Ditemukan 4899 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : altus autus atus actio abdus antus attus agtus artus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 11-04-2012 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 571 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 11 April 2012 —
60 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kas PD Flobamor adalah menguntungkan korporasi miliknegara yang juga adalah pengelola keuangan negara, kecuali hasil auditterhadap perusahaan dalam satu tahun buku dan menyatakan perusahaanmerugi, Sementara audit BPK RI tahun 2008 PD Flobamor menyatakan tidakada kerugian negara, dan hasil audit tersebut bahkan luput dari fakta hukumdan tidak dipertimbangkan Majelis dalam putusannya;Bahwa suatu perbuatan tidak dapat menjadikan seseorang bersalahbilamana maksudnya tidak bersalahberlaku asas hukum actus
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 18-02-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 213/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 6 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ERMA OCTORA, SH
Terdakwa:
H. DEDI WAHYUDI, S.Sos ALIAS DEDI BIN ALM SUBKI M. BAKRI.
349 — 215
  • UtrBahwa menurut ahli bukibukti permulaan yang terkait dengan actus reapertama kali visum dari situ karena ada point untuk mencari tahukematiannya karena benda apa kalau sudah tau benda apa itu katakanlahsenpi begitukan polisi menelusuri siapa yang menggunakannya siapapemiliknya dan seterusnyaBahwa berkaitan dengan penyelesaian tindak pidana itu artinya kalau tidakada kausalitanya ya tidak bisa dikatakan mens rea nya sama jadi mens reaitu artinya punya kesepahaman yang bersama untuk melakukan tindakpidana
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 26-09-2017 — Putus : 31-01-2018 — Upload : 12-03-2018
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1106/Pid.B/2017/PN Jkt.Utr
Tanggal 31 Januari 2018 — Penuntut Umum:
MAT YASIN
Terdakwa:
YULLYUS OCTAVIANUS MARTIEN
143 — 409
  • Unsur perbuatan yang dilarang yang dapat disebut juga sebagaiunsur objektif (actus reus) dapat dilihat dengan adanya kegiatanberupa:a.menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan,membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luarnegeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uangatau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaanyang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasiltindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);ataumenyembunyikan atau menyamarkan asal
Pengadilan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Pidana Khusus ITE
Register : 01-07-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 17-12-2021
Putusan PN TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Tbk
Tanggal 4 Nopember 2021 — VINCENT ALIAS VINCENT LIM
568 — 827
  • dianut di Indonesia maka menurut ajarandualistis maka prose pembuktian unsur mens rea atau unsur subjectifitu ada pada persidangan termasuk misalnya ada orang yangdinyatakan gila dan orang gila itu sebetulnya gila atau tidak gila ituproses pembuktiannya ada pada persidangan di pengadilan bukanpada proses penyidikan atau penuntutan akan tetapi unsur objectifnyaitu yang wajib dibuktikan oleh penyidik atau penuntut umum, unsurobjectif itu meliputi perbuatan atau dalam bahas latinnya disebutsebagai actus
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-12-2014 — Putus : 29-04-2015 — Upload : 07-08-2015
Putusan PN AMBON Nomor 37 /PID.SUS.TPK/2014/PN.Amb
Tanggal 29 April 2015 — DRS. Hi. MAHMUD MUHAMMAD TAMHER
123 — 71
  • jo PP Nomor : 105 tahun2000 tidak dapat di jadikan sebagai dasar dakwaan;Bahwa jika Terdakwa adalah salah satu penerima dengan bertolak darisatu prinsip bahwa ini adalah kesalahan administrasi harus ahli penuhioleh karena itu jika kita perhatikan mekanisme untuk dinyatakan atautidaknya adanya kerugian Negara berdasarkan Undang Undang tentangBPK, bahwa ahli berpendapat bahwa dengan menerapkan asas contrariesactus kewenangan untuk menentukan kerugian Negara ada pada BPK ituberarti asas contraries actus
