Bahwa mengingat ditengah wabah penyebaran Corona Virus Disease19(Covid19) di Indonesia yang dikategorikan sebagai bencana skala nasional,Hal. 2 dari 5 hal. Akta Perdamaian Nomor 246/Pdt.G/2020/PA.Nnktelah berdampak pada berbagai sektor kehidupan masyarakat di Indonesiakhususnya terhadap Tergugat, dalam hal ini Tergugat dalam keadaan tidakbekerja dan tidak pula mempunyai penghasilan yang tetap;2. Tergugat belum dapat melaksanakan dan memenuhi kewajibansebagaimana termuat dalam Pasal 105 KHI.

kayuyang berasal dari kawasan hutan mangrove (pinggir pantai) yang sebelumnyatelah ditebang oleh Almarhum Ayah Kandungnya;Bahwa Pada tanggal 16 Juli 2007 telah dilakukan Penentuan TitikKoordinat tempat kejadian perkara sebagai kawasan hutan mangrove (hutanpinggir pantai) dilakukan dengan menggunakan alat Global Position System(GPS) Merk Garmin pada titik Koordinat N 03 21 19,3 dan H 99 27 36 yangkemudian titik Koordinat tersebut diplotkan pada Peta Kawasan Hutan SumateraUtara Tahun 2005 dengan skala

No.1203 K/PID.SUS/2010sebagai kawasan hutan mangrove (hutan pinggir pantai) dilakukan denganmenggunakan alat Global Position System (GPS) Merk Garmin pada titikKoordinat N 03 21 19,3 dan E 99 27 36 yang kemudian titik Koordinattersebut diplotkan pada Peta Kawasan Hutan Sumatera Utara Tahun 2005dengan skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.44/Menhutll/2005 tanggal 16 Februari 2005 dan ternyata tempatpengambilan kayu laut jenis apiapi yang dilakukan oleh Terdakwa BOIMANberada

FADLI, S.E. dan Lurah Air Putih JUMRI, S.Sos. dan 1 (satu) lembar sket kasar tanah;20. 1 (satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukur Kantor Pertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan, nomor persil dan luas tanah;21. Surat Kuasa Khusus dari H.

FADLI, S.E. dan Lurah Air Putih JUMRI, S.Sos. dan 1 (satu) lembar sket kasar tanah;37. 1 (satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukur Kantor Pertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan, nomor persil dan luas tanah;38. KTP atas nama ACHMAD SUBCHAN.39. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran atas nama SLAMET PRIYADI, terdiri dari :40. Kuitansi pembayaran ganti rugi tanah penyelesaian dampak sosial pembangunan folder Gg. Indra Kel. Air Putih Kec.

FADLI, S.E. dan Lurah Air Putih JUMRI, S.Sos. dan 1 (satu) lembar sket kasar tanah;46. 1 (satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukur Kantor Pertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan, nomor persil dan luas tanah;47. Foto copy KTP atas nama SLAMET PRIYADI.48. 1 (satu) bundel foto copy dokumen pembayaran atas nama ARBAYAH, terdiri dari :49. Kuitansi pembayaran ganti rugi tanah penyelesaian dampak sosial pembangunan folder Gg. Indra Kel. Air Putih Kec.

FADLI, S.E. dan Lurah Air Putih JUMRI, S.Sos. dan 1 (satu) lembar sket kasar tanah;55. 1 (satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukur Kantor Pertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan, nomor persil dan luas tanah;56. dan foto copy KTP atas nama ARBAYAH.57. 1 (satu) bundel dokumen pembayaran atas nama IRANA YANTI, terdiri dari :58.

FADLI, S.E. dan Lurah Air Putih JUMRI, S.Sos. dan 1 (satu) lembar sket kasar tanah;64. 1 (satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukur Kantor Pertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan, nomor persil dan luas tanah;65. dan foto copy KTP atas nama IRANA YANTI.66. 1 (satu) lembar foto copy potongan cek No. DD 080023 tanggal 20 Nop 2007 atas nama PT. HK untuk Gg.

FADLI, S.E. dan Lurah Air Putih JUMRI, S.Sos.dan 1 (satu) lembar sket kasar tanah;1 (satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukur KantorPertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan,nomor persil dan luas tanah;Surat Kuasa Khusus dari H.

FADLI, S.E. danLurah Air Putih JUMRI, S.Sos. dan 1 (satu) lembar sket kasartanah;1 (satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukur KantorPertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemilik lahan,nomor persil dan luas tanah;Foto copy KTP atas nama SLAMET PRIYADI.Hal. 15 dari 222 hal. Put.

