Notaris di Jakarta, (Tergugat VIII);Akta Berita Acara Rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa) Nomor 2 tanggal 1 Desember 2010 yang dibuat olehNotaris Ny.

., Notaris di Jakarta, (Tergugat VIII);Akta Berita Acara Rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa) Nomor 2 tanggal 1 Desember 2010 yang dibuat olehNotaris Ny.

,Notaris di Jakarta; (Tergugat VIII);Akta Berita Acara Rapat RUPSLB (Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa) Nomor 14 tanggal 11 November 2010 yang dibuat olehNotaris Ny.

. ~ nnn nnn nnn nnn enn nnn nnnnnnnnnBahwa Berita Acara Rapat (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) tersebutdituangkan dalam Akta No.168 tanggal 30 Juni 2009 dibuat oleh NOOR IRAWATI, SH Notarisdi Surabaya, selaku Notulen Rapat tersebut (Terlampir Bukti' PBahwa berdasarkan Berita Acara Rapat dimaksud, dalam RUPSLB telah dilakukanpembahasan terhadap 4 #x(empat) hal sebagaimana agenda rapat, yang(TBD PUL, Seesesseeaeeeerreseseesseneeenenss eee scieneeenee scene eH RSERapat Umum Pemegang Saham (RUPS

;Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) :Persetujuan atas penambahan dari perluasan maksud dan tujuanPATS GL ON gp nn nrPersetujuan atas perubahan nama Perseroan.

Kep.179/BL/2008, tanggal 14M6 1200 8). jae= == anm nese rem ieee seein ementsBahwa mencermati Berita Acara Rapat tersebut, ternyata setelah Rapat Umum PemegangSaham dengan pembahasan 3 (tiga) agenda, kemudian dilanjutkan dengan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa yang membahas 4 (empat) agenda sebagaimana Butir 5 diBahwa ketika dalam RUPSLB, memasuki pembahasan agenda rapat keempat,WALL Seen nnn nnn ann nn nnn nnn nn en Persetujuan atasPerubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan

adalah DIREKSI bukan Direktur sehinggapenerima kuasa adalah Para Direktur secara kolektif ;Bahwa kuasa yang diberikan kepada Direksi Perseroan melalui RUPSLB tersebut adalahjelas dapat diketahui hanya untuk Agenda Rapat keempat saja dan bukan/tidak diberikanuntuk Agenda Rapat kesatu, Agenda Rapat kedua dan Agenda Rapat keaaBahwa dengan demikian telah terbukti pembuatan akta No, 08 dibuat oleh/dihadapanLEOLIN JAYAYANTI, SH, Notaris di Jakarta tanggal 17Juli2009 adalah cacat hukumdan konsekuensinya

:Bahwa Akta Berita Acara RUPSLB PT. Itamaraya Gold Industri Tok.

BIKA JAYA FOOD FinancialManagement, dimana surat tersebut pada pokoknyamenyatakan Pelawan/Tergugat mengajukan permohonanuntuk mengadakan RUPSLB PT. BIKA JAYA FOOD padatanggal 22 Juli 2013 dalam rangka meminta penjelasantentang kegiatan usaha atau status PT.

Pertanggungjawaban Direktur, bahkan pada point 4 Notulen RUPS LBtertanggal 24 Mei 2012 dengan jelas menyatakan Laporankeuangan komersial perusahaan dari tahun 2007 sampaildengan tahun 2011 telah disampaikan dalam RUPSLB inioleh Bapak Huseng Chandra selaku Direktur Utama PT.

Laporan Keuangan komersial perusahaan dari tahun 2007sampai tahun 2011 telah disampaikan dalam RUPSLB inioleh Bapak Huseng Chandra selaku Direktur Utama PT BikaJaya Food. Dst...3.

RUPSLB dan AktaAkta Notaris aquo Sah Secara Hukumkarena tidak dibatalkan olen Putusan Pengadilan in casu PutusanPengadilan Nomor 250 jo Putusan PT Bandung No.94 jo PutusanKasasi Nomor 9551.

ARIGANDA yangbertindak dalam RUPSLB ini sebagai Ketua Rapat;e TERGUGAT Il;e TERGUGAT III, selaku pribadi dan selaku Presiden Komisaris PT.ARIGANDA;e TERGUGAT V; selaku pribadi dan selaku Direktur PT. ARIGANDA;e TERGUGAT VI, selaku pribadi dan selaku Komisaris PT. ARIGANDA;e TERGUGAT VII; TERGUGAT VIII, selaku pribadi dan selaku Direktur PT.

ARIGANDA.e TERGUGAT IX; Halaman 4 Putusan Nomor 441/ Pdt/2021/PT.DKI10.11.RUPSLB tersebut dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuanPENGGUGAT telah mengambil keputusan berupa perubahan direksi dansusunan pemegang saham di PT. ARIGANDA (TERGUGAT IV) yangmengakibatkan peralinan kepemilikan 64 (enam puluh empat) lembar sahamAlmarhum Ken Arifin di PT.

