dinyatakan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehatihatian,kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilanadalah ukuran yang tidak pasti, sehingga tidak sesuai dengan perlindungandan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam Pasal 28d ayat (1) UUD 1945;Menimbang bahwa untuk dapat diketahui adanya unsur ini bisa dilihatapakah ada unsur mens rea (evil mind, niat jahat) dan actus

Maka sejalan dengan ketentuan pasal 5ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimanyang mewajibkan hakim dan hakim konstitusi untuk senantiasa menggali,mengikuti dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalammasyarakat, sehingga dari itu dapat dipahami bahwa pembuat UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalahmenganut ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif,dengan tentu memperhatikan asas actus

Oleh karenanya,sesuai dengan asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah maka hal inimemenuhi asas "Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (Geen straf Zonder Schuld:atau Actus non facit reum nisi mens sir rea)" ;Bahwa selain hal tersebut di atas, berdasarkan faktafakta hukum yang terungkapdalam persidangan di mana para Pemohon Kasasi II/para Terdakwa tidakmemperoleh keuntungan apapun dari Hasil Pengadaan Barang dan Jasa pada kantorPusat Direktorat Jenderal Pajak, dengan demikian hal tersebut

Terdapat peraturan perundanganundangan (di bidang HK Pidana)yangdilanggar (actus reus).b. Adanya unsur kesalahan (mens rea).c.

Maka sejalan dengan ketentuan pasal 5ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimanyang mewajibkan hakim dan hakim konstitusi untuk senantiasa menggali,mengikuti dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalammasyarakat, sehingga dari itu dapat dipahami bahwa pembuat UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalahmenganut ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif,dengan tentu memperhatikan asas actus

dinyatakan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehatihatian,kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilanadalah ukuran yang tidak pasti, sehingga tidak sesuai dengan perlindungandan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam Pasal 28d ayat (1) UUD 1945;Menimbang bahwa untuk dapat diketahui adanya unsur ini bisa dilihatapakah ada unsur mens rea (evil mind, niat jahat) dan actus

yangdidakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itudilakukan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam unsurDengan Sengaja Turut Serta Melakukan atau Membantu TerjadinyaPembalakan Liar dan/atau Penggunaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sahdiatas telah terpenuhi/terbukti, bahwa yang melakukan perbuatan kerjasamadengan perusahaan Joint Operation atau kontraktor mining maupunmenetapkan pergeseran lokasi kerja dan koordinat kerja adalah Korporasi PT.Bososi Pratama yang baik secara actus

Bahwa itu biarlah proses penyidikan yang menyimpulkan, jadimenilai itu patut atau tidak kembali pada iktikad baik dan iktikad burukjadi itu yang harus di rangkai oleh penyidik itu, benar tidak sepeti itu,semua orang pasti mengakuinya, tapi yang paling terpenting adalah kitaharus merangkai itu, ini subyektif lagi; Bahwa jadi bisa hukum itu bisa dolus bisa culpos dolus invertualisculpos invertualis for common nilai awal, liat mens rea, actus reus nyaseperti bagaimana, jadi kalau ceritanya seperti itu

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal55 ayat (1) ke 1 KUHP ;Menimbang, bahwa bentuk surat dakwaan yang demikian itu mengharuskanMajelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dulu, apabiladakwaan primair dinyatakan telah terpenuhi maka dakwaan subsidiar tidak perludibuktikan lagi, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakimakan mempertimbangkan dakwaan yang subsidiar ;Menimbang, bahwa pada dasarnya pengenaan pidana diperlukan adanya duapersyaratan yaitu Actus

dipisahkan satu dengan yanglain sebagai wujud uang logam tersebut yang seutuhnya;Menimbang, bahwa menurut doktrin, dalam suatu rumusan tindak pidanaterdapat dua unsur pokok dari tindak pidana yang harus dibuktikan,pertama unsur yang bersifat subjektif, yaitu semua hal yang berkenaandengan batin atau melekat pada keadaan batin orang yang melakukan tindakpidana (mens rea = criminal responsibility), dan kKedua unsur yang bersifatobjektif, yaitu semua hal mengenai perbuatan yang bersifat melawan hukum(actus

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal55 ayat (1) ke 1 KUHP ;Menimbang, bahwa bentuk surat dakwaan yang demikian itu mengharuskanMajelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dulu, apabiladakwaan primair dinyatakan telah terpenuhi maka dakwaan subsidiar tidak perludibuktikan lagi, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakimakan mempertimbangkan dakwaan yang subsidiar ;Menimbang, bahwa pada dasarnya pengenaan pidana diperlukan adanya duapersyaratan yaitu Actus

Jaksa Penuntutumum dengan dakwaan yang disusun secara subsidiaritas ;Menimbang, bahwa bentuk surat dakwaan yang demikian itu mengharuskanmajelis hakim untuk mempertimbangkan dakwaan primair terlebin dulu, apabiladakwaan primair dinyatakan telah terpenuhi maka dakwaan subsidiar tidak perludibuktikan lagi, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang subsidiar ;Menimbang, bahwa pada dasarnya pengenaan pidana diperlukan adanyadua persyaratan yaitu Actus

Adanya unsur bathin ini harus pula ditentukan secara obyektifdengan memperhatikan segala keadaan lahir (Actus reus) yang menyertai perbuatan Terdakwa ;Menimbang, dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 No. 813 K/pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur menguntungkandiri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi ataudihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimiliknya, karenajabatan atau kedudukannya

