Kapalkapal Maersk Sealand hanya mengangkut kargo (dalam petikemas) dalam skala internasional ;Bahwa sebagai perusahaan pelayaran asing, A.P. Moler (MaerskSealand) melayani jasa transportasi dalam jalur pelayaran internasional yangmengelilingi dunia. Dalam pengertiannya, temasuk pelabuhanpelabuhan diIndonesia dan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan jasa transportasi dari dan kedalam wilayah Indonesia ;Hal 3. dari 11 hal Put.

Pengawasan, pengontrolan dan pelacakan peti kemas (container tracing andtracking) dalam skala global untuk eksportir dan importir Indonesia ;. Penyimpanan peti kemas (container storage) serta pelacakannya selamaberada di Indonesia ;m. Pengontrolan alatalat yang berhubungan dengan kegiatan ekspor impor ;n. Perencanaan kapal (kedatangan/keberangkatan) dan bongkar muat ;o. Menyampaikan informasi dan pengaturan pergantian kapal untuk kargo dariIndonesia ke berbagai macam negara ;p.

Pengusaha menyusun skala Upah dengan memperhatikan golongan,jabatan, masa kerja, pendidikan dan Kompetensi;2. Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala denganmemperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas;3.

Ketentuan mengenai stuktur dan skala upah sebagaimana dimaksud dalamayat (1) diatur dengan keputusan Menteri.Bahwa, berdasarkan peraturan pelaksananya dalam pasal 2 KeputusanMenteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor: 49/MEN/IV/2004 TentangKetentuan stuktur dan Skala upah,Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dalam penetapan upahpekerja/buruh di perusahaanHalaman 19 dari 125 halaman, Putusan Nomor 206/Pdt.SusPHI/2015/PN. Bdg.

SertaTergugat tidak memiliki acuan yang pasti berupa stuktur dan skala kenaikanupah, sebagaimana disyaratkan menurut ketentuan Pasal 92 UU RI No.13Tahun 2003, Tentang Ketenagakerjaan jo Keputusan Menteri Tenaga KerjaNo.49/MEN/IV/2004 Tentang Ketentuan Stuktur dan Skala upah;Bahwa, oleh karena Tergugat tidak memiliki itikad yang baik terhadap ParaPenggugat tersebut, maka Para Penggugat mengajukan gugatan dalamperkara A quo dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini, kiranya

Pengusaha menyusun skala upah dengan memperhatikan golongan,jabatan, masa kerja , pendidikan dan kompentensi;2. Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala denganmemperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas;3.

Ketentuan mengenai sktruktur dan skala upah sebagaimana dimaksuddalam ayat ayat (1) diatur dalam keputusan Menteri dan pelaksanakannya dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RINo. 49/MEN/IV/2004 tentang ketentuan struktur dan skala upah pengusaha menyusun struktur dan skala upah pekerja/ buruh diperusahaan , sehingga dengan tidak adanya struktur dan skala upahterjadilan kesenjangan sosial system pembayaran upah di Tergugatdengan membedakan istilah karyawan staf dan karyawan

Bahwa penambangan harus ada izin 3 (tiga) macam yaitu IUP (IzinUsaha Pertambangan) adalah Izin untuk melaksanakan usahapertambangan, IPR (lIzin Pertambangan Rakyat) adalah izin untukmelaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyatdengan luas wilayah dan investasi terbatas, IUPK (Izin UsahaPertambangan Khusus) adalah Izin untuk melaksakanan usahapertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus ; Bahwa wilayah pertambangan rakyat dikhususkan untuk penambangantradisional dalam skala

penambangan harus ada izin 3 (tiga) macam yaituIUP (lzin Usaha Pertambangan) adalah Izin untuk melaksanakan usahapertambangan, IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah izin untukmelaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyatdengan luas wilayah dan investasi terbatas, IUPK (Izin Usaha PertambanganKhusus) adalah Izin untuk melaksakanan usaha pertambangan di wilayah izinusaha pertambangan khusus ;Menimbang, bahwa wilayah pertambangan rakyat dikhususkan untukpenambangan tradisional dalam skala

fotocopy Warkah Hak Milik Nomor 3005/11/01atas nama Nelson Pomalingo tahun 2001;36. 1 (satu) eksemplar fotocopy Warkah Hak Milik Nomor 3006/11/01atas nama Nelson Pomalingo tahun 2001;37. 1 (satu) eksemplar fotocopy Warkah Hak Milik Nomor 3007/11/01atas nama Nelson Pomalingo tahun 2001;38. 1 (satu) lembar Peta Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan HasilHutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman PT.Gema Nusantara Jaya di Kabupaten Gorontalo Utara, ProvinsiGorontalo, luas + 29.750 Ha skala