ARIGANDA (TERGUGAT IV)Bahwa RUPSLB TERGUGAT IV pada tanggal 7 November 2016 yangdihadiri oleh: TERGUGAT I, selaku pribadi dan selaku Direktur PT. ARIGANDA yangbertindak dalam RUPSLB ini sebagai Ketua Rapat; TERGUGAT II;e TERGUGAT Ill, selaku pribadi dan selaku Presiden Komisaris PT.ARIGANDA;Halaman 6 Putusan Nomor 441/ Pdt/2021/PT.DKI14.15.e TERGUGAT V; selaku pribadi dan selaku Direktur PT. ARIGANDA;e TERGUGAT VI, selaku pribadi dan selaku Komisaris PT.

aktaakta yang disampaikan TERGUGAT dalam RUPSLB.

Karenanyasecara yuridis RUPSLB tanggal 7 November 2016 dilaksanakan dengan caracara melawan hukum yang mengakibatkan RUPSLB tidak sah dan batal demihukum;Bahwa tindakan jualbeli 64 (enam puluh empat) lembar saham AlmarhumKen Arifin di dalam perseroan PT.

Hardlent Medika Husada yang bergerak dalambidang Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat(PUKM) telah mendapatkan ijin operasional dari Menteri Kesehatan RIberdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan No. 1744/BM/DJ/BPSM/XI1/1997tanggal 20 November 1997.Bahwa pada tanggal 13 Maret 2012 bertempat di Hotel Regent Malang telahdilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Hardlent Medika Husada. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) PT.

Hardlent Medika Husada yang bertindak sebagaipimpinan rapat adalah Tergugat Il dan Penggugat telah menyampaikankepada peserta rapat agar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

Hardlent Medika Husada tanggal 13 Maret 2012dengan terpaksa Penggugat meninggalkan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) PT. Hardlent Medika Husada, sehingga Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT. Hardlent Medika Husada dilaksanakantanpa kehadiran Penggugat sebagai Pemegang Saham dan Direktur UtamaPT.

(mengenai RUPSLB). (Novum ; PK.12)13) Surat KeteranganPaulus Oliver Yoesuf, S.H., tanggal 13 Desember2013. (Novum ; PK.13) ;14) Salinan Putusan No. : 142 / Pid.B / 2013 / PN.MLG tertanggal 23Desember 2013 dengan Terdakwa dr. Hardi Sutanto M.M(Pemohon Peninjauan Kembali) yang amar / diktum putusannyamenyatakan Terdakwa bernama : dr.

Hardlent MedikaHusada, namun Termohon Peninjauan Kembali selalu menghindardengan alasan modal perusahaan masih diputar dan perusahaanmasih menunggu pembayaran dari rekanan, sehingga padaakhirnya dilaksanakan pemanggilan dan undangan untuk RUPSLB PT.

Tim. telah mengundang Penggugat dalamacara RUPSLB PENGGUGAT akan tetapi Penggugat melakukanpenolakan secara tertulis; bahwa adapun tindakan Penggugat dengan menggugat Tergugat lldan Ill jelas adalah tindakan untuk mengalihkan permasalahan, dimanaPenggugat sendiri tahu secara langsung adanya Penetapan PengadilanNegeri Jakarta Timur tersebut; bahwaterkait dengan hal tersebut jelas Penggugat mengertipembahasan permasalahan dalam gugatan tersebut seharusnya ada didalam forum RUPSLB PENGGUGAT sesuai Penetapan

,dansudahseharusnya permasalahan tersebut dibahas dalam RUPSLB tersebut.Bahwa adapun Tergugat ditetapkan selaku penyelenggaranya danPenggugat sendiri tahu dan telah menerima undangan RUPSLBPENGGUGAT aquo;10.Bahwa terkait dengan dalil gugatan point 9, tanggapan Tergugat , jelasdalil Penggugat adalah dalil yang dibuatbuat mengapa harus dihitungdari tahun 2015 ? dimana menurut dalil Penggugat point 6 jelasmengatakan para tergugat tidak mengindahkan.

;Foto copy Notulen RUPSLB PTKwinto Viratus per tanggal 2 Maret 2016 danabsensi para pemegang saham yang hadir ,selanjutnya bukti surat tersebutdiberi tanda T28.;Foto copy Surat Undangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PTKwinto Viratus yang ditujukan Kepada Direktur Ir. Henry Gunawan karnadidan Komisaris Ir. Tekky Iskandar Budisetia tertanggal 2 Maret2016,selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T29.

