Ditemukan 6228 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tekhnik teknis technip teknik tehnik tekhnisi tekhnil tehnis
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 29-12-2016 — Putus : 05-07-2017 — Upload : 02-10-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 309/G/2016/PTUN Jkt
Tanggal 5 Juli 2017 — H. SYAMHARI HAKIM ; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
229 — 206
  • Peraturan ini merupakan petunjuk tekhnis tentang prosedurpenerbitan sertifikat hak atas tanah dan mengenai syarat yang diperlukanuntuk pendaftaran hak tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 3peraturan ini;Pasal 3 : Permohonan untuk penegasan tersebut dalam pasal 1mengenai hakhak yang tidak diuraikan di dalam sesuatu surat haktanah sebagai yang dimaksudkan dalam pasal 2, diajukan kepadaKepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan dengan disertai :a) Tanda bukti haknya, yaitu bukti surat pajak
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 21-05-2018 — Putus : 07-11-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PTUN SERANG Nomor 16/G/2018/PTUN.SRG
Tanggal 7 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
154 — 52
  • Hamka, RT/RW. 003/004, KelurahanLarangan Selatan, Kecamatan LaranganTangerang ;Saksi menerangkan bahwa, untuk cek lokasi Rumah Jaminan dihadiri jugaoleh Petugas Tekhnis Survey didampingi H. Syhdan Hidayat, bersamasama berangkat dari kantornya yang berlokasi di Griya Kencana Il ;Di lokasi Jaminan tersebut, saksi mendapat penjelasan dari SyhdanHidayat bahwa yang menempati Jaminan adalah saudaranya, dan sempatdiperkenalkan (tapi sekarang lupa namanya) ;Halaman 67 dari 86 halaman.
Pengadilan PTUN DENPASAR TUN Kepegawaian
Register : 06-01-2017 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 06-06-2017
Putusan PTUN DENPASAR Nomor 1/G/2017/PTUN.Dps
Tanggal 31 Mei 2017 — PENGGUGAT: -Drs IDA BAGUS GAGA ADI SAPUTRA, M.Si. TERGUGAT: -BUPATI GIANYAR
227 — 233
  • Ida Bagus GagaAdi Saputra, M.Si dari Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar;Saksi tahu obyek sengketa diterbitkan oleh Bupati Gianyar terhadapSekretaris Daerah Kabupaten Gianyar tanggal 8 Desember 2016;Halaman 76 dari 101 halaman.Putusan Nomor : 1/G/2017/PTUNDPS.Bahwa saksi ikut terlibat keterkaitan terbitnya obyek sengketakarena saksi sebagai Kepala Inspektorat ikut mengawasi pelaksanaanyang diberikan oleh Bupati Gianyar dan memberikan rekomendasimerumuskan kebijakan tekhnis pengawasan termasuk
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 16-03-2009 — Putus : 29-09-2009 — Upload : 18-04-2015
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 23/G.TUN/2009/PTUN.Mks
Tanggal 29 September 2009 — 1.NY. SHERLY MICO MITING 2.NY. LIDWINA HASAN 3.DR. ARIS PONGTULURAN 4.ALBERT. MT. PASILA disebut sebagai Para Penggugat MELAWAN : 1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR disebut sebagai Tergugat 2.LETJEND. PURN. SOLIHIN GP disebut sebagai Tergugat II Intervensi
161 — 382
  • Gubernur ;Bahwa yang menentukan semua itu adalah Panitia, tentang apakahbisa dikonfersi langsung atau pemberian hak, semuanya ditentukan olehPanitia, saksi hanya dibidang tehnis pengukuran saja ;Bahwa masalah prosedur pemberian hak untuk penerbitan sertifikatnya,itu masalah tekhnis, bukan bidang saksi, itu bidang pemberian hak ;Bahwa setahu saksi prosedur pemberian hak langsung, syaratnya harusada surat keterangan dari Kepala Desa yang dikuatkan oleh Camat, itukalau tanah Persil/kohir.
Pengadilan DILMIL III 14 DENPASAR Pidana Militer
Register : 12-07-2016 — Putus : 09-12-2016 — Upload : 05-01-2017
Putusan DILMIL III 14 DENPASAR Nomor 26 K/PM.III-14/AD/VII/2016
Tanggal 9 Desember 2016 — SERMA M. YAMIN, S.H., M.H.