Gorontalo Citra Lestari di Kabupaten GorontaloUtara, Provinsi Gorontalo, luas + 46.170 Ha skala 1:100.000 denganLampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia NomorSK.261/ Menhut!I/2011 tanggal 12 Mei 2011;40. 1 (satu) eksemplar fotocopy tabel koordinat dan peta dengan SuratNomor $345/BPKH XV2/2015 tanggal 6 Oktober 2015;41. 1 (satu) lembar Peta Kawasan Hutan dan Perairan PropinsiSulawesi Utara skala 1:250.000 dengan Lampiran Keputusan MenteriHalaman 44 dari 67 hal.

Gema Nusantara Jaya di Kabupaten GorontaloUtara, Provinsi Gorontalo, luas + 29.750 Ha skala 1:100.000 denganLampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia NomorSK.610/Menhut!I/2011 tanggal 25 Oktober 2011;39. 1 (satu) lembar Peta Areal Kerja Izin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalamHutan Tanaman pada Hutan Produksi PT.

Putusan No. 364 K/PID.SUS/201741. 1 (satu) lembar Peta Kawasan Hutan dan PerairanPropinsi Sulawesi Utara skala 1:250.000 dengan Lampiran KeputusanMenteri Kehutanan dan Perkebunan Republik Indonesia Nomor 452/KPbII/99 tanggal 17 Juni 1999;42. 1 (satu) lembar Peta Kawasan Hutan ProvinsiGorontalo skala 1:250.000 dengan Lampiran Keputusan MenteriKehutanan Republik Indonesia Nomor SK.325/MenhutII/2010 tanggal 25Mei 2010;43. 1 (satu) eksemplar fotocopy Peraturan DirekturJenderal Planologi Kehutanan Nomor

Gorontalo Citra Lestari di Kabupaten GorontaloUtara, Provinsi Gorontalo, luas + 46.170 Ha skala 1:100.000 denganLampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia NomorSK.261/ Menhut!I/2011 tanggal 12 Mei 2011;40) 1 (satu) eksemplar fotocopy tabel koordinat dan peta dengan SuratNomor $345/BPKH XV2/2015 tanggal 6 Oktober 2015;Halaman 65 dari 67 hal.

Pemeriksaan fisik : Tingkat kesadaran berdasarkan GlasgowComa scale 14,tekanan darah 140/70 mmHg, denyut nadi 100 x/menit,pernapasan 24x/menit, suhu ketiak 36,5C, skala nyeri 9denyut nadi tidak ada, pupil reaksimaksimal ;2. Pemeriksaan lukalukae Luka robek pada kepala sebelah samping kiri kurang lebih dua kali satukali satu senti meter disertai bengkak dengan ukuran tigaS@NtIMBLC!

TataRuang, karena : Sumber peta yang dituliskan dalam Gambar 3.1 Peta GambarPerencanaan berupa Lampiran UndangUndang Nomor 39 Tahun 2013tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiyang diPropinsi Bengkulu dan Peta Kawasan Hutan Provinsi Bengkulu adalahtidak ada kaitanya dengan substansi peta 3D dimaksud dan sumberpeta yang diambil dari google map adalah menyalahi ketentuan Pasal11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun2013; Tidak adanya koordinatkordinat dan skala

Tata Ruang, karena : Sumber peta yang dituliskan dalam Gambar 3.1 Peta GambarPerencanaan berupa Lampiran UndangUndang Nomor 39 Tahun 2013tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiyang diPropinsi Bengkulu dan Peta Kawasan Hutan Provinsi Bengkulu adalahtidak ada kaitanya dengan substansi peta 3D dimaksud dan sumberpeta yang diambil dari google map adalah menyalahi ketentuan Pasal11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun2013; Tidak adanya koordinatkordinat dan skala

