., Kepala Bantuan Hukum Illpada Biro Hukum dan Humas DepartemenKeuangan ; 5.

  WW.10.11.Tanjung Balai Karimun dan Penggugat merasa terbebasdari kewajiban membayar tagihan biaya administrasi ; Bahwa kemudian setelah waktu berjalan selama 3 (tiga) tahun5 (lima) bulan terhitung dari tanggal pengiriman suratkeberatan Penggugat, datanglah surat tagihan baru dariTergugat/Direktur Jenderal Lembaga Keuangan DepartemenKeuangan RI No. 15/SKEP DJKL/2004 tanggal 26 Januari 2004yang berisi tagihan kepada Penggugat untuk = membayarpajak (pungutan) Ekspor sebesar Rp. 4.716.918.8385 (empatmilyar

  Menyatakan batal atau tidak sah Surat Ketetapan Tergugat No. 15/SKEPDJKL/2004, tanggal 26 Januari 2004, tentang Surat Ketetapan Pajak(pungutan) Ekspor ; 222222 2 enn ne none ne nen3. Mewajibkan Tergugat untuk mencaut Surat Ketetapan Tergugat No.15/SKEPDJKL/2004, tanggal 26 Januari 2004, tentang Surat KetetapanPeja (SUING Tai) ERSBOE ssencsennenneecmnnennneemennennmennnmnnenmanninaMnmannints4.

  eee ce ne nen cee encesMenimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, pihakTergugat telah mengajukan Eksepsi Kompetensi Absolut, sebagaimana jawabantertanggal 10 Juni 2004 sebagaiberikut : EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT :1,Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil Penggugat, kecualiterhadap halhal yang secara tegas diakuikebenarannya ; Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo adalah SuratTergugat No. 15/SKEP/DJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004 tentang SuratKetetapan Pajak (Pungutan

  TANGGAPAN ATAS PENETAPAN MAJELIS HAKIM PTUNJAKARTA NOMOR: 057 /G.TUN/2004/PTUNJKT TANGGAL 26APRIL 2004:Bahwa sebelum mengajukan jawaban yang menyangkut pokokperkara, perkenankan terlebih dahulu Tergugat menaggapi PenetapanMajelis Hakim PTUN Jakarta No. 057/G.TUN/2004/PTUNJKT tanggal 26 April2004 yang isinya memerintahkan kepada Tergugat untuk menundapelaksanaan lebih lanjut dari Surat Ketetapan Pajak (Pungutan) Ekspor RIsian 20No. 15/SKEP/DJLK/2004 tanggal 26 Januari 2004 sampai ada putusanPengadilan

• padasaat itu, khususnya pungutan dan retribusi daerah;Bahwa adalah fakta bahwa pada saat Kontrak Karya disetujui dan ditandatangani padatanggal 2 Desember 1986 oleh dan antara Pemerintah Republik Indonesia dan PemohonBanding, undangundang mengenai retribusi daerah No. 34 Tahun 2000 yangmerupakan perubahan atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah belum ada, peraturan yang berlaku dan mengatur pajakatau retribusi daerah pada saat kontrak karya ditandatangani Tahun

  1986 adalahUndangUndang Darurat Nomor 11 Tahun 1957, Perpu Nomor 8 Tahun 1959 dan PerpuNomor 27 Tahun 1959, sehingga, kalaupun terdapat pajak atau pungutan atau retribusidaerah quadnon, maka besarnya retribusi atau pajak atau pungutan atau retribusi daerahtersebut harus berdasarkan UndangUndang Darurat Nomor 11 Tahun 1957,Perpu Nomor 8 Tahun 1959 dan Perpu Nomor 27 Tahun 1959 tersebut dan karenanyapula, secara Lex Specialis, ketentuan Pasal 13 ayat 11 kontrak karya tidak bertentangandengan UndangUndang

  disyaratkan untuk sahnya suatu perjanjian adalah tidak boleh bertentangandengan undangundang;Bahwa ketetapan Pajak Daerah yang disengketakan Pemohon Banding PajakKendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor berkenaan denganmasa berlakunya UndangUndang Nomor 34 Tahun 2000 tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentangPajak Daerah;Bahwa dengan demikian Kontrak Karya berkenaan dengan pungutan

