Ditemukan 754 data
378 — 141
Menyatakan Terdakwa Dra, BUDIATI bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja tidak mendaftarkan diri, tidak menyampaikan SuratPemberitahuan (SPT) dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) danatau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapatmenimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebagaimana diatur dandiancam dalam Pasal 39 Ayal (1) huruf a, b, dan c Undanyg Undang Nomor 6Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umurn
48 — 8
petugas kepolisian menyita uang sebesar Rp 450.000,00 dan kartu rem1;Bahwa, perrnainan judi kartu remi jenis samgong yang dilakukan tidak pemah mendapat izin dari yang berwenang; Bahwa, Terdakwa (RATNA VIRA HARTANTO) tahu perbuatan yangdilakukan adalah salah karena dilarang oleh undangundang, Terdakwa(RATNA VIRA HARTANTO) sangat menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut; Bahwa, Terdakwa (RA TNA VIRA HARTANTO) belurn pemah dihukurn sebelurnnya; Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umurn
20 — 4
ini berlangsung, Hakimtidak menemukan adanya halhal atau keadaankeadaan yang meniadakanataupun yang menghapuskan hukuman pada diri terdakwa, baik alasan pemaafmaupun alasan pembenar, sehingga Hakim memandang terdakwa dalamkeadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telahdiperbuainya dan oleh karenanya kepada terdakwa akan dijatuhi pidana yangsetimpal dengan perbuatannya;Menimbang, bahwa menurut Konvensi Hak Anak ;Convention on The Rightof The Child) yang telah disahkan oleh Majelis Umurn
215 — 0
9April 2010, jika atas Surat Keputusan tersebutdilakukan keberatan / gugatan ke Pengadilantentulah belum kadaluarsa karena masih kurang dari90 (sembilan puluh) hari dengan waktu= mengajukangugatan ini ;Bahwa Surat Keputusan Pemilihan Umum KabupatenBanjar No. 43 Tahun 2010 tentang PenetapanPasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati menjadipeserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Kabupaten Banjar 2010 tertanggal 9April 2010 merupakan tindak lanjut dari SuratKeputusan Komisi Pemilihan Umurn
Pemilihan UmumKabupaten Banjar No. 43 Tahun 2010 tentangPenetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupatimenjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Kabupaten Banjar 2010tertanggal 9 April 2010 ;Bahwa dalam kaitan ini Penggugat adalah pasanganBakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil BupatiKabupaten Banjar yang dinyatakan gugur' karenadianggap tidak memenuhi' syarat sebagai CalonBupati / Calon ~~ Wakil Bupati dengan alasansebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan KomisiPemilihan Umurn
16 — 4
Tutik Maharaani Dokter pada Rumah Sakit Umurn DaerahGarnbiran Kota Kediri telah melakukan pemeriksaan luar atas jenazah korban kecelakaan lalulintas :Nama : EDDY WALUYOJenis Kelamin : LakilakiTempat, tgllahir :64 tahunPekerjaan : SwastaAlamat : Dsn. Betik Rt.27 Rw.04 Kel. Ngampel Kec.
49 — 61
Bahwa pada saat mediasi Tergugat tidak setuju untuk bercerai,akan tetapi 4 hari setelah mediasi Penggugat bertemu dengan Tergugatsecara tidak sengaja sedang berpacaran berduaan dengan Irene Angrainidi tempat umurn Lapangan Rampal;5. Bahwa tidak benar jawaban Tergugat pada Point 6, PenggugatHIm. 8 dari 23 hlm.
37 — 15
Setelahidentitas terdakwa dalam surat dakwaan dicocokan dan berdasarkan keterangan saksisaksi serta keterangan terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa benar yang diajukan didepan persidangan dalam perkara ini adalah terdakwa IFANSYAH RIF AN ;Menimbang, bahwa terdakwa IFANSYAH RIFAN sebagai subyek hukumyang mana di depan persidangan telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan,mampu dengan baik dan lancar dalam menjawab pertanyaanpertanyaan baik yangdiajukan oleh Hakim maupun Penuntut Umurn.