Peta Kawasan Perencanaan, PetaZona Komersial I1 Pagar Dewa ukuran Al, Peta Zona Komersial C1ukuran Al, Peta Administratif Kota Bengkulu ukuran Ai, Peta ZonaKomersial K3 Pagar Dewa ukuran Al dan Peta Zona KomersialPerdagangan Skala Kota (K2) Ukuran A1;1 (satu) buku Laporan Pendahuluan Penyusunan Master Plan KawasanKomersial Kota Bengkulu;1 (satu) buku Laporan Antara Penyusunan Master Plan Kawasan KomersialKota Bengkulu;3248.1 (satu) buku Executive Sumarry Penyusunan Master Plan KawasanKomersial Kota

Sumber peta yang dituliskan dalam Gambar 3.1 Peta KawasanPerencanaan berupa Peta Lampiran UndangUndang No. 39 Tahun2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan KabupatenKepahiang di Propinsi Bengkulu dan Peta Kawasan Hutan PropinsiBengkulu Skala 1 : 100.000 Dishut Bengkulu adalah tidak adakaitanya dengan substansi peta 3D dimaksud dan sumber petayang diambil dari google map adalah menyalahi Pasal 11 ayat(1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun2013;2.

No.112 K/TUN/2008Verponding) sesuai Skala prioritas tentang pemberian hak terhadap TanahNegara, maka oleh karena itu tindakan Tergugat tersebut adalah jelasjelasmelanggar AzasAzas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya azasketelitian, azas kecermatan dan azas keterbukaan serta bertentangan denganketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004tentang perubahan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang PeradilanTata Usaha Negara ;Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut diatas,

Peraturan menteri Negara Agraria / Kepala BadanPertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997.Bahwa penerapan hukum oleh Yudex facti tersebut adalah jelas jelas sangatbertentangan dengan hukum yang berlaku yaitu tentang Skala prioritaspemberian hak terhadap Tanah Negara, dimana yang harus di prioritaskanpemberian haknya yaitu kepada yang menguasainya dan hal ini adalah paraPemohon Kasasi, karena pemohon kasasi yang menguasai secara PhisikTanah Negara yang terletak di Jalan Johar No. 7 Makassar, penguasaan

tanggal 28 Maret 2006 ditandatangani olehKepala Desa Teluk Santong bernama Kaharuddin;5 (lima) lembar asli berupa akte jual beli Nomor : 16/Plp/IV/2003 tanggal 26 April 2003 ditandatangani oleh pihak pertama(penjual) bernama Baharuddin Kahar dan pihak kedua(pembeli) bernama Made Sutrisna disaksikan Kepala DesaTeluk Santong bernama Kaharuddin dan Julefa danditandatangani oleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah)Kecamatan Plampang bernama Edy Ratno Sanjaya, SH;. 1 (Satu) lembar gambar asli sket tanah skala

15.4.97/2006 tanggal 28 Maret 2006 ditandatangani olehKepala Desa Teluk Santong bemama Kaharuddin;5 (lima) lembar asli berupa akte jual beli Nomor : 17/Plp/IV/2003 tanggal 26 April 2003 ditandatangani oleh pihakpertama (penjual) bernama Juhaifa dan pihak kedua (pembeli)bemama Gusti Ayu Putu Susilawati disaksikan Kepala DesaTeluk Santong bernama Kaharuddin dan ditandatangani olehPPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) Kecamatan Plampangbemama Edy Ratno Sanjaya,SH;. 1 (satu) lembar gambar asli sket tanah skala

No. 135 K/Pid/2010m. 1 (satu) lembar gambar asli sket tanah skala 1 : 5000ditandatangani tanggal 27 Maret 2006 oleh Kasi Pengukurandan Pendaftaran tanah bernama Baharuddin, SH;4 (empat) lembar asli berupa risalah pemeriksaan Tanah ANomor : 500/06/2006 tanggal 4 April 2006 yang ditandatanganioleh panitia pemeriksa;Surat setoran Pajak bea perolehan hak atas tanah danbangunan ke Kantor PBB Sumbawa Besar atas nama wajibpajak Komang Herri.4.

