Ditemukan 5020 data
55 — 52
Rusman Solin selaku PPTK dimana keduanya adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang diberi tugas dan kewenangan dan secara bersamasama telah menandatangani HPS(Harga Perkiraan Sendiri) sebesar Rp.719.730.000, (tujuh ratus Sembilan belas jutatujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan pelaksanaan pengecekanHalaman 139Putusan Nomor: 89/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdhn.harga dilapangan atau tidak pernah melakukan survey Harga Pasar, dimana yangseharusnya melakukan Survey harga adalah pihak PPK/PPTK
63 — 23
pula Andi Hamzah berpandangan bahwa ketentuan Pasal 3 lebih tepatditerapkan karena adanya katakata menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,yang menunjukkan bahwa subjek delik dalam Pasal 3 harus memenuhi kualitassebagai pejabat atau mempunyai kedudukan.Menimbang, bahwa Terdakwa PEKKI MEROLIS, ST Bin KORLANdihadapkan di persidangan sesuai dakwaan Penuntut Umum yang identitasnyatelah dibacakan di depan persidangan adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang
189 — 256
Lawanggintung Bogor Selatan.Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :1,Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 ketika masuk danberdinas di Denlat Paspampres, dan antara Terdakwa dan Saksi tidak adahubungan kluarga atau famili tetapi hanya sebatas sinior dan junior .Bahwa pada tanggal 1 April 2015 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi dan Pratu AndiPelis keluar mencari makan di Pajajaran lalu menuju ke warung pecel lelemelikPraka Sodikun di Tajur Bogor dan sampai di warung sudah ada orangorang sipilyang
213 — 147
SamarindaNomor711/Pid.B/2014/PN.Smda, dengan demikian maka dalil PihakPutusan Nomor 77/Padt.G/2016/PNTrg Halaman 89 dari 217Penggugat dalam Posita angka 15 antara lain Pihak Tergugat besertasuaminya yaitu Pihak Tergugat Il (DrsHNAJAMUDDIN.MSi) malahmenempuh tindakan hukum lain dengan cara melaporkan Pihak Penggugatbeserta jajaran Pegawai Negeri Sipil yang ada di Lingkungan PemerintahKota Samarinda kepada Lembaga Kepolisian tidak benar dan mengadaada, sedangkan pemanggilan saksisaksi dari jajaran Pegawai Negeri Sipilyang
63 — 31
saksisaksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa sertabarang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa pada tahun 2012 DinasKebersihan dan Pertamanan Kota Ambon mendapatkan alokasi dana dari APBDdan APBDP Kota Ambon tahun 2012 untuk pekerjaan Taman Kota Ambon yangdibagi untuk 4 lokasi yakni : Desa Laha , Desa Halong , Desa Galala dan DesaPasso senilai Rp. 1. 338.012.550, ;Menimbang, bahwa Terdakwa Morits Lantu, S.Pd dalam kapasitasjabatan, kedudukan dan posisinya telah ternyata sebagai Pegawai Negeri Sipilyang
68 — 29
Bahwa sampai didekat Kandang Rusa Saksi bertemu rombongan orang sipilyang samasama di Karaoke Happy Puppy, salah seorang dari mereka ada yangbertanya "Bang Irfan dimana", Saksi jawab "Di Melania", di jawab "Ya sudah bangsaya kesana", kemudian Saksi mencari Hp Pratu Dinawan namun tidak ketemu, Saksimengambil motor namun kunci kontaknya hilang, Pratu Dinawan mendorong denganmenggunakan kaki dan Saksi bawa ke kontrakan Saksi yang berada didekat AsramaPaspampres Lawanggintung.15.
