Ditemukan 5012 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipincang sitilhang sibilang sipinang sipisang sipil.yang sikinyang sipenyang sikilang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Militer
Putus : 10-08-2017 — Upload : 06-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 304 K/MIL/2017
Tanggal 10 Agustus 2017 — DWI SAPTADJI
93 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sri Muchirah dengan kwitansitertanggal 23 Maret 2011, sehingga ada selisih uang sebesarRp2.255.6000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh lima juta enamratus ribu rupiah) yang tidak bisa dipertanggung jawabkan oleh PemohonKasasi, sesuai keterangan Saksi Mayor Sus Jul Hanrawan selaku timauditor yang telah melakukan pemeriksaan.Hal. 37 dari 72 halaman Putusan Nomor 304 K/MIL/2017Bahwa dalam pertimbangan ini jelas adanya keterlibatan masyarakat sipilyang ikut bertanggung jawab mengenai uang koperasi
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 20-06-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 08-10-2019
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 20/G/2019/PTUN.PGP
Tanggal 3 Oktober 2019 — Penggugat:
ERWAN TARUNA JAYA, S.T.
Tergugat:
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
164 — 52
  • /2018 Tanggal 1 Maret 2018Perihal: Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan DanPengendalian Kepegawaian, ditujukan kepada Deputi BidangPengawasan dan Pengendalian Kepegawaian BadanKepegawaian Negara (BKN) (fotokopi dari fotokopi);Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi danKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor15 Tahun 2018, dan Nomor: 153/KEP/2018 Tanggal 13 September2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 12-11-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 320 PK/Pdt/2012
Tanggal 12 Nopember 2013 —
80 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Selain.. dst;4 Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat olehBupati/Walikota atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipilyang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan danmemenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangundangan;5 Dalam melaksanakan...dst."
Pengadilan PA DOMPU Perdata Agama
Register : 27-03-2017 — Putus : 23-01-2018 — Upload : 04-04-2019
Putusan PA DOMPU Nomor 227/Pdt.G/2017/PA.Dp
Tanggal 23 Januari 2018 — Penggugat melawan Tergugat
58 — 17
  • Pensiun Pertama atas nama Ismail Bakar yangdikeluarkan oleh Menteri Sosial Republik Idonesia tanggal 03 Mei 1985, telahmemenuhi syarat formil bukti tertulis, tidak dibantanh pejabat yangmembuatnya juga tidak dibantah oleh Para Penggugat, maka T.37 adalahakta dibawah tangan (ABT) yang mempunyai kekuatan sebagai buktipermulaan mengenai kedudukan Ismail Bakar Sebagai Pegawai Negeri Sipilyang diberhentikan dengan hormat dan menerima hak sebagai pensiunanPNS;Menimbang, bahwa bukti T.38 berupa fotokopi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-07-2013 — Upload : 12-03-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1094 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 3 Juli 2013 — Drs. BUDJANG ABDUL SAMAD, SH., MH.
67 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menurut pendapat kami, bukankah cakupan pengertian setiaporang di sini lebin luas dan mencakup pula pengertian Pegawai Negeri Sipilyang dhi. adalah Terdakwa Drs. Budjang Abdul Samad, SH.
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 03-08-2021 — Putus : 30-12-2021 — Upload : 04-01-2022
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 25/G/2021/PTUN.BNA
Tanggal 30 Desember 2021 — Penggugat:
1.Hamdan Sati, ST
2.M. Ilyas Mustawa
3.Umran
4.Angga Saputra
5.Muhammad Abdi Pratama, A.Md
6.Syamsul Bahri
7.ABD Azis
Tergugat:
Gubernur Aceh
Intervensi:
Drs. ASRA
236 — 147
  • Bahwa Pasal 105 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 menyatakan:(1) Sekretaris daerah kabupaten/kota diangkat dari Pegawai Negeri Sipilyang memenuhi syarat;(2) Bupati/walikota berkonsultasi dengan Gubernur sebelum menetapkanseorang calon sekretaris daerah kabupaten/kota;(3) Bupati/valikota menetapkan seorang calon sekretaris daerahkabupaten/kota dan disampaikan kepada Gubernur untuk ditetapkan;(4) Gubernur menetapkan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3)menjadi sekretaris daerah kabupaten/kota dengan
Pengadilan PTA BANJARMASIN Perdata Agama
Register : 27-06-2016 — Putus : 22-09-2016 — Upload : 16-01-2017
Putusan PTA BANJARMASIN Nomor 26/Pdt.G/2016/PTA.Bjm
Tanggal 22 September 2016 — Pembanding Vs Terbanding
46 — 21
  • Fotokopi Kartu Keluarga No. 6372063001080247 tanggal 10 Juni 2013yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipilyang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai PeraturanMenteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuaidengan aslinya kemudian diberi tanda P.8;9.
