dan terkait dengan tugas tanggung jawab saksi ahli sebagaiHalaman 29 dari 62 hal Putusan Nomor 188/Pid.B/LH/2020/PN AmbKepala Seksi bertanggung jawab pengawasan di bidang produksi dan penjualanmineral dan batu bara;Bahwa ahli mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan Pasal PeraturanGubernur Maluku No 24 Tahun 2017 tentang uraian tugas jabatan PimpinanTinggi Pratama ,Adiministrator dan Pengawas di Lingkungan Dinas ESDMProv.Maluku antara lain Melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaankebijakan tekhnis

2009berdasarkan SK Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Energi Sumber DayaMineral Kabupaten Jepara Nomor : 050/1086/2009 tanggal 16 Juni 2009Tentang Revisi Panitia Pemeriksa Pembangunan dan PemeriksaPengadaan Bahan/Material Pekerjaan Prasarana Fisik dan Swakelola diLingkungan DPU dan ESDM Kabupaten Jepara APBD Tahun 2009,bersamasama dengan ABDUR ROCHIM (Pengawas Lapangan WilayahSelatan Tahun 2009 2010), HASAN MUSTOFA (Pengawas LapanganWilayah Tengah Tahun 20092010) dan SUKO SANTOSO (PejabatPelaksana Tekhnis

2017, tanggal 28 Desember 2011;

Binti SOMAD (Alm),Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik, semuanya sudahbenar dan tidak ada perubahan;Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehingga saksi dihadapkan sebagaisaksi sehubungan masalah tentang terjadinya penyimpangan dalam PengelolaanAnggaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa(BPMPD) Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2010 ;Bahwa tugas dan jabatan Saksi di BPMPD sebagai Kasubbag Perencanaan dansebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK

AGOESLI,e Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dengan penyidik, keterangantersebut benar semuanya dan saksi tetap dengan keterangan tersebut tidak adaperubahan;e Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehingga saksi dihadapkan sebagaisaksi karena masalah tentang terjadinya penyimpangan dalam PengelolaanAnggaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa(BPMPD) Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2010 ; Bahwa jabatan Saksi sebagai Kasubbag Perencanaan dan sebagai PejabatPelaksana Tekhnis

Bahwa saksi menerangkan surat perjanjian kerja laut bagi Tenaga kerjaAsing yang bekerja sebagai ABK dengan perusahaan PBR danperusahaan negara Thailand berada pada direksi;Bahwa saksi menjelaskan dalam perjanjian kerja laut tenaga kerja asingyang bekerja sebagai ABK ada dijelaskan mengenai hakhak dari ABK;Bahwa saksi menjelaskan dalam perjanjian kerja laut tersebut adadijelaskan hak terkait dengan gaji ABK asing akan tetapi secara tekhnissaksi tidak tahu;Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui tekhnis

pembayaran gajiABK Asing ;Bahwa saksi menjelaskan secara tekhnis hakhak ABK saksi tidak tahu;Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui siapa yang membawamasuk tenaga kerja asing yang bekerja di perusahaan PBR ke negaraIndonesia tetapi yang jelas TKA asing tersebut dengan alat apungdimana TKA asing tersebut bekerja;Bahwa saksi tidak mengetahui lamanya perjalanan dari negara asalTKA sampai negara Indonesia di perusahaan PT.

PBR Benjina karena semuanya itu urusan direksi;Bahwa saksi menjelaskan bahwa saksi sebagai komisarismelaksanakan kewenangan seperti melakukan pengawasan dan tidakmencampuri halhal yang bersifat tekhnis operasional perusahaan;Bahwa saksi menjelaskan tugas dan tanggung jawab saksi adalahmengawasi jalannya organisasi perusahaan yang harus berjalan sesuaiHalamani40dari227 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2015/PN.Tul.dengan peraturan perundangundangan terutama ijinijinnya, tetapi tidakmengurusi langsung ijinijinnya

Kuantan Singingi, bahwa pekerjaandimulai dari bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2012, namundilokasi tersebut baru dikerjakan pada bulan September 2012, sehinggabaru selesai pada bulan Agustus 2018 ;Bahwa untuk laporan dari Tim Tekhnis kepada Kepala Dinas tidak ada yangada hanya laporan akhir dari masingmasing Kelompok Tanisaja sedangkanuntuk ke provinsi Saksi ada buatkan laporan bulanannya ;Bahwa masalah keterlambatan pekerjakan cetak sawah oleh Kelompok TaniPemuda Tani Sepakat* di lokasi