;Foto copy Notulen RUPSLB PTKwinto Viratus per tanggal 10 Maret 2016dan absensi para pemegang saham yang hadir Notulen RUPSLB PTKwintoViratus per tanggal 10 Maret 2016 dan absensi para pemegang saham yanghadir,selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T30.;Foto copy Pengembalian Surat Undangan RUPSLB dari Ir Henry GunawanKarnadi selaku direktur PT Kwinto Viratus kepada Kuasa Hukum PetrusPaulus Chandra dan Dra Lisa Ratna Kusnadi,selanjutnya bukti surat tersebutdiberi tanda T31.

;Foto copy Notulen RUPSLB PT. Kwinto Viratus per tanggal 18 Maret 2016dan absensi para pemegang saham yang hadir,selanjutnya bukti surattersebut diberi tanda T33.;Foto copy Pengembalian Surat Undangan RUPSLB dari Ir Henry GunawanKarnadi selaku direktur PT Kwinto Viratus kepada Kuasa Hukum PetrusPaulus Chandra dan Dra Lisa Ratna Kusnadi ,selanjutnya bukti surattersebut diberi tanda T34.

Menyatakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Dalena Pratama Indah tanggal 19 April 2004 di Kantor EkuatorPekanbaru adalah sah;1213. Menyatakan pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) PT. Dalena Pratama Indah tertanggal 19 April2004 yang telah dibuatkan Aktanya dengan Akta Nomor: 27 tertanggal 17Mei 2004 oleh M. Dahad Umar, Notaris di Pekanbaru adalah sah;.

Dalena Pratama Indahsedangkan Penggugat II sendiri tidak pernah membuat dan atau ikutserta dalam membuat/melaksanakan RUPSLB karena bukanpemegang saham, sehingga tidak jelas apa hubungan hukumnyaPenggugat Il memerintah untuk dinyatakan sah RUPSLB pada tanggal19 April 2004 yang telah dituangkan dalam Akta No. 27 tertanggal 17Mei 2004 yang diterbitkan oleh Notaris/PPAT M. Dahad Umar, SH., diPekanbaru;.

Dalena Pratama Indahtelah melakukan RUPSLB pada tanggal 19 April 2004 yang telahdituangkan dalam Akta No. 27 tertanggal 17 Mei 2004 yang diterbitkanoleh Notaris/PPAT M. Dahad Umar, SH., di Pekanbaru, yang intinyamenetapkan memberhentikan Tergugat IV (Ir. Tengku Zulkufli Hesda)selaku Direktur PT.

Bahwa pada Petitum No. 4 gugatan para Penggugat meminta untukdiputuskan menyatakan RUPSLB tertanggal 19 April 2004 adalah sahdan pada Petitum No. 5 meminta untuk diputuskan menyatakan Akta No.27 tertanggal 17 Mei 2004 oleh M. Dahad Umar adalah sah dalamperkara a quo;3. Bahwa berdasarkan fakta hukumnya sebagaimana putusan kasasiMahkamah Agung RI No. 2450 K/Pdt/2005, tanggal 6 September 2006dinyatakan RUPSLB PT.

DahadUmar, SH., sedangkan putusan kasasi Mahkamah Agung RI No. 2450 K/Pdt/2005, tanggal 06 September 2006 telah dinyatakan RUPSLB PT.19Dalena Pratama Indah yang dilakukan oleh Penggugat selaku KomisarisUtama tertanggal 19 April 2004 adalah tidak sah dan batal menurut hukumberikut segala akibat hukumnya dan menyatakan Akta No. 27 tertanggal 17Mei 2004 yang diterbitkan oleh M.

PT.Bangun Megah Semesta;

Bangun Megah Semesta, tanggal 06 Maret 2012;

15 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Notaris Anly Cenggana, S.H;

;

;

tentang Berita Acara RUPSLB PT.

Bangun Megah Semesta dan Akta No. 99 tanggal 30 Nopember2011 tentang RUPSLB PT.

Foto copy leglisir 1 (Satu) bundel Akta RUPSLB No. 98tanggal 30 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Notaris ANGLYENGGANA, S.H.;120. Foto copy leglisir 1 (Satu) bundel Akta RUPSLB PerseroanTerbatas PT. BANGUN MEGAH SEMESTA, yang dikeluarkan olehNotaris ANGLY ENGGANA, S.H.;121. Foto copy leglisir 1 (Satu) bundel Akta RUPSLB No. 35tanggal 19 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Notaris ANGLYENGGANA, S.H.;122.

Foto copy leglisir 1 (Satu) bundel Akta RUPSLB No. 98tanggal 30 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Notaris ANGLYENGGANA, S.H.;120. Foto copy leglisir 1 (Satu) bundel Akta RUPSLB PerseroanTerbatas PT. BANGUN MEGAH SEMESTA, yang dikeluarkan olehNotaris ANGLY ENGGANA, S.H.;Halaman 231 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm121. Foto copy leglisir 1 (Satu) bundel Akta RUPSLB No. 35tanggal 19 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Notaris ANGLYENGGANA, S.H.;122.