Rahim ditandatanganioleh PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) KecamatanPlampang bernama Edy Ratno Sanjaya, SH;. 1 (satu) lembar gambar asli sket tanah skala 1 : 5000ditandatangani tanggal 27 Maret 2006 oleh Kasi Pengukurandan Pendaftaran tanah bernama Baharuddin, SH;. 4 (empat) lembar asli berupa risalah pemeriksaan Tanah ANomor : 500/06/2006 tanggal 4 April 2006 yang ditandatanganioleh panitia pemeriksa;Surat setoran Pajak bea perolehan hak atas tanah danbangunan ke Kantor PBB Sumbawa Besar atas nama

Aceh, skala 1 :250.000;e Bahwa menurut Ahli terhadap pelaku yang membawa alat beratexcavator (beco) tersebut ke lokasi tempat ditemukannya alatberat excavator (beco) tersebut dapat disangkakan telahmelakukan tindak pidana setiap orang dengan sengajamembawa alat berat dan / atau alat alat lainnya yang lazimatau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatanpenambangan dan / atau mengangkut hasil tambang di dalamkawasan hutan tanpa izin, sebagaimana dimaksud dalamPasal 17 ayat (1) huruf a Jo

Aceh Barat berada dititik koordinat 04 32 34.396 N 096 21 30.749 E.e Bahwa peta lampiran Surat Keputusan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Nomor : SK. 103 / MenLK 11 / 2015,tanggal 02 April 2015, tentang Kawasan Hutan dan KonservasiPerairan Provinsi Aceh, Skala 1 : 250.000 dan mendasariperaturan perundang undangan di bidang kehutanan, makadapat saya sampaikan bahwa ke 2 (dua) titik koordinattersebut berada di dalam Hutan Lindung, peta dan foto lokasiterlampir;e Bahwa kondisi kawasan hutan lindung

Batu Bara di Dinas Energi dan Sumber DayaMineral / ESDM Aceh yaitu untuk mengevaluasi permohonan izinpertambangan mineral dan batu bara diseluruh Wilayah Acehdan mengevaluasi rencana kerja anggaran dan biaya untukperusahaan pertambangan yang ada di wilayah Aceh sertamelakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruhkegiatan usaha pertambangan yang ada di wilayah Aceh.e Bahwa setiap orang ataupun badan usaha yang melakukankegiatan pertambangan terhadap ke5 (lima) komuditastambang tanpa membatasi skala

dengan berjalan kaki, sekira pukul 12.00 wib didalam hutan lindung daerah sungai awe lebih kurang 4 jam perjalanan adamenemukan 1 (Satu) unit alat berat (excavator) merk cobelko warna hijau yangtelah disembunyikan oleh operatornya pada di titik koordinat 04 32 1.855 N 096 19 16.130 E;Menimbang, bahwa beradasarkan peta lampiran Surat KeputusanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 103 / MenLK 11 /2015, tanggal 02 April 2015, tentang Kawasan Hutan dan Konservasi PerairanProvinsi Aceh, Skala

Aceh Barat berada di titikkoordinat 04 32 1.855 N 096 19 16.130 E dan beradasarkan petalampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :SK. 103 / MenLK 11 / 2015, tanggal 02 April 2015, tentang Kawasan Hutandan Konservasi Perairan Provinsi Aceh, Skala 1 : 250.000 dan mendasariperaturan perundang undangan di bidang kehutanantitik koordinat tersebutberada di dalam Hutan Lindung;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas terdakwa tidak memiliki izin yang

perundangundangan.Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundangundangan ;Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 tentangDesa pada prinsipnya menjelaskan pungutan desa hanya dapat dilakukanapabila sudah diatur dalam Peraturan desa dan dituangkan dalam APBD ;Bahwa pada Tahun 2011 Badan Pertanahan Nasional Kabupaten LuwuTimur mendapatkan bantuan Kegiatan Sertifikasi Hak Atas TanahProgram Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil, Petani Serta Nelayan danUsaha Penangkapan Ikan Skala

desa.Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasahukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundangundangan.Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.e Bahwa pada Tahun 2011 Badan Pertanahan Nasional Kabupaten LuwuTimurmendapatkan . . .rmendapatkan bantuan Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah ProgramPemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil, Petani Serta Nelayan dan UsahaPenangkapan Ikan Skala