44 — 21
Sinar Kasih Indah Nomor : 04/SP.14/PPKAKDP/DKMTW/IX2012 tanggal 25 September 2012;1 (satu) lembar Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor821/ll.0/290.1/BKD2012, tanggal 16 April 2012, tentang Mengangkat PegawaiNegeri Sipilyang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan;1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 188.45 45Tahun 2012, tanggal 19 Maret 2012, tentang Pelimpahan Sebagian KewenanganPejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kepada Kepala Unit Kerja PadaSKPD Selaku Kuasa
Terbanding/Terdakwa : Ruhniyanti Binti Alm Rusli
96 — 51
Muhammad Nur Abd sebagaiPNS pada Kantor Camat Jangka;Selanjutnya dari 113 calon debitur sebagai Pegawai Negeri Sipilyang diajukan permohonan kreditnya tersebut hanya 20 orang yanghalaman 10 Putusan Nomor 3/Pid.Sus.TIPIKOR/2018/PT BNAtercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sedangkan 93(sembilan puluh tiga) orang debitur lainnya bukan Pegawai NegeriSipil (PNS) karena tidak tercatat pada Badan Kepegawaian Negara(BKN) Regional XIIl Banda Aceh maupun pada Badan KepegawaianPelatihnan dan Pendidikan
Muhammad Nur Abd sebagai PNS pada KantorCamat Jangka;Selanjutnya dari 113 calon debitur sebagai Pegawai Negeri Sipilyang diajukan permohonan kreditnya tersebut hanya 20 orangyang tercatat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sedangkan 93(sembilan puluh tiga) orang debitur lainnya bukan Pegawai NegeriSipil (PNS) karena tidak tercatat pada Badan KepegawaianNegara (BKN) Regional XIIl Banda Aceh maupun pada BadanKepegawaian Pelatihnan dan Pendidikan (BKPP) KabupatenBireun.
553 — 2796
atas nama ROSE MARIABarang Bukti No. 444 s/d. 447 Dikembalikan kepada saksi Casmi YantoTjia1 (satu) Buah CDR plus dari Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang berisi identitas Terdakwa Kartika Adiwinangun Alias DewiKartikaHalaman 45 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN Cbi1 (satu) bundel print out legalisir Formulir pembukaan rekeningnasabah perorangan atas nama YUSUF MARSHAL nomor rekening765253236 Bank BNI;1 (satu) bundel print out legalisir Formulir pembukaan rekeningnasabah perorangan atas
atas nama ROSE MARIABerdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa BarangBukti No. 444 s/d 447 diperoleh Terdakwa dengan mempergunakanuang hasil Tindak Pidana penipuan yang dilakukan Terdakwa terhadapSaksi korban Casmi Yanto Tjia, maka Barang Bukti No. 444 s/d 447dikembalikan kepada saksi Casmi Yanto Tijia.448) 1 (satu) Buah CDR plus dari Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang berisi identitas Terdakwa Kartika Adiwinangun Alias DewiKartikaHalaman 514 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN
atas nama ROSE MARIAHalaman 605 dari 633 Putusan Nomor 582/Pid.B/2019/PN CbiBarang Bukti No. 445 s/d 447 dikembalikan kepada saksi Casmi YantoTiia.448)449)450)451)452)453)454)455)456)457)458)459)460)461)462)463)1 (satu) Buah CDR plus dari Kependudukan dan Pencatatan Sipilyang berisi identitas Terdakwa Kartika Adiwinangun Alias DewiKartika1 (satu) bundel print out legalisir Formulir pembukaan rekeningnasabah perorangan atas nama YUSUF MARSHAL nomor rekening765253236 Bank BNI;1 (satu) bundel print
87 — 15
., adalah Pegawai Negeri Sipilyang diangkat menjadi Kepala Bidang Pemegang Kas Daerah di BPKDKabupaten Sragen berdasarkan SK Bupati Sragen Nomor:821.2/03.10/2001 Tanggal 17 Pebruari 2001, kemudian diangkat menjadiKepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah(DPPKAD) Kabupaten Sragen berdasarkan SK Bupati Sragen Nomor:821.2/13.027/201 Tanggal 2 Agustus 2010;= Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan DaerahKabupaten Sragen Nomor: 1 Tahun 2002 Tanggal Maret 2002 tentangPenjabaran
60 — 16
Rusman Solin selaku PPTK dimana keduanya adalah sebagai Pegawai Negeri Sipilyang diberi tugas dan kewenangan dan secara bersamasama telah menandatangani HPS(Harga Perkiraan Sendiri) sebesar Rp.719.730.000, (tujuh ratus Sembilan belas jutatujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) tanpa dilengkapi dengan pelaksanaan pengecekanharga dilapangan atau tidak pernah melakukan survey Harga Pasar, dimana yangseharusnya melakukan Survey harga adalah pihak PPK/PPTK;Menimbang, bahwa dengan jabatan dan kedudukan yang
61 — 17
Barangbarang tersedia di pasar dalam negeri atau pekerjaan sipilyang mudah dan bernilai kecil tersedia di dalam negeri.3. Prosedur belanja (Shopping) adalah sebagai berikut :1. Pembentukan Panitia Pengadaan2. Persiapan daftar barang yang diadakan3. Persiapan Dokumen Lelang4. Pembuatan Undangan Lelang5 Penerimaan Penawaran6. Evaluasi Penawaran7. Penetapan Kontrak8.
