Ditemukan 5184 data
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Di bawah pengaruh paradigmapositivistik ini, pengembanan hukum oleh para praktisi hukum dalampenalarannya cenderung hanya merujuk pada kerangka acuan positivitasdan kerangka acuan koherensi, dan mengabaikan kerangka acuan yangketiga yakni keadilan.
192 — 124
,LLM keduanya Advokad dan Praktisi Hukum darikantor ADVOKADKU LEGAL AUDIT CONSULTANT beralamat JIn.K.H.AhmadDahlan no.41 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12130 ,kedua kantor Hukumtersebut terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin.Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut,Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasintanggal 06 Januari 2015 No. 02 / Pid.SusTPK/2015/PN.Bjm tentang PenunjukanMajelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;Setelah membaca Penetapan
110 — 81
I Wayan Chandra karena dia seorang Praktisi hukum yangpada saat itu sebagai Bupati dan saya yakin bahwa yang besangkutan tidakmungkin mencelakai saya; Saya kenal berawal pada Tahun 2005 saya dikenalkan oleh Komang AgusPutra Sanjaya alias bebek yang merupakan sahabat saya dari SMA dan jugapada saat itu Ajudan Bupati Klungkung, pada saat itu saya berniat menanyakanmasalah penerimaan CPNS, selanjutnya Sdr.
BAYU SATRIYO
Terdakwa:
KURNIADIE
346 — 190
dijawabSubhan : Pak Joko bisa menghubungi Doktor Ainudin beliau adalahketua HPI dan juga praktisi hukum, kemudian pak Subhanmengirimkan nomor handphone saksi Ainuddinalias Doktor,selanjutnya saksi meneleponsaksi Ainuddin, mengatakan : Doktorperkenankan saya General Resort Wyndham, ini saya punyamasalah ini, dijawab pak Doktor : apa masalahnya?
REZA SAFETSILA YUSA,SH
Terdakwa:
MUHAMMAD FIRDAUS, SKH.,M.Pd
198 — 84
sebagai berikut :Ahli 1 : MEMET LAKSANA WIJAYA, S Sos:Halaman 192 dari 346 halaman, Putusan Nomor 8/Pid.Sus.TPK/2020/PN MtrBahwa saksi adalah sebagai ASN pada UPT Pengujian MaterialKonstruksi dan Peralatan Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa ;Bahwa ahli sebagai ahli dibidang konstruksi bangunan pernahmengikuti pelatiha tentang pengujian tanah , beton dan aspal diBandung tahun 2006 dan Pelatihan Lanjutan tentang pengujiantanah, beton dan aspal di Bandung tahun 2010 ;Bahwa tugas dan fungsi ahli sebagai praktisi
REZA SAFETSILA YUSA,SH
Terdakwa:
JOHAN SATRIA, S.IP
229 — 82
pokoknya sebagai berikut :Ahli 1 : MEMET LAKSANA WIJAYA : Bahwa saksi adalah sebagai ASN pada UPT Pengujian MaterialKonstruksi dan Peralatan Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa ; Bahwa ahli sebagai ahli dibidang konstruksi bangunan pernahmengikuti pelatiha tentang pengujian tanah , beton dan aspal diBandung tahun 2006 dan Pelatihan Lanjutan tentang pengujiantanah, beton dan aspal di Bandung tahun 2010 ;Halaman 180 dari 328 halaman, Putusan Nomor 7/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr Bahwa tugas dan fungsi ahli sebagai praktisi
ARIF SUHERMANTO
Terdakwa:
SUNARTI SETYANINGSIH
393 — 674
dapat menimbulkankesalahpahaman di kalangan para penegak hukum, para praktisi atauHal. 248 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2020/PN Sbykalangan pembaca yang tidak berbahasa Belanda, seolah olah gift ituharuSs mempunyai kegunaan bagi pribadi pegawai negeri yangbersangkutan, padahal undang undang tidak pernah menentukanmemberi, sehingga kata gift tersebut sebaiknya diterjemahkan dengankata pemberian.