FADLI, S.E. dan Lurah Air Putih JUMRI,S.Sos. dan 1 (satu) lembar sket kasar tanah;e 1 (satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukurKantor Pertanahan Kota Samarinda, yang memuat namapemilik lahan, nomor persil dan luas tanah;e dan foto copy KTP atas nama IRANA YANTI Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidakmenanggapinya;9. H.

FADLI, S.E. danLurah Air Putih JUMRI, S.Sos. dan 1 (satu) lembar sket kasartanah;1 (satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukur KantorPertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemiliklahan, nomor persil dan luas tanah;.Surat Kuasa Khusus dari H.

FADLI, S.E. danLurah Air Putih JUMRI, S.Sos. dan 1 (satu) lembar sket kasartanah;55.1 (satu) sket skala 1: 1.000 hasil pengukuran juru ukur KantorPertanahan Kota Samarinda, yang memuat nama pemiliklahan, nomor persil dan luas tanah;56.dan foto copy KTP atas nama ARBAYAH.Hal. 218 dari 222 hal. Put.

fotocopy Warkah Hak Milik Nomor 3005/11/01atas nama Nelson Pomalingo tahun 2001;36. 1 (satu) eksemplar fotocopy Warkah Hak Milik Nomor 3006/11/01atas nama Nelson Pomalingo tahun 2001;37. 1 (satu) eksemplar fotocopy Warkah Hak Milik Nomor 3007/11/01atas nama Nelson Pomalingo tahun 2001;38. 1 (satu) lembar Peta Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan HasilHutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman PT.Gema Nusantara Jaya di Kabupaten Gorontalo Utara, ProvinsiGorontalo, luas + 29.750 Ha skala

Gorontalo Citra Lestari di Kabupaten GorontaloUtara, Provinsi Gorontalo, luas + 46.170 Ha skala 1:100.000 denganLampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia NomorSK.261/ Menhut!I/2011 tanggal 12 Mei 2011;40. 1 (satu) eksemplar fotocopy tabel koordinat dan peta dengan SuratNomor $345/BPKH XV2/2015 tanggal 6 Oktober 2015;41. 1 (satu) lembar Peta Kawasan Hutan dan Perairan PropinsiSulawesi Utara skala 1:250.000 dengan Lampiran Keputusan MenteriHalaman 44 dari 67 hal.

Gema Nusantara Jaya di Kabupaten GorontaloUtara, Provinsi Gorontalo, luas + 29.750 Ha skala 1:100.000 denganLampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia NomorSK.610/Menhut!I/2011 tanggal 25 Oktober 2011;39. 1 (satu) lembar Peta Areal Kerja Izin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalamHutan Tanaman pada Hutan Produksi PT.

Putusan No. 364 K/PID.SUS/201741. 1 (satu) lembar Peta Kawasan Hutan dan PerairanPropinsi Sulawesi Utara skala 1:250.000 dengan Lampiran KeputusanMenteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia Nomor 452/KPbII/99 tanggal 17 Juni 1999;42. 1 (satu) lembar Peta Kawasan Hutan ProvinsiGorontalo skala 1:250.000 dengan Lampiran Keputusan MenteriKehutanan Republik Indonesia Nomor SK.325/MenhutII/2010 tanggal 25Mei 2010;43. 1 (satu) eksemplar fotocopy Peraturan DirekturJenderal Planologi Kehutanan Nomor

Gorontalo Citra Lestari di Kabupaten GorontaloUtara, Provinsi Gorontalo, luas + 46.170 Ha skala 1:100.000 denganLampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia NomorSK.261/ Menhut!I/2011 tanggal 12 Mei 2011;40) 1 (satu) eksemplar fotocopy tabel koordinat dan peta dengan SuratNomor $345/BPKH XV2/2015 tanggal 6 Oktober 2015;Halaman 65 dari 67 hal.

tanggal 28 Maret 2006 ditandatangani olehKepala Desa Teluk Santong bernama Kaharuddin;5 (lima) lembar asli berupa akte jual beli Nomor : 16/Plp/IV/2003 tanggal 26 April 2003 ditandatangani oleh pihak pertama(penjual) bernama Baharuddin Kahar dan pihak kedua(pembeli) bernama Made Sutrisna disaksikan Kepala DesaTeluk Santong bernama Kaharuddin dan Julefa danditandatangani oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah)Kecamatan Plampang bernama Edy Ratno Sanjaya, SH;. 1 (satu) lembar gambar asli sket tanah skala

