Ditemukan 4869 data
Urut Berdasarkan
Putus : 24-01-2018 — Upload : 19-06-2019
Putusan PN SERANG Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2017/PN Srg Tanggal 24 Januari 2018 — Drg. DWI HESTI HENDARTI, M.Kes
238 — 58
238 — 58
;Adapun unsure actus reus nya adalah bertentangan dengan ketentuanyaitu pasal 54 ayat 1 PP 58 Tahun 2005 Tentang PengelolaanKeuangan Daerah berbunyi : SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanjadaerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atauyang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD, serta PergubNo.33 tahun 2016 tentang tata cara pelaksanaan pemungutanretribusi pelayanan, dan SK Direktur RSUD Nomor821/0928/RSUD/IX/2015 tanggal 1 September 2015 tentangPembagian
Register : 06-08-2014 — Putus : 30-10-2014 — Upload : 11-11-2014
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 170/Pid.B/2014/PN.Pbm Tanggal 30 Oktober 2014 — BURRA MUZEBA bin IRWAN YUNADA
119 — 70
119 — 70
Hal ini sesuai dengan adagium ataumaxim, yang sudah lama sekali dianut secara universal dalam undang undangpidana, yang berbunyi actus non facit reum, nisi mens sit rea. Terjemahandalam bahasa Inggrisnya adalah : An act does not make a man guilty of acrime, unless his mind be also guilty (Scanlan dan Christopher Ryan, 1985:13).Adagium ini diterjemahkan juga sebagai : An act does not make a personlegally guilty unless the mind is legally blameworthy (Jones dan Card,1998:55).
Register : 04-02-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg Tanggal 26 Juli 2021 — Penuntut Umum:
IWAN ARTO KOESOEMO, S.H,M.H
Terdakwa:
USUP SOPIAN
180 — 60
IWAN ARTO KOESOEMO, S.H,M.H
Terdakwa:
USUP SOPIAN
180 — 60
Nomor 11/Pid.SusTPK/2021/PN.BdgSOPIAN untuk membayar pidana taambahan pembayaran uang penggantisampai dengan jumlah Rp72.903.000,00 (tujuh puluh dua juta sembilan ratustiga ribu rupiah);Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang di dakwakan dalamdakwaan subsidair baik yang berupa perbuatan (actus reus) Terdakwa USUPSOPIAN menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karenakedudukan dan atau jabatannya dan atau sikap batin (mens rea) TerdakwaUSUP SOPIAN dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang
Register : 13-07-2020 — Putus : 18-06-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg Tanggal 18 Juni 2021 — Penuntut Umum:
BAMBANG WINARNO, SH., MH
Terdakwa:
FAISHAL ASSEGAF, ST Bin ABDURRAHMAN Alm
169 — 58
BAMBANG WINARNO, SH., MH
Terdakwa:
FAISHAL ASSEGAF, ST Bin ABDURRAHMAN Alm
169 — 58
., Bin ABDURRAHMAN(alm) sehingga nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak perludipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang di dakwakan dalam dakwaanAlternatif Kedua baik yang berupa perbuatan (actus reus) Terdakwa FAISHALASSEGAF, ST., Bin ABDURRAHMAN (alm) menerima sesuatu hadiah dan atausikap batin (mens rea) Terdakwa FAISHAL ASSEGAF,ST., BIN ABDURRAHMAN(alm) pengetahuan Terdakwa bahwa padahal diketahui atau patut diduga, bahwahadiah atau janji tersebut diberikan karena
Register : 22-05-2013 — Putus : 17-10-2013 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 34/PID.Sus/2013/PN.JKT.PST Tanggal 17 Oktober 2013 — Pidana Korupsi :
- BACHTIAR ABDUL FATAH
506 — 1020
506 — 1020
LAICA MARZUKI.Dipersidangan dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut :e Bahwa di dalam undangUndang Nomor 31 Tahun 1999Jo UU No.20 Tahun 2001 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi menganut 2 (dua) konspemelawan Hukum yaitu melawan hokum secara formil( formille wederechtelijkkheid ) dan melawan hokummateriil ( Matrielle wederechtelijkheid ).Bahwa Wederechtelikheid bagian dari actus reus perbuatan yang dilarangbukan merupakan mens rea atau schuld.Bahwa formille wederechtelijkheid
Putus : 19-12-2019 — Upload : 05-05-2020
Putusan PN CIBINONG Nomor 410/Pid.B/2019/PN.Cbi Tanggal 19 Desember 2019 — SURYANA
1135 — 1323
1135 — 1323
dalam artian pembuat harus menghendaki(WILLEN) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (WETEN)akan akibat daripada perbuatan itu;Menimbang, bahwa maksud dalam hal ini merupakan sikap batiniah(mens rea) sebagai suatu hal abstrak yang termanifestasikan dalam bentukperbuatan (actus reus) dari pelaku.