Pengadilan PTUN AMBON TUN
Register : 25-10-2019 — Putus : 17-03-2020 — Upload : 21-03-2020
Putusan PTUN AMBON Nomor 41/G/2019/PTUN.ABN
Tanggal 17 Maret 2020 — Penggugat:
GANDI LETAHIIT, S. Sos
Tergugat:
BUPATI MALUKU TENGAH
190 — 96
  • Pembina KepegawaianInstansi Pusan dan Pejabat PembinaKepegawaian Daerah Nomor : K 2630/V.5555/99, tanggal 17 April 2018, perihal :Koordinasi Bersama Terkait Pengawasandan Pengendalian Kepegawaian (Fotokopisesuai dengan fotokopi);Keputusan Bersama Menteri DalamNegeri, Menteri Pendayagunaan AparaturNegara Dan Repormasi Birokrasi DanKepala Badan Kepegawaian NegaraNomor : 182/6597/SJ, Nomor : 15 Tahun2018, dan Nomor : 153/KEP/2018, tanggal13 September 2018, tentang PenegakanHukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Pengadilan PTUN GORONTALO TUN
Register : 18-06-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 08-11-2021
Putusan PTUN GORONTALO Nomor 16/G/2021/PTUN.GTO
Tanggal 4 Nopember 2021 — Penggugat:
KHADIJAH LASALI, S.Pd
Tergugat:
WAKIL BUPATI BOALEMO
263 — 123
  • penyelesaian suatu sengketa administrasi pemerintahan harusterlebih dahulu melalui Upaya Administratif atau seluruh upaya administratif harusdiselesaikan terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Peradilan TataNegara Usaha;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati peraturan perundangundangan yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa, peraturan perundangundangan yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa tersebut adalahPeraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-04-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 18-08-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plg
Tanggal 19 Juni 2017 — ALIUN GANI, S.Pd BIN SUPAWI
99 — 24
  • peraturan per Undangundangan seperti PeraturanPemerintah, Perda dan lainlain (vide Darwan Prinst, SH PemberantasanTindak Pidana Korupsi Penerbit PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, cetakan ke tahun 2002 halaman 29);Halaman 49 dari 81 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2017/PN.PlgMenimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkanapakah dalam melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan olehPenuntut Umum, Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa Terdakwa adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 04-03-2020 — Putus : 01-07-2020 — Upload : 02-07-2020
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 14/G/2020/PTUN.BNA
Tanggal 1 Juli 2020 — Penggugat:
MUHAMMAD ZAIN
Tergugat:
GUBERNUR ACEH
274 — 162
  • BuktiP.9 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang telah dinazegelen dan dibubuhi materai secukupnya,(fotokopi dari fotokopi);10. Bukti P.10: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yangHalaman 59 dari 84 HalamanPutusan Perkara Nomor 14/G/2020/PTUN.BNA11. Bukti P.11:12. Bukti P.12:13.
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 24-07-2019 — Putus : 21-10-2019 — Upload : 08-11-2019
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 23/G/2019/PTUN.PGP
Tanggal 21 Oktober 2019 — Penggugat:
Ir. NOOR NEDI, M.Si
Tergugat:
GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
182 — 60
  • huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017tentang Manajemen PNS.3) Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: K 2630/V 555/99tertanggal 17 April 2018, Perihal Koordinasi Bersama TerkaitPengawasan dan Pengendalian Kepegawaian.4) Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Repormasi Birokrasi, danKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ, Nomor:15 Tahun 2018, dan Nomor: 153/KEP/2018 tanggal 13 September2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 19-06-2019 — Putus : 15-07-2019 — Upload : 19-07-2019
Putusan PT PALEMBANG Nomor 63/PDT/2019/PT PLG
Tanggal 15 Juli 2019 — Pembanding/Penggugat I : Ir. H SARIMUDA, MT Diwakili Oleh : HARIS MUNANDAR SH
Terbanding/Tergugat II : HERRU ARTANS
Terbanding/Tergugat III : HERAWAN HAMID
Terbanding/Tergugat I : HARTHY HAMID, SH
Terbanding/Turut Tergugat : H. ANSORY THOHIR RONI,ST.,MM
Turut Terbanding/Penggugat II : Hj. YUNIAL LAILI MUTIARI, SH., MH
60 — 29
  • AnsoriRoni Thohir, dan logikanya Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang jelas saling kenal dengan Turut Tergugat yang juga seorangPegawai Negeri Sipil, dan lagi pula Turut Tergugat tidaklah bodoh yangdigambarkan oleh Penggugat dan Penggugat II, karena mau begitu sajadiimingimingkan oleh Tergugat dan Tergugat II untuk dijanjikan menjadiKepala Dinas Tata Kota Palembang, sehingga begitu bodohnya TurutTergugat mau memberikan uang sebesar Rp. 420.000.000,00 (empatratus dua puluh juta rupiah) tanpa
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 29-06-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 100/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 8 Desember 2020 — Penggugat:
KENY ERVIATI, S.Pd
Tergugat:
WALIKOTA SURABAYA
828 — 524
  • dari badan peradilan,maka dasar dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negaratersebut, dapat berasal atau diambil dari :b.1. pertimbangan hukum yang terdapat dalam putusan badanperadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;b.2. amar putusan dari badan peradilan yang sudah mempunyaikekuatan hukum tetap.Bahwa objek sengketa a quo yaitu Surat Keputusan Walikota SurabayaNomor : X.188.45 / 3610 / 436.8.3 / 2020, tanggal 3 April 2020 tentangPemberhentian Tidak Dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 21-02-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 31-05-2019
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 6/G/2019/PTUN.PLK
Tanggal 23 Mei 2019 — Penggugat:
Ir. BUDI SANTOSA, MP
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
179 — 124
  • Tentang Manajemen Pegawai NegeriSipil, yang menerangkan lebih lanjut kriteria seorang Pegawai Negeri Sipilyang dapat diberhentikan tidak hormat, karena : Dipidana dengan pidanapenjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatanhukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidanapenjara paling singkat 2 tahun dan pidana yang dilakukan denganberencana.Bahwa diterbitkannya Surat Keputusan Nomor : 188.44/432/2018 tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 26-02-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 2/G/2019/PTUN.BJM
Tanggal 2 Juli 2019 — Penggugat:
Yulianto Kusuma Nugroho, SKM.,M.Kes.