278 — 278
  • Tugas ini sematadilakukan atas dasar panggilan tugas, melayani dengan baik dengansepenuh hati berdasarkan norma atau petunjuk tekhnis yangberlaku. Tidak ada perobuatan mengganti foto atau menempel fotoorang lain pada skep pemohon. Skep Veteran yang ditunjukan olehSaksi 2 Abidin adalah valid.
    Mataram dan secara tekhnis dilakukan oleh MacabLVRI Bima dalam hal ini oleh Lalu Muhyiddin Abdullah,Pensiunan PNS selaku Sekretaris Macab LVRI Bima.6. Bahwa benar Sekira tahun 2000/2001 SaksiIV datangke Kanminvetcad IX/15 untuk mengurus pengajuanpermohonan tunjangan veteran orang tuanya yang bernamaJamien A. Bidin alias Abidin Jamien.7.
    Mataram dan secara tekhnis dilakukan oleh Macab LVRIBima dalam hal ini oleh Lalu Muhyiddin Abdullah, Pensiunan PNSselaku Sekretaris Macab LVRI Bima.13. Bahwa benar Sekira tahun 2000/2001 Saksi2 datang keKanminvetcad X/15 untuk mengurus pengajuan permohonantunjangan veteran orang tuanya yang bernama Jamien A. Bidin aliasAbidin Jamien.14.
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Khusus
Register : 23-04-2015 — Putus : 09-07-2015 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN BENGKALIS Nomor 167/Pid.Sus/2015/PN.Bls
Tanggal 9 Juli 2015 — I.ISHAK BIN IBRAHIM ALIAS ROBI II.ANWAR SANUSI BIN BONIRAN III.HERDANI SARDAVIO BIN HASAN BASRI ALIAS ANDRE
46 — 13
  • Dan atas pekeijaan Ahli tersebutAhli bertanggung jawab kepada kepala sub Direktorat pengawetan danpemanfaatan jenis d Direktorat Konservasi Keanekaragaman HayatiDirektorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi AlamKementrian Lingkungan Hidup dan KehutananBahwa tugas pokok Ahlisecara umum seiaku Kepala Seksipengembangan sumber daya Genetik adalah membuat prencanaan,program, analisis dan bimbingan tekhnis terkait konservasipengembangan genetik di bidang Konservasi Keanekaragaman HayatiBahwa Ahli
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-09-2012 — Putus : 05-02-2014 — Upload : 15-12-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 423/ PDT.G/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 5 Februari 2014 — CARTJE B. TALAHATU >< Pemerintah Republik Indonesia CQ. Menteri Komunikasi dan Informatika
124 — 9
  • Bahwa Tergugat Il sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Bersama a quotelah melakukan proses penelitian dan pemeriksaan dokumen administrasi dandokumen tekhnis.6. Bahwa hingga kini menara telekomunikasi tersebut masih laik fungsi bangunanmenara yang menjadi satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung mengikutiketentuan peraturan perundangundangan bangunan gedung dan tata ruang.7.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 21-08-2007 — Upload : 12-01-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 137PK/PDT/2007
Tanggal 21 Agustus 2007 — Ny. CHRISTINE HARTANI TJAKRA ; PT. GOLDEN DEER ; JOHNNY KUSUMA ; MENTERI KEUANGAN cq. BADAN URUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA cq. KANTOR LELANG NEGARA JAKARTA
105 — 81 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dan tidak tunduk pada hukum perseorangan.Bahwa menurut hukum Formil dan Materiil ditinjau dari dasar hukumdan tekhnis Yuridis, bahwa Akta PPAT No. 98/IV/87 dan Akta PPATNo. 99/IV/87, tertanggal 9 April 1987 adalah akta PPAT yang SAH danBERKEKUATAN HUKUM mengikat yang tidak pernah di batalkanpada amar Putusan berkekuatan Hukum Tetap ,Pengadilan Tinggi DKINo. 497/PDT/1988 /PT. DKI.