Kuantan Singingi, bahwa pekerjaandimulai dari bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2012, namundilokasi tersebut baru dikerjakan pada bulan September 2012, sehinggabaru selesai pada bulan Agustus 2013 ;Bahwa laporan dari Tim Tekhnis kepada Kepala Dinas tidak ada yang adahanya laporan akhir dari masingmasing Kelompok Tani saja sedangkanuntuk ke Provinsi ada dibuatkan laporan bulanannya ;Bahwa masalah keterlambatan pekerjakan cetak sawah oleh Kelompok TaniPemuda Tani Sepakat* di lokasi Desa Bandar

Kuantan Singingi yaitu Merencanakan, MengkoordinasikanMelaksanakan Perumusan Kebijakan Tekhnis, Membina, Mengawasi danHalaman 133 dari 220 Halaman Putusan No. 80/Pid.SusTPK/2016/PN. Pbrmengendalikan serta mengevaluasi urusan pemerintahan Bidang TanamanPangan dan Holtikultura ;Bahwa Kepala Dinas dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 3 (tiga) KepalaBidang, Tugas dan Tanggungjawab dari masingmasing pejabat strukturtersebut adalah sebagai berikut :> Sekretaris : Sdr. Drs.

Pelanggaran atau kekeliruan yang dimaksud dapat dianggapsebagai critical error (kesalahan pengetikan) atau procedural error171(kesalahan prosedur) yang dapat diluruskan dengan jalan, Hakim dalampersidangan merubah susunan dakwaan sesuai dengan prinsip yang digariskan(Tuada Pidum tinjauan berbagai permasalahan tekhnis bidang pidanadiberikan dalam bimbingan tekhnis bidang pembinaan dan pengawasanpada Mahkamah Agung RI di Bogor tanggal 18 Oktober 1998.

Pada tanggal 28 Oktober 2011 Dirjen Ketenagalistrikan memberikan suratrekomendasi dukungan kelayakan multi years secara kajian tekhnis yang padaintinya merupakan kebijakan dari Kementerian ESDM dalam rangka menyikapikondisi permasalaha yang terkait dengan target penyerapan anggaranj. Pada tanggal 14 Nopember 2011 Kementerian ESDM mengirim surat kepadaKementerian Keuangan mengenai permohonan izin khusus multi years terkaitpembayaran 20 % uang mukak.

; Menetapkan dokumen pengadaan; Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;> Mengumumkan pelaksanaan pengadaan/jasa dimedia cetak/elektronikdan/atau pengumuman resmi untuk penerangan umum = sertamenyampaikan ke LPSE (layanan pengadaan secara elekronik) untukdiumumkan dalam portal pengadaan nasional;> Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaanbarang/jasa;> Menilai kwalifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;> Melakukan evaluasi administrasi, tekhnis

Binti SOMAD (Alm),Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik, semuanya sudahbenar dan tidak ada perubahan;Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehingga saksi dihadapkan sebagaisaksi sehubungan masalah tentang terjadinya penyimpangan dalam PengelolaanAnggaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa(BPMPD) Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2010 ;Bahwa tugas dan jabatan Saksi di BPMPD sebagai Kasubbag Perencanaan dansebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK

AGOESLI,Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dengan penyidik, keterangantersebut benar semuanya dan saksi tetap dengan keterangan tersebut tidak adaperubahan;Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehingga saksi dihadapkan sebagaisaksi karena masalah tentang terjadinya penyimpangan dalam PengelolaanAnggaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa(BPMPD) Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2010 ;Bahwa jabatan Saksi sebagai Kasubbag Perencanaan dan sebagai PejabatPelaksana Tekhnis

Mahadewi nilai Rp. 1.631.000.000,(satu milyar enam ratus tiga puluh satu juta rupiah) dan harga terkoreksinilai Rp. 1.631.000.000,(satu milyar enam ratus tiga puluh satu juta rupiah),lalu metode kedua metode evaluasi administrasi meliputi Surat penawaran,jaminan penawaran, daftar kuantitas dan analisa harga satuan kemudiandari panitia Pokja menyimpulkan bahwa penyedia tersebut memenuhisyarat, selanjutnya panitia melakukan evaluasi tekhnis yang meliputi darimetode, jadwal, alat, spesifikasi, dan personil

KdiSaksi menjelaskan bahwa metode yang digunakan dalam pengadaantersebut adalah metode pemilinan langsung pasca kualifikasi denganpenyampaian 1 (satu) file, dengan evaluasi sistem gugur LPSE (LayananPengadaan Secara Elektronik) Kabupaten Konawe Kepulauan.Dokumen lelang meliputi dari : HPS (Harga Perkiraan Sendiri), EE(ENGINER ESTIMATE) atau estimasi biaya, Spesifikasi Tekhnis, RKS(Rencana Kerja dan syaratsyarat kegiatan) BOQ (Bill Off Quantity) ataudaftar kuantitas harga sedangkan perolehan dokumen

Menyusun petunjuk pelaksanaan tekhnis, lokasi dan peserta gemar ;d. Mengkoordinasikan pengendalian dan pengawasan pelaksanaangemar di lapangan ;e.