15.4.97/2006 tanggal 28 Maret 2006 ditandatangani olehKepala Desa Teluk Santong bemama Kaharuddin;5 (lima) lembar asli berupa akte jual beli Nomor : 17/Plp/IV/2003 tanggal 26 April 2003 ditandatangani oleh pihakpertama (penjual) bernama Juhaifa dan pihak kedua (pembeli)bemama Gusti Ayu Putu Susilawati disaksikan Kepala DesaTeluk Santong bernama Kaharuddin dan ditandatangani olehPPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Kecamatan Plampangbemama Edy Ratno Sanjaya,SH;. 1 (satu) lembar gambar asli sket tanah skala

Rahim ditandatanganioleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) KecamatanPlampang bernama Edy Ratno Sanjaya, SH;. 1 (satu) lembar gambar asli sket tanah skala 1 : 5000ditandatangani tanggal 27 Maret 2006 oleh Kasi Pengukurandan Pendaftaran tanah bernama Baharuddin, SH;4 (empat) lembar asli berupa risalah pemeriksaan Tanah ANomor : 500/06/2006 tanggal 4 April 2006 yang ditandatanganioleh panitia pemeriksa;.

tanggal 28 Maret 2006 ditandatangani oleh KepalaDesa Teluk Santong bernama Kaharuddin;5 (lima) lembar asli berupa akte jual beli Nomor : 16/Plp/IV/2003 tanggal 26 April 2003 ditandatangani oleh pihak pertama(penjual) bernama Baharuddin Kahar dan pihak kedua (pembeli)bernama Made Sutrisna disaksikan Kepala Desa TelukSantong bernama Kaharuddin dan Julefa dan ditandatanganioleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) KecamatanPlampang bernama Edy Ratno Sanjaya, SH;1 (satu) lembar gambar asli sket tanah skala

Rahim ditandatangani oleh PPAT(Pejabat Pembuat Akta Tanah) Kecamatan Plampang bernamaEdy Ratno Sanjaya, SH;1 (satu) lembar gambar asli sket tanah skala 1 : 5000ditandatangani tanggal 27 Maret 2006 oleh Kasi Pengukurandan Pendaftaran tanah bernama Baharuddin, SH;4 (empat) lembar asli berupa risalah pemeriksaan Tanah ANomor : 500/06/2006 tanggal 4 April 2006 yang ditandatanganioleh panitia pemeriksa;Hal. 28 dari 41 hal. Put.

Sebab Tergugat hanya mendapat teguran, pembinaandan pendataan saja dari PIHAK KEPOLISIAN setempat sebabTergugat hanya bermain kartu dengan skala kecil (kalah bayarROKOK ).

dengan Tergugat rukuntenteram dan harmonis, namun sejak 2013 rumah tangga Penggugat danTergugat mulai goyah, yang disebabkan Tergugat suka main judi dan seringmembuka aib keluarga ke orang lain dan puncaknya sejak Januari 2014antara tinggal selama kurang lebih 1 bulan;Menimbang, bahwa terhadap terhadap dalildalil Penggugat tersebut,Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membantah dalildalilPenggugat dengan menyatakan bahwa Tergugat tidak bermain judi hanyaHal.8 dari halaman 11bermain kartu dengan skala

Inhutani Unit II skala 1 : 200.000 yang disyahkan oleh Direktorat Jenderal Kehutanan pada Departemen Pertanian; - Surat Keputusan Direktur Jenderal Kehutanan Nomor : 155/KPTS.PH.RKT/V-I/5/1976 tanggal 01 April 1976 tentang Pengesahan Rencana Karya Tahunan 1976/ 1977, Penggugat memiliki areal Hak Pengusahaan Hutan (HPH) di Pulau Nunukan seluas 22.500 Ha, termasuk didalamnya lahan di Mambunut Nunukan seluas 10,97 Ha, letaknya dilukiskan dengan Peta Pulau Nunukan skala 1: 50.000, yang didukung dengan

Inhutani Unit II skala 1 : 200.000yang disyahkan oleh Direktorat JenderalKehutanan pada Departemen Pertanian ;Surat Keputusan Direktur Jenderal KehutananNomor : 155/KPTS.PH.RKT/V1/5/1976 tanggal 01April 1976 tentang Pengesahan Rencana KaryaTahunan 1976/ 1977, Penggugat memiliki arealHak Pengusahaan Hutan (HPH) di Pulau Nunukanseluas 22.500 Ha, termasuk didalamnya lahan diMambunut Nunukan seluas 10,97 Ha, letaknyadilukiskan dengan Peta Pulau Nunukan skala 1 :50.000, yang didukung dengan Peta Lokasi

