Dana Alokasi Khusus Sanitasi Nomor: Tahun 2021 tentang Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato TA. 2021;

Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Desa, Pegawai Tidak Tetap, Lembaga Lainnya dan Masyarakat Tahun Anggaran 2021;

Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara,2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;3. Menteri;4. Gubernur;5. Hakim;6.Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; dan7.

Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yangmempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan penyelenggaranegara sebagaimana rumusan Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Besih dan Bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme, adalah pejabat negara yang menjalankanfungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dantugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan

Kemudian dalamHalaman 632 dari 993 halaman Putusan No.39/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst.Pasal 2 Undangundang Nomor 28 Tahun 1999 tersebut disebutkan bahwapenyelenggara negara meliputi:pejabat negara pada lembaga tertinggi negara ;pejabat negara pada lembaga tinggi negara ;menteri ;gubernur;hakim ;oa fre Npejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku ; dan7. pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya denganpenyelenggaraan negara sesuai dengan

Sebagai Anggota DPRRI saksi Luthfi Hasan Ishaaq adalahanggota lembaga tinggi negara atau pejabat negara pada lembaga tingginegara, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka1 dan Pasal 2 angka2 UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan NegaraYang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, saksi Luthfi HasanIshaaq adalah penyelenggara negara.

No. 1261 K/Pid.Sus/2015yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yangmempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau Masyarakat.Sedangkan pengertian Penyelenggara Negara sebagaimana Pasal2 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang PenyelenggaraanNegara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotismemenyatakan bahwa penyelenggara negara meliputi:Pejabat negara pada lembaga tertinggi Negara;Pejabat negara dalam lembaga tinggi Negara;Menteri;Gubernur;Hakim;oa fF WH NP =Pejabat Negara

Dana Alokasi Khusus Sanitasi Nomor: Tahun 2021 tentang Penetapan Kelompok Swadaya Masyarakat Kegiatan Dana Alokasi Khusus Sanitasi Kecamatan Lemito Kabupaten Pohuwato TA. 2021;

Negara, DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Desa, Pegawai Tidak Tetap, Lembaga Lainnya dan Masyarakat Tahun Anggaran 2021;

Majelisberpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebutsifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawainegeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umumsecara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukumdalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa sajabaikperseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat

negara maupun swastasebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama iamampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidakdijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakankesalahannya;Menimbang, bahwa menurut Teori Hukum orang perorangan adalahsubyek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban yang mampubertanggungjawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya dankemampuan bertanggungjawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapatdidiskripsikan

Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Negara baikditingkat Pusat maupun Daerah; 300 Dari 135 Perkara Nomor 8/Pid.Sus. TPK/2018/PN.Japb.

daerahyang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaanyang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.4) Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi : Keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalambentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnyasegala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :a Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat

Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;b Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawabanBadan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan,Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal negara,atau Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketigaberdasarkan perjanjian dengan Negara.e Bahwa peraturan perundangundangan yang terkait dengan Pengelolaan KeuanganDaerah antara lain :a UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara.b UndangUndang Nomor 1 Tahun = 2004 tentangPerbendaharaan

telah terjadi adanya kerugian keuangan negara yang harusdipertanggungjawabkan atau dibebankan kepada Terdakwa DJANIMIN BIN KATIDJAN;Menimbang, berdasarkan pasal 1 angka 22 Undangundang Nomor 1 Tahun 2004menyatakan bahwa kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, danbarang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baiksengaja maupun lalai;Menimbang, berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undangundang Nomor 17 Tahun 2003tentang Keuangan Negara, bahwa setiap pejabat

negara dan pegawai negeri bukanbendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidaklangsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan makaakibat perbuatan Terdakwa DJANIMIN BIN KATIDJAN sebagaimana yang dinyatakandalam pertimbanganpertimbangan sebelumnya, maka telah terjadi kerugian keuanganNegara untuk Program Raskin untuk Desa Ngrencak Kec.

ayat (1) tersebutsifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawainegeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;Halaman 264 dari 372 Putusan Nomor 10/Pid.SusTPK/2021/PN MnkMenimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umumsecara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukumdalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa sajabaikperseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat

negara maupun swastasebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama iamampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidakdijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakankesalahannya;Menimbang, bahwa menurut Teori Hukum orang perorangan adalahsubyek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban yang mampubertanggungjawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya dankemampuan bertanggungjawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapatdidiskripsikan

Keputusan walikota sungai penuh nomor 030/Kep.791/2017tentang standarisasi satuan harga barang/jasa pemerintah kota sungaipenu tahun anggaran 2018; Peraturan Walikota Sungai Penuh No.14 tahun 2018 tentangstandar biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, dewanperwakilan rakyat daerah, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap dilingkungan pemerintah kota sungai penuh; Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun berjalan.

Majelisberpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebutsifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawainegeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;Menimbang, bahwa unsur setiap orang tersebut yang sifatnya umumsecara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukumdalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa sajabaikperseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat

negara maupun swastasebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama iamampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidakdijumpai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakankesalahannya;Menimbang, bahwa menurut Teori Hukum orang perorangan adalahsubyek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban yang mampubertanggungjawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya dankemampuan bertanggungjawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapatdidiskripsikan

terhadap diriTERGUGAT dari PARA PENGGUGAT, yang mana pemberitahuanpencabutan kuasa tersebut telah disampaikan kepada Bupati KepalaDaerah Tingkat Il Kabupaten Lebak dan telah pula disampaikankepada TERGUGAT Ill sebagaitembusannyauntukdiketahui, sehingga pernbuatan berbentuk kelalaian atau kKesembronoan dariTERGUGAT Ill dimaksud telah menimbulkan kerugian pada diriPARA PENGGUGAT. oleh karena itu perbuatan TERGUGAT Illtersebut, dapat dikualifikasir sebagai Perbuatan Melanggar Hukumyang dilakukan oleh Pejabat

