Ditemukan 649 data
5 — 0
3433/Pdt.P/2021/PA.Sby
5 — 0
3433/Pdt.G/2018/PA.Smdg
16 — 0
3433/Pdt.G/2023/PA.Cbn
8 — 0
3433/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr
44 — 39
3433/Pdt.G/2023/PA.JS
9 — 0
3433/Pdt.G/2021/PA.Jr
BUDHI CAHYONO, SH
Terdakwa:
M ZAMZAM
10 — 3
3433/Pid.C/2021/PN SDA
117 — 100
KabupatenPekalongan yang terletak di Jalan Veteran Nomor 31, Kelurahan Kraton,Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, merupakan BadanLayanan Umum Daerah (BLUD) milik Pemerintah KabupatenPekalongan, sesuai Keputusan Bupati Pekalongan Nomor: 445/96Tahun 2010 tanggal 22 Maret 2010, sebagaimana telah diubah denganKeputusan Bupati Pekalongan Nomor: 445/335 Tahun 2011, dengankegiatan pelayanan jasa kesehatan kepada masyarakat;Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)Kementerian Kesehatan Nomor: 3433
dokumendokumen yang tidak atau belum dilegalisasisesuai dengan ketentuan tersebut; Letter of Authorization dari Moller Wedel GmbH tanggal 01 November2011 yang menerangkan adanya Tender di RSUD KratonPekalongan, sedangkan Pengadaan Alat Kedokteran, Kesehatan danKB di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kraton KabupatenPekalongan baru ditetapbkan dalam Anggaran Pendapatan danBelanja Negara (APBN) Tahun Anggaran Perubahan 2012, sesuaiDaftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian KesehatanRI Nomor: 3433
9 — 11
Bahwa Penggugat tidak sanggup untuk membayar biaya perkara CeraiGugat di Pengadilan Agama Ngamprah berdasarkan Surat KeteranganTidak Mampu dari Desa Karanganyar Kecamatan Cililin KabupatenBandung Barat Nomor: 463.4/3433/2020/Pem tertanggal 16 November2020.10.Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuaiketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun1975 jo.
14 — 0
., Advokat dan Penasihat hukum, yang bertindakberdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 17 Juni 2010, Nomor :3433/6/K/2010, tanggal 17 Juni 2010, dalam hal ini memilih domisili dikantor kuasanya Dusun Tarikolot RT 02/09, Desa Sukasari, KecamatanTambaksari, Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;Melawan:TERMOHON., umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggaldi Kabupaten Ciamis, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukunya JENAL,SH., MH.
126 — 41
Setiap peralihan ataupun transaksi lainnya, seperti agunan dan gadai,hibah, wasiat, tukar menukar, harus mendapat persetujuan tertulis danharus membayar retribusi kepada pemegang HPL (ex : pasal 34 angka7 PP No.40 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan danHak Pakai Atas Tanah, juncto Surat Meneg Agraria Kepala BPN tanggal17 September 1998 No.630.1 3433, Tentang Agunan Sertifikat di AtasTanah Hak Pengelolaan, juncto Keputusan Gubernur KDKI No.122Tahun 2001); Tentang : Tata Cara Pemberian Rekomendasi
daerah DKI Jakarta yang seharusnyaditerima oleh pihak pemegang HPL sesuai dengan Keputusan GubernurKDKI Jakarta No. 122 Tahun 2001, yang cenderung menimbulkanpersoalan hukum lainnya seperti korupsi yang merugikan Negara, danlain sebagainya ;Bahwa berdasarkan rentetan panjang yang terpapar diatas, tindakanPara Tergugat mulai dari pelanggaran undang undang dan peraturanyang berlaku, yaitu pasal 34 angka 7 PP No.40 1996 juncto SuratMenteri Negara Agraria / Kepala BPN tanggal 17 September 1998No.630.1 3433
nutupi status HakHal 10 Putusan No.214/Pat.G/201 1/PN.JktPsi25.26.27.28.Pengelolaan aquo maka Tergugat dan Il sengaja untuk tidakmenyinggung adanya kewajiban pembayaran pajak sebesar 25 %aquo, sehingga pembayaran Pajak atau BPHTB selama ini, dimanasudah hampir 20 tahun hanya sebesar 5 %, sama seperti halnya HakGuna Bangunan yang berdiri diatas tanah Negara atau hak milik ;Bahwa pada tahun 1998 keluar Surat Menteri Negara Agraria / KepalaBadan Pertanahan Nasional tanggal 17 September 1998 No.630.1 3433