  Pajak Kendaraan Bermotor dan BeaBalik Nama Kendaraan Bermotor dipertahankan, karena pungutan tersebut telahsesuai dengan undangundang yang berlaku, yaitu UndangUndang Nomor 34Tahun 2000 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;Bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa penetapan Terbanding ataspengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotorterhadap

  ;Ketentuan Pasal 13 ayat (11) Kontrak Karya tersebut harus dimaknai bahwa pada saatpersetujuan Kontrak Karya tersebut ditandatangani, ketentuan mengenai pajakpajakatau pungutanpungutan atau retribusiretribusi yang berlaku adalah yang telah adasebelumnya dan besarnya tarif pajakpajak atau pungutanpungutan atau retribusiretribusi tersebut tidak boleh lebih berat atau lebih besar dari undangundang danperaturanperaturan tentang retribusi dan pungutan pada saat itu;e Bahwa UndangUndang No. 18 Tahun 1997

• padasaat itu, knususnya pungutan dan retribusi daerah;Bahwa adalah fakta bahwa pada saat Kontrak Karya disetujui danditandatangani pada tanggal 2 Desember 1986 oleh dan antara PemerintahRepublik Indonesia dan Pemohon Banding, undangundang mengenai retribu sidaerah Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas UndangUndang Nomor18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerahbelum ada, peraturan yang berlaku dan mengatur pajak atau retribusi daerahpada saat Kontrak Karya ditandatangani

  tahun 1986 adalah UndangUndangDarurat Nomor11 Tahun 1957, Peropu Nomor 8 Tahun 1959 dan Perpu Nomor27 Tahun 1959, sehingga, kalaupun terdapat pajak atau pungutan atau retribusidaerah quadnon, maka besarnya retribusi atau pajak atau pungutan atauretribusi daerah tersebut harus berdasarkan UndangUndang Darurat Nomor1 1Tahun 1957, Perou Nomor 8 Tahun 1959 dan Perpu Nomor 27 Tahun 1959tersebut dan karenanya pula, secara /ex specialis, ketentuan Pasal 13 ayat 11Kontrak Karya tidak bertentangan dengan

  Putusan Nomor 849/B/PK/PJK/2012tetapi keabsahan pemungutan oleh Terbanding, sehingga Majelis tidakmemeriksa besaran pungutan pajak a quo;Bahwa walaupun demikian; berdasarkan Pasal 1320 juncto Pasal1337 KUH Perdata disyaratkan untuk sahnya suatu perjanjian adalahtidak boleh bertentangan dengan undangundang;Bahwa ketetapan Pajak Daerah yang disengketakan PemohonBanding Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama KendaraanBermotor berkenaan dengan masa berlakunya UndangUndangNomor 34 Tahun 2000 tentang

  Putusan Nomor 849/B/PK/PJK/20128.2.Bahwa oleh karenanya seharusnya pungutan Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dipertahankan,karena pungutan tersebut telah sesuai dengan undangundang yangberlaku, yaitu UndangUndang Nomor 34 Tahun 2000 tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 1997 tentang PajakDaerah dan Retribusi Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 65Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;Bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa penetapanTerbanding atas

  Putusan Nomor 849/B/PK/PJK/2012Pemerintah RI dengan Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 2Desember 1986, peraturan yang berlaku dan mengatur pajak atau retribusidaerah adalah UndangUndang Darurat Nomor 11 Tahun 1957, PerpuNomor 8 Tahun 1959 dan Perpu Nomor 27 Tahun 1959, sehingga pajakatau pungutan atau retribusi daerah yang dapat dipungut, besarnya harusdidasarkan pada UndangUndang Darurat Nomor 11 Tahun 1957, PerpuNomor 8 Tahun 1959 dan Perpu Nomor 27 Tahun 1959 tersebut; Bahwaoleh karenaitu