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 20-05-2015 — Putus : 05-10-2015 — Upload : 21-10-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jmb
Tanggal 5 Oktober 2015 — HADI SUTRISNO,S.PdI Bin MASURI
42 — 22
  • Maka sejalan dengan ketentuan Pasal 5ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimanyang mewajibkan Hakim dan Hakim Konstitusi untuk senantiasa menggali,mengikuti dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalammasyarakat, sehingga dari itu dapat dipahami bahwa pembuat UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalahmenganut ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif,dengan tentu memperhatikan asas actus
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 21-09-2021 — Putus : 26-10-2021 — Upload : 16-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 31/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 26 Oktober 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : ARIAWAN AGUSTIARTONO
Terbanding/Terdakwa : DIDI LAKSAMANA
356 — 116
  • (end user) PT DI knususnya enduser dalam negeri dengan maksud dan tujuan agar PT DI mendapatkan kontrakdan pemberian dana khusus atau uang yang dialokasikan untuk dana khususkepada pihak ketiga berupa pengadaan mitra penjualan bagi PT DI secara fiktifsehingga menimbulkan kerugian Negara, dan unsur perbuatan melawan hukumyang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi dan sudah sepantasnyaTerdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan tingkat kesalahannya;Menimbang bahwa sejalan dengan suatu adagium actus
    TPK/2021/PT.BDGmembuat orang bersalah melakukan tindak pidana, kecuali niat bathinnya patutdisalahkan menurut hukum (an act does not make a person guilty, unless the mindIs legally blameworthy);Menimbang bahwa berdasarkan adagium tersebut menurut Majelis HakimTindak Pidana Korupsi tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Bandung, ada(dua) syarat yang harus dipenuhi bagi seseorang untuk dipidana, yaitu adaperbuatan lahiriah yang terlarang (actus reus) dan adanya sikap batin (mens rea)yang menimbulkan
Pengadilan PN UNAAHA Pidana Khusus
Register : 02-02-2021 — Putus : 08-04-2021 — Upload : 18-04-2021
Putusan PN UNAAHA Nomor 26/Pid.B/LH/2021/PN Unh
Tanggal 8 April 2021 — Penuntut Umum:
1.GIDEON GULTOM, SH
2.BUSTANIL N.ARIFIN, SH
3.Aguslan, S.H.
4.Marwan Arifin, S.H.
5.FITRIANI HASAN, SH.
6.Syahrianto Subuki, SH
7.Putri Dewinta Yusuf, S.H.
8.ARBIN NU'MAN, SH
9.ANDI HERNAWATI, S.H.
10.IRWAN BAHARUDDIN, SH
11.Nuria Mentari Idris, S.H.
Terdakwa:
Andrian Syahbana
531 — 210
  • yangdidakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itudilakukan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dalam unsurDengan Sengaja Turut Serta Melakukan atau Membantu TerjadinyaPembalakan Liar dan/atau Penggunaan Kawasan Hutan Secara Tidak Sahdiatas telah terpenuhi/terbukti, bahwa yang melakukan perbuatan kerjasamadengan perusahaan Joint Operation atau kontraktor mining maupunmenetapkan pergeseran lokasi kerja dan koordinat kerja adalah Korporasi PT.Bososi Pratama yang baik secara actus
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 04-02-2021 — Putus : 23-03-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 12/Pid.Pra/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 23 Maret 2021 — Pemohon:
TITI SUMAWIJAYA EMPEL
Termohon:
DITRESKRIMSUS POLDA METRO JAYA
209 — 555
  • Bahwa itu biarlah proses penyidikan yang menyimpulkan, jadimenilai itu patut atau tidak kembali pada iktikad baik dan iktikad burukjadi itu yang harus di rangkai oleh penyidik itu, benar tidak sepeti itu,semua orang pasti mengakuinya, tapi yang paling terpenting adalah kitaharus merangkai itu, ini subyektif lagi; Bahwa jadi bisa hukum itu bisa dolus bisa culpos dolus invertualisculpos invertualis for common nilai awal, liat mens rea, actus reus nyaseperti bagaimana, jadi kalau ceritanya seperti itu
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus
