pengakuan hak atas tanah milikIndonesia Persil No42 SIl1620 C1;Hal sebaliknya terjadi pada alas hak Penggugat berupa Sertipikat Hak MilikNomor 849/Kelurahan Samata, tanggal 24 Maret 1982, Gambar SituasiNomor 3368/1982 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 852/Kelurahan Samata,tanggal 24 Maret 1982, Gambar Situasi Nomor 3371/1982, karena keduanyaadalah berdasarkan pemberian hak di atas Tanah Negara;Konstruksi hukum terhadap keadaan tersebut di atas ialah bahwa Sertipikatobjek gugat tidak mungkin bertumpang tindin

M2 ditambah + 2.400 M2 tidak dapat dikatakanbertumpang tindin atau terhisap masuk ke dalam tanah milik Tergugat IIIntervensi seluas + 8.968 M2 yang alas haknya adalah dari tanah milikIndonesia Persil Nomor 42 SIl1620 C1 ;Uraian di atas bersesuaian dengan data fisik di lapangan yangmenunjukkan bahwa Penggugat tidak pernah menguasai fisik tanah haknya,yang konon diperoleh melalui jual beli.

Berdasarkan Surat Keterangan Pengembalian Batas dariBadanPertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sintang No.600145412005 tanggal 16 Maret 2005, dari hasil PengukuranPengembalian Batas tersebut tidak ada fakta hukum yangmembuktikan telah terjadi tumpang tindin tanah milik a/nARKANUDDIN baik SHM.No.972/1985 dengan tanah a/n LUKASSUWONDO SHM.No.686/ tahun 2000.Pada waktu dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) dalam perkaraPerdata antara NY.

., M.H ;Menimbang, bahwa bukti P1 berupa sertifikat hak milik No 686/Paal suratukur /gambar situasi No 459/Paal/2000 tanggal 11 Desember 2000 atas namaLukas Suwondo dan dihubungkan dengan bukti P3 berupa gambar situasitertanggal 10 Januari 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Survei Pengukurandan pemetaan BPN kabupaten Melawi diketahui jika memang benar sertifikat hakmilik No 686/Paal surat ukur /gambar situasi No 459/Paal/2000 tanggal 11Desember 2000 atas nama Lukas Suwondo tersebut tumpang tindin

1971, tanggal 23Februari 1972, menyebutkan pada pokoknya bahwa: kekuatan bukti kikitiryang dikuatkan oleh keterangan saksisaksi (termasuk Kepala KantorKelurahan) dapat membuktikan bahwa orang yang namanya tercantumdalam kikitir tersebut adalah pemilik tanah; sehingga karenanyaberdasarkan halhal tersebut di atas, Para Penggugat mempunyaikepentingan hukum untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata UsahaNegara ini, bahwasanya tanah milik Para Penggugat tersebut telahdiserobot atau terkena (tumpang tindin

Putusan Nomor 45 PK/TUN/2017 Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka telah tepat dan benar serta patutuntuk dikuatkan pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta dihalaman 22, yang menyatakan sebagai berikut:Menimbang, bahwa fakta yuridis yang tidak bisa disangkalkebenarannya alasan Para Penggugat/Pembanding mohon dibatalkanatau dinyatakan tidak sah sertipikat hak pakai (objek sengketa) adalahdikarenakan sertipikat tersebut terdapat cacat administrasi dalampenerbitannya yakni tumpang tindin

Bahwa, benar selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat telahmempunyai harta bersama, berupa benda bergerak ( sepeda motor,sepedaangin/onthel dan perabot rumah tangga dan sebidang tanah yang di atasnyaberdiri bangunan rumah, namun nama barang tumpang tindin danjumlahnya tidak lengkap;3.