Putus : 13-08-2014 — Upload : 12-05-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1019 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 13 Agustus 2014 — HANSEN
213 — 156 — Berkekuatan Hukum Tetap
213 — 156 — Berkekuatan Hukum Tetap
FIG denganmempertimbangkan dan menjatuhkan pidana seolaholah perbuatan PemohonKasasi II/Terdakwa dimaksud adalah atas nama pribadi Pemohon Kasasi II/Terdakwa sendiri;Bahwa judex facti telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena telahmelakukan kekeliruan yang nyata dengan tidak membuktikan adanya motif (mensrea) untuk melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian PT.BRI (Persereo), Tbk;Dalam hukum pidana asas Actus non facit reum nisi mens sit rea (suatu perbuatantidak dapat membuat
Asas actus non facit reum nisi mens sit rea diterapkan untuk menegakanasas geen straf zonder schuld (tiada pidana tanpa kesalahan);Menurut Prof.Dr. Worjono Projodikoro, S.H., suatu perbuatan yang dilarang barudapat dipertanggungjawabkan secara pidana oleh si pelaku jika si pelaku memilikiHal. 287 dari 356 hal. Put. No.1019 K/Pid.Sus/2014niat untuk melakukan tindak pidana tersebut (Wirjono Projodikoro, AsasAsasHukum Pidana di Indonesia, PT.
Register : 17-12-2013 — Putus : 03-07-2014 — Upload : 22-09-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 448/Pid.Sus/2013/PN.PL.R Tanggal 3 Juli 2014 — GELORA SINURAYA
179 — 38
179 — 38
Dengan kata lain, bahwaoleh karena Peraturan Daerah merupakan normahukum, maka tidak boleh dikesampingkan denganadanya suatu Surat Keputusan Menteri, karenaPeraturan Daerah merupakan produk hukum,sementara Surat Keputusan merupakan produkadministrasi, dan Peraturan Daerah lebihdiutamakan untuk diterapkan;251e Bahwa penarikan atas suatu keputusan administrasiberdasarkan asas contractus actus, mengandung attihanya pejabat yang menerbitkan suatu keputusan yangmenyatakan bisa menarik, menyatakan batal
Dengan kata lain, bahwaoleh karena Peraturan Daerah merupakan normahukum, maka tidak boleh dikesampingkan denganadanya suatu Surat Keputusan Menteri, karenaPeraturan Daerah merupakan produk hukum,sementara Surat Keputusan merupakan produkadministrasi, dan Peraturan Daerah lebihdiutamakan untuk diterapkan;Bahwa menurut ahli, penarikan atas suatu keputusanadministrasi berdasarkan prinsip/ asas contractus actus,mengandung arti hanya pejabat yang menerbitkan suatukeputusan yang menyatakan bisa menarik
Dengan katalain, bahwa oleh karena Peraturan Daerah merupakannorma hukum, maka tidak boleh dikesampingkan denganadanya suatu Surat Keputusan Menteri, karena PeraturanDaerah merupakan produk hukum, sementara SuratKeputusan merupakan produk administrasi, danPeraturan Daerah lebih diutamakan untuk diterapkan;Bahwa menurut ahli, penarikan atas suatu keputusanadministrasi berdasarkan prinsip/ asas contractus actus,mengandung arti hanya pejabat yang menerbitkan suatukeputusan yang menyatakan bisa menarik
Register : 19-08-2014 — Putus : 18-11-2014 — Upload : 11-03-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2014/PN Yyk Tanggal 18 Nopember 2014 — dr. SARJOKO, M.Kes
110 — 27
110 — 27
, maka hakim akanmempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuanformalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, makademi hukum pula Terdakwa harus dibebaskan; Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan tidakditemukan adanya alasan pembenar sebagaimana dalam ketentuan Pasal 49ayat (1) KUHP, 50 KUHP dan 51 ayat (1) KUHP yang dimiliki olen Terdakwa,maka disimpulkan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti danterpenuhinya unsur objektif/ actus
Register : 13-09-2021 — Putus : 02-02-2022 — Upload : 08-02-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi Tanggal 2 Februari 2022 — Penuntut Umum:
ANDI GUNAWAN
Terdakwa:
DARMAWI, S.Pi. Bin ABDUL SYUKUR
305 — 207
ANDI GUNAWAN
Terdakwa:
DARMAWI, S.Pi. Bin ABDUL SYUKUR
305 — 207
halaman, Putusan No. 41/Pid.SusTPK/2021/PN kdiMenimbang, bahwa kata "tujuan dalam unsur "dengan tujuan menguntungkandiri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat dikaitkan dengan bentukkesengajaan yang merupakan salah satu bentuk dari kesalahan yang merupakansalah satu unsur dari tindak pidana;Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan salah satu bentuk dari kesalahandisamping adanya kelalaian di mana seseorang baru dapat dipidana jika terdapatunsur kesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium actus