Siswanto, SH., MH
Terdakwa:
ULZANA ZIEZIE RACHMA ARDIKUSUMA
267 — 59
(tujuh ratus lima puluh juta rupiah).Bahwa berdasarkan referensi harga pada tahun 2016 yang abhiperoleh dari penyedia jasa sistem yang serupa adalah sebesar Rp.700.750.000, (tujuh ratus juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).Bahwa berdasarkan pengalaman ahli sebagai praktisi pengembangsistem informasi, dimana biaya total pengembangan juga sudahtermasuk biaya untuk implementasi berupa instalasi, konfigurasi,pelatinan, dokumentasi, dan pendampingan selama satu tahun.Bahwa pada dasarnya sistem informasi
546 — 438 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sama halnya dengan pengakuan para hakimdibawah sumpah bersaksi bahwa bukan Pemohon Peninjauan Kembaliyang mempengaruhi keputusan hakim yang berdasar musyawarah yangindependen, apalagi Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernah memberisuap untuk putusan perkara Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) itudimana permohonan/gugatan Pemohon Peninjauan Kembali tidak diterima,maka para praktisi yang biasa beracara di Pengadilan pasti membenarkanargumentasi Pemohon' Peninjauan Kembali dan kesaksian para hakim,bahwa
558 — 952
(DrsAdami Chazawi, SH dalam buku Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi diIndonesia untuk Mahasiswa dan Praktisi Hukum, Edisi Pertama Cetakan Il, 2005,Penerbit Banyu Media Publishing).Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyidikan menurut Pasal 1 ayat(2) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana adalahserangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurutcara yang diatur dalam undan gundang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan gunamenemukan tersangkanya.Menimbang
MISWANTO, DKK
Tergugat:
WALIKOTA BONTANG
743 — 649
tapi kalau pabrik ini kamisudah yakinkan bahwa desainnya ini, didesain yang terbaru dimanateknologi yang paling terbaru kemudian pengendalian emisinya semualimbah juga yang terbaru dan terbaik kami yakin teknologi yang kami pilihini nantinya tidak ada masalah;Bahwa yang kami jamin emisinya dibawah baku mutu itu dibawah undangundang sekian, ketika melebihi itu pasti kami pabrik akan mati kalau tidakkami akan dituntut, dan undangundang menyebutkan angka segitu pastisudah melalui kajian akademisi, praktisi
839 — 2399
Podomoro berbicara dengan PakDavid Halim;Bahwa intinya kebanyakan kalau dari pihak mereka menyampaikanmasukanmasukan saja kepada pak Gubernur, dan mereka mungkin adaberharap saksi bisa memberikan update terutama saatsaat terakhirprosenya mengapa raperda belum selesaiselesai diketok di DPRD;Bahwa yang pernah saksi sampaikan memang kalau saksi lihat adaperbedaan cara pandang secara filosofis antara tim pemda yang memilikibanyak konsultan dari akademisi sementara dari sisi pengembangkebanyakan dari sisi praktisi
mereka menyampaikan asumsiasumsi dari perhitungan ini mungin tidak tepat tetapi apapun keputusanPak Gubernur mereka tetap akan mendukung;Bahwa saksi bicara soal Raperda hanya dengan Bu TUTY kalau denganPak SAEFULLAH dan Pak GAMAL tidak pernah;Bahwa pembicaraan dengan Bu TUTY lebih banyak sebenarnya bicaramasukanmasukan dari pengembang terkait pasal perpasal itu saksimenyampaikan ini ada pemikiranpemikiran ini tolong dilihat dan187dipertimbangkan supaya lebih berimbang masukannya antara konsultandan praktisi
1820 — 958
Bahwa Saksi juga sering menulis di suratsurat kabar danmengarang buku, antara lain buku yang berjudul PedomanPraktis Ilmu Kedokteran Forensik bagi Praktisi Hukum (Idriea,A.M.ed) Sagung Seto 2009.2. Bahwa pengharhargaan International yang Saksi dapatkanantara lain Best Writer of article on the decision making onchildrelated cases, dari Mahkamah Agung RI dan 2"! winnerof Competation of feature writing on anticorruption, dariPertamina pada tahun 2008.3.