Foto copy leglisir 1 (satu) bundel Akta RUPSLB No. 98tanggal 30 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Notaris AnlyCenggana, S.H.;Halaman 247 dari 254 Putusan Nomor 129/Pid.B/2018/PN Btm120. Foto copy leglisir 1 (Satu) bundel Akta RUPSLB PerseroanTerbatas PT. BANGUN MEGAH SEMESTA, yang dikeluarkan olehNotaris Anly Cenggana, S.H.;121. Foto copy leglisir 1 (satu) bundel Akta RUPSLB No. 35tanggal 19 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Notaris AnlyCenggana, S.H.;122.

Penambahan Agenda RapatPara Pemegang Saham (RUPSLB Ke1) PT. Simasindo Intitama sesuaiPermintaan PT. Berkat Efek Indocapital 2. Permintaan untuk dilaksanakannyaRUPSLB Ke2 PT. Simasindo Intitama ;Bahwa, pada tanggal 13 Desember 2018, TERMOHON kembali menyuratiPEMOHON, TERMOHON Il, TERMOHON Ill dengan tembusan DewanKomisaris PT. Simasindo Intitama Perihal : Usulan Pelaksanaan RUPSLB Ke1 & RUPSLB Ke2 PT.

Penambahanagenda RUPSLB 1 PT. Simasindo Intitama sesuai permintaan PT. Berkat EfekHal. 46 dari 56 hal. Penetapan No. 559/Pdt.P/2019/PN.Jkt. Sel.Indocapital, 2. Permintaan untuk dilaksanakannya RUPSLB ke2 PT.Simasindo Intitama, bukti T.I6, sesuai dengan aslinya ;7. Surat dari Termohon (PT. Simasindo Intitama) kepada Termohon Il,Termohon Ill dan Pemohon, tertanggal 13 Desember 2018, perihal : UsulanPelaksanaan RUPSLB Ke2 PT. Simasindo Intitama, bukti T.l7, sesuaidengan aslinya;8.

Sel.Negeri Jakarta Selatan dengan surat permohonan sebagaimana dalam bukti P6yang berupa Permohonan Penetapan Pemanggilan Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) terhadap PT.

Simasindo Intitama), tertanggal 7 Desember 2018, perihal : 1.Penambahan agenda RUPSLB 1 PT. Simasindo Intitama sesuai permintaan PT.Berkat Efek Indocapital, 2. Permintaan untuk dilaksanakannya RUPSLB ke2 PT.Simasindo Intitama ;Menimbang, bahwa Termohon telah menjanjikan kepada pemegangsahamnya akan menyelenggarakan RUPSLB Ke1 pada 19 Desember 2018, danRUPSLB Ke2 pada minggu kedua Januari 2019 sebagaimana termuat dalam buktiT.I7 yang berupa Surat dari Termohon (PT.

Simasindo Intitama) kepadaTermohon Il, Termohon Ill dan Pemohon, tertanggal 13 Desember 2018, perihal :Usulan Pelaksanaan RUPSLB Ke2 PT. Simasindo Intitama, namun nyatanyaHal. 53 dari 56 hal.

Gebe IndustryNickel), bukan ditanggung dan dibayar oleh Tergugat, sebagaimana yangdiakuinya; Bahwa oleh karena pengiriman sudah selesai dilakukan, Tergugatmengusulkan kepada Penggugat agar supaya melakukan RUPSLB (RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa) atas PT.

Perkasa Tiga Bintang, danminta agar Ssupaya Tergugat ditempatkan sebagai Komisaris Utama danTurut Tergugat yang nota bene adalah karyawan kepercayaannya,ditempatkan juga sebagai Direktur, akan tetapi RUPSLB dan penempatanTergugat tersebut sebagai direksi, sematamata hanya sebagai formalitas(purapura), yang dibuat dihadapan Notaris INDRA GUNAWAN, S.H.,M.Kn., di Rukan Sunter Permai JI. Danau Sunter Utara Blok.

A No. 6,Halaman 3 dari 52 halaman Putusan Sela Nomor 282/Pdt.G/2018/PN.Jkt.PstJakarta Utara 14350, sesuai Berita Acara RUPSLB No. 23, tgl 22 April2015, berikut seluruh aktaakta turutannya, sehingga susunan direksi sbb :Direktur Utama : Rudi Candra (pemilik 6.000 saham = Rp. 600.000.000, (enam ratus juta rupiah);Direktur : Tubagus Riko Riswanda (pemilik 7.500 saham =Rp. 750.000.000, (tujuh ratus lima puluh juta rupiah); Komisaris Utama: Erans Salim Kalalo; Komisaris : Ny.