Register : 17-11-2015 — Putus : 25-04-2016 — Upload : 28-04-2017
Putusan PN AMBON Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Amb Tanggal 25 April 2016 — SYAMSUL BAHRI JAINAHU, S.T
120 — 42
120 — 42
Hal iniberarti, sebagai Lembaga Negara yang berwenang untuk menetapkan danHal. 118 dari 191 hal Putusan Nomor 45/Pid.SusTPK/2015/PN.Amb.menentukan kerugian negara, berdasarkan asas konirrius actus, dapatmemulihkan keadaaan ketidak tertilien dengan menyatakan bahwa tidakada kerugian negara lagi, jika telah ditindaklanjuti hasil temuan BPKsebagai sanksi administrasi dalam bentuk Rekomendasi BPK RI.Bahwa hal ini berarti, Sdr.
Register : 16-05-2018 — Putus : 12-11-2018 — Upload : 17-01-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 120/G/2018/PTUN-JKT Tanggal 12 Nopember 2018 — PT. ARYAPUTRA TEGUHARTA : MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
459 — 330
459 — 330
atasPeraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 4 Tahun 20114 Tentang Tata CaraPengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan PerubahanAnggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar danPerubahan Data Perseroan Terbatas pada pokoknya terdapat kKewenangan Tergugatuntuk mencabut surat keputusan berupa Pengesahan/Persetujuan/PemberitanuanPenerimaan Perubahan Anggaran Dasar perseroan apabila ada perubahan dataperseroan, (vide Pasal 32) hal ini sejalan dengan asas contrarius actus
Register : 16-05-2014 — Putus : 16-09-2014 — Upload : 07-10-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yyk Tanggal 16 September 2014 — HARIADI, SPd. SD Bin SARIJA
65 — 12
65 — 12
Hal ini sesuai dengan adagium ataumaxim, yang sudah lama sekali dianut secara universal dalam undang undangpidana, yang berbunyi actus non facit reum, nisi mens sit rea.
Register : 01-10-2020 — Putus : 22-12-2020 — Upload : 28-12-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 418/Pid.B/2020/PN Kdi Tanggal 22 Desember 2020 — Penuntut Umum:
TAJUDDIN, SH.
Terdakwa:
IVY DJAYA SUSANTYO Alias IVY Alias TYO
410 — 785
TAJUDDIN, SH.
Terdakwa:
IVY DJAYA SUSANTYO Alias IVY Alias TYO
410 — 785
Akan tetapi,jika seseorang tersebut terbuktimenggerakan pemilik barang dengan katabohong, tipu muslihat dan keadaan palsu, maka seseorang tersebut telahterbukti niatjahatnya (mens rea) yang kemudian diwujudkan dengan tindakpidana atau perbuatan (actus reus) penipuan dan penggelapan;Bahwa Ahli menjelaskan bahwa perbuatan IVY DJAYA SUSANTYO adalahtergolong perbuatan tindak pidana penipuan dan penggelapan denganargumentasi sebagai berikut :e Sebagaimana pendapat ahli perdata yang menyatakan bahwa perjanjiannomor
Register : 19-11-2014 — Putus : 18-11-2014 — Upload : 02-12-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2014/PN Yyk. Tanggal 18 Nopember 2014 — Dra. WAHYUNI, Apt
131 — 28
131 — 28
dijatuhnkan sesuai ketentuanformalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, makademi hukum pula Terdakwa harus dibebaskan; Halaman 188 dari 195 = Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/2014/PN Yyk.Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan tidakditemukan adanya alasan pembenar sebagaimana dalam ketentuan Pasal 49ayat (1) KUHP, 50 KUHP dan 51 ayat (1) KUHP yang dimiliki oleh Terdakwa,maka maka disimpulkan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti danterpenuhinya unsur objektif/actus
Register : 06-02-2015 — Putus : 08-06-2015 — Upload : 13-07-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg Tanggal 8 Juni 2015 — I. Ir.IRMAN MARUHUN BIN ALAM SUDIN
II. ANDHIE LESMANA, S.SIT BIN SYOFIAN
123 — 24
123 — 24
Hal ini sesuai dengan adagium atau maxim, yang sudah lama sekali dianutsecara universal dalam undang undang pidana, yang berbunyi actus non facit reum, nisimens sit rea. Terjemahan dalam bahasa Inggrisnya adalah : An act does not make aman guilty of a crime, unless his mind be also guilty (Scanlan dan Christopher Ryan,1985:13).