ferdian adi nugroho.SH
Terdakwa:
I KETUT SUARBAWA
906 — 435
RASTANDI, di bawah janji pada pokoknyamemberikan keterangan sebagai berikut :Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Ketut Suarbawa tetapi tidakada hubungan keluarga dengan Terdakwa;Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan di depanPenyidik KPK yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan(BAP) saksi, kKemudian saksi membaca sendiri BAP tersebut danmemberikan paraf pada setiap lembarnya;Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)tersebut;Bahwa selain akademisi, saksi juga sebagai praktisi
256 — 178
dengan sengaja, kalau dalam praktek selama ini yang saya tahudengan sengaja itu, ada aturan intern atau ekstern maupun SOP yang adadibank tersebut atau ketentuan tersebut tidak dilaksanakan atau dilanggaroleh pihakpihak yang melakukan tugasnya, adanya niat dan dilakukandengan sadar, itu yang selama ini dipengertian disana dengan sengajaBahwa keterangan ahli hanya sesuai dengan praktek bukan didukung denganliteraturliteratur dari teori hukum pidana dibidang perbankan, karena sayadiminta sebagai praktisi
476 — 399
prinsip kehatihatian (prudential banking); Segala aspekdari sisi debitur serta obyek standar dalam melakukan penilaian dan analisa kreditselain aspek lainnya, seperti aspek legal, likuiditas bank dan batas maksimalpemberian kredit, harus selalu dipertimbangkan dan diperhitungkan sebelummenyetujui pencairan kredit; Jadi bukan hanya bertumpu pada ikatan perjanjian parapihak semata;Menimbang, bahwa majelis menyadari bahwa persoalan kredit macet padaperbankan akan terus menjadi perdebatan di kalangan praktisi
166 — 66
dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaafyang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutanhukum, oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatanyang dilakukan Terdakwa harus dipandang sebagai subyek hukum yangmampu bertanggung jawab, dan karenanya pula, kepada Terdakwa harusdijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan apresiasi terhadappendapat, pemikiran, dan ulasan para akademisi, praktisi
Moch. Takdir. S
Terdakwa:
Rohadi
589 — 209
Saksi bukandokter lulusan sini tapi dokter lulusan India, saksi sekolah modulardisana jadi kalau dokter disini adalah dokter holiopati;Halaman 455 dari 877 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK /2021/PN Jkt Pst.Saksi diperkenalkan dengan Terdakwa karena mungkin Saksi sebagai praktisi medis waktu Saksi meninjau kirakira apa yang kurangdari rumah sakit itu;Pada saat diperkenalkan dengan Terdakwa, Terdakwa tidak adamengajak Saksi untuk investasi di Rumah Sakit Reysa hanyamenengok saja;Saksi melihat kondisi Rumah
147 — 129 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sudahmenjadi pemahaman umum di kalangan para sarjana hukum yang sudah ternamadan kemudian dijadikan sebagai suatu standar oleh para praktisi dalam memecahkanmasalahmasalah pidana sehingga menjadi doktrin bahwa Pasal 3 adalah sesuaiapabila tersangka atau terdakwanya adalah seorang pegawai negeri bukannyaseorang swasta seperti halnya Terdakwa Mustamir Tantowi Jauhari, S.E. binKaelani.
126 — 35
Tanah Negara tidak bebas : pengertian unvrij lands domen adalahTanah Negara tidak bebas, yang berarti tanah yang tidak bebas yangmasih ada hak yang melekat atas tanah (Hak Barat) seperti Eigendom,Erfpacht, dan Opstal maupun hakhak adat seperti hak ulayat dan hakpribadi.Berikut pengertian dari tanah Negara yang berasal dari para pakar,praktisi hukum agraria dan juga sebagaimana terdapat dalam peraturanperundangundangan:Halaman 325 dari 488 Putusan Nomor 56/Pid.SusTPK/2016/PN Bdg.