Pengadilan PT MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 23-11-2015 — Putus : 14-12-2015 — Upload : 01-06-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 41/PID.TPK/2015/PT MKS
Tanggal 14 Desember 2015 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : RAHMAH Binti TAHIR
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : ANDI SUMARDI, SH., MH
Terbanding/Terdakwa : KASMIDI Bin ABIDIN, SE
137 — 70
  • Sidrap dalamRangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi SulawesiSelatan sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kemudian setelahitu terbit kKeputusan panitia pemilu Kab.Sidrap No.002 / Kep / Panwaskab /SDP / VIII / 2012 tentang pengangkatan kepala Sekretariat dan bendaharaPanwaslu Pilgub di Kab.Sidrap tahun 200122013 ; Bahwa tugas dan wewenang terdakwa II selaku kepala sekretariat Memberikandukungan tekhnis dan administratif kepada panwaslu kabupaten sidrap antara2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 22-12-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 108 PK/TUN/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — PT. BELUNKUT vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU
118 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa di samping itu pada saat Tergugat melakukan pengukuran,Tergugat secara tekhnis harus dan wajib untuk melakukan titik ikat padaSertipikat Hak Guna Usaha Penggugat yang terlebin dahulumendapatkan Hak berupa Sertipikat Hak Guna Usaha dan hal ini jelastidak dapat dibenarkan jika di atas lahan yang telah ada alas haknyaberupa Sertipikat Hak Guna Usaha diterbitkan lagi alas hak berupaSertipikat Hak Milik (objek sengketa) oleh Tergugat atas lahan yangsama untuk pihak lain (Herawani dan kawankawan)
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-06-2014 — Putus : 02-12-2014 — Upload : 05-08-2015
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 31/Pdt.G/2014/PNPgp
Tanggal 2 Desember 2014 — PT. MERDEKA SARANA USAHA M E L A W A N 1. JOHAN RIDWAN HASAN 2. Dra FIDAH HASAN 3. EDDY PRIYASMONO 4. PT. DONNA KEMBARA JAYA
173 — 33
  • MerdekaSarana Usaha dan saksi tidak tahu apakah sudah ada penyelesaian ataubelum ;Bahwa tujuan pendirian Bangka Botanical Garden (BBG)Untuk pelestarianlingkungan di wilayah Bangka Belitung, sarana penelitian dibidanglingkungan hidup, pendidikan, dan wisata;Bahwa saksi sebagai ahli staf tekhnis sebelum di Bangka Botanical Garden(BBG), Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat IIl adalah pemilik dankaryawan PT.Donna Kembara Jaya dan jabatan sekarang Tergugat danTergugat II adalah pendiri dan pembina Bangka
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 03-04-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 10 /Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm.
Tanggal 3 April 2013 —
26 — 4
  • Bahwa tersangka di gaji dari Dana PNPM Mandiri Perdesaan yang keluaryaitu sebesar 2% dari jumlah total dana yang dikeluarkan Pemerintah ; Bahwa petunjuk teknis tata cara pengelolaan dana Simpan PinjamPerempuan (SPP) maupun Usaha Ekonomi Produktif (UEP) PNPM Mandiriyaitu berupa Petunjuk Tekhnis Operasional (PTO) dari kementrian dalamnegeri ; Bahwa cara pengajuan bantuan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP)53dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), kelompok usaha mengajukanproposal ke kantor PNPM Mandiri Kecamatan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-07-2015 — Putus : 20-11-2015 — Upload : 03-12-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 139/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Bdg
Tanggal 20 Nopember 2015 — MOHAMAD GUNAEDI, ST, M.Si alias DIDI
108 — 47
  • BalaiPengelolaan Jalan (BPJ) Wilayah Pelayanan Ill Dinas BinaMarga Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat KeputusanKepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat Nomor : 821.2/Keputusan18/2013 tanggal 25 Januari 2013 tentangPerubahan pertama atas keputusan Kepala Dinas Bina MargaProvinsi Jawa Barat Nomor : 821.2/Keputusan06/2013Tentang penunjukan Pejabat / Pelaksana PenatausahaanKeuangan pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat TahunAnggaran 2013, dalam hal ini Tugas dan KewenanganPerjabat Pelaksana Tekhnis
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 02-07-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 12-08-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 96/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 12 Agustus 2020 — Pembanding/Penggugat : RUZEN HERMANTO