• No. 760 K/PID.SUS/2017selanjutnya digunakan sebagai pungutan retribusi yang diberlakukankepada penumpang pesawat;Adapun mekanisme pengelolaan penerimaan pungutan retribusi yangdipungut kepada penumpang yaitu ditempatkan petugas loket di bawahkoordinasi Kepala Seksi Operasional Bandara Udara Haluoleo, danterhadap penumpang yang belum melakukan pembayaran retribusikemudian diarahkan untuk kembali ke loket untuk pembayar retribusisehingga kemudian masuk ke ruang tunggu dan hasil pungutan retribusitersebut

  Zainal Abidin, MM;1 (satu) rangkap foto copy Hasil Pungutan Retribusi Jasa Pelayanan(PAD) Nomor KU. 202/21/12/HLO/2014 tanggal 20 Juni 2014 yangditandatangani oleh Kepala Bandar Udara Haluoleo An. UsmanEffendi:1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Kepala DinasPerhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi TenggaraNomor 12 Tahun 2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang PenunjukanHal. 13 dari 53 hal. Put.

  H.Zainal Abidin, MM;1 (satu) rangkap foto copy Hasil Pungutan Retribusi Jasa PelayananTerminal (PAD) Nomor KU.202/21/12/HLO/2014 tanggal 20 Juni 2014Hal. 15 dari 53 hal. Put. No. 760 K/PID.SUS/2017yang ditandatangani oleh Kepala Bandar Udara Haluoleo An.

  Syamsir Sirali, M,Si dalampengelolaan Pelayanan Jasa Penerbangan pada Bandara HaluoleoKendari atas pungutan Retribusi Daerah berdasarkan PeraturanDaerah Nomor 2 tahun 2012 sebesar Rp24.000,00 (dua puluh empatribu rupiah) yang dikelola oleh UPTD Bandara Haluoleo KendariDinas Perhubungan Propinsi Sulawesi;Bahwa Ir.

  H.Zainal Abidin, MM:1 (satu) rangkap foto copy Hasil Pungutan Retribusi Jasa PelayananTerminal (PAD) Nomor KU.202/21/12/HLO/2014 tanggal 20 Juni 2014yang ditandatangani oleh Kepala Bandar Udara Haluoleo An.

• Bahwa terdakwa selaku Ketua PPDB SMAN 1 Palangka Raya, tidak terlibatdalam penggalangan dana atau pungutan;2.

  Menteri ini maupunketentuan perundangundangan lainnya, Bahwa dalam hal pungutan tersebut juga diwajibkan tehadap pesertaPPDB dari Jalur tidak mampu adalah melanggar Peraturan PemerintahNomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 52 huruf ebahwa Pungutan oleh satuan pendidikan dalam rangka memenuhi tanggungjawab peserta didik, orang tua dan/ atau walinya tidak dipungut dari pesertadidik atau orangtua/ walinya yang tidak mampu secara ekonomis dan huruf h tidak dikaitkan dengan persyaratan

  Menteriini maupun ketentuan perundangundangan lainnya; Bahwa dalam hal pungutan tersebut juga diwajibkan tehadap pesertaPPDB dari Jalur tidak mampu adalah melanggar Peraturan PemerintahHalaman 27 dari 212 Putusan Nomor 61/Pid.SusTPK/2017/PN PlIkNomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 52 huruf ebahwa Pungutan oleh satuan pendidikan dalam rangka memenuhi tanggungjawab peserta didik, orang tua dan/ atau walinya tidak dipungut dari pesertadidik atau orangtua/ walinya yang tidak mampu

  siswa yang masingmasing telah melakukan membayar pungutan Pembayaran/ SumbanganKomite dan Perlengkapan Sekolah dengan rincian sebagai berikut : a.