Ciamis adalah :> Membuat dan menyusun petunjuk teknis tentang tehknis produksipeternakan ;> Membuat dan menyusun petunjuk teknis tentang Reproduksi ternak ;Halaman 68 dari 169 Putusan Nomor : 28/Pid.Sus/TPK / 2017/PN.Bdg> Membuat dan menyusun petunjuk teknis tentang Pakan ternak ; Membuat dan menyusun petunjuk teknis tentang pengembanganPlasmanutpah ;> Membuat dan menyusun petunjuk tekhnis tentang sarana dan prasana/ infrastruktur peternakan.Bahwa Desa Sidamulya Kec. Cisaga Kab.

Wahana Mulia Bersama harus dinyatakan gugur pada saatevaluasi tekhnis, namun oleh Pokja ULP, CV. Wahana MuliaBersama tetap dinyatakan sebagai Calon Pemenang Pertama. Halini bertentangan dengan Pasal 5 dan 6 Perpres Nomor 54 Tahun2010 tengan Pengadaan barang/Jasa Pemerintah.Bahwa berdasarkan kesepakatan Ir. HARI SUDIARTO Bin H.SUBIYANTO dengan ZUNUS ROSYADI selaku Koordinator Pokja ULPKabupaten Banjarnegara dan terdakwa AGUS SUTIKNO selakuPPKom sebalumnya yang menyatakan CV.

Wahana Mulia Bersama harus dinyatakan gugur pada saatevaluasi tekhnis, namun oleh Pokja ULP, CV. Wahana MuliaBersama tetap dinyatakan sebagai Calon Pemenang Pertama. Halini bertentangan dengan Pasal 5 dan 6 Perpres Nomor 54 Tahun2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah.Bahwa berdasarkan kesepakatan Ir. HARI SUDIARTO Bin H.SUBIYANTO dengan ZUNUS ROSYADI selaku Koordinator Pokja ULPKabupaten Banjarnegara dan terdakwa AGUS SUTIKNO selakuPPKom sebelumnya yang menyatakan CV.

Prosedur pengadaan belum mengacupada ketentuan antara lainpanitia belum membuat OE/ HPS,dokumen kontrak tidak lengkap,tidak didukung spesifikasi tekhnis,RKS dan Berita Acara PelaksanaanKegiatan dalam proses pengadaanbarang, jangka waktu pelaksanaanpekerjaan melampaui yang ditentukandalam kontrak;c.

Dalam melakukan pemeriksaandi UMMY Solok kami menemui orangyang berkepentingan yaitu Sdr.Fadzril yang mengakui dirinyasebagai Rektor UMMY pada waktu itu.Kemudian bersama tim, berdasarkanhasil pemeriksaan di UMMY Solok kamimenuangkannya dalam bentuk kertasdata audit yang ditandatangani olehKetua Tim, Pengendali Tekhnis dandiketahui dan disetujui olehSekretaris Pelaksana Kopertis yangpada waktu itu di jabat oleh Prof.Dr. Ir. H. Ujang Rusman, MS.

Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS);v Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS);v Lembaran Kerja Individu Sekolah (LKIS); Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tiap Jenis Anggaran Triwulansebelumnya.Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 tahun2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DanaBOS tahun anggaran 2011 dan Peraturan Mentri Pendidikan dan KebudayaanRepublik Indonesia No. 51 Tahun 2011 tanggal 5 Desember 2011 tentangPetunjuk Tekhnis

Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS);v Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS);v Lembaran Kerja Individu Sekolah (LKIS);v Laporan Realisasi Penggunaan Dana Tiap Jenis Anggaran Triwulansebelumnya.Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 37 tahun2010 tanggal 22 Desember 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DanaBOS tahun anggaran 2011 dan Peraturan Mentri Pendidikan dan KebudayaanRepublik Indonesia No. 51 Tahun 2011 tanggal 5 Desember 2011 tentangPetunjuk Tekhnis

Putusan No. 378/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.dengan Turut Tergugat , demikian sebagaimana ternyata dalam PerjanjianNomor : 2029/7.712.34 tanggal 17 September 2010 ;Bahwa, dalam pelaksanaan kontrak tersebut Turut Tergugat Ill selaku PNS dilingkungan Dinas Peternakan dan Perikanan Kotamadya Jakarta Selatan telahditunjuk oleh Turut Tergugat sebagai atasan langsung Turut Tergugat lllsebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK), yang bertanggung jawabpada pengawasan operasional dan administrasi proyek ;