Inhutani Unit II skala 1 : 200.000yang disyahkan oleh Direktorat JenderalKehutanan pada Departemen Pertanian ;Surat Keputusan Direktur Jenderal KehutananNomor : 155/KPTS.PH.RKT/V1/5/1976 tanggal 01April 1976 tentang Pengesahan Rencana KaryaTahunan 1976/ 1977, Penggugat memiliki arealHak Pengusahaan Hutan (HPH) di Pulau Nunukanseluas 22.500 Ha, termasuk didalamnya lahan diMambunut Nunukan seluas 10,97 Ha, letaknyadilukiskan dengan Peta Pulau Nunukan skala 1:50.000, yang didukung dengan Peta Lokasi

Inhutani Unit Il skala 1 :200.000 yang disyahkan oleh Direktorat Jenderal KehutananNomor : 155/KPTS.PH.RKT/V1/5/1976 tanggal 01 April 1976tentang Pengesahan Rencana Karya Tahunan 1976/ 1977,menyebutkan Penggugat memiliki areal HPH di PulauNunukan seluas 22.500 Ha, termasuk didalamnya lahanMambunut Nunukan seluas 10.97 Ha yang kemudian letaknyadilukiskan dengan peta Pulau Nunukan skala 1 : 50.000, yangdi dukung dengan Peta Lokasi Wana Wisata Mambunut PT.Inhutani , dibuat oleh Yus Ahmad selaku Asisten

Inhutani Unit II dilukiskan dalam peta dengan skala 1 :200.000 tentang letak Areal HPH PT. Inhutani (Persero) di wilayahKalimantan Timur (bukti P3) dan peta Pulau Nunukan skala 1:50.000 tentang letak areal HPH PT. Inhutani (Persero) di PulauNunukan (bukti P4);Menimbang, bahwa Penggugat menguasai tanah obyeksengketa di Mambunut semenjak tahun 1963.

Inhutani Unit Il skala 1:200.000 dan bukti P4 PetaPulau Nunukan skala 1:50.000 tentang letak areal PT. Inhutani (Persero) di Pulau Nunukan. Letak lahan kerja HPH PT. Inhutani .juga tetap di setujui oleh Departemen Kehutanan setelah turunnyaSurat Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu PadaHutan Alam PT.

Pemeriksaan Fisik1.1 pada tanggal dua puluh satu november dua ribu enam bels di IGD pukultiga lewat dua puluh menit Keadaan Umum: Kesadaran : sadar penuh (nilai kesadaran lima belas skala lima belas) Jalan napas bersih Tandatanda vital:Tekanan darah : seratus pertujuh puluh milimiter air raksaDenyut nadi : seratus kali per menitPernafasan : dua puluh dua kali per menitSkala nyeri : sedang di bagian punggung (nilai enam dari sekala satusampai sepuluh)Suhu tubuh : tidak panas1.2 Kepala: Mata : teleng

Dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:Pemeriksaan Fisik1.1 pada tanggal dua puluh satu november dua ribu enam bels di IGD pukultiga lewat dua puluh menit Keadaan Umum:Kesadaran : sadar penuh (nilai kesadaran lima belas skala lima belas)Jalan napas bersihTandatanda vital:Tekanan darah : seratus pertujuh puluh milimiter air raksaDenyut nadi : seratus kali per menitPernafasan : dua puluh dua kali per menitSkala nyeri : sedang di bagian punggung (nilai enam dari sekala satusampai sepuluh)Suhu tubuh

surat keterangan riwayat kepemilikan/penguasaantanah nomor 18/593/2007 tanggal 06 Februari 2007.18) Surat Pernyataan (tanpa nomor) dari JACK AMAN SINAGA dan sar.PANG FONYIT tanggal 10 Januari 2000.19) 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga a/n CONG HANG YO no.470/140Dbs/4568 tanggal 1 Juli 2005 dan 1 (satu) lembar foto copyKTP a/n CONG HANG YO No.04.05.04.01.1.15764 tanggal 25 Februari2005.20) Surat Tugas Pengukuran nomor 42/2007 tanggal 05 Oktober 2007.21) 1 (satu) lembar peta bidang dengan skala

).1 (satu) bundel surat keterangan riwayat kepemilikan/penguasaantanah nomor 19/593/2007 tanggal 06 Februari 2007.Surat pernyataan (tanoa nomor) dari JACK AMAN SINAGA dan sdr.PHANG FO NYIT tanggal 10 Januari 2000.1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga a/n CONG HANG YOno.470/140Dbs/4568, tanggal 01 Juli 2005 dan 1 (satu) lembarfotocopy KTP a/n CONG HANG YO No.04.05.04.01.1.15764 tanggal 25Februari 2005.Surat Tugas Pengukuran No.39/2007 tanggal 18 Agustus 2007.1 (satu) lembar peta bidang dengan skala

PHANG FONYIT tanggal 10 Januari 2000.6) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga a/n CONG HANG YOno.470/140Dbs/4568, tanggal 01 Juli 2005 dan 1 (satu) lembarfotocopy KTP a/n CONG HANG YO No.04.05.04.01.1.15764tanggal 25 Februari 2005.7) Surat Tugas Pengukuran No.39/2007 tanggal 18 Agustus 2007.8) 1 (satu) lembar peta bidang dengan skala 1 : 2.000 denganlembaran peta: 48.148.195.01.8 dan No.