  Nama Pungutan yang dibayar(Rp)1 GILANG FAHREZA GANDI 2.210.000,2 OKY ERLANGGA 1.270.000,3 GRACIELLA FLORENCE KUSILA 1.270.000,4 GINADYA KEMILAU EPHIPANIA 2.210.000,5 NI PUTU LAKSMI NOVIA NING 800.000,GAYATRI6 DHANYA ELEONORA VICTORY 1.000.000,t LEON TRI SAPUTRA 1.000.000,8 JOHANES OXAVASCO 1.270.00,9 YISIA SINDI PITALOKA 4.070.000,10 RISKA ANANDA SAFIRA 2.290.000,11 PUPUT SULASTRI NINGSIH 1.790.000,12 ALDI 2.210.000,13 PITRA AGUSTIN 2.210.000,14 ERFANI WIDYA GRASSANI 920.000, Bahwa dari pungutan

• Pasaman BaratTahun 2009 berasal dari APBN;Bahwa penyaluran dana dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan;Bahwa Saksi tahu tentang adanya pungutan dana partisipasi,dana pembuatan SPJ, dan dana Pembuatan LaporanMingguan;Bahwa Saksi tahunya tentang adanya pungutan danapartisipasi dan dana pembuatan SPJ dari PPTK;Bahwa PPTK untuk Kec.

  YAMAN, MM;Bahwa ada pungutan dana partisipasi per lokal sejumlah Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah).

  dana pungutan kepadaUPTPD;Bahwa ada dana perencanaan namun saksi lupa berapa jumlahdana tersebut;Bahwa Konsultan Perencanaan untuk Kec.

  PasamanBarat dengan DPKAd;Bhwa uang ~=pungutan dana partisipasi sejumlah Rp.250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut saksiseraahkaan bersamaa kedua PPTK lainnya pada akhirDesember 2009;Bhwa penyerahan dana pungutan partisipasi per lokal tidakdilakukan Kepalakepala sekolah penerima DAK DinasPendidikan Kab.

  Pasama Barat tentang adanya pungutan danapartisipasi per lokal dan Kepala UPTPD lah yang memungutdana partisipasi per lokal tersebut;Bahwa dalam pengumpulan dana pungutan partisipasi perlokal PPTK berhubungan langsung dengan UPTPD;Bahwa UPTPD merupakan perpanjangan tangan dari KepalaDinas Pendidikan Kab.

• uang tersebut, setelah itu saksiSadini Bin Tuamin disuruh terdakwa dan saksi Feri Yantoni Bin Yemnani untuk bertemu di dekat loket MurekMuaradua, setelah bertemu terdakwa dan saksi Feri Yantoni Bin Yemnani, terdakwa meminta uang sebesar Rp.40.000.000, ( empat puluh juta rupiah) kepada saksi Sadini bin Tuamin dan jika saksi Sadini Bin Tuamin tidakmemberikan uang yang diminta terdakwa dan saksi Feri Yantoni Bin Yemnani tersebut, terdakwa akanmenyebarkan berita saksi Sadini Bin Tuamin telah melakukan pungutan

  Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi Feri Yantoni Bin Yemnani yang akan menyebarkan berita ke koran danmelaporkan perbuatan saksi Sadini Bin Tuamin ke Polres OKU Selatan tentang pungutan uang sebesar Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah) per orang ke anggota Poktan Pujorahayu sebanyak 18 (delapan belas) orangdan memberi uang sebesar Rp. 3.000.000, ( tiga juta rupiah) kepada saksi Yamsi Bin Imron selaku petugas PPLuntuk menebus mesin perontok jagung jika saksi Sadini Bin Tuamin tidak meberikan uang sebesarRp

  oleh saksi Feri Antoni Bin Yemnani yang merupakan seorangWartawan Suara Keadilan dan untuk melancarkan aksinya terdakwa juga dibuat kartu identitas Wartawan yangtidak terdaftar oleh saksi Feri Yantoni Bin Yemnani dan terdakwa juga dijanjikan menerima keuntungan yangsama yang akan didapat oleh saksi Feri Yantoni Bin Yemnani.Bahwa perbuatan terdakwa dan saksi Feri Yantoni Bin Yemnani yang akan menyebarkan berita ke koran danmelaporkan perbuatan saksi Sadini Bin Tuaminke Polres OKU Selatan tentang pungutan