ini sudah berlangsung hampir 20 tahun), berlanjut padapelanggaran undang undang dan peraturan lainnya yaitu melanggar: Pasal 34 angka 7 PP No.40 1996 Tentang Hak Guna Usaha,Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, yangmengharuskan adanya ketentuan izin dan minta rekomendasitertulis kepada Pemegang HPL pada setiap transaksi peralihan(jual beli, hibah, wasiat, tukar menukar, dsb), pembenanan HakTanggungan/Hipotik, dsb; Surat Menteri Negara Agraria / Kepala BPN tanggal 17 September1998 No.630.1 3433
Bahwa, berdasarkan uraian uraian sebagaimana tersebut diatasdimana tindakan Tergugat dan Il, Tergugatlll, TergugatlV danTergugatV yang melanggar undang undang dan peraturan yangberlaku, yaitu :1;pasal 34 angka 7 PP No.40 1996 Tentang Hak Guna Usaha, HakGuna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, yang menyatakanadanya kewajiban untuk minta rekomendasi dan izin tertulis untuksetiap transaksi peralihan, juncto :Surat Menteri Negara Agraria / Kepala BPN tanggal 17 September1998 No.630.1 3433, Tentang Agunan
16 — 9
3433/Pdt.G/2023/PA.Sby
11 — 0
3433/Pdt.G/2019/PA.Sbg
14 — 11
3433/Pdt.G/2023/PA.Sor
10 — 0
3433/Pdt.G/2023/PA.Tsm
29 — 3
3433/Pdt.G/2022/PA.Srg
33 — 13
3433/Pdt.G/2021/PA.Badg
10 — 7
3433/Pdt.G/2023/PA.Sbr
37 — 21
Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 3433/2003, tertanggal 25September 2003, atas nama Zaidan Priya Harsandi, selanjutnya diberi tandaP6;7. Foto copy Surat Keterangan Kematian, Nomor 3324072016, tertanggal 25Juni 2015, atas nama Dwi Santoso, selanjutnya diberi tanda P7;8. Foto copy Surat Keterangan Waris, tertanggal 22 September 2016,selanjutnya diberi tanda P 8;9.
Bambang Suryana Dkk
Tergugat:
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
Intervensi:
PT Bambu Indah Timur
412 — 354
CamatPasar Rebo, berasal dari Tanah Milik Adat C No.295 Persil 65 D.I,yang riwayat perolehan tanahnya sebagaimana diuraikan dalamRisalah Penelitian Data Yuridis Tahun 2019.Sertipikat Hak Guna Bangunan No.323/Bambu Apus:1) Bahwa tanah obyek sengketa semula merupakan bidang tanahHak Milik No.3433/Bambu Apus, Surat Ukur No.00037/2005 tanggal17 Mei 2005 atas nama YUSUF luas 4.810 M2, terbit tanggal 27 Mel2005, berasal dari Tanah Milik Adat C No.143 Persil 65 D.I atasnama KALONG bin SENAN, yang diperoleh
berdasarkan Akta JualBeli No.86/Bambu Apus/1991 tanggal 20 Maret 1991 yang dibuatoleh dan di hadapan Mohamad Said Tadjudin, S.H.;2) Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional No.16 Tahun 1997 Jo.Permohonan Pembaharuan Perubahan Hak tanggal 20 Juni 2005,selanjutnya pada tanggal 24 Juni 2005 terhadap Hak MilikNo.3433/Bambu Apus dihapus dan menjadi Hak Guna BangunanNo.323/Bambu Apus dengan jangka waktu selama 30 Tahun, yangberakhir hak pada tanggal 23 Juni
Bahwa dasar Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 323/Bambu Apussemula merupakan SHM Nomor 3433/Bambu Apus terbit tanggal 27 Mei 2005,Surat Ukur No. 00037/2005 tanggal 17 Mei 2005, luas 4.810 M2 atas namaYusuf berasal dari tanah milik adat C No. 143 Persil 65 D.I atas nama Kalongbin Senan yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 86/Bambu Apus/1991tanggal 20 Maret 1991 yang dibuat oleh dan di hadapan Mohamad SaidHalaman 66 dari 86 halaman Putusan Nomor: 145/G/2020/PTUNJkt.Tadjudin, S.H.
Bahwa tanah obyek sengketa semula merupakan bidang tanah HakMilik 3433/Bambu Apus, Surat Ukur No. 00037/2005 tanggal 17 Mei 2005atas nama Yusuf luas 4.810 M2, terbit tanggal 27 Mei 2005, berasal daritanah Milik Adat C No. 143 Persil 65 D.I atas nama Kalong bin Senan,yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 86/Bambu Apus/1991tanggal 20 Maret 1991 yang dibuat oleh dan di hadapan Mohammad SaidTadjudin, S.H.;b.
Permohonan PembaharuanPerubahan Hak tanggal 29 Juni 2005, selanjutnya pada tanggal 24 Juni2005 terhadap Hak Milik No. 3433/Bambu Apus dihapus dan menjadi HakHalaman 69 dari 86 halaman Putusan Nomor: 145/G/2020/PTUNJkt.Guna Bangunan No.323/Bambu Apus dengan jangka waktu selama 30Tahun, yang berakhir hak pada tanggal 23 Juni 2035;c.