No.2 PK/Pid/201520) Surat Tugas Pengukuran nomor 42/2007 tanggal 05 Oktober 2007.21) 1 (satu) lembar peta bidang dengan skala 1 : 2.000 denganlembaran peta : 48.148.195.01.8 dan No.

Unsur setiap pelaku usaha perkebunan ; Menimbang, bahwa yang dimaksud pelaku usaha perkebunansebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undangundang Nomor 39Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah pekebun dan / atau perusahaanperkebunan yang mengelola Usaha, sedangkan yang dimaksud denganpekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UndangundangNomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah orang perseorangan warganegara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usahatidak mencapai

skala tertentu ; Menimbang, bahwa oleh karena pekebun sebagai bagian dari pelakuusaha perkebunan dan ternyata pula pekebun merupakan orang perseoranganmaka dapat diartikan sebagai atau menunjukkan adanya orang atau manusia,dimana dalam ilmu hukum diartikan sebagai natuurlijike persoon yangmerupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hakhak subjektif danpelaku dalam hukum objektif ; Menimbang, bahwa bahwa faktanya terdakwa SEHAT HASIBUAN aliasHASIBUAN bin (Alm) M.

melakukan penambangan berdekatan dengan tempatsaya dan melewati lokasi saksi yang juga ikut diamankan oleh petugas polisi ;Bahwa lokasi tambang timah yang diamankan tersebut tidak tahu milik siapa, tapi saatpenangkapan dilokasi tersebut saudara Asep Bin Yusuf sedang mengerjakan lokasitersebut ;Bahwa saudara Asep melakukan penambangan tersebut bersamasama dengan anakbuahnya yaitu saudara Dayat ;Bahwa penambagan yang terdakwa kerjakan adalah jenis Penambangan TI (TambangInkonvensional) darat dalam skala

keterangan terdakwa tersebut termuat dalam BAP Polisi terdakwa baca sendiriseluruhnya baru kemudian terdakwa tanda tangani;eBahwa terdakwa dalam perkara ini ditangkap polisi dengan tuduhan melakukan tindakpidana penambangan tanpa Izin ;eBahwa terdakwa di tangkap oleh petugas pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 sekirapukul 14.30 WIB, bertempat didaerah Labun Desa Limbungan Kecamatan GantungKabupaten Belitung Timur ;e Bahwa terdakwa melakukan penambangan tanpa izin berupa Tambang Inkonvensional (TI)skala

identitas dirinya sesuai dengan dakwaan penuntutumum;e Bahwa benar terdakwa telah melakukan tindak pidana penambangan tanpa Izin dantertangkap oleh petugas kepolisian ;e Bahwa benar terdakwa di tangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 29Januari 2014 sekira pukul 14.30 WIB, bertempat didaerah Labun Desa LimbunganKecamatan Gantung Kabupaten Belitung Timur ;1010Bahwa benar terdakwa ASEP BIN YUSUF yang telah melakukan penambangan tanpa izintersebut dimana berupa Tambang Inkonvensional (TI) skala

mengendarai sepeda motor sepeda motor NopolL 3XXX GQ milik pamannya terdakwa tidak menggunakan helmdan terdakwa belum memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) C ; Bahwa terdakwa masih mengenali dan membenarkan barangbukti yang diajukan di persidangan ;Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan pula alat buktisurat berupa Visum Et Repertum Nomor 675/IV.5.AU/RM/II/2013 tanggal18 Februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter, dokterpada Rumah Sakit Ponorogodengan kesimpulan : Cedera Otak Beratdengan skala

Sedangkan KORBAN kelihatantidak mengalami Iluka namun keadaan tidak sadar lalu korbandibawa ke rumah sakit ;e Bahwa setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit, pada hariRabu tanggal 30 Januari 2013 jam 10 pagi KORBAN meninggale Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 675/IV.5.AU/RM/1/2013 tanggal 18 Februari 2013 atas nama KORBAN yang dibuatdan ditandatangani oleh Dokter, dokter pada Rumah SakitPonorogodisimpulkan bahwa korban mengalami Cedera OtakBerat dengan skala koma Glasgow 4 dengan kejang