  OKU Selatan.Bahwa benar kejadian bermula pada pada Sabtu tanggal 11 Februari 2017, pada saat saksi yang diajak olehsaksi Sangkut kerumah saksi Sangkut, karena ada terdakwa dan saksi Feri Yantoni yang ingin bertemudengan terdakwa di rumah saksi SangkutBahwa benar setelah saksi bertemu dengan terdakwa dan saksi Feri Yantoni, terdakwa dan saksi FeriYantoni mengaku wartawan kepada saksi, kemudian terdakwa dan saksi Feri Yantoni kepada saksi bahwasaksi telah melakukan pungutan liar kepada 18 ( delapan

• Aceh Besar;

• 1 (satu) buah Flas Disc yang berisikan rekaman video Handphone terhadap kegiatan pungutan liar (Pungli) di Dinas Dukcapil Kabupaten Aceh Besar yang berdurasi 2, 55 detik;

Dikembalikan kepada yang berhak mealui Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- ( lima ribu rupiah );

AcehBesar; 1 (satu) buah Flas Disc yang berisikan rekaman videoHandphone terhadap kegiatan pungutan liar (Pungli) diDinas Dukcapil Kabupaten Aceh Besar yang berdurasi 2,55 detik;Dikembalikan kepada Terdakwa;Menetapkan agar para terdakwa supaya dibebani membayarbiaya perkara sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah);&vHalaman 3 dari 37 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Jth.

Bahwa saksi tidak pernah melakukan pungutan terhadapmasyarakat yang hendak melakukan legalisir dan laminating /Press.

tersebut Terdakwa lakukan sejak minggu keduabulan september 2018, untuk biaya press / laminating sejaktanggal 03 September 2018;Bahwa untuk jualan Map sejak minggu kedua bulan agustus2018 dan untuk yang menyuruhnya adalah merupakankesepakatan bersama antara Terdakwa, kabid Capil yaituTerdakwa SAMSUL RIZAL ;Bahwa pungutan yang terdakwa lakukan sebesar Rp. 1.000,(seribu rupiah) / per lembar, biaya tersebut dikenakan jika&vHalaman 18 dari 37 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Jth.

Kabupaten AcehBesar tidak ada ketentuan yang mengatur tentang pungutanbiaya legalisir dokumen tersebut diatas, pungutan tersebutmerupakan murni inisiatif dari Para Terdakwa tanpa didasari olehketentuan yang berlaku;&vHalaman 20 dari 37 Putusan Nomor 115/Pid.B/2019/PN Jth.

AcehBesar; 1 (satu) buah Flas Disc yang berisikan rekaman videoHandphone terhadap kegiatan pungutan liar (Pungli) diDinas Dukcapil Kabupaten Aceh Besar yang berdurasi 2,55 detik;Dikembalikan kepada yang berhak mealui Para Terdakwa;6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkaramasingmasing sebesar Rp. 5.000. ( lima ribu rupiah );Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2019oleh Hj.