Bahwa Kepala Desa berdasarkan Pasal 16 huruf f Peraturan PemerintahNo. 72 Tahun 2005 tentang Desa dilarang melakukan kolusi, korupsi dannepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yangdapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.e Bahwa pada Tahun 2011 Badan Pertanahan Nasional Kabupaten LuwuTimur mendapatkan bantuan Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah23Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil, Petani Serta Nelayan danUsahaPenangkapan...Penangkapan Ikan Skala

Fakta hukum dalam kasus a quo,terdakwa hanyalah pengguna, bukan bandar narkoba atau kurir yang terlibatdalam peredaran gelap atau pelaku produksi atau jual beli dalam skala besaryang berdampak luas dan membahayakan masyarakat.

Fakta hukumdalam kasus a quo, terdakwa hanyalah pengguna, bukan bandar narkoba ataukurir yang terlibat dalam peradaran gelap atau pelaku produksi atau jual belidalam skala besar yang berdampak luas dan membahayakanmasyarakat.Selain itu sabusabu yang dikonsumsi terdakwa baru sebagiankecil dari jumlah 0, 1887 gram yang menjadi barang bukti perkara ini.Bahwa menurut pasal 7 UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentangNarkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanankesehatan dan/atau

Undang Republik Indonesia Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sudah tepat dan benar.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan TingkatBanding akan mempertimbangkan memori banding dari Penuntut Umum sebagaiberikut.Menimbang bahwa Jaksa Penuntut umum dalam memori bandingnya padapokoknya berpendapat bahwa terdakwa RIFAI alias BAJET bin SATIBI SANUSItersebut hanyalah pengguna, bukan bandar narkoba atau kurir yang terlibat dalamperedaran gelap atau pelaku produksi atau jual beli dalam skala

Setiap Pelaku Usaha Perkebunan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 8 UndangUndangNomor 39 Tahun 2014 pengertian setiap pelaku usaha perkebunan adalahpekebun dan/atau. perusahaan Perkebunan yang mengelola UsahaPerkebunan;Menimbang, bahwa yang dimaksud pekebun~ adalah orangperseorangan warga Negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunandengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu, sedangkan yang dimaksuddengan Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum,didirikan menurut

hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia,yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu;Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 280/Pid.B/LH/2020/PN RhlMenimbang, bahwa yang dimaksud Usaha Perkebunan adalah usahayang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan;Menimbang, bahwa yang dimaksud Perkebunan adalah segala kegiatanpengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, Ssarana produksi, alatdan mesin, budi daya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait TanamanPerkebunan;Menimbang

Wana SuburSawit Indah kepada sdr Irwandi tanggal 03 Nopember 2018.34) Satu lembar foto kopi legalisir peta Perkebunan Kelapa SawitPT Wana Subur Sawit Indah dengan skala 1:70.000.35) Satu lembar foto kopi legalisir peta Perkebunan Kelapa SawitPT Wana Subur Sawit Indah dengan skala 1:70.000.Hal 31 dari 49 Hal Putusan Nomor 130/PID.BLH/2021/PT PBR36)Satu lembar foto kopi legalisir peta hasil pemasanganpancang kebun inti PT Wana Subur Sawit Indah dengan skala1:25.000.37) Satu lembar foto kopi legalisir

Peta Kondisi dan Okuvasi lahanPT Gelora Sawita Makmur dengan skala 1:25.000.38)4 (empat) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat PengunduranDiri Direktur Utama PT.

Wana SuburSawit Indah kepada sdr Irwandi tanggal 03 Nopember 2018.72) Satu lembar foto kopi legalisir peta Perkebunan Kelapa SawitPT Wana Subur Sawit Indah dengan skala 1:70.000.73) Satu lembar foto kopi legalisir peta Perkebunan Kelapa SawitPT Wana Subur Sawit Indah dengan skala 1:70.000.74) Satu lembar foto kopi legalisir peta hasil pemasanganpancang kebun inti PT Wana Subur Sawit Indah dengan skala1:25.000.75) Satu lembar foto kopi legalisir Peta Kondisi dan Okuvasi lahanPT Gelora Sawita Makmur

dengan skala 1:25.000.76) 4 (empat) lembar fotokopi yang dilegalisir Surat PengunduranDiri Direktur Utama PT.