1059 — 882
Bahwa menurut hukum yaitu Pasal 6 ayat (1) KUHAP, penyidik adalahpolisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipilyang diberi wewenang khusus oleh UU. Sedangkan menurut Pasal 39ayat (3) UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK, penyidik pada KPKberhenti sementara dari instansi Kepolisian, artinya penyidik padaKPK adalah berasal dari instansi Kepolisian Negara RepublikIndonesia;Hal. 3 dari 261. Putusan Praperadilan No. 36/Pid/Prap./2015/PN.JKT.Sel.6.
FEBY DWYANDOSPENDY
Terdakwa:
1.APIP KUSNADI
2.M. FAUZI NS.
3.EDI JUNAIDI.
230 — 114
Bahwa saksi PARLIN PURBA sebagai Pegawai Negeri Sipilyang telah menduduki jabatan tertentu ( Vide , BB nomor130 berupa: 1 (satu) lembar fotocopy Petikan KeputusanJaksa Agung Republik Indonesia, Nomor: KEP IV 224/C/04/2016 tentang pengangkatan sdr.
135 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.64 PK/Pid.Sus/2009kategori melawan hukum, sedangkan unsurmenyalahgunakan kewenangan atau kesempatan = atausarana yang ada padanya karena kedudukan= ataujabatannya sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah dirubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001, adalah unsur yangbersifat khusus bagi seorang Pegawai Negeri Sipilyang melakukan~ tindak pidana berkaitan dengankewenangan yang ada pada kedudukan atau jabatannya ;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal
77 — 22
Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang / JasaPemerintah yang diterbitkan oleh Badan Perencanaan PembangunanNasional (Bappenas) Republik Indonesia dan Kementerian Perkanan danKelautan ;Bahwa dalam Pengadaan Barang/Jasa Proyek SAFVER 2010menggunakan Metode Pengadaan Barang/Jasa dengan seleksi Shopping(belanja) ;Bahwa nilai kontrak termasuk kecil yaitu kurang dari US $ 100.000 ataukurang dari Rp. 1.090 juta (dengan asumsi US$ 1 = Rp. 10.090, untukBarangbarang tersedia di pasar dalam negeri atau pekerjaan sipilyang
126 — 43
;Perbuatan Terdakwa yang memerintahkan pemotongan sebesar 5% atasbiaya perjalanan dinas yang diterima para peserta pada program jointaudit Inspektorat I, HU, II, IV dan Investigasi Itjen Depdiknasbertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) poin r Peraturan Pemerintah RINomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipilyang menentukan bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil dilarangmelakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam32melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan
92 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.871 K/Pid.Sus/2009berpendapat Terdakwa terbukti telah bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidair, oleh karena itu ia harusdihukum :Menimbang, sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dalamperkara ini perlu mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan yangmeringankan :Halhal yang memberatkan : Terdakwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipilyang dalam hal ini sebagai Kepala Seksi Sarana danPrasarana TK / SD dan MI semestinya menjaditeladan ; Perbuatan Terdakwa mengakibatkan
47 — 13
NDILLO, baik bertindak sendirisendiri maupun secara bersama sama dengan saksi Adesi Gulo Als Ama Deos sebagai Pegawai Negeri Sipilyang diberi tugas sebagai Kuasa BUD pada Kantor BPKAD ( BadanPengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah ) Kabupaten Nias Barat berdasarkanSurat Keputusan Bupati Nias Barat Nomor : 900 413 tahun 2013, tanggal 04November 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Nias BaratNomor : 900 / 015 / K / 2013 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diLingkungan Pemerintah Kabupaten
67 — 16
AFRIZAL ARIS bin ARPAN adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang diangkat oleh Menteri Pertanian dengan Surat keputusan Nomor : 340/141/SK/7/1992 tanggal 18 Juli 1992 dan diangkat sebagai Kepala Dinas Koperasi, UMKM,Industri dan Perdagangan Kabupaten Mesuji oleh Pj.