Penggugat, sebesar 595.348 USD (lima ratus sembilanpuluh lima ribu tiga ratus empat puluh delapan dolar Amerika), ditambahbunga 6% per tahun, terhitung sejak bulan Juni 2015 sampai dibayarlunas seluruhnya, ditambah kerugian immateriil sebesar Rp. 2.000.000.000.000, (dua triliyun rupiah);Menyatakan Surat Perjanjian Jual Beli Biji Nikel (Ore) tertanggal 24 Oktober2014, dan surat Perjanjian Kontrak Bersama, tertanggal 5 Januari 2015,adalah sah menurut hukum dan mengikat; Menyatakan Akta Berita Acara RUPSLB

yang memeriksa dan mengadili perkara a guo untuk"menyatakanlaporan polisi Tergugat di Polres Konawe, Kendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkanalasan sewa menyewa, bukan merupakan tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan";Selain itu, dalam petitum pada poin 6 halaman 9 sampai dengan halaman 10Gugatannya, Penggugat juga meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa danHalaman 12 dari 52 halaman Putusan Sela Nomor 282/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pstmengadili perkara a quo untuk "menyatakan Akta Berita Acara RUPSLB

(d.h.i OJK) jelas bukan merupakan pihak yang memilikihak suara dan mempengaruhi kuorum jumlah pemegang sahamdalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)baik pada tanggal 24 Oktober 2019 maupun RUPSLB padatanggal 25 Agustus 2020 karena hal tersebut merupakanmekanisme internal PT Bank Bukopin, Tbk / Tergugat Intervensisebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 40 Tahun2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU No40/2007), faktanya keputusan RUPSLB a quo dilakukan oleh danuntuk

RUPSLB padatanggal 25 Agustus 2020;Tanggal 3 Agustus 2020, Tergugat II Intervensi mengumumkanPemanggilan RUPSLB di Surat Kabar Nasional dengan mataacara: (i) persetujuan atas penyesuaian Pasal 3 Anggaran DasarTergugat II Intervensi; (ii) persetujuan atas perubahan Pasal 4ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Tergugat II Intervensi; (ili)persetujuan atas pelaksanaan Penambahan Modal TanpaMemberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu(PMTHMETD) yang menyebabkan Kookmin akan menjadiPemegang Saham Pengendali

Lebih lanjut, biladicermati perintah tertulis pemberian surat kuasa khusus kepada BRI untukmenggunakan hak Penggugat pada RUPSLB, jika dinilai dari segi substansidan dari segi waktu memang terdapat pertentangan, sehigga untuk mengejarkebenaran materil akhirnya OJK dengan cara apapun wajib melarang/tidakmemberi hak kepada Penggugat untuk menghadiri RUPSLB.

Memang patutdipahami RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 25 Agustus 2020adalah masa transisi perubahan struktur pada BBKP bahkan sangatmenentukan arah pengambilan kebijakan selanjutnya. Dalam masa transisitersebut terjadi dilema antara keikutsertaan Penggugat pada RUPSLB yangpada saat itu secara defacto masih memiliki saham 11% namun secaradejure hanya 23,4%.

Artinya meskipun objek sengketa ditunda secarakeseluruhan, namun terhadap situasi yang telah berubah dan melibatkanpihak lain melalui mekanisme PUT V/HMETD dan RUPSLB BBPKP sertahasil PMTHMETD telah selesai dilaksanakan dan tidak termasuk bagian daripenilaian keabsahan objek sengketa karena diluar cakupan hukumadministrasi. Dengan demikian hasil PUT V/HMETD, hasil RUPSLB danPMHTHMETD merupakan pengecualian untuk ditunda.

Kemudianhasil RUPSLB tersebut dibuatkan akta berita acara dihadapan Notaris Putu Candra, S.H., sehingga berdasarkan berita acara tersebut susunanpemegang saham PT Balilysta Karyauthama sebagai berikut:1) Ir.

Nomor 595 K/Padt/2017Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang padaprinsipnya membahas dan memutuskan pengesahan jual beli sahamantara Ir.

Sulistiyo Hadi Susanto sebagai Direktur Utama;2) Tergugat 1 sebagai Komisaris Utama;3) Moedji Lestari sebagai Komisaris;4) Raden Novian Hadi sebagai Komisaris;Berita acara RUPSLB tersebut dicatatkan dan dibuatkan dalam bentukAkta Pernyataan Perseroan Terbatas PT Balilysta Karyauthama Nomor73 pada tanggal 17 Februari 1997 dihadapan Notaris Putu Candra, S.H.,Notaris di Kota Denpasar.

Berdasarkanketentuan Pasal 22 AD/ART PT Balilysta Karyauthama menyatakanpahwa Rapat Umum Pemegang Saham hanya sah jika dihadiri olehminimum lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah saham yangdikeluarkan oleh Perseroan, sehingga RUPSLB yang dihadiri olen 60%(enam puluh persen) saham PT Balilysta Karyauthama telah berdasarhukum dan sah secara hukum;Bahwa telah jelas dan terang berdasarkan RUPSLB tertanggal 28Oktober 2000 dengan Berita Acara Rapat tertanggal 30 Oktober 2000tersebut yang menjadi Direktur

Nomor 595 K/Padt/2017Bahwa penyelenggaraan RUPSLB yang hanya dihadiri 40% (empatpuluh persen) jumlah saham tersebut melanggar ketentuan Pasal 22ayat (1) AD/ART PT Balilysta Karyauthama bahwa RUPS sah apabiladihadiri oleh minimal 50% (lima puluh persen) saham yang dikeluarkanoleh perseroan.