69 — 10
dapat diterima;Mengkukum Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi I membayarongkos perkara yang hingga hari ini diperkirakan sebesar Rp NIHI L;Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis padahari ini: Rabu, tanggal 18 Maret 2009, oleh kami : SURLJNGSIMANJUNTAK,SH.M.Hum selaku Ketua Majelis, P R AN OT O, SH dan IMADE PASEK, SH, masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusantersebut telah diucapkan pada hari : RABU tanggal 25 Maret 2009 olehMajelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umurn
84 — 41
Klaim sepihak tersebut adalahklaim yang salah, karena tanah berupa lapangan desa dan sebagianSekolah Dasar adalah fasilitas umurn yang dkuasai dan "dimiliki" DesaPutat Lor sejak semula.Riwayat tanah tersebut adalah bekas tanah gogolantidak tetap yang dilcuasal dan dimiliki Desa Putat Lor sejak semula,sehingga salah jika diklalni bahwa tanah bekas tanah gogolan tidak tetaptersebut adalah objek harta perfnggalan Martorejo Sabrang.Bahwa sejak berlakunya 1JUPA tanggal 24 September 1960 berdasarkanKetentuan
103 — 20
Menengah Atas Tahun2007, Proposal Dana Blokgrant Bis Mutu Pembangunan USBK (UnitSekolah Barn Kecil) SMA Negeri 2 Sungguminasa Kabupaten GowaTahun Anggaran 2007 ,Gambar Kerja SMA Negeri 2 SungguminasaKabupaten Gowa, Susunan Panitia Pelaksana Pembangunan UnitSekolah Barn Kecil SMA Negeri 2 Sungguminasa Kabupaten GowaTahun 2008, Surat Pernyataan, Surat Keputusan Bupati Gowa Nomor :$21.29/191/BKD,Surat Perjanjian Pemberian Peketjaan/ Program WajibBelajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Dana Alokasi Umurn
SMA Negeri 2Sungguminasa Kabupaten Gowa Tahun 2008, Surat Pemyataan, SuratKeputusan Bupati Gowa Nomor : 821.29/191/B1W,Surat Perjanjian PemberianPekerjaan/ Program Wajib Belajar Pendidikan Da.sar Sembilan Tahun DanaAlokasi Umurn (DAU) Nomor : 425.11/12/DAU/Diknas/2008 Tariggal 13Juni 2008 Tahun Anggaran 2008, Ringkasan Kontrak,Daftar KeadaanSekolah Tahun 2007 SMA Negeri 2 Surigguminasa KabupatenGowa,Suratsurat Pencairan Dana Block Grand USBK SMAN 2Sungguminasa Tahap I (Pertama),Suratsurat Pencairan
Menyatakan menurut hulcum tuntutan jaksa penuntut umurn yang telahmenuntut terdakwa setama 2 tahun tidak terbukti dan menyatakan bataldemi hokum ;5. Menyatakan menurut hukum memulihkan nama balk harkat clan martabatterdakwa Muh Arsyad Rauf seperti semula6.
26 — 7
bajakanBahwa yang dimaksud dengan Hak Cipta adalah Hak Eksklusif bagiPencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyakCiptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangipembatasanpembatasan menurut peraturan perundang undangan yangberlaku (Vide Pasal 1 angka 1 UU RI No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta),sedangkan yang dapat dikatakan pelanggaran Hak Cipta adalah tanpaseizin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memperbanyak,mempamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umurn
32 — 10
dilakukannnya tanpa memandang suku, ras, agama.Dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah seorang manusia yangbernama ADITYO DJATI NUGROHO lengkap dengan segalaidentitasnyasebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkanOleh terdakWwa j~ nnn nnn nnn nnn enn nnn ne nnn nan senennnonannanancananensananeBahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan terdakwa mampu dengantegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh MajelisHakim maupun Penuntut Umurn
46 — 6
Dalam memorikasasi Jaksa penuntut umum ditegaskan, bahwa Terdakwa (Terlawan I /PemohonKasasi) pada prinsipnya telah mengetahui bahwa buktibukti surat yangdigunakan menggugat adalah palsu, sebab telah menjadi pengetahuan umurn,bahwa pada tahun 1961 sesuai dengan terbitnya bukti surat yang digunakandalam menggugat, tidak ada "Ketjamatan Bira" di Kabupaten Maros.