PutusanPerkara No.08/Pid.SusTPK/2017/PN.KdiMenimbang, bahwa kata "dengan tujuan dalam unsur dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri/orang lain atau suatu korporasi ini dapat dikaitkan denganbentuk kesengajaan yang merupakan salah satu bentuk dari kesalahan yangmerupakan salah satu unsur dari tindak pidana;Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan disamping adanya kelalaian di mana seseorang baru dapat dipidana jika terdapat unsurkesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium actus

danmemenuhi syarat untuk dapat disetujui permohonan kreditnya;Menimbang bahwa dari faktafakta hukum sebagaimana terurai diatasdapat juga ditarik petunjuk dari persesuaian antara keterangan saksi yang satudengan yang lain serta persesuaian dengan alat bukti lainnya bahwa Terdakwasedari awal sudan mengetahui adanya prosedur pengajuan kredit danHalaman 125 dari 152 Putusan Nomor 49/PID.SUSTPK/2021/PT SBYpersyaratanpersyaratan lainnya yang menyalahi hukum sehingga dapat dinilaiadanya etikad buruk Terdakwa (actus

Andaipun quod non hal tersebutdianggap apa yang dilakukan oleh Terdakwa Hartawan Tahirtetap diangggap salah, maka menurut hemat kami, yangsebenarnya demikian pula dengan judex factie PengadilanTingkat Pertama bahwa tindakan yang dilakukan olehTerdakwa Hartawan Tahir sangatlah bertentangan dengansikap batin dari Terdakwa Hartawan Tahir yangsesungguhnya, tidak terdapat actus reus dan mens readalam diri Terdakwa Hartawan Tahir.

Pid.Sus/201 1Bahwa sesuai dengan faktafakta hukum yang diperoleh dari keteranganSaksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan keterangan Terdakwa tidak terdapatcukup bukti yang sah yang mendukung, yang dapat digunakan membuktikanbahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi dapat dimintakan pertanggungjawaban atastindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi karena padadiri Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak terdapat kesalahan (mens rea) sebabTerdakwa memang benarbenar tidak melakukan perbuatan pidana (actus

Kedua, unsur dengan sengaja: Unsur sengaja berkaitan dengan unsur kesalahan dalam asas hukum pidana yaitu Geen strafzonder schuld, actus non facit reum nisi mens sir rea, bahwa tidakdipidana jika tidak ada kesalahan. Apakah orang yang melakukanperbuatan itu juga dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkanakan sangat tergantung pada soal apakah dalam melakukanperbuatannya itu. si pelaku juga mempunyai kesalahan.Kesengajaan dalam hukum pidana adalah merupakan bagian darikesalahan.

Kdi jawab dan tanggung gugat pemberi jabatan dan beralih kepada mandatetanggung delegatarisgugatKemungkinan Tidak dapat menggunakan Setiap saat dapatSi pemberi wewenang itu lagi menggunakanmenggunak kecuali setelah ada sendirian pencabutan dengan wewenangwewenang berpegang pada asas yangitu lagi contarius actus (badan dilimpahkanatau pejabat tata usahanegara yangmenerbitkan keputusantata usaha negaradengan sendirinya juga berwenang untukmembatalkannya)Tata Naskah Penerima delegasi dapat MenggunakanDinas

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ProvinsiSulawesi Tenggara sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli2020 sebagaimana telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa oleh karena seseorang baru dapat dipidana jikaterdapat unsur kesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium actus non facitreum, nisi mens sit rea atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan Geen strafzonder schuld atau di Indonesia dikenal dengan istilan tiada pidana tanpakesalahan;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian

sendiri atau orang lain atausuatu korporasi.Menimbang, bahwa kata "tujuan dalam unsur "dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat dikaitkandengan bentuk kesengajaan yang merupakan salah satu bentuk dari kesalahanyang merupakan salah satu unsur dari tindak pidana;Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan salah satu bentuk darikesalahan di samping adanya kelalaian di mana seseorang baru dapat dipidanajika terdapat unsur kesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium actus

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ProvinsiSulawesi Tenggara sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli2020 sebagaimana telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa oleh karena seseorang baru dapat dipidana jikaterdapat unsur kesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium actus non facitreum, nisi mens sit rea atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan Geen strafzonder schuld atau di Indonesia dikenal dengan istilah tiada pidana tanpakesalahan;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian

Kalau ada yang salah maka ini yang perlu ditelusuri dimana salahnya,itu yang akan menentukan ada tidaknya actus reus ini atau tidak; Bahwayang berwenang untuk melakukan audit investigasi adalah BPK danBPKP bedasarkan hasil putusan Mahkamah Konstitusi; Bahwa ahli tidak bisa memberikan penilaian terhadap suatu laporan auditinvestigasi yang pada dasarnya isinya hanya menyadur kembali isi dari apayang sudah pernah diperiksa sebelumnya dan pemeriksa tidak turun kelapangan melakukan pemeriksaan atas hal

Jika ada penyangkalan terhadap hal itu makadisitu ada indikasi kalau ada pemalsuan, tapi kalau tidak ada penyangkalanmaka Surat Kuasa itu tetap dianggap sah;Bahwa actus reus dan mens rea itu merupakan syarat pemidanaan;Bahwa terkait dengan siapa yang harus dipersalahkan karena tidakmenyerahkan dokumennya apakah yang mengganti rugi atau pemiliknyakarena itu kita harus lihat dulu posisi siapa yang tidak mau dalam hal ini kalauposisinya itu karena prosedur yang tidak terpenuhi sehingga tidak diserahkanmaka