Bahwa RUPSLB tersebut telah dihadiri oleh TERGUGAT sebagaipemipimin RUPSLB serta pemilik dan pemegang dari 552 (lima ratuslima puluh dua) saham yang berhak mengeluarkan 552 (lima ratus limapuluh dua) suara atau 60% (enam puluh persen) dari seluruh saham PT.EMRINDO, serta TERGUGAT II sebagai undangan rapat sehinggaRUPS tersebut dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1)Undangundang nomor 40 tahun 2007 yang berbunyi : RUPS dapatdilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 2 (satu perdua) bagian

Bahwa pelaksanaan RUPSLB tersebut telah menghasilkan keputusanmemberhentikan PENGGUGAT dari jabatannya sebagai direktur PT.EMRINDO sebagai direktur perseroan, dan mengangkat TERGUGAT Ilmenjadi direktur PT.

Bahwa atas keputusan RUPSLB tersebut telah dibuat Berita AcaraRapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.

EMRINDO, yangatas hasil keputusan RUPSLB tersebut telah dibuat Berita Acara Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa PT.

Pondok Asri Indah E/12 Sei PanasBatam dengan acara:Perubahan Direksi perseroan mengingat tuan Koh Hock Liang selaku DirekturPerseroan sudah tidak dapat aktif lagi menjalankan perseroan, dengan demikianpemanggilan RUPSLB yang dilakukan oleh Tergugat! selaku Dewan Komisarismelanggar Anggaran Dasar PT.

Pertanggungjawaban Direksi periode 1 Januari 201531Desember 2015.12.Bahwa, dikarenakan dalam undangan RUPSLB tersebut tidakdisertakan bahanbahan untuk RUPSLB dan juga tidak disebutkansecara jelas tentang perubahan susunan Pengurus PT.

keuangan PT.SPN (Sumber pangan Nusantara), ternyatasebelum pelaksanaan RUPSLB PT.

Namun kenyataannya, sebelum semuanya itu dilakukan olehjajaran Direksi, tahutahu RUPSLB PT.

SUMBER PANGANNUSANTARA menyatakan Dengan suara bulat menyatakanmenyetujul, menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan tahun2015 periode 01012015 sampai dengan 31122015;Bahwa, RUPSLB yang demikian jelasjelas telah melanggar ketentuanperundangundangan yang berlaku khususnya pasal pasal 68 butir (1)huruf e dan butir 3 dari UU No.40 tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas dan menurut pasal 68 butir 2nya, seharusnya /aporankeuangan tidak disahkan oleh RUPS.Bahwa, dengan demikian tindakan RUPSLB PT.

Bahwa~ demikian pula mengenai alasan ketidak hadiranPenggugat/Pembanding dalam RUPS Luar Biasa karena belummenerima bahanbahan untuk RUPSLB adalah merupakan hal yangtidak berdasar dan mengadaada, sebab sebagaimana terungkap dariemail yang ditulis oleh Penggugat dapat terlinat bahwa pada saat yangbersangkutan menolak untuk hadir dalam RUPSLB berada dalamkeadaan sadar dan tahu akan segala konsekuensi ketidak hadirannya;Halaman 91 dari 93 Perkara Nomor 53/PDT/2018/PT SBYMenimbang, bahwa berdasarkan

tetap;Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom)sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap hari apabila ParaTergugat lalai melaksanakan putusan a quo;Dalam Pokok Perkara:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yangtelah dilakukan;Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;Membatalkan dan Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukumKeputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB

) ParaTergugat tanggal 25 Mei 2015 berikut segala aktaakta Notaris yangdibuat dan mencatatkan Keputusan RUPSLB tanggal 25 Mei 2015 yangmemberhentikan Penggugat sebagai Direktur perseroan Tergugat III;Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan keadaan Penggugatseperti semula sebelum diadakannya Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) Para Tergugat tanggal 25 Mei 2015 yakni sebagaianggota Direksi perseroan Tergugat III;Halaman 2 dari 9 hal.

Nomor 810 K/Pdt.SusPHI/2015uang penghargaan/pesangon sebesar 30 (tiga puluh) kali sebagaimanatermuat dalam halaman 29 Risalah RUPSLB Nomor 11 Tahun 2011tanggal 11 April 2011;Bahwa dengan adanya masa bebas tugas maka Para Penggugatmendapat uang penghargaan/pesangon dengan perhitungan bervariatifberdasarkan Surat Keputusan Direksi PT.