Register : 13-08-2021 — Putus : 08-12-2021 — Upload : 23-01-2022
Putusan PN KENDARI Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi Tanggal 8 Desember 2021 — Penuntut Umum:
TOGI HAMONANGAN SIRAIT, S.H.
Terdakwa:
Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si.
151 — 113
TOGI HAMONANGAN SIRAIT, S.H.
Terdakwa:
Drs. MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si.
151 — 113
Jadi artinya ahli menggaris bawahitindak pidana itu adalah pasti berbicara ukuran kesalahan, untukmengukur kesalahan ini yaitu semua itu adalah perbuatan itu mengacukepada atau merujuk kepada suatu kesalahan apakah ada kesalahandisitu atau tidak, sehingga adanya kesalahan tersebut ini maka orang inikalau terbukti bersalah maka dia harus bertanggung jawab secarapidana;Lagilagi ahli utarakan bahwa dalam pidana itu ada yang kita kenaldengan asas actus non facit reum nisi mens rea jadi tiada suatuperbuatan
Register : 15-04-2019 — Putus : 20-05-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PT MAKASSAR Nomor 194/PID/2019/PT MKS Tanggal 20 Mei 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : H. MUH. KASIM SUNUSI BIN SUNU DG. NOMPO Diwakili Oleh : EFLIN ROTUA SINAGA
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : NANA RIANA, SH. MH.
175 — 151
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : NANA RIANA, SH. MH.
175 — 151
/PT.MKSaset pribadi atau atau aset perusahaan agar dapat memberangkatkanJemaah umroh, akan tetapi sebaliknya Hamzah Mamba malah membelilagi tanah dan bangunan dan membangun unit bisnis lainnya pada tahun2016 dan 2017 dengan menggunakan uang jamaah yang ada padaRekening P.T; ABU TOUR yang dikelola oleh terdakwa Kasim Sunusi.Sebagaimana teori hukum yang menyatakan bahwa dalam melakukansuatu perbuatan pidana adanya Mens Rea yaitu sikap bathin daripelaku dalam melakukan perbuatannya, dan juga unsur Actus
Putus : 27-01-2016 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2811 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 27 Januari 2016 — Drs. MARTHINUS TAFUI, M.Si
40 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Korupsi secara bersamasama;Bahwa oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusannyaterutama dalam perkara a quo dengan menguatkan putusan Majelis HakimTingkat Pertama dalam putusannya terutama terkait dengan unsurunsursecara bersamasama adalah sangat tidak beralasan hukum jika berdasarpada pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama (videputusan halaman 247248) karena:1) Bahwa di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi harus dibuktikanniat jahat (mens rea) dan perbuatan jahat (actus
Register : 16-04-2019 — Putus : 23-07-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 115/Pid.B/2019/PN Sak Tanggal 23 Juli 2019 — Penuntut Umum:
1.HERLINA SAMOSIR, SH.
2.SYAFRIL, SH
Terdakwa:
SURATNO KONADI
173 — 151
1.HERLINA SAMOSIR, SH.
2.SYAFRIL, SH
Terdakwa:
SURATNO KONADI
173 — 151
Mirza Nasution,SH.M.Hum membuktikan dirinya dipersidangan tidak mampumenjelaskan asas hukum yang sangat penting didalam ilmuAdministrasi Negara yaitu asas presumtio iustae causa serta asascontratius actus. Padahal asas ini merupakan asas yang sangatberkaitan erat sebagai alat untuk menentukan apakah sebuahkeputusan pejabat Administrasi Negara masih berlaku atau tidak.Bagaimana mungkin ahli bisa menjelaskan tentang objek surat yangmasih berlaku atau tidak sedangkan ianya tidak paham asas ini.C.