• ZAMALULLAIL menyerahkansisa pungutan sebesar Rp. 500.000,;6) Tanggal 17 Juli 2017 saat tertangkap tangan oleh Petugas PolisiBRIGADIR EDI SUTOMO, SH., dan BRIPTU ZULKIFLI Terdakwamenerima uang sebesar Rp. 600.000, (enam ratus ribu puluh ribuDuwit S.K.LRamadana enam ratus ribu dari Sdri. JUMIATI sebagai orang tuasiswa dari RAMADANA;Bahwa adanya pungutan yang dilakukan oleh KASTALANI atas permintaanTerdakwa Drs. H.M.

  yang terkait pelaksanaan PPDB maupunperpindahan peserta didik yang bertentangan dengan Peraturan Menteriini maupun ketentuan peraturan perundangundangan lainnya;Bahwa hasil pungutan uang tersebut disimpan di rekening BANK KALSELAn.

  JUMIATI sebagai orang tuasiswa dari RAMADANA;Bahwa adanya pungutan yang dilakukan oleh KASTALANI atas permintaanTerdakwa Drs. H.M.

  MUHAMMAD KASTALANI,M.Pd., dengan nomor Rekening: 001.03.28.08823.9 tersisa Rp.80.300.000, (delapan puluh juta tiga ratus ribu rupiah), adapun rincian penggunaan uang hasil pungutan PPDB Offline tahap dan untuk PPDBOffline tahap Il adalah sebagai berikut:1. Sebesar Rp. 7.500.000, untuk dibagikan kepada seluruh Panitiamelalui Sdri. Hj. ASNAH. dengan rincian:1) Drs.

• Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, tetapi keabsahan pemungutan olehTerbanding, sehingga Majelis tidak memeriksa besaran pungutan pajak a quo;Bahwa walaupun demikian, berdasarkan Pasal 1320 juncto Pasal 1337 KUH Perdatadisyaratkan untuk sahnya suatu perjanjian adalah tidak boleh bertentangan denganUndangUndang;Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Nomor 22/B/PK/PJK/201212Bahwa ketetapan Pajak Daerah yang disengketakan Pemohon Banding Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik

  Nama Kendaraan Bermotor berkenaan dengan masa berlakunyaUndangUndang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juncto Peraturan PemerintahNomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;Bahwa dengan demikian Kontrak Karya berkenaan dengan pungutan Pajak KendaraanBermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor a quo adalah bertentangan denganUndangUndang No. 34 Tahun 2000;Bahwa ditinjau dari sudut penggolongan hukum, Kontrak Karya

  Kendaraan Bermotor dan Bea BalikNama Kendaraan Bermotor dipertahankan, karena pungutan tersebut sudah sesuaidengan UndangUndang yang berlaku, yaitu UndangUndang Nomor 34 tahun 2000juncto Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001;Bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa penetapan Terbanding ataspengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotorterhadap Objek berupa Trailer Lufkin Tahun Perakitan 1999/2000 tersebut telah sesuaidengan ketentuan yang berlaku dan karenanya

  Kalaupun guadnon terdapat pungutanpungutan atau retribusiretribusi yang telah ada aturannya pada saat Kontrak Karya disetujui danditandatangani, maka besarnya tarif pajakpajak atau pungutanpungutan atauretribusiretribusi tersebut tidak boleh lebih berat atau lebih besar dari undangundang dan peraturanperaturan tentang retribusi dan pungutan pada saat itu,khususnya pungutan dan retribusi daerah.Adalah fakta bahwa pada saat KK disetujui dan ditandatangani pada tanggal 2Desember 1986 oleh dan antara

  Sehingga, kalaupun terdapat pajak atau pungutan atauretribusi daerah qguadnon, maka besarnya retribusi atau pajak atau pungutan atauretribusi daerah tersebut harus berdasarkan Undangundang Darurat No.11 tahun1957, Perpu No. 8 tahun 1959 dan Perpu No. 27 tahun 1959 tersebut dankarenanya pula, secara Lex Spesialis, ketentuan Pasal 13 ayat 11 KK tidakbertentangan dengan UndangUndang No.34 Tahun 2000.

