Ditemukan 5498 data
1.EMAN SULAEMAN, SH.,MH
2.Agus Khairudi, sh.,mh
3.RABANI. HALAWA, SH.,MH
4.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
5.SUSTINE PRIDAWATI, SH.
6.YANTI KRISTINA, SH.
7.ENDAH DWI HASTUTI, SH.
8.I PUTU RUDINA ARTANA, SH
9.INDRA A H SARAGIH, SH
Terdakwa:
FELIX ERWIN SIMANJUNTAK
144 — 46
UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945, undangundang tersebut tidak mempunyaikekuatan mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, putusan MahkamahKonstitusi tersebut masih memerlukan suatu tindakan dari lembaga legislatif,karena menyangkut norma dalam suatu undangundang;Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusanHalaman 199 dari 284 Putusan Nomor 18/Pid.SusTPK/2019/PN PIkMahkamah Konstitusi tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain PutusanNomor 996
103 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
. ;485) 1 (satu) lembar slip penarikan simpanan valuta asing dengan bebanNo. rekening 037.007860362.001, tanggal 01 September 2004,nominal USD 804, dengan specimen ;486) 1 (satu) lembar slip penarikan simpanan valuta asing dengan bebanNo. rekening 037.007860362.001, tanggal 25 Oktober 2004, nominalUSD 996, dengan specimen Cahyadi dan Lisna L.
83 — 36
PLN (Persero) PROKITRING JATENG & DIY pernah melakukan survei tanaman di DesaKrakitan sebanyak 2 (dua) kali di tahun 2006;Bahwa Saksi mempunyai lahan tanah yang di lewai SUTET 500 KV di dua tempat berbeda yangpertama seluas 996 m2 dan yang tempat kedua seluas 3.962 m2;Bahwa Jenis tanaman yang di inventarisasi antara lain Jati, Mahoni, Mangga, Mlinjo, Kelapa, AdemAti, Kerdu Keras, Lamtoro, Dondong, dan lainlain;Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh PT.
185 — 137 — Berkekuatan Hukum Tetap
pertimbanganpokok oleh Judex Facti ;Hal ini sejalan dengan beberapa yurisprudensi, yaitu :Yurispudensi sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusitanggal 25 Juli 2006 No. 003/PUUIV/2006 ;Putusan Mahkamah Agung RI No. 81 K/KR/1973 tanggal 30Maret 1977 yang mempertegas putusan Mahkamah Agung RIsebelumnya yaitu putusan Mahkamah Agung RI tanggal 08Januari 1966 No. 42 K/KR/1965 ;Yurispudensi setelah adanya putusan MahkamahKonstitusi tanggal 25 Juli 2006 No. 003/PUUIV/2006 ;e Putusan Mahkamah Agung RI No. 996
ARIE CHANDRA DINATA NOOR, SH.
Terdakwa:
DWI NURHADI SETIAWAN Bin ASNAWI
139 — 54
(Putusan MARI No.996 K/ Pid/ 2006tanggal 16 Agustus 2006 an.
68 — 17
dilihat didalam Putusan Mahkamah KonstitusiNo.03/PPUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006, menyatakan penjelasan ketentuanPasal 2 ayat (1) Undang Undang No.31 Tahun 1999 Jo Undang Undang Nomor20 Tahun 2001 yang mengatur perbuatan melawan hukum materiil bertetangandengan Undang Undang Dasar 1945 dan telah pula dinyatakan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat;Menimbang, bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.03/PPU IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya(Putusan MARI No.996
235 — 20
UU Nomor 20 Tahun 2001 yang mengaturperbuatan melawan hukum materiil bertentangan dengan UUD 1945 dan telah puladinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;Menimbang, bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006 Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya(Putusan Mahkamah Agung Nomor 996 K/Pid//2006 tanggal 16 Agustus 2006 atadnama terdakwa Hamdani Amin dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1974 K/Pid/2006 tanggal 13 Oktober 2006) tetap menerapkan ajaran
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : BENFRID C.M. FOEH, SH
275 — 135
MM LINEN INDONESIA; 996.Akta Perjanjian Persetujuan Penambahan Fasilitas Kredit Nomor :102 tanggal 31 Desember 2018 atas nama CV. MM LINENINDONESIA; 997.Cover Note Nomor : 1177/XII/2018 tanggal 31 Desember 2018terkait proses balik nama atas nama YOHANES SULAYMAN, atasSHGB Np. 604 dan 274 Surabaya. 998.Cover Note Nomor : 399/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 terkait proseslanjutan balik nama atas nama YOHANES SULAYMAN, atas SHGBNp. 604 dan 274 Surabaya. 999.Foto kopi kwitansi pembayaran an. CV.