Bahwa obyek gugatan ini pada dasarnya bersumber dari adanya PerjanjianPembangunan Rumah Potong Ayam (RPA) di Jakarta Selatan antara Penggugatdengan Turut Tergugat , demikian sebagaimana ternyata dalam PerjanjianNomor : 2029/7.712.34 tanggal 17 September 2010 ;Bahwa, dalam pelaksanaan kontrak tersebut Turut Tergugat Ill selaku PNS dilingkungan Dunas Peternakan dan Perikanan Kotamadya Jakarta Selatan telahditunjuk oleh Turut Tergugat sebagai atasan langsung Turut Tergugat Il1sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis

Kuantan Singingi, bahwa pekerjaandimulai dari bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2012, namundilokasi tersebut baru dikerjakan pada bulan September 2012, sehinggabaru selesai pada bulan Agustus 2018 ;Bahwa untuk laporan dari Tim Tekhnis kepada Kepala Dinas tidak ada yangada hanya laporan akhir dari masingmasing Kelompok Tanisaja sedangkanuntuk ke provinsi Saksi ada buatkan laporan bulanannya ;Bahwa masalah keterlambatan pekerjakan cetak sawah oleh Kelompok TaniPemuda Tani Sepakat* di lokasi

Kuantan Singingi, bahwa pekerjaandimulai dari bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2012, namundilokasi tersebut baru dikerjakan pada bulan September 2012, sehinggabaru selesai pada bulan Agustus 2013 ;Bahwa laporan dari Tim Tekhnis kepada Kepala Dinas tidak ada yang adahanya laporan akhir dari masingmasing Kelompok Tani saja sedangkanuntuk ke Provinsi ada dibuatkan laporan bulanannya ;Bahwa masalah keterlambatan pekerjakan cetak sawah oleh Kelompok TaniPemuda Tani Sepakat* di lokasi Desa Bandar

Kuantan Singingi yaitu Merencanakan, MengkoordinasikanMelaksanakan Perumusan Kebijakan Tekhnis, Membina, Mengawasi danmengendalikan serta mengevaluasi urusan pemerintahan Bidang TanamanPangan dan Holtikultura ; Bahwa Kepala Dinas dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 3 (tiga) KepalaBidang, Tugas dan Tanggungjawab dari masingmasing pejabat strukturtersebut adalah sebagai berikut :> Sekretaris : Sdr. Drs.

No. 788 K/Pdt.Sus/201114karena pembuatan Dokumen Penawaran telah ditangani oleh Tim Tekhnis dibawahkordinasi Sdr. Sukarno ;Terhadap halhal yang tertuang dalam diktum tersebut diatas,dapat diterima bahwatelah cukup alasan bagi Pemohon untuk menyatakan tidak terlibat dalam upayapersekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor VII H.Ismail Ibrahim,Terlapor I PT Bungo Pantai Bersaudara dan Terlapor II PT Karya Bunga Pantai CeriaGroup.

SHBahwa pada saat pemeriksaan tersebut dilakukan jawaban langsungdatang dari para saksi dan terdakwa sendiri dan pemeriksaansistemnya tanya jawab jadi tidak ada BAP diarahan oleh Penyidik .Bahwa pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan bahasa yangdimengerti oleh para saksi.Bahwa setelah selesai dibuat BAP kemudian BAP tersebut dibacakanlagi kepada para saksi dan setelah selesai dibaca kemudian para saksimembubuhkan paraf pada tiap lembarnya selanjutnya BAP tersebutditandatangani para saksi.Bahwa tekhnis

Bahwa Saksi selaku pengawas lapangan sesuai Surat Keputusan dari Kepala DinasKimpraswil Kota Tebing Tinggi mempunyai tugas pokok : untuk membantuasisten Pejabat Pembuat Dokumen dalam pelaksanaan tugasnya, melakukankegiatan rutin kelapangan, membuat laporan harian, laporan mingguan danlaporan bulanan atas pekerjaan di lapangan, melaporkan kegiatan rutin mengenaiperkembangan pekerjaan di lapangan kepada Asisten Pejabat Tekhnis Kegiatanselaku pejabat pembuat komitmen minimal setiap minggu, kecuali adanyaperkembangan

putusan yang dibuat oleharbitrer atau majelis arbitrase didasarkan oleh tipu muslihat dari salahsatu pihak dalam pemeriksaan, adalah arbiter atau majelis arbitrase nyakarena dialah yang paling tahu mengenai tipu muslihat itu;Bahwa menurut Ahli, apabila Arbiter atau Majelis arbitrase tidak ikutdigugat, jika putusan pembatalannya dikabulkan dan memerintahkanarbiter atau majelis arbiter melakukan pemeriksaan ulang maka adakemungkinan dia tidak mau melaksanakan atau menolak putusantersebut dan secara tekhnis