• Terbanding meragukan kebenaran dan validitas transaksi daridokumendokumen tersebut;bahwa terhadap pendapat Terbanding, Pemohon Banding memberikan pendapat yang padaintinya adalah dokumendokumen yang diajukan telah menunjukkan bahwa PPN ataspembelian BKP/JKP telah dibayarkan kepada pihak yang menyerahkan BKP/JKP;bahwa Pasal 1 angka 23 UndangUndang Nomor 8 tahun 1983 Sebagaimana yang TelahDiubah dengan UndangUndang Nomor 18 tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilaimenyatakan Faktur Pajak adalah bukti pungutan

  pajak yang dibuat oleh Pengusaha KenaPajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak,atau bukti pungutan pajak karena impor Barang Kena Pajak yang digunakan olehDirektorat Jenderal Bea dan Cukai;bahwa Pasal 1 angka 24 UndangUndang Nomor 8 tahun 1983 Sebagaimana yang TelahDiubah dengan UndangUndang Nomor 18 tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilaimenyatakan Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudahdibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena

  PajakMasukan yang wajib dibayar tersebut di atas oleh Pengusaha Kena Pajak dapat dikreditkandengan Pajak Keluaran yang dipungutnya dalam Masa Pajak yang sama;Menim :bangbahwa berdasarkan penelitian Majelis terdapat buktibukti/dokumen pendukung yangdisampaikan Pemohon Banding, Majelis berpendapat Pemohon Banding dapatmenunjukkan buktibukti/dokumen pendukung yang mendukung kebenaran pembayaranPajak Pertambahan Nilai atas pembelian Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak danmenerima Faktur Pajak sebagai bukti pungutan

• .;1 (satu) lembar Fotocopy surat nomor : 260/LIV/Pemb/X/2012tanggal 1 Oktober 2012, perihal Tindak lanjut hasil Notulen Rapattanggal 18 September 2012;1 (satu) lembar fotocopy surat nomor : 280/LIV/Pemb/KS/2012,tanggal 15 Oktober 2012, perihal Pungutan diatas jalan publik keTPK Palaran.Handphone LENOVO P1a42 warna Gold milik NOORASRIANSYAH dengan nomor Simcard 081242566069.Hal. 5 dari 15 hal.

  penerbitankeputusan Walikota Samarinda Nomor : 551.21/083/HKKS/II/2016 tanggal 25 Februari 2016 tentang Penetapanpengelola dan struktur tarif parkir pada area parkir pelabuhanpeti kKemas bukuan palaran atas nama Koperasi Serba UsahaPemuda Demokrat Indonesia Bersatu.;2) 1 (satu) lembar Fotocopy surat nomor : 260/LIV/Pemb/X/2012tanggal 1 Oktober 2012, perihal Tindak lanjut hasil NotulenRapat tanggal 18 September 2012;3) 1 (satu) lembar fotocopy surat nomor : 280/LIV/Pemb/KS/201 2,tanggal 15 Oktober 2012, perihal Pungutan

  bukti telah melakukan perbuatansebagaimana didakwakan kepadanya Memaksa Seseorang DenganKekerasan Atau Ancam Kekerasan Untuk Memberikan Barang Sesuatu;Bahwa dari seluruh saksisaksi yang diajukan dalam persidangan tidakada satu saksi pun yang telah melihat, mendengar / mengalami sendiriTerdakwa telah menggunakan ancaman kekerasan, kekerasan memaksasopri truk atau kendaraan lain yang melewati jalan masuk ke PelabuhanPalaran yang dikelola koperasi Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu, untukmemberikan pungutan

  Benar memang ada pungutan jalan masuk ke TerminalPeti Kemas tersebut yang dibawah pengawasan Terdakwa terhadapkendaraan truck yang keluar atau masuk Terminal Peti Kemas tersebut untukkepentingan koperasi (PDIB) akan tetapi pungutan tersebut tidak disertaipemaksaan atau ancaman kekerasan karena tanah jalan masuk terminal petiHal. 12 dari 15 hal.