Bank PembangunanDaerah Lampung tertanggal 31 Mei 2012 terhadap adanya kekuranganpembayaran uang penghargaan/pesangon bagi Para Penggugat yang tidakdidasarkan pada RUPSLB tanggal 11 April 2011.

BankPembangunan Daerah Lampung Nomor 63/DIR/SDM/VI/2011 tertanggal 30Juni 2011 telah nyata menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat,seharusnya Tergugat dalam memberikan pesangon wajib untuk didasarkanpada keputusan RUPSLB mengingat kedudukan RUPSLB merupakanOrgan Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroandan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksidan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 75 ayat(1)UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007;Bahwa setiap

PerseroanTerbatas, dengan kata lain bahwa Risalah RUPSLB tanggal 11 April 2011telah memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimanaHal. 31 dari 102 hal.

Bank Lampung;Bahwa Hakim Judex Facti juga mengabaikan Bukti T.2 yaitu Akta Risalah RUPSLB yang diajukan Pemohon Kasasi/Tergugat karena dalam Risalah a quo tidak adakeputusan pemegang saham dalam rapat yang menyetujui tentang besarnya uangpenghargaan bagi pegawai PT.

LiaOctavia untuk menjual saham miliknya dalam RUPSLB tersebut, begitupunperubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang telah dilakukan olehTerdakwa bersamasama dengan saksi Muhammad Husni Thamrin Banyo dansaksi Ny.Lia Octavia dalam RUPSLB tersebut telah bertentangan denganketentuan yang diatur dalam Pasal 86 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 10 Anggaran Dasar Akta Pendirian PT.Anugerah Tirta Kencana No. 14 Tanggal 24 Juni 2010.

Triyono tidak pernah mengalihkan ataupun menjual sahamnya kepadaorang lain, dan kemudian surat palsu atau surat yang isinya tidak benartersebut yakni Notulen Rapat RUPSLB PT.

dituangkan dalam akta No. 27 ini dimana hasilnyamenyetujui untuk mengukukuhkan pengambilalinan 66 lembar saham, ini kanpengambilalihan terjadi dikukuhkan oleh RUPSLB untuk perseroan, terkaitdengan ini karena kita belum tawarkan, jadi kita baru mengambil alih, nantikita akan membuat RUPS tersendiri untuk menawarkan saham yang sudahdiambil alih oleh perseroan;Bahwa untuk melaksanakan RUPSLB tersebut, Terdakwa mengacu kepadaPasal 86 UUPT bukan Pasal 89 UUPT dan pasal 125 UUPT;Bahwa komposisi sahamnya

Thamrin Banyo serta Lia Octavia,S.Sos selaku anggota rapat;Menimbang, bahwa meskipun terungkap fakta tentang adanya peranserta atau keikutsertaan orang lain selain Terdakwa didalam RUPSLBsebagaimana yang dinyatakan dalam Notulen RUPSLB tanggal 28 Februari 2013yakni keikutsertaan MH.Thamrin Banyo dan Lia Octavia S.Sos, akan tetapikeikutsertaan kedua orang tersebut sebatas kikutsertaan dalam RUPSLB dankeikutsertaan dalam penandatanganan notulen RUPSLB tersebut, sedangkanpada saat Terdakwa menyuruh

Surya Sakti yang dibuat dihadapan Notaris Mauliddin Shati, SH (Bukti P6);Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2014 pemegang saham mengadakan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang menyetujui danmenetapkan pemberhentian Tergugat secara permanen dalam jabatanyaselaku Direktur Perseroan PT. J.

Perusahaan Dagang Jhony Surya sakti Periode2009 s/d 2014 atas kesepakatan jual beli yang dibuat oleh Tergugat denganTergugat II (Bukti P8);Bahwa demikian juga berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Para PemegangSaham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Perusahaan Dagang Johny Surya Saktidisingkat PT. J.

Surya Sakti yang dibuat dihadapanNotaris/PPAT Mauliddin Shati, SH di Medan (copy dari copy)Akta No. 98, tertanggal 26 Juli 2014 tentang Berita Acara RapatUmum Para Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Perusahaan Dagang Johny Sakti disingkat PT. J. Surya Saktiyang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Mauliddin Shati, SH.(copy dari copy)Akta Nomor 58, tanggal 21 Agustus 2014 tentang Berita AcaraRapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa ( RUPSLB)PT. Perusahaan Dagang Johny Surya Sakti disingkat PT.

(copy dari copy)Akta Nomor : 111, tertanggal 28 Januari 2016 tentang BeritaAcara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. Perusahaan Dagang Johny Surya Saktidisingkat PT. J. Surya Sakti yang dibuat dihadapanMauliddin Shati, SH, Notaris/PPAT di Medan, (sesuai dengansalinan aslinya)Hal 33 dari 63 Putusan No. 144/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.9. Bukti P9Akta Nomor : 36 , tertanggal 16 Feberuari 2016 tentang BeritaAcara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT.