Dan setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit, padahari Rabu tanggal 30 Januari 2013 jam 10 pagi KORBAN meninggalMenimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor675/IV.5.AU/RM/II/2013 tanggal 18 Februari 2013 atas nama KORBANyang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter, dokter pada Rumah SakitPonorogodisimpulkan bahwa korban mengalami Cedera Otak Beratdengan skala koma Glasgow 4 dengan kejang dan patah tulangtengkorak kanan belakang kemungkinan perdarahan dalam jaringanMenimbang, bahwa terdakwa

PerizinanKabupaten Purworejo yang masih berlaku sampai tanggal 28Januari 2013,namun tidak memiliki Surat Rekomendasi yangdikeluarkan oleh Disperindagkop = Purworejo,tentangpembatasan pembelian bensin bersubsidi dan juga tidakmempunyai ijin usaha pengangkutan dan niaga bahan bakarminyak.Bahwa saat itu saksi temukan bensin 4 jerigen yang masingmasing berisi 20 liter.Bahwa untuk menjual BBM bersubsidi yang mengeluarkanijin untuk pengecer dengan maksimal 20 liter perhari adalahDinas Perindagkop dan untuk SPBU dalam skala

jenis premium yang setiap harinya terdakwa membeli bensinsebanyak 20 liter dengan menggunakan jerigen ukuran 25 liter dan diangkut30dengan sarana sepeda motor yang mana hal tersebut telah sesuai dengan aturanyang dikeluarkan oleh Pertamina maupun oleh Bupati Purworejo,bahwa untukpedagang eceran/pengecer BBM bersubsidi,hanya diperbolehkan untuk membeliBBM bersubsidi sebanyak 20 liter per hari dan diangkut dengan sepedamotor.Berdasarkan keterangan Ahli bahwa jika konsumen membeli BBMbersubsidi dalam skala

kecil yaitu sebagai pengecer,maka konsumen tersebuttidak diperlukan ijin Pengangkutan,karena ijin pengangkutan hanya diberlakukanuntuk SPBUSPBU /untuk kegiatan niaga dalam skala besar saja,dan ijinpengangkutan yang berhak mengeluarkan adalah pihak Dirjen Migas;Menimbang bahwa keterangan Ahli tersebut juga didukung denganketerangan saksi dari pihak SPBU/karyawan SPBU tempat dimana saksi pernahmelayani terdakwa saat membeli bensin,dan terdakwa menggunakan sepedamotor dengan membawa 1 jerigen minyak

pihak Disperindagkop menemukan 4jerigen berisi bensin tersebut, maka saksi menanyakan mengenai SuratRekomendasi dari Disperindagkop tetapi terdakwa hanya menunjukkan SIUP dantidak bisa menunjukkan Surat Rekomendasi yang dimaksud.Namun padakenyataannya sesuai fakta dipersidangan, di dalam Surat Rekomendasi yangdimaksud,tidak mencantumkan mengenai sanksinya atau aturan pidananya,bagimereka yang melanggar,baik bagi pembeli eceran maupun bagi pihak SBPU yangmenjual bahan bakar minyak bersubsidi dalam skala

Merencanakan dan melaksanakan penyusunanpetunjuk operasional, pengolahan, pembinaandan pengawsan mutu hasil serta pemasarandan penyebaran pendataan dan pelaporaninformasi harga komoditi perkebunan.Bahwa berdasarkan Permentan Nomor: 98/Permentan/OT.140/9/2013,tanggal 30 September 2013 tentang pedoman perizinan usahaperkebunan bahwa yang dimaksud skala tertentu adalah dimanamengatur terkait perizinan yang harus dimiliki oleh pekebun dan atauperusahaan perkebunan terhadap luasan lahan dibawah 25 hadiwajibkan

kepada pekebun dan atau perusahaan perkebunanmendaftarkan lokasi lahan perkebunannya (STDB : surat tanda daftarperkebunan budidaya) yang meliputi tanaman perkebunan diantaranyakelapa sawit, karet, coklat, kelapa, kopi, dan lain lain sesuai yang diaturpermentan, sedangkan untuk skala luasan lahan diatas 25 ha, makapekebun atau perusahaan perkebunan harus mengurus izin usahaperkebunan budidaya (IUPB), akan tetapi untuk STDB diurus ketikatanaman komoditinya sudah tertanam.Snt.Bahwa perbuatan terdakwa

bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud olehPenuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwasebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;Menimbang, bahwa dengan identitas tesebut di atas dan denganmendasarkan pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undangundang RepublikIndonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yang menyebutkan yangdimaksud pekebun adalah orang perseorangan Warga Negara Indonesia yangmelakukan usaha perkebunan dengan skala

Korban sadar penuh, dengan nilai skala koma glaslow lima belas ; tekanan darahseratus sepuluh per tujun puluh milimeter tekanan air raksa ; frekuensi nadidelapan puluh kali permenit ; frekuensi nafas dua puluh kali permenit.b. Pada puncak kepala sisi kanan, terdapat luka terbuka tepi rata dengan sudutlancip, tidak terdapat jembatan jaringan, akar rambut terpotong, dasar tulang, biladirapatkan membentuk garis sepanjang tiga sentimeter.c.