Setiap Pelaku Usaha Perkebunan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 8 UndangUndangNomor 39 Tahun 2014 pengertian setiap pelaku usaha perkebunan adalahpekebun dan/atau. perusahaan Perkebunan yang mengelola UsahaPerkebunan;Menimbang, bahwa yang dimaksud pekebun~ adalah orangperseorangan warga Negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunandengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu, sedangkan yang dimaksuddengan Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum,didirikan menurut

hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia,yang mengelola Usaha Perkebunan dengan skala tertentu;Menimbang, bahwa yang dimaksud Usaha Perkebunan adalah usahayang menghasilkan barang dan/atau jasa Perkebunan;Menimbang, bahwa yang dimaksud Perkebunan adalah segala kegiatanpengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alatdan mesin, budi daya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait TanamanPerkebunan;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perorangan adalahperseorangan

WalikotaBandung Nomor 14 Tahun 2020 Tentang PelaksanaanPembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan CoronaVirus Disease 2019;: Peraturan Walikota Bandung Nomor 21 Tahun 2020 Tanggal05 Mei 2020, tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial SkalaBesar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona VirusDisease 2019 (Covid19) di Kota Bandung;: Peraturan Walikota Bandung Nomor 23 Tahun 2020 Tanggal11 Mei 2020, tentang Perubahan atas Peraturan WalikotaBandung Nomor 21 Tahun 2020 Tentang PelaksanaanPembatasan Sosial Skala

Besar Dalam Rangka PercepatanPenanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid19) di KotaBandung;: Peraturan Walikota Bandung Nomor 29 Tahun 2020 Tanggal20 Mei 2020, tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanWalikota Bandung Nomor 21 Tahun 2020 Tentang PelaksanaanPembatasan Sosial Skala Besar Dalam Rangka PercepatanHal 16 dari 27 hal Putusan Nomor 115/Pdt.SusPHI/2021/PN.Bdg10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.T1.8T1.9T2.1T2.2T3.1T3.2T4T5.1T5.2T5.3T5.4T6.1T6.2T7.1Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid19

) di KotaBandung;: Peraturan Walikota Bandung Nomor 32 Tahun 2020 Tanggal30 Mei 2020, tentang Perubahan Ketiga Atas PeraturanWalikota Bandung Nomor 21 Tahun 2020 Tentang PelaksanaanPembatasan Sosial Skala Besar Dalam Rangka PercepatanPenanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid19) di KotaBandung;: Peraturan Walikota Bandung Nomor 34 Tahun 2020 Tanggal12 Juni 2020, tentang Perubahan Keempat Atas PeraturanWalikota Bandung Nomor 21 Tahun 2020 Tentang PelaksanaanPembatasan Sosial Skala Besar Dalam Rangka

Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UUPTUN) sebagaimana diubah dalam UndangUndang Republik IndonesiaNomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU PTUN;Bahwa tanah dan bangunan milik Penggugat di Jalan Kenjeran Nomor118, Surabaya merupakan tempat berdagang barang bekas yaitu kertasdan kardus dengan jumlah karyawan 50 orang dan pelanggan berjumlahratusan orang mulai dari pemulung barang bekas sampai denganpengepul skala

Tergugat Il.Oleh karena itu Surat Nomor 640 adalah juga merupakan Keputusan TataUsaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU PTUN sebagaimanadirubah dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua atas UU PTUN;Bahwa tanah dan bangunan milik Penggugat di Jalan Kenjeran Nomor118, Surabaya merupakan tempat berdagang barang bekas yaitukertas dan kardus dengan jumlah karyawan 50 orang dan pelangganberjumlah ratusan orang mulai dari pemulung barang bekas sampaidengan pengepul skala

Selain ituPenggugat masih menanggung 50 orang karyawan dan mengkoordinirratusan pemulung dan pengepul skala kecil kertas bekas di wilayah sekitarSurabaya. Apabila bangunan tersebut dibongkar, maka Penggugat,karyawan Penggugat, dan ratusan pemulung dan pengepul skala kecilkertas bekas di wilayah sekitar Surabaya akan kehilangan matapencahariannya.