) tanggal 26 Juli 2014sebagaimana dalam Akta No. 98 , tertanggal 26 Juli 2014 tentang Berita AcaraHal 47 dari 63 Putusan No. 144/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.

Pandanaran No. 8Semarang di hadiri Para Pemegang Saham.Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB)tersebut di wakili 37 saham dari jumlah saham 60, yang dikeluarkanoleh perseroan terbatas yang sedang berapat dan sesuai denganketentuan dalam anggaran dasar perseroan telah memenuhi kuorumdan telah dilakukan pemanggilan atau undangan untuk mengikutiRUPSLB yang di umumkan dalam surat kabar Suara Merdeka tanggal26 Nopember 2015.Bahwa RUPSLB tersebut berdasarkan anggaran dasar perseroanrapat adalah

391/PDT/2017/PT SMG20.21.22.23.24.sah dan mengikat mengenai halhal yang dibicarakan dalam rapat dandalam rapat menunjuk Bapak Yacobus Djunawan Widjaja selaku ketuadan di buka pada jam 10.00 WIB selesai pukul 11.15 WIB dan Alm.Henky Soetedjo selaku pemegang saham diwakili ahli waris yangdikuasakan kepada kuasa hukumnya yaitu Bapak Agung Setyawan,SH akan tetapi karena surat kuasanya kadaluarsa maka Bapak AgungSetyawan, SH tidak dapat di terima sebagai wakil dari ahli waris HenkySoetedio.Bahwa dalam RUPSLB

Bahwa segala assetasset perseroan baik yang berupa bendabergerak maupun benda tak bergerak untuk segera ditindaklanjutipenyelesaian kepada para pemegang saham dan untuk itu parapemegang saham akan menunjuk atau menguasakan padaseorang kuasa hukum (advokat) untuk menyelesaikan segalapermasalahan mengenai assetasset perseroan.Bahwa atas keputusan RUPSLB tersebut, Para Penggugat padatanggal 11 Desember 2015 telah memberitahukan dan menindaklanjutihasil RUPSLB tersebut kepada Para Tergugat selaku ahli

milik almarhumHengky Soetedjo yang menjadi asset Persekutuan Komanditermaupun Perseroan, sehingga adalah hal yang sangat wajar jika PARATERGUGAT selaku ahli waris Hengky Soetedja mengusai hartapeninggalan orang tuanya ;Bahwa sebagaimana dalil PARA TERGUGAT pada angka 3 danangka 10 diatas, sepanjang mengenai anggaran dasar perseroan yangbelum memperoleh pengesahan dari Menteri dan dihubungkan dengandalil PARA PENGGUGAT pada angka 16, angka 17, angka 18, angka19 dan angka 20, maka penyelenggaraan RUPSLB

No. 391/PDT/2017/PT SMG13.14.15.16.17.tidak mempunyai kekuaatan hukum mengikat apalagi RUPSLB inihanya digunakan sebagai alat untuk merampok harta benda milikorang yang sudah meninggal ;Bahwa dalil PARA PENGGUGAT pada angka 21 adalah tidak benarsebab sebagai ahli waris dari almarhum Hengky Soetedjo, PARATERGUGAT berhak mewaris seluruh harta almarhum baik hartabergerak maupun tidak bergerak sehingga peralihan hak atas tanahsebagai dimaksud dalam dalil PARA PENGGUGAT pada angka 7.1sama sekali bukan

:epihak pertama akan menerima pinjaman dana sebesar Rp.500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dari pihak kedua sebagaibiaya pengurusan Regulated Agent dan biaya operasional:;e pihak pertama akan menjual sahamsaham perseroan milik pihakpertama sebanyak 3.060 (tiga ribu enam puluh) lembar sahamkepada pihak kedua dengan cara akuisisi, dengan harga sebesarRp. 2.000.000.000, dua milyar rupiah);e penjualan sahan dan akuisisi ini dilaksanakan secara bersamaandengan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB

Bahwa didalam pasal 3 perjanjian kerjsama nomor 03 disebutkanperjanjian kerjasama Nomor 03 harus segera dilaksanakan perubahankepengurusannya paling lambat pada tanggal 13 Maret 2017 dan setelahseluruh tahapan proses dan administrasi RUPSLB/RUPS dilaksanakan,maka pinjaman dana dalam bentuk Pinjaman Modal, biaya praOperasional sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah), sertaakuisisi dan jualbeli saham sebesar Rp. 2.000.000.000, (dua milyar) akandisediakan dan diserahkan oleh pihak kedua kepada

pihak pertama (dalamini akan diserahkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT) paling lambatHalaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 711/Pdt.G/2017/PN JKT.SELdalam waktu 7 (tujuh) hari setelah RUPSLB/RUPS dan jual beli sahamdilaksanakan;9.