Putusan Nomor 284 K/TUN/2014dengan tanah hak milik Penggugat adalah telah bertentangan denganAsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam hal ini: Asas Kepastian Hukum, yang mengutamakan landasan peraturanperundangundangan, kepatutan dan keadilan dalam setiapkebijakan penyelenggara negara, dimana tindakan Tergugat didalam menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketatersebut telah mengakibatkan ketidakpastian hukum bagiPenggugat akan keadaan tanah hak milik Penggugat karenabertumpang tindin

Hasbiallah tidak mempunyai Hak dan kapasitas sebagaiPenggugat, hal ini dikarenakan sebelum Penggugat mengajukan gugatanke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palembang, sudah ada tigapihak : Pertarna pihak sdri Marharnah pada sekitar bulan Juli 2010 yangmengakui bahwa tanah miliknya dengan surat pengoperan hak atastanah Usaha No.227/SKRIIN/2007 tanggal 11 April 2007 seluas 3.500 M2turnpang tindin dengan sertifikat Hak Milik No.9514 milik Tergugat IlIntervensi, selanjutnya pihak Kedua : sdr Siddik

(Duamilyar tiga ratus em pat puluh juta rupiah) dan hal tersebut sudah sesuaidengan pertimbangan hukum majelis hakim sesuai yang terurai dalamputusan tersebut dalam halaman 14 paragraf 2.Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 138/Pdt/2019/PT.DPS.10.Bahwa pertimbangan hukum majelis hakim dalam halaman 14 paragraf 7menganulir bahwa hutang Pembanding Rp. 2.340.000.000, (Dua milyartiga ratus empat puluh juta rupiah), dengan fakta tersebut pertimbanganhukum tersebut adalah kontradiktif dan timbang tindin

Kompetensi Absolut ;Bahwa apabila diteliti secara cermat dalildalil Penggugat baik secara tersiratmaupun secara tersurat sebagaimana dalil Penggugat antara lain dalamsurat gugatannya halaman 4 alinea 5 yang menyatakan akibat diterbitkannyaSertipikat Hak Milik atas nama Herbin Hutabarat oleh Tergugat, berimplikasitelah terjadi tumpang tindin hak atas obyek tanah dimaksud yang sangatmerugikan kepentingan hukum Penggugat, maka sengketa yang sebenarnyaterjadi adalah sengketa kepemilikan tanah yang menjadi

Kota Samarinda atas nama Pelawan (Drs.Nursyahidiyanto) ;Bahwa sebagaimana Terlawan Pemohon Sita telah kemukakan pada bagianeksepsi, bahwa jika memang benar tanah seluas : 200 M2 (persegi) yangdiakui Pelawan sebagai miliknya dengan dasar pemilikan adalah SertipikatHak Milik No.4774 tanggal 20 Juni 2008, maka jelas terbukti "salah lokasi"(error in location), sebab tanah yang dimaksud Pelawan adalah tanah yangterletak di Komplek Wijaya Kesuma Kapling Tanah Pemda TK.IProp.Kaltim, bukan masuk/tumpang tindin

Obyekperkara No. 159/PDT.Plw/2016/PN.Mks, adalah Penetapan SitaJaminan No. 300/Pdt.G/2015/PN.Mks tanggal 15 Maret 2015 joPutusan Pengadilan Negeri Makassar No. 300/Pdt.G/2015/PN.Mkstanggal 11 April 2016, sedangkan obyek gugatan perkara No.300/Pdt.G/2015/PN.Mks, adalah Hutang Piutang.Oleh karena kedua perkara tersebut mempunyai obyek gugatan yangberbeda maka sudah tentu tidak akan terjadi tumpang tindin putusanterhadap kedua perkara tersebut.

Penggugat (Suhariyoso) bukanlah satusatunya ahli waris dariHajjah Mas Umayah maka seharusnya yang berkualitas sebagai Penggugatbukan hanya Penggugat (Suhariyoso) tetapi juga yang menjadi Penggugatadalah seluruh ahli waris dari Hajjah Mas Umiyah seperti tersebut padaposita Nomor 9, karena tidak semua ahli waris menggugat maka Gugatanmenjadi tidak sah dan cacat hukum;Bahwa Gugatan Penggugat mendalilkan adalah sebagai pemilik ataupemegang hak atas tanah sengketa, karena Gugatan berkenaan dengantumpang tindin

atas namaLawrensius Lawer ;Bahwa oleh karenanya terjadi tumpang tindin antara bidangtanah Penggugat dengan bidang tanah berdasarkan objeksengketa akibat Lawrensius Lawer telah meletakkan bidangtanahnya diatas bidang tanah Penggugat, berdasarkan objeksengketa atau Sertipikat Hak Milik Nomor : 2782/Simpang Barutanggal 22 Juni 1999, dan Sertipikat Hak Milik Nomor2783/Simpang Baru tanggal 22 Juni 1999 ;Bahwa objek sengketa diatas tanah Milik Penggugat yangditerbitkan oleh Tergugat jelas dan dapat dibuktikan