Register : 07-09-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN MANADO Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnd
Tanggal 7 Januari 2021 — Penuntut Umum:
WIWIN B. TUI, SH
Terdakwa:
1.DRS. Hi. REKY POSUMAH, M.Si
2.MOHAMAD SADARUDIN PONTOH, SH
211 — 81
  • secaraadministratif sesuai dengan mekanisme peraturan perundangundangan yangberlaku yaitu melalui mekanisme Tuntutan Ganti Rugi (TGR), sehingga dengandemikian Hakim Anggota II berpendapat perbuatan Terdakwa 1 dan Terdakwa 2tersebut telah dinyatakan selesai menurut hukum, ketika Terdakwa 1 danTerdakwa 2 mengembalikan TGR ke kas negara;Menimbang, bahwa dalam teori pemidanaan, sebuah tindak pidana yangdilakukan seseorang dibangun atas dua unsur penting yaitu unsur yang bersifatobjektif/physical atau disebut actus
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Umum
Register : 16-05-2019 — Putus : 05-08-2019 — Upload : 06-09-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 995/Pid.B/2019/PN Tng
Tanggal 5 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
IMELDA, SH
Terdakwa:
HENDRIK CAHYADI
183 — 88
  • sesuaidengan keahliannya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:UBahwa ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan seharihari ahli bekerjasebagai Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia;Bahwa menurut ahli suatu perkara dapat dituntut secara perdata apabiladalam perkara tersebut diawali oleh adanya peristiwa hukum perdata,sedangkan dalam perkara pidana dapat dituntut dan diadili apabila dalamperkara tersebut didahului adanya peristiwa hukum pidana;Bahwa dalam perkara pidana harus terlebin dahulu adanya actus
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 24-06-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PN BENGKULU Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl
Tanggal 22 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
DODIYANSAH PUTRA, SH
Terdakwa:
PEPZI ZURAIDI Bin ZAINUL ABIDIN.Alm
158 — 78
  • Unsur kehendak (willens) atauadanya sikap batin (mens rea) atau niat yang dapat diartikan suatuniat yang diwujudkan dalam bentuk perbuatan (actus reus) yangdilakukan untuk mencapai tujuanmenguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi.
Pengadilan PN TAMIANG LAYANG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 04-05-2010 — Putus : 18-10-2010 — Upload : 15-06-2013
Putusan PN TAMIANG LAYANG Nomor 30/Pid.Sus/2010/PN.Tml
Tanggal 18 Oktober 2010 — 1.Drs. SALYANSON B. NGANA Bin BUDER NGANA, 2.TUITMAN, S.Sos Bin NGILUNG
109 — 27
  • Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (doluseventualis);Menimbang, bahwa di dalam Penjelasan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999tidak ada penjelasan mengenai frasa dengan tujuan sehingga untuk itu perludipertimbangkan apakah dengan tujuan tersebut masuk dalam corakkesengajaan yang mana;Bahwa kesengajaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahan disamping adanya kelalaian di mana seseorang baru dapat dipidana jikaterdapat unsur kesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium actus nonfacit reum, nisi mens
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 14-11-2019 — Putus : 12-03-2020 — Upload : 06-05-2020
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 68/G/2019/PTUN.PBR
Tanggal 12 Maret 2020 — Penggugat:
SYARFAWI
Tergugat:
1.KEPALA DESA PULAU GADANG
2.KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAMPAR
Intervensi:
YUWARLIS
109 — 33
  • bagianmembaca surat keputusan tersebut adalah dengan berdasar pada suratKepala Desa Pulau Gadang Kecamatan XIll Koto Kampar NomorO6/SK/PG/2017 tanggal 25 Nopember 2017 perihal pengukuhankepengurusan Kelompok Sadar wisata sehingga bila dinubungkan denganobyek sengketa yang merupakan Keputusan Pembekuan PengurusKelompok Sadar Wisata Kampung Danau Koto Panjang maka Majelis Hakimberkesimpulan Tergugat memiliki Kewenangan untuk menerbitkan objeksengketa I, hal tersebut juga sesuail dengan Asas contrarius actus
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 04-04-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.BJM.