Kapalkapal Maersk Sealand hanya mengangkut kargo (dalam petikemas) dalam skala internasional ;Bahwa sebagai perusahaan pelayaran asing, A.P. Moler (MaerskSealand) melayani jasa transportasi dalam jalur pelayaran internasional yangmengelilingi dunia. Dalam pengertiannya, temasuk pelabuhanpelabuhan diIndonesia dan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan jasa transportasi dari dan kedalam wilayah Indonesia ;Hal 3. dari 11 hal Put.

Pengawasan, pengontrolan dan pelacakan peti kemas (container tracing andtracking) dalam skala global untuk eksportir dan importir Indonesia ;. Penyimpanan peti kemas (container storage) serta pelacakannya selamaberada di Indonesia ;m. Pengontrolan alatalat yang berhubungan dengan kegiatan ekspor impor ;n. Perencanaan kapal (kedatangan/keberangkatan) dan bongkar muat ;o. Menyampaikan informasi dan pengaturan pergantian kapal untuk kargo dariIndonesia ke berbagai macam negara ;p.

menjalankan cicilan kredit Para Penggugat tidakpernah terlambat sedikitpun;Bahwa, sampai bulan Februari 2017 Para Penggugat telah membayar cicilansebesar +Rp.156.669.800 (seratus lima puluh enam juta enam ratus enampuluh sembilan ribu delapan ratus rupiah);Bahwa, semenjak penandatanganan akad kredit hingga sampai dengan saatini sudah berjalan selama 47 (empat puluh tujuh) bulan menjalankankewajibannya Para Penggugat tidak pernah diberikan dan/atau salinan KontrakPerjanjian Akad Kredit serta salinan Skala

enamratus empat puluh lima ribu lima ratus sebelas rupiah)akan tetapi ada tulisantangan karyawan Tergugat yang angka pelunasannya sebesarRp.142.843.500 (seratus empat puluh dua juta delapan ratus empat puluh tigaribu lima ratus rupiah);Bahwa, merasa dipermainkan dan tidak terima atas tipu daya yang dilakukanoleh Tergugat , para penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 20februari 2017, menanyakan prihal permasalahan hukum ini kepada Tergugat serta menanyakan salinan Akad Kredit, Serta salinan Skala

Angsuran yangmerupakan hak Para Penggugat ;Bahwa, selama sebelum dimintakan melalui kuasanya Salinan Akad Kredit,serta Salinan Skala Angsuran selalu diminta oleh Para Penggugat kepadaTergugat , akan tetapi Tergugat tidak pernah mau memberikannya kepadaPara Penggugat dengan Alasan dokumendokumen tersebut adalah rahasiaBank;Bahwa, berdasarkan hasil pertemuan tersebut sebagaimana disebut dalampoint 10 Tergugat menyarankan agar Para Penggugat untuk membuat SuratPengajuan Pelunasan;Bahwa, pada 22 februari

Makamenurut Tergugat gugatan Para Penggugat tidak jelas / kabur ( obscuur libel),Bahwa selanjutnya menurut Tergugat mengenai skala angsuran yangdiminta oleh Penggugat, dapat diberikan oleh Tergugat, apabila akandilakukan pembayaran pelunasan seluruh sisa hutang pokok dan bunga, tetapiapabila sekedar meminta informasi dahulu, maka Tergugat telah cukupdengan memberikan print out, hal ini telah dilakukan oleh Tergugat, dengandemikian gugatan Para Penggugat jelas dan nyata merupakan gugatan yangtidak

Para Penggugat yang memiliki Itikad baik dengan cara tetapMembayar Cicilan Kredit setiap bulannya tanpa skala angsuran, Para Penggugatpun menjadi tidak memiliki ketidakpastian. Perbuatan Melawan Hukum(onrechtmatige daad) dalam konteks Perdata diatur dalam Pasal 1365 BW yangisinya "Tiap Perbuatan Melanggar Hukum, yang membawa keruglan kepadaorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugianitu, menganti kerugian tersebut."