Negara (Onrecht Matige Overheid Daad,vide: Pasal 1366 K.U.H.

perbuatan yang telah dilakukan oleh Pelakutelah memenuhi unsur Korupsi, maka pelaku sebagai Terdakwa tersebut sudahdapat dijatuhi pidana ;Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan keuangan Negara adalahseluruh kekayaan Negara dalam bentuk apa pun yang dapat dipisahkan atau tidak,termasuk didalamnya bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yangHalaman 546 dari 563 Putusan No.44/Pid.Sus/TPK/2020/PN.Bdg.timbul karenanya, antara lain yang berada dalam penguasaan, pengurusan, danpertanggungjawaban pejabat

Negara baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah :Bahwa kemudian yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalahkehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasar asaskekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri, yang didasarkan padakebijakan pemerintah, Sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku,yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepadaseluruh rakyat ;Bahwa pada awal unsur terdapat kata dapat yang menyatakan kualifikasiunsur formil

, dengan demikain walaupun kerugian Negara secara nyata belumterjadi, namun apabila perbuatan itu berpotensi mengakibatkan Kerugian Negara,maka unsur ini telah terpenuhi.Bahwa yang dimaksud dengan pengertian Keuangan Negara adalah adalahseluruh kekayaan Negara dalam bentuk apa pun yang dapat dipisahkan atau tidak,termasuk didalamnya bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yangtimbul karenanya, antara lain yang berada dalam penguasaan, pengurusan, danpertanggungjawaban pejabat Negara baik

Peraturan walikota nomor 35 tahun 2017 tentang penjabarananggaran pendapatan belanja daerah kota sungai penuh tahun anggaran2018; Keputusan walikota sungai penuh nomor 030/Kep.791/2017tentang standarisasi satuan harga barang/jasa pemerintah kota sungalpenu tahun anggaran 2018; Peraturan Walikota Sungai Penuh No.14 tahun 2018 tentangstandar biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, dewanperwakilan rakyat daerah, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap dilingkungan pemerintah kota

dalam unsur pasaltersebut diatas bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telahterpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti.337Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Umum UndangundangNomor 31 tahun 1999 yang dimaksud dengan keuangan negaraadalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkanatau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagiankekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena ;e Berada dalam penguasaan, pengurusan danpertanggung jawaban pejabat

negara baikditingkat pusat maupun daerah;e Berada dalam penguasaan, pengurusan danpertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, BadanHukum dan perusahaan yang menyertakan modalnegara atau perusahaan yang menyertakan modalpihak ketiga berdasarkan perjanjian dengannegara ;Menimbang bahwa dalam UndangUndang RI Nomor : 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara Ketentuan Umum pasal 1 angka 1menyatakan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajibannegara yang dapat dinilai

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia ;Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ke1 UndangUndang Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas DariKorupsi, Kolusi Dan Nepotisme, yang dimaksud dengan Penyelengara Negaraadalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atauyudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan denganpenyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundangundangan yangberlaku ;Menimbang, bahwa menurut Mahrus Ali

kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai denganketentuan perundangundangan yang berlaku;Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karenaperbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankankepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib menggantikerugian tersebut;Menimbang, berdasarkan Penjelasan pasal 59 ayat (1) UndangundangNomor 1 Tahun 2004 bahwa yang dimaksud dengan kerugian negara dapatterjadi karena pelanggaran hukum atau kelalaian pejabat

negara atau pegawainegeri bukan bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan administratifatau oleh bendahara dalam rangka pelaksanaan kewenangan kebendaharaan.Bahwa sesuai dengan pasal 35 ayat (1) Undangundang Nomor 17 Tahun 2003tentang Keuangan Negara, bahwa setiap pejabat negara dan pegawai negeribukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baiklangsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkanmengganti kerugian dimaksud;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal

pendalaman ;Bahwa transaksi yang mencurigakan tergantung transaksi masingmasing nasabah,masingmasing nasabah punya profil, karakteristik sendiri kita semua punya polatransaksi sendiri semua sudah diimput Bank data base sendiri, dia bisa dikatagorikantransaksi mencurigakan kalau ia menyimpang dari profil masingmasing individu iasendiri, misalnya gajinya sebesar Rp. 25.000.000, transaksinya miliyaran tidak bisadijelaskan, tapi bisa juga transaksinya besar ia mempunyai usahanya besar, dimanaseorang pejabat

Negara dengan seorang rakyat jelata akan berbeda transaksi yangmencurigakan dari mereka ;Bahwa dalam PJK tidak ada yang wajib melaporkan transaksi ke PPATK itu terutamadi Pasal 17 terutama penyedia jasa keuangan bisa Bank dan bisa Non Bank, bisaasuransi bisa perusahaan di pasar modal non Bank itu penyedia jasa namanya baik itupedagang mas, kalau di dalam Industri kalau ia melihat transaksi yang berjalanmencurigakan ia akan melaporkan sistem yang berjalan itu adalah bateem up kalautidak berjalan

Denganmengacu pada definisi dimaksud, hilangnya/ berkurangnya asset negara yangtidak seharusnya dari kepemilikan/ kekuasaan negara dan menjadi milik/dikuasai oleh pihakpihak lain dan disebabkan karena perbuatan melawanhukum para pejabat negara merupakan Kerugian Negara.Bahwa saksi ahli tanah negara/tanah yang dikuasai oleh negara dan merupakanasset negara merupakan milik negara.Bahwa saksi Saksi Ahli pada prinsipnya semua hasil dari asset negara merupakanmilik negara dan penguasaan negara diditribusikan