Tanggal 4 April 2016 —
40 — 9
  • dinyatakan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat atas dasar pertimbangan bahwa konsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehatihatian,kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilanadalah ukuran yang tidak pasti, sehingga tidak sesuai dengan perlindungandan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam Pasal 28d ayat (1) UUD 1945;Menimbang bahwa untuk dapat diketahui adanya unsur ini bisa dilihatapakah ada unsur mens rea (evil mind, niat jahat) dan actus
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-10-2018 — Putus : 23-01-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 80/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg
Tanggal 23 Januari 2019 — Penuntut Umum:
ANA MUFLIKAH , SH
Terdakwa:
MASDUKI ZEN Bin ABDULLAH Alm
108 — 29
  • Terdapat peraturan perundanganundangan (di bidang HK Pidana)yangdilanggar (actus reus).b. Adanya unsur kesalahan (mens rea).c.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-08-2014 — Putus : 17-12-2014 — Upload : 02-03-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 17/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jmb.
Tanggal 17 Desember 2014 — Ir.Ahmad Hendry Harahap Bin Mahyudin Harahap
49 — 26
  • Maka sejalan dengan ketentuan pasal 5ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimanyang mewajibkan hakim dan hakim konstitusi untuk senantiasa menggali,mengikuti dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalammasyarakat, sehingga dari itu dapat dipahami bahwa pembuat UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalahmenganut ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif,dengan tentu memperhatikan asas actus
Pengadilan PT BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-12-2021 — Putus : 18-01-2022 — Upload : 18-01-2022
Putusan PT BANDUNG Nomor 654/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 18 Januari 2022 — Pembanding/Tergugat VI : ALVIN SUTANTO Diwakili Oleh : T.A.RONALD SIMANJUNTAK,SH.,MH.,Dkk
Terbanding/Penggugat I : STEFANUS LUKAS WIRABUDI
Terbanding/Penggugat II : DAUD JANUAR CIOMAS
Terbanding/Turut Tergugat VI : PT. BANK RESONA PERDANIA
Terbanding/Turut Tergugat VII : PT. SANJAYA PRIMA
Terbanding/Turut Tergugat VIII : NUR NADIA TADJOEDIN, S.H. Sselaku Notaris/PPAT
Terbanding/Turut Tergugat IX : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR
Turut Terbanding/Tergugat VII : GUNAWAN HARSONO
Turut Terbanding/Tergugat VIII : ERLYN SUTANTO.
Turut Terbanding/Tergugat IX : NATALIA LINI HANDAYANI, S.H. selaku PPAT
Turut Terbanding/Tergugat X : SIGIT SISWANTO, S.H. selaku Notaris
145 — 88
  • ., selanjutnya menerangkan bahwadalam Hukum Administrasi terdapat asas actus comtrarius rei yangpada pokoknya menerangkan Lembaga yang membuat keputusanadalah Lembaga yang berwenang Mencabut.Perlu. Pembanding, jelaskan bahwa dalam sejarah PemerintahanIndonesia dan sejak terbentuknya UndangUndang Nomor 5 Tahun1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (untuk selanjutnyadisebut sebagai UUPA), BPN telah berkalikali mendapat perubahanposisi dalam Pemerintahan.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-02-2015 — Putus : 11-05-2015 — Upload : 01-07-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 04/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jmb
Tanggal 11 Mei 2015 — MUHAMMAD YAMIN Bin JAMALUDIN
56 — 34
  • Maka sejalan dengan ketentuan pasal 5ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimanyang mewajibkan hakim dan hakim konstitusi untuk senantiasa menggali,mengikuti dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalammasyarakat, sehingga dari itu dapat dipahami bahwa pembuat UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalahmenganut ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif,dengan tentu memperhatikan asas actus
Pengadilan PN SORONG Pidana Khusus
Register : 01-07-2020 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 20-11-2020
Putusan PN SORONG Nomor 152/Pid.Sus/2020/PN Son
Tanggal 21 Oktober 2020 — TOMMY LIMBUNAN
292 — 164
  • keseluruhan selama 28 (dua puluh delapan) tahun dan bisadiperpanjang jika dinilai masih ada potensi;Bahwa dalam Usaha Pertambangan ada yang namanya Pasca Tambang,yangdimaksud disini arinya bagaimana nasib masyarakat yang tadinya tergantungpada Mineral dan Batubara yang dulu ada menjadi habis atau sudah tidak adalagi, hal tersebut yang harus dipikikan oleh Perusahaan setelah selesaiPertambangan di tempat tersebut, itulan yang disebut sebagai Pasca Tambang;Bahwa dalam Hukum Pidana dikenal istilan Actus