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Kantor Cabang Samarinda
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan lelang Samarinda
Terbanding/Tergugat III : Tuan WITO
Terbanding/Tergugat IV : SISCO Kantor Jasa Penilai Publik KJPP Satria Iskandar dan Rekan
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda
82 — 49
  • yang bersifat hampa tanpa didukung oleh fakta fakta hukumdan buktibukti yang bersifat authentic, oleh karenanya demi hukum patutuntuk ditolak;10.Bahwa petitum gugatan Penggugat yang mohon agar Tergugat IIIdinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)patut untuk ditolak, oleh karena tidak terbukti ada satupun perbuatanTergugat Ill yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.Demikian pula petitum lainnya sangat tidak layak untuk diterima, oleh karenaseluruh procedure tekhnis
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-09-2015 — Putus : 11-01-2016 — Upload : 08-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 112/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 11 Januari 2016 — Pidana Korupsi - MUHAMMAD IQBAL
653 — 119
  • Tenaga Ahli Tekhnis : Weko, Wino, Iskandar, Roni, David.Direktur Pengawasan : M. Farid.1. Tenaga Ahli Tekhnik : Weko, Wino, Iskandar, Roni, David.2. Tenaga Ahli Keuangan : Davirman, Pak Nur dan Iqbal.Direktur Marketing : Rina Melati.Direktur Keuangan : Kasmodiard.Pengangkatan para pejabat struktural PT. Hasta Mulya Tata Konsultanadalah berdasarkan Akta Nomor 24 Tanggal 16 Juni 2004 tentangPendirian.Bahwa pada tahun 2007 PT. Hasta Mulya Tata Konsultanpernah melakukan kerja sama dengan PT.
    HastaMulya Tata Konsultan adalah membuat surat penugasankepada Tim Tenaga Ahli Keuangan dan Tekhnis yang isinyapelaksanaan pengawasan pembangunan pabrik latexconcentrate dan pabrik sarung tangan karet yang berlokasi diPropinsi Kalimantan Selatan, yang dibuat oleh Sekretaris danditandatangani bisa oleh saksi sendiri selaku DirekturPengawasan juga bisa oleh Direktur Utama.e Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan olehPT.
    FIG yang meliputi company profile, studi kelayakan, legalitasyang menyangkut akte pendirian, legalitas proyek, kontrak dengan pihakketiga, persetujuan kredit dari Bank, lay out bangunan pabrik dan mesin,progress pekerjaan kontraktor, rekaptulasi biaya berikut bukti buktipendukung pembiayaan yang berupa invoice, kuitansi, faktur dan buktibayar serta rekening Koran pencairan kalau sudah ada pencairan.Selanjutnya tenaga ahli tekhnis maupun keuangan melaksankan surveylapangan sambil melengkapi data data
    Hastamulya TataKonsultan yakni RD Weko Atgiawan selaku AsistenManager untuk Tenaga Ahli Tekhnis dan terdakwaMohammad Iqbal selaku Asisten Manager untuk TenagaAhli Keuangan, untuk turun ke lapangan / lokasi pabrik diDesa Sungai Pinang, Kecamatan Tambang Ulang,Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, yangmana dalam setiap melaksanakan tugas pengawasantenaga ahli pengawas selalu dibuatkan Surat Tugas untukmelakukan konfirmasi kepada PT. FIG selaku pemberitugas bahwa PT.
    Hastamulya TataKonsultan yakni Saksi RD Weko Atgiawan selaku AsistenManager untuk Tenaga Ahli Tekhnis dan terdakwaMuhammad Iqbal selaku Asisten Manager untuk TenagaAhli Keuangan, untuk turun ke lapangan / lokasi pabrik diDesa Sungai Pinang, Kecamatan Tambang Ulang,Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, yangmana dalam setiap melaksanakan tugas pengawasantenaga ahli pengawas selalu dibuatkan Surat Tugas untukmelakukan konfirmasi kepada PT. FIG selaku pemberitugas bahwa PT.
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 13-08-2019 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 24-10-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 370/Pdt.G/2019/PN Jkt.Tim
Tanggal 6 Oktober 2020 — Penggugat melawan Tergugat
111 — 37
  • *"Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis tersebutdi maka dapat disimpulkan bahwa kepentingan individu tidak dapatdiajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen adalah masyarakatHalaman 52 sampai dengan Hal. 79 Putusan Perkara Perdata NO. 370/Pdt.G/2019/PN.Jkt. Timpengguna barang dan jasa (konsumen) yang merasa telah dan akandirugikan secara keseluruhan oleh pelaku usaha.7.