Tergugat:
Bupati Hulu Sungai Selatan
273 — 517
  • Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, danKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor Putusan Nomor 2/G/2019/PTUN.BJM Halaman 3615 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tanggal 13 September2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang Telah dijatunui Hukuman berdasarkan Putusan PengadilanYang Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 23-07-2019 — Putus : 23-10-2019 — Upload : 08-11-2019
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 22/G/2019/PTUN.PGP
Tanggal 23 Oktober 2019 — Penggugat:
DEDDY AGUS ARDIANSYAH, ST, M.Si
Tergugat:
GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
170 — 39
  • Dian Puji Nugraha Simatupang, SH, MHTanggal 13 Mei 2019 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri SipilYang Telah Dijatuhi Hukuman Pidana Berdasarkan PutusanPengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap DalamPerspektif Hukum Administrasi Negara (fotokopi sesuai denganfotokopi);Print Out Sistem Informasi Penelusuran Perkara PengadilanNegeri Pangkalpinang Tentang Daftar Perkara Tindak PidanaKorupsi atas nama Darman Suriah Bin Rustam Haram (fotokopidari fotokopi);Print Out Sistem Informasi Arsip Digital
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 26-02-2020 — Putus : 06-08-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 2/G/2020/PTUN.BKL
Tanggal 6 Agustus 2020 — Penggugat melawan Tergugat
308 — 175
  • diuraikan dalam Eksepsi di atas,merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkandengan Pokok Perkara ini.Bahwa Tergugat menolak semua dalildalil yang yang diajukan olehPenggugat dalam Pokok Perkara Gugatannya kecuali secara tegastelah diakui kebenarannya.Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo yang dikeluarkan olehTergugat adalah dimaksudkan untuk melakukan penataan danpengelolaan jabatan struktural di Lingkungan Pemerintah KabupatenRejang Lebong dalam rangka menghasilkan Pegawai Negeri Sipilyang
Pengadilan PN KASONGAN Perdata
Register : 20-01-2021 — Putus : 23-06-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN KASONGAN Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Ksn
Tanggal 23 Juni 2021 — Penggugat:
1.JAMARI alias H. JEMARI TASLIM
2.YULIDA
Tergugat:
1.PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
2.HAWILA ADELITA BUKIT
Turut Tergugat:
1.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALANGKA RAYA
2.NOTARIS ANTONI PRIAGUNG,SH
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KATINGAN
191 — 47
  • saksi diminta tolong mengantarkan pada bulan Desember2015 ke Surabaya, untuk mengantarkan kedua anaknya pergi Umroh;Bahwa saksi saat itu hanya mengantarkan saja tidak ada lagi dimintakantolong untuk menjemput;Bahwa saksi setelah bulan Desember 2015 tersebut sempat tidak ada lagibertemu dengan Penggugat namun, ada bertemu lagi dengan Penggugat dibulan Januari 2016;Bahwa saksi dahulu hanya pernah dengar dari orangorang ada ramairamaididepan ruko milik Penggugat tersebut namun, tidak tahu ada aparat sipilyang
Pengadilan PN SAUMLAKI Pidana Umum Pemalsuan
Register : 21-11-2013 — Putus : 27-01-2014 — Upload : 14-02-2014
Putusan PN SAUMLAKI Nomor 80/Pid.B/2013/Pn.Sml
Tanggal 27 Januari 2014 — SONY HENDRA RATISSA, S.Hut Alias Sony
155 — 53
  • ., Akte Kelahiran didefinisikan sebagaisurat keterangan kelahiran; suatu akte autentik yang dikeluarkan oleh kantorcatatan sipil yang memiliki kekuatan hukum sempurna di hadapan Hakim,memberikan kepastian hukum, menentukan kedudukan hukum seseorang sertamemiliki waktu berlaku tidak terbatas; akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipilyang berisi keterangan tentang kelahiran seorang anak dan dibuktikan dalamregister catatan sipil.