Ninik Rahma Dwihastuti, S.H., M.H.
Terdakwa:
Riyanto Bin Dikyo Sumarto
343 — 11
Permen 33 Tahun 2015 tentang tata cara Pemasangantanda batas Wilayah IUP.Bahwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka (1) UU RI No.4 Tahun2009 pertambangan adalah : sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalamrangka penilitian , pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yangmeliputi penyelidikan umurn , eksplorasi , studi kelayakan , konstruksi ,penambangan , pengolahan dan pemurnian , pengangkutan dan penjualanserta kegiatan pasca tambang.Halaman 9 dari 21 Putusan Pidana Nomor 256/Pid.Sus
1.HARI UTOMO, SH.
2.I GUSTI PUTU RAHADHYAKSA, SH.
Terdakwa:
WAHIDAYATI
169 — 132
mendatangi saksi HAYATUL MAKIN ( Korban),lalu terdakwa mengatakan "Asu, Celeng, Pak RW Licik, Koruptor,Korupsi"sambil menunjuknunjuk kearah korban, perkataan terdakwa tersebut didengaroleh sekitar 25 (dua puluh lima) orang,dan terdakwa tidak pernah melakukankorupsi sehingga korban menjadi malu, karena tidak terima maka korbanmengadukan hal tersebut ke Polres Banyuwangi;Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur alan diancam pidana Pasal311 ayat (1) KUHPidana;Majelis Hakim Yang Mulia;Saudara Jaksa Penuntut Umurn
58 — 16
Oleh karenanya menurut pasal 50UndangundangNomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan (dikutip langsung) : makakhusus mengenai obyek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih, dahulu olehPenaadilar dalam lingkunaan Peradilan Umum Oleh karenanya maka yang berwenang mengadili perkara ini adalah Peradilan Umurn(Pengadilan Negeri), untuk menyelesaikan sengketa kepemilikannya lebih dulu, bukanPengadilan Agama :.
97 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
Royalti tersebut dibuat ataskesepakatan dua Departemen yang berbeda sehingga pencabutannyapun harusatas persetujuaan dua Departemen tersebut;Bahwa pendapat dari tim Pemeriksa Kantor Pajak berpendapat bahwa KeputusanBersama Pajak Royalti tersebut bertentangan Undangundang Pajak Penghasilan,juga tidak beralasan mengingat Ketentuan Keputusan Bersama Pajak Royaltiadalah merupakan ketentuan yang bersifat Lex Spesialis Derogat Lex Generalis(ketentuan yang bersifat khusus atas ketentuan yang bersifat umurn
114 — 46
Sehingga seharusnya TergugatKomisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Takalar menelitisecara saksama terutama keabsahan, mekanismePemberhentian dan Pemecatan atas diri Penggugat 1 danPenggugat II disamping berusaha memberi kesempatan ruangdan waktu kepada Penggugat 1 dan Penggugat II gunamengajukan pembelaan; e Asas larangan bertindak sewenangwenang Bahwa TergugatKomisi Pemilihan Umurn (KPU) Kabupaten Takalar dalammenerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan UmumKabupaten Takalar Nomor: 68/Kpts/KPU.025.433274
169 — 54
. 433.000, ( satumilyar tujuh ratus dua puluh delapan juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah),atau setidak tidaknya lebih dari Rp.250, (dua ratus lima puluh rupiah);Perbuatan Para Terdakwa diancam pidana sebagaimana dalam pasal 21 jo pasal 47 ayat (1)Undangundang Nomor: 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum ParaTerdakwa mengajukan eksepsi yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 21 Oktober 2009dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umurn
24 — 2
Bahwa oleh karena Pengugat I, I dan III telah diadili sebagaiterdakwa dan dituntut serta di eksekusi dirnasukkan kedalarn tahanansebagai narapidana masingrmasing selama 12 bulan lamanyayaitusejak tanggal 09 Juli 2012 s/dbebas bersyarat tanggal 05 Juli 2013tanpa alasan yang berdasarkan undangundang, hal rnanatindakantersebut dapat dilnnralifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum olehjaksa/Pentrntut Umurn (onrechtrnatigeoverheid Daad) denganpertimbangan Tergugat tidak mengindahkan prinsip kehatihatiandalam