Bahwa Tegugat Il Intervensi membantah dan menolak dalildalil positaGugatan Penggugat point 3, 4, 5, 6 dan 7 yang pada pokoknyamenyatakan terdapatnya tumpang tindin antara bidang tanahPenggugat dengan bidang tanah milik Tegugat Il Intervensi danterbitnya Surat Nomor : 2782 dan Nomor : 2783 terletak diatas SuratPenggugat yaitu Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/PenguasaanTanah (SKPT) Nomor : 66/593/10/2016 tanggal 12 Oktober 2016 ; Bahwa terhadap dalil tersebut adalah tidak benar sama sekali,malahan

16.600 M2), sehingga terjadi over lap(tumpang tindih), bahwa penggugat (Tjong Sun Fo) sangat keberatandengan diterbitkan SPT tanggal 03 Mei 2018 oleh Lurah Sedau (TurutTergugatIl) kepada para tergugat sebab dengan dikeluarkan SPT tersebutmenjadi tumpang tindih hak penguasaan tanah yang dikuasai oleh penggugat Tjong Sun Fo, oleh karena itu dengan diterbitkan SPT para tergugat olehTurut Tergugat II yaitu SPT tanggal 03 Mei 2018, maka terdapat 2 (dua) suratpernyataan tanah (SPT) yang saling tumpang tindin

Menyatakan secara hukum Surat Pernyataan tanah tanggal 03 Mei 2018seluas 5.500 M2 atas nama Djie Ka Sun dan Juli tidak sah dan tidakmempunyai kekuatan hukum karena tumpang tindin atas tanah parapenggugat seluas 16.600 M2 (1,6 Ha) dan harus dibatalkan;.

maka permohonan Hak Guna Usaha tersebut dikabulkan denganditerbitkannya Surat Keputusan a quo sebagaimana telah Tergugat Iljelaskan dalam Pokok Perkara angka 3 di atas.Mengenai dalil Para Penggugat yang menyebutkan bahwasanya denganadanya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Republik IndonesiaNomor 138/HGU/BPN RI/2009 menyebabkan luas tanah izin lokasi ParaPenggugat menjadi berkurang dan tidak dapat kelola untuk kelapa sawitplasma mengandung arti bahwa Para Penggugat menganggap terjaditumpang tindin

Dalil Penggugat tersebut bukanlah serta mertaHalaman 47 dari 161 putusan Nomor 119/PDT/2020/PT SMRmembuktikan bahwa telah terjadi tumpang tindin lahan sebagaimanadidalilkannya.Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Gugatan yang diajukan Penggugattidak didasarkan pada kenyataan yang sebenarnya dan mengadaada,yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah perbuatan melawan hukum.Di sisi lain Penggugat tidak mampu menunjukkan secara hukum, manaperbuatan Tergugat IIl yang dinyatakan sebagai melanggar hukum

Bahwa berdasarkan bukti P.1 & P.214 berupa Keputusan Kepala BadanPertanahan Nasional Nomor 43HGUSPN RI2009 diketahui arealyang dikatakan tumpang tindin adalah seluas 2.349 Ha yangmerupakan tanah objek terperkara (2.269 ha) dalam perkara aquosekaligus juga merupakan areal yang telah dikeluarkan/dilepaskan (enclave)oleh Tergugat II dan Tergugat Ill berdasarkan permohonan TERGUGAT. PEMBANDING.I.

Dan berdasarkan buktibukti sebagaimana tersebut di atasdiketahul bahwa titiktitikk koordinat yang pada lokasi tanah objek terperkaramemiliki tumpang tindih hanya pada izin lokasi milik Tergugat dan Penggugat serta sama sekali tidak memilki tumpang tindin dengan Penggugat II.