Pengadilan PN SUMEDANG Perdata
Register : 07-03-2016 — Putus : 18-04-2016 — Upload : 15-06-2016
Putusan PN SUMEDANG Nomor 23/Pdt.Sus/2016/PN.Smd
Tanggal 18 April 2016 — H. WARYA, UKEN RUKAENAH sebagai Pemohon Keberatan dan Kementrian Pekerjaan Umum Cq. Satuan Kerja Inventarisasi dan Pengadaan Lahan Cq. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Cileuyi-Sumedang-Dawuan dkk sebagai Termohon Keberatan
257 — 135
  • Dalam merealisasikan Layak danAdil Standar Penilaian Indonesia (SPI) merumuskan secara bakuTentang Penilaian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan Umum yang yang dimuat dalam SPI 2013, seri 306 sertaPetunjuk Tekhnis Penilaian Terhadap Pengadaan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum yang dikeluarkan oleh olehKomite Penyusunan Standar Penilaian Indonesia (KPSPI) MasyarakatProfesi Penilai Indonesia MAPPI) diterbitkan 1 Oktober 2014 danberlaku efekti 1 Januari 2015 serta perubahannya
Pengadilan PN SIGLI Pidana Khusus
Register : 20-11-2019 — Putus : 02-12-2019 — Upload : 13-12-2019
Putusan PN SIGLI Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Sgi
Tanggal 2 Desember 2019 — Pemohon:
1.A. HAFIDH BIN M. HUSEN
2.MUHAMMAD SAFRIZAL BIN ILYAS
3.SURYADI BIN ABDUL HAMID
4.TEUKU MUHAMMAD AZMISYAH BIN T. NURDIN AB
5.RAZALI A. WAHAB BIN WAHAB
Termohon:
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPOLISIAN DAERAH ACEH Cq. KEPOLISIAN RESORT PIDIE
121 — 32
  • SAKSI SUNARDI, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa saksi menjelaskan dalam Surat Perintah Dimulainya Penyidikan tidakterdapat dalam rujukan surat tentang aturan ataupun petunjuk tekhnis yangmengatur pencantuman Laporan Hasil Penyelidikan (LHP). Bahwa saksi menjelaskan telah memenuhi kriteria sebagai penyidik pembantudibuktikan dengan memiliki Sertifikat pengembangan fungsi reskrim.
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 09-10-2018 — Putus : 20-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN MAKASSAR Nomor 333/Pdt.G/2018/PN Mks
Tanggal 20 Mei 2019 — Penggugat:
HENDRIK RUDY
Tergugat:
1.PT.MANDIRI TUNAS FINANCE,Tbk cabang Makassar
2.RADEN ERIL
3.Kementrian Hukum dan HAM Kanwil Provinsi Sulawesi Selatan
4.OTORITAS JASA KEUANGAN
86 — 27
  • LPKSM untukmengajukan gugatan dengan tujuan untuk kepentingan perlindungankonsumen"Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Buku Il PedomanPelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam EmpatLingkungan Peradilan Mahkamah Agung Edisi 1007 pada halaman 65angka 1 disebutkan Organisasi Kemasyarakatan/Lembaga SwadayaHalaman 51 dari 68 Putusan Perdata Gugatan Nomor 333/Pat.G/2018/PN Mks10.ll.Masyarakat dapat mengajukan Gugatan untuk kepentinganmasyarakat.Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-03-2012 — Putus : 23-10-2012 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 12/PID.SUS/ 2012/ PN. PBR.
Tanggal 23 Oktober 2012 — H. RAJA ZAHEDI, SP
62 — 11
  • (satu milyar dua puluh dua juta sembilan ratus tiga puluhlima ribu rupiah) dengan masa pelaksanaan pekerjaan selama 80 harikalender dari tanggal 02 Oktober 2006 s/d tanggal 20 Desember 2006 ;sedangkan jenis kegiatan pekerjaannya dalam pelaksanaan peremajaanKebun Karet Rakyat Tahun 2006 pada masingmasing lokasi dimaksudberdasarkan Petunjuk Tekhnis pelaksanaan sesuai dengan PerjanjianKontraknya masing masing adalah :1.