Setelah selesaimelaksanakan Operasi Jaya 21 dilanjutkan melaksanakan patroli skala besar, di jalanBumi Keb.

Kes, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Pangansebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 39 UU No. 18 Tahun2012 adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistim agribisnis pangan yaitu penyedia masukan produksi, prosesproduksi, pengolahan, pemasaran perdagangan dan penunjang ; Bahwa dalam mengedarkan produksi pangan sebelum produkdiedarkan harus mendapat ijin edar/ registrasi berupa nomor MD/ML,untuk produk skala besar dan

PIRT untuk skala kecil dengan tujuanagar produk tersebut terjamin mutu keamanannya; Bahwa bahanbahan pembuatan minuman beralkohol hamipirsemuanya berasal dari tumbuhan nabati namun dalam penjualannyaharus ada jjin menjualnya akan tetapi sampai saat ini di Tulungagungbelum pernah mengeluarkan jin untuk memperdagangkan minumankeras;Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 285/Pid.Sus/2018/PN Tlg Bahwa minuman yang dijual oleh Terdakwa secara legalitasminuman keras yang dijual oleh Terdakwa ada ijin edarnya

Kes, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Pangansebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 39 UU No. 18 Tahun2012 adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistim agribisnis pangan yaitu penyedia masukan produksi, prosesproduksi, pengolahan, pemasaran perdagangan dan penunjang ; Bahwa dalam mengedarkan produksi pangan sebelum produkdiedarkan harus mendapat ijin edar/ registrasi berupa nomor MD/ML,untuk produk skala besar dan

PIRT untuk skala kecil dengan tujuanagar produk tersebut terjamin mutu keamanannya; Bahwa bahanbahan pembuatan minuman beralkohol hamipirsemuanya berasal dari tumbuhan nabati namun dalam penjualannyaharus ada jjin menjualnya akan tetapi sampai saat ini di Tulungagungbelum pernah mengeluarkan jjin untuk memperdagangkan minumankeras; Bahwa minuman yang dijual oleh Terdakwa secara legalitasminuman keras yang dijual olen Terdakwa ada ijin edarnya seperti AnggurKolesom orang tua nomor jjin edar BPOM

pertimbanganhukumnya menyatakan bahwa:Menimbang, bahwa melihat apa yang didalilkan oleh Penggugat dan apayang telah ditentukan secara limitative dalam Pasal 6 ayat 1 huruf b danpenjelasannya pada UU No. 15 Tahun 2001, maka yang dapat diterimaadalah bahwa benar Restoran TIP TOP milik Freddy Kelana yang dikelolaoleh Penggugat telah sejak lama menggunakan merek itu untuk namarestorannya, benar bahwa nama restorannya tersebut sudah dikenal olehmasyarakat khususnya masyarakat Kota Medan Sumatera Utara, namununtuk skala

TIPTOP yang telah digunakan olehPemohon Kasasi sejak tahun 1934 dan sudah dikenal baik dalam skalanasional maupun internasional;Bahwa kesengajaan tersebut dapat terlihat dari beberapa hal, yaitu (i)penggunaan merek TIPTOP adalah samasama untuk nama restoran (dalamkelas Jasa yang sama, yaitu Kelas 43), dan (ii) restoran TIPTOP telah berdirisejak tahun 1934 dan penggunaan merek TIPTOP oleh Pemohon Kasasisejak tahun 1934 hingga tahun (lebih kurang 77 tahun), dan telah memilikiketenaran baik dalam skala

Pasal 4 UU Merek danPenjelasannya, Merek TIP TOP Nomor IDM000250823 (Bukti P16) milikTermohon Kasasi harus dibatalkan pendaftarannya dari Daftar Umum Merekdengan segala akibat hukumnya karena telah didaftar dengan itikad buruk, yaitumendompleng ketenaran merek TIP TOP yang telah dipakai dan digunakan olehPemohon Kasasi sejak tahun 1934 dan tetap bertahan hingga saat ini, yangmana merek TIP TOP tersebut telah dikenal baik secara lokal di Medan,maupun dalam skala nasional dan internasional;Menimbang