Rapak namun sekarang karena sudah ada perubahan PenetapanBatas Desa berada di Desa Cipta Graha Bukit Makmur Kecamatan Kaubun danKecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur, seolah olah tanah Obyekpenyitaan telah terbukti sebagai menindin Tanah sengketa yang didalilkanmerupakan Hak Para Terbanding semula Para Penggugat sementara pada saatdiletakkan Sita Jaminan pada tanggal 30 Maret 2020 obyek sengketa yang didalilkanPara Terbanding semula Para Penggugat belum terbukti dan belum dinyatakantumpang tindin

Nomor 988 K/Pdt/2016sama dengan bukti P58 halmana secara yuridis tidak tumpang tindih denganbukti P1 namun fakta tidak terbantahkan bukti T7 dan bukti T8 diletakkantumpang tindin atau over lapping dengan tanah milik Pembandingberdasarkan bukti P 1 tidak terbantahkan Termohon Kasasi I, II dan Ill masukkualifikasi melakukan perbuatan melanggar hukum karena melanggar hakkebendaan (eigendomsrecht) milik Pembanding a quo harus dipulihkanmenurut hukum, kemudian oleh Termohon Kasasi bukti T7 ditingkatkanstatusnya

menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 14479 atas nama Managidemikian halnya Termohon Kasasi II bukti T8 ditingkatkan statusnya menjadiSertifikat Hak Milik Nomor 14593 atas nama Rusiati padahal letak a quo tanahmilik Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi II berasal dari bukti P58/buktiT12 dengan demikian tidak terbantahkan benar Termohon Kasasi danTermohon Kasasi melakukan tumpang tindin di atas lokasi tanah milikPemohon Kasasi berdasarkan bukti P57/T11 dengan demikianpertimbangan hakim Judex Facti hanya

jadi ada perbedaan luas sehinggasertifikat HM. 190/Desa Durian/1996 bukan saja tumpang tindih dengan SitaAryani dan Yulianti akan tetapi dengan tanah milik orang lain sehinggaJudex Facti tidak ada indikasi tumpang tindin karena indikasi lokasiberbeda.

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkaradalam tingkat Kasasi ini sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus riburupiah).Dalam Hal Ini, maka Gugatan perkara a quo adalah bersifat Nebis InIdem dimana Putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetapterhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untukkedua kali nya, jadi seharusnya Pelawan mengacu pada Gugatanyang sebelumnya sudah mempunyai hukum tetap agar tidak terjadiPutusan yang tumpang tindin dengan perkara dan orang yang samaserta

tersebut tidak murni sebagaiHak Tanggungan karena didalam perjanjian kredit tersebut juga dicantumkanadanya Pengakuan Hutang dari Pembantah/Pembanding/Pemohon Kasasikepada Terbantah/Terbanding/Termohon Kasasi;Bahwa oleh karena adanya perbedaan jumlah hutang yang dijamin dalamHak Tanggungan dengan hutang Pembantah/Pembanding/Pemohon Kasasiyang sesungguhnya kepada Pembantah/Pembanding/Pemohon Kasasi, danjuga karena pemasangan Hak Tanggungan tersebut tidak murni sebagaiHak Tanggungan karena tumpang tindin

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan NegeriPalembang pada halaman 18 alenia keempat, bahwapengajuan gugatan perkara ini termasuk prematur, sebaiknyadiajukan setelah ada putusan perkara kasasi tersebut, agartidak terjadi tumpang tindin putusan, adalah keliru, karenaobjek gugatan tanah perkara ini sudah digusur dan mau dibuatperumahan, sesuai sewaktu diadakan Pemeriksaan Setempat(PS), dan dikuasai oleh keponakan dari Terbanding / semulaTergugat bernama Drs.RIDUAN, yang mendapat kuasa dariTerbanding

menerangkan setelah uji coba tanamanserail wangi tidak berlanjut lagi di atas tanah sengketa kemudiandibangunsebuah gedung kerohanian.Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah orangtua Penggugat digantirugi oleh pihak lain;Bahwa setahu saksi tanah sengketa tidak pernah diperjual belikan kepadaHalaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Padt.G/2019/PN Smrpihak manapun .Bahwa setahu saksi lahan peternakan seluas sekitar 5 (lima) hektar milikPemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak ada bertumpah tindin