ARIE CHANDRA DINATA NOOR, SH.
Terdakwa:
KARTOIB Bin TOHA alm
112 — 40
No.03/PPUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006, menyatakan penjelasan ketentuan Pasal2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 Jo UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 yangmengatur perbuatan melawan hukum materiil bertetangan dengan UUD 1945 dantelah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikatMenimbang, bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.03/PPUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya(Putusan MARI No.996 K/ Pid/ 2006 tanggal 16 Agustus 2006 an.
1.JUNITA SAHETAPY, S.H
2.M. YONGEN PANGKEY, S.H
3.AGUSJAYANTO, SH., MH
4.FARIDS DHESTARASTRA MUSA, SH., MH
5.GARUDA CAKTI VIRA TAMA, SH
6.DENNY I. SITUMORANG, SH
Terdakwa:
1.ABDUL ALAM HITIMALA
2.USMAN TUHUITU
183 — 117
tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga yangdimaksud dengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor. 31Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatanmelawan hukum formil saja;Menimbang, bahwa sekalipun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesiapasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 008/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006 tersebutdalam beberapa putusannya, antara lain Putusan No. 996
63 — 2
1b55a31655a31b55a31bd5a31b55a31b55a31b55a31bd5a3 1655a31b55a3 1b55a31bd5a31b55a3 1b55a31b55a31bd5a31b55a31b55a3 1b55a31bd5a3 1b55a31b55a3 1b55a31bd5a31b55a3 lbbsbaslo5s5a3lbod5a3 1b65.5a29655a31945a2 9966329 945a2 996.63299 45a299c6329945a299c6329945a299C6331945a2 9963 29945a299C6329945a2 99C 6329945a29b55a31b55a3 1b55a31b55a3 1lbd5a31lad5a299c 63299 45a299c6329945a299cC6329945a2 9963 29945a299C 63299 45a299C 63319 45a299C 63299 45a299c6329945a299c 632 9ad5a29bd5a3 1655a31b655a316b55229bd5a3194baZ 996
DECYANA CAPRINA, SH
Terdakwa:
NINA DIANA, SH, Sp.Not
219 — 148
Selanjutnya Lumpat MarisiSimanjuntak mengajukan Permohonan Pemisahan Hak atas nama diri sendiri tertanggal 9 Maret2017 dengan Nomor Berkas 703/2017, seluas 996 M? (sembilanratus sembilanpuluh enam meterpersegi) yang kemudian terbit Sertifikat Nomor HM 02807 tertanggal 31 Maret 2017, sehingga HM01622 tersisa luas 1.004 M? (seribu empat meter persegi).
1.DEMIANUS E PALAPIA, SH
2.ENDANG ANAKODA, SH
3.WILLIAM MARCUS SEBASTIAN.SH
Terdakwa:
MUH.YUSUF RUMALEAN alias UCU
146 — 90
tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga yang dimaksuddengan melawan hukum dalam pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor. 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini hanyalah perbuatan melawan hukumformil saja;Menimbang, bahwa. sekalipun demikian Mahkamah Agung Republik Indonesiapasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006 tersebutdalam beberapa putusannya, antara lain Putusan No. 996
1.RAHMAD ISNAINI, SH.,MH
2.SUSTINE PRIDAWATI, SH
3.BANGUN DWI SUGIARTONO, SH.,MH
4.M. ZAINUR ROCHMAN, SH.,MH
5.I PUTU RUDINA ARTANA, SH
6.STIRMAN EKA PRIYA SAMUDRA, SH
7.TIGOR UNTUNG MARJUKI, S.H.