Putusan Nomor 621/Pid.Sus/2018/PN BywBahwa terdakwa dalam menjual minuman keras jenis arak tersebutmemperoleh keuntungan sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah) per botolisi 600 ml Bahwa terdakwa dalam menjual, menawarkan, menyerahkan minumankeras jenis arak tidak pernah memberitahukan kepada pembeli akibatmeminum minuman keras jenis arak yang dijual/diberikanya.Bahwa terdakwa dalam menjual minuman keras jenis arak tidakmemiliki ijin edar untuk kKeamanan pangannya, yang mana persetujuaniin edar untuk skala

industry pangan rumah tangga jjin edar dikeluarkanoleh Dinas Kesehatan Kabupaten setempat, dan untuk skala besar ataupangan yang beresiko tinggi, jin edar dikeluarkan oleh Badan PengawasObat dan Makanan (BPOM) Bahwa setelah melakukan penyidikan kepada terdakwa, serta penyitaanterhadap barang bukti yang ditemukan tersebut, selanjutnya penyidikKepolisian Resort Banyuwangi melakukan uji di Laboratorium ForensikPolri Cabang Surabaya, bahwa sesuai dengan Berita acara pemeriksaanLaboratoris kriminalistik

31Tahun 2004 bahwa Nelayan kecil bebas menangkap ikan di seluruhwilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;Bahwa sejak terbitnya objek gugatan, masyarakat yang berprofesisebagai nelayan tradisional skala kecil serta seluruh nelayan di TelukJakarta tidak dapat menangkap ikan lagi karena telah dikapling danselalu diusir ketika akan memasuki wilayah yang diberikan objekgugatan.

Appropriate publicityshall be given to the depth, position anddimensions of any installations or structuresnot entirely removed ; Badan Perserikatan BangsaBangsa tentang Organisasi Pangan danPertanian (Food and Agriculture Organization/FAO) yang mengurusimasalah pangan, perikanan dan hak atas pangan telah mengakuiperan penting nelayan skala kecil tradisional.

Dimulai dari pengakuanterhadap perikanan skala kecil sebagai bagian penting pembangunanperikanan dalam Tata Laksana Perikanan Bertanggung Jawab TahunHalaman 21 dari 95 halaman.

dan Pengentasan Kemiskinan;Dalam Pasal 5.10 VGSSF menegaskan kewajiban kepada negaradan pihakpihak lain yang terkait sebelum pelaksanaan proyekproyek pembangunan berskala besar yang mungkin akan dapatberdampak pada masyarakat nelayan skala kecil, untukmempertimbangkan dampakdampak sosial, ekonomi dan lingkunganmelalui studi, dan mengadakan konsultasi yang efektif dengankelompokkelompok tersebut, sesuai dengan perundangundangannasional: 5.10.

Bahkan, saat ini berdasarkan pemberitaan di HarianKompas pada 9 Juni 2015, berjudul Lumpur Ganggu NelayanProyek reklamasi di Teluk Jakarta Berdampak pada Lingkungan.Nelayan skala kecil mengeluhkan lumpur yang menggangu usahapenangkapan ikan. Lumpur itu berasal dari kKegiatan pengerukan danpenimbunan laut di Teluk Jakarta. Jika kerusakan ini terjadi dan terusdibiarkan maka akan berdampak pada penghidupan Para Penggugatserta masyarakat yang bermata pencaharian nelayan.

Laporan Vision plan yang terdiri dari :a) Laporan fakta dan analisis (A 4 hitam putih) sebanyak 40 set;b) Laporan konsep rencana (A 3 warna) foto paper sebanyak 20set;c) Laporan akhir/ouku rencana, foto paper (A 3 warna photopaper) sebanyak 40 set ;d) Album peta skala 1 : 20.000 (A 0 warna) menggunakan bahanyang tidak mudah pudar sebanyak 2 set;e) Soft copy Laporan akhir dan peta sebanyak 40 set ;b.

Biaya Dokumen PembuatanPeta0Cetak album peta skala @ 150.000, 23.400.000,1:50.000Cetak peta photo bahan survey @ 100.000, 32.000.000,copy peta gJUMLAH 70.500.000,J. Biaya Diskusi dan SeminarSeminar/Sosialiasi / Jaring @ 40.000.000, 80.000.000,AspirasiJUMLAH 110.000.000,JUMLAH KESELURUHAN A, 787.900.000,B, C,D,E, F,G,H,1, J Bahwa pada kenyataannya dalam penyusunan Masterplan Kota Medantahun 2016 saksi Ir.

Album peta Skala 1 : 20.000 ukuran kertas (A 0 warna) sebanyak 1set;i. Soft copy laporan akhir dan Peta sebanyak 1 set ;Hal. 90 dari 120 hal. Put. No. 2191 K/Pid.Sus/2013j. Laporan akhir dalam bentuk Softwere GIS sebanyak 1 set ;k. Eksekutif sumari 1 set;51) Peta garis Digital dalam bentuk Soft copy sebanyak 1 set ;52) Foto copy yang dilegalisir surat Keputusan Direksi PT.