8.WIDYA PURNA NUGRAHA, SH.,MH
9.SUPRITSON ,SH
Terdakwa:
WIDODO, SE Bin CIPTO
152 — 104
UndangUndang Dasar NegaraRepublik Indonesia Tahun 1945, undangundang tersebut tidak mempunyaiHalaman 219 dari 283 Putusan Nomor 6/Pid.SusTPK/2021/PN Plkkekuatan mengikat;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, putusan MahkamahKonstitusi tersebut masih memerlukan suatu tindakan dari lembaga legislatif,karena menyangkut norma dalam suatu undangundang;Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia pasca putusanMahkamah Konstitusi tersebut dalam beberapa putusannya, antara lain PutusanNomor 996
MATHEOS MATULESSY, S.H
Terdakwa:
2.I GEDE TANGUN
3.I GEDE SUKADANA
4.I KETUT PUTRAYASA
5.I GEDE SUJANA
161 — 85
adalah bertentangan denganUndangUndang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan dinyatakan tidakmempunyai hukum mengikat, dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusipemberantasan tindak pidana korupsi harus disandarkan pada perbuatanmelawan hukum formil;Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi bersifat extra ordinary crime,sehingga diperlukan penanggulangan yang bersifat luar biasa (extra ordinaryenforcement) dan tindakantindakan luar biasa pula (extra ordinary measures).Berdasarkan Putusan MA Nomor 996
216 — 123
dilihat juga didalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:003/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan penjelasan ketentuan Pasal 2 ayat (1)UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur perbuatanmelawan hukum materiil bertentangan dengan UUD 1945 dan telah pula dinyatakan tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat; won nnn= Menimbang, bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006 Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya (PutusanMahkamah Agung Nomor 996
119 — 132
SOESILO, mengenai perbuatan berlanjut(voortgezette handeling), hal pertama yang harus dibuktikan adalah adanya beberapaperbuatan berupa kejahatan atau pelanggaran, dimana hukum mensyaratkanperbuatanperbuatan tersebut harus sejenis, perbuatanperbuatannya itu harus samaatau sama macamnya, kedua, berasal dari satu keputusan kehendak (wi/sbesluit)dan ketiga, dilakukan dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama;Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 02.K/Pid/1995, No.995 K/Pid/2006 dan Nomor 996
77 — 25
Dadang Sukandar, Winfried Simatupang,Nomor : 996 K/Pid/2006 tanggal 16 Agustus 2006, Nomor : 2498 K/Pid.Sus/2010tanggal 13 Oktober 2006 tetap memberi makna perbuatan melawan hukum yangdimaksud pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999, baik dalam arti formilmaupun dalam arti materiil mengingat alasan antara lain : bahwa Yurisprudensi dandoktrin merupakan sumber hukum formil selain perundanganundangan dankebiasaan serta traktat yang dapat digunakan Mahkamah Agung dalam kasus konkrityang dihadapinya
MATHEOS MATULESSY, S.H
Terdakwa:
I GEDE AGUNG PASRISAK JULIAWAN, SE
210 — 205
adalah bertentangan denganUndangUndang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan dinyatakan tidakmempunyai hukum mengikat, dengan demikian menurut Mahkamah Konstitusipemberantasan tindak pidana korupsi harus disandarkan pada perbuatanmelawan hukum formil;Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi bersifat extra ordinary crime,sehingga diperlukan penanggulangan yang bersifat luar biasa (extra ordinaryenforcement) dan tindakantindakan luar biasa pula (extra ordinary measures).Berdasarkan Putusan MA Nomor 996
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : RAHMAT REALSON, SH.MM Diwakili Oleh : HANKY MUSTAV SABARTA, S.H., M.H.
82 — 50
dinas oleh atas nama ZUL EFENDI.S.Pd.MM bertanda tangan serta bercap stempel Setwan DPRDKabupaten Merangin.500) a. 1 ( Satu ) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dariBendaharawan DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp.4.500.000, (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk BiayaPerjalanan Dinas atas nama YUSRI ADWAN SE selama 4 ( Empat )hari ke Kabupaten Merangin Propinsi Jambi oleh YUSRI ADWAN SEbertanda tangan pada tanggal 25 April 2011.b. 1 ( Satu ) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 996
S.Pd.MM bertandatangan serta bercap stempel Setwan DPRD Kabupaten Merangin.1 ( Satu ) Lembar Kwitansi yang sudah diterima dari BendaharawanDPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Uang sejumlah Rp. 4.500.000,(Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk Biaya Perjalanan Dinasatas nama YUSRI ADWAN SE selama 4 ( Empat ) hari ke KabupatenMerangin Propinsi Jambi oleh YUSRI ADWAN SE bertanda tanganpada tanggal 25 April 2011.b.1 ( Satu ) Lembar Surat Perintah Perjalanan Nomor: 996 / DPRD PS /2011, Tanggal 25 April