Imam Poerwono (selaku Direktur Utama) yangmengatur dan mengkoordinasikan Pra Tender secara tekhnis kepadaPIMPINAN KEGIATAN (Sdr EPI SOPIAN), mengenai Proses lelangsampai dengan pemenang tender, juga melaksanakan kerjasamadengan PT. DHARMA USAHA TARUNA AMPAT (DUTA) meloloskanKualifikasi PT. DHARMA USAHA TARUNA AMPAT (DUTA) meloloskanKualifikasi PT.

BPKP Perwakilan Provinsi DKI Wilayah II ) yangdiajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, di depan persidangan pada pokoknyamenerangkan sebagai Berikut :> Bahwa Ahli mengerti dimintai keterangan yaitu berkaitandengan adanya penyimpangan dalam kegiatan ProyekRenovasi Gedung RSUD dr.Adjidarmo Kabupaten Lebak,karena ketuka itu ahli adalah Ketua Tim audit;> Bahwa Ahli bertugas sebagai auditor pada BPKP PerwakilanDKI Jakarta Il yang mempunyai wilayah kerja meliputi PropinsiBanten.> Bahwa Ahli sebagai pengendali tekhnis

teguran yangisinya ada keterlambatan sehingga untuk segera dipercepat.Bahwa saksi tidak pernah melihat surat teguran yang isinyamembahas tentang perubahan konvensional ke precast.Bahwasaksi pernah melihat ada surat permohonanperubahan konvensional menjadi precast dari pengguna /kontraktor dan surat keputusan boleh menggunakan precastdari PPK.Bahwa didalam rapat 2010 saksi tidak pernah mengintruksikanuntuk merubah beton konvensional menjadi beton precast dansaksi hanya mengintruksikan kepada team tekhnis

system perubahan dari konvensuonal keprecast layak digunakan untuk kontruksi Islamic Center.Bahwa didalam kontrak tidak ada masalah perubahantersebut.Bahwa yang mengajukan permohonan perubahan kerjakonvensional ke precast adalah Pardi dan yang mengesahkanadalah PPK.Bahwa Permasalah dalam hal pengurugan tanahterjadiketerlambatan karena factor cuaca yang tidak mendukungsehingga pengurugan harus dihentikan menunggu lapangankering dengan sisa waktu + 3 bulan saya mendapatkaninformasi dari PPK dan team tekhnis

tanggal 22 Mei 2013.61wonn Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal3 JoPasal 18 Undangundang RI Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undangundang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan AtasUndangundang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi JoPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.ATAUKEDUA Bahwa ia Terdakwa PRIYO RAHARJO bin SETYO SUPARTO selaku PegawaiNegeri Sipil (PNS) sebagai Kepala Unit Pelayanan Tekhnis

menyalahgunakankekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerimapembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri,yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagaiberikut := Bahwa Terdakwa PRIYO RAHARJO diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipilberdasarkan Petikan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa TengahNomor : 821.2 / 21161 / 1986 tanggal 31 Januari 1986, yang kemudian sejaktahun 2009 ditugaskan sebagai Kepala Unit Pelayanan Tekhnis

Melaporkan perkembangan Pelaksanaan tekhnis. Kegiatan dan3. Menyiapkan Dokumen anggaran atas Beban Pengeluaran PelaksanaanKegiatan. Bahwa tugas pokok saksi selaku Pejabat Tekhnis Kegiatan sesuai dengan sesuaidengan Surat Keputusan Sekretariat DPRD Kabupaten TapinNo.175/17/SK/set.DPRDTPN/2012/ Tentang Penunjukan Pelaksana TekhisKegiatan Penyediaan barang dan Jasa pada tahun anggaran 2012, dalam bidangperjalanan dinas adalah sebagai berikut :a.

menandatangani Surat keputusan Nomor:450/204/2010 tanggal 15 April 2010 tentang Penetapan Penerima danLampirannya seingat saksi semuanya sudah lengkap dan sudah dibuat sedemikianrupa oleh Bagian Kesra, di lembar paling depan ada pengantar yang sudah di diparaf oleh pihakpihak yang berwenang dari Bagian Kesra, dan Bagian Hukum,saksi tidak pernah membaca satu persatu semua Surat Keputusan (SK) yang saksitanda tangani dan saksi mengaku khilaf tidak membaca lampiranlampiran surattersebut ;Bahwa secara tekhnis

pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan sosialsaksi tidak tahu, karena sudah merupakan teknis pada bagian Kesra ; Bahwa mengenai Tim Pengkaji dalam kegiatan Bansos, seharusnyabertanggungjawab kepada dan melaporkan hasilnya kepada Bupati tapi untuktim pengkaji Bansos keagamaan 2010 tidak pernah ada laporan dari Tim Pengkajikepada saksi selaku Bupati ; Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan terdakwa Abd.Rohman selakuKabag.Kesra. untuk mencairkan dana Bansos keagamaan 2010 karena itu halyang bersifat tekhnis

Sulaiman yaitu bahwa pekerjaan inisecara tekhnis Terdakwa Budi Rahmadi, S.Si., yang mengerjakansedangkan segala urusan proses lelang, penawaran merupakan tanggungHal. 20 dari 79 hal. Putusan Nomor 1615 K/PID.SUS/2017jawab saksi H. Sulaiman karena memang saksi H. Sulaiman sudahberteman lama dengan saksi Albar Hasan Tanjung selaku Kepala DinasPerhubungan Provinsi Lampung dan mengenai pembiayaan keuanganuntuk proyek ini merupakan urusan dan tanggung jawab dari saksiH.

Budi Murni Panca Jaya tidak pernah menggugat ke PTUN ataspencabutan izin tersebut ;Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan benar dan tidakkeberatan;2.Saksi AGOES SOETIYONO : Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Kemitraan dan PengembanganUsaha sejak tanggal 22 Juli 2014 di Dinas Kehutanan Rokan Hulu denganTUPOKSI membuat secara tekhnis kelengkapan Izin Usaha Perkebunan antaralain IUPB (Izin Usaha Perkebunan dan Budidaya), IUPP (Izin Usaha Perkebunandan Perindustrian) , IUP (Izin

Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan tekhnis Majelis Hakimperkara a quo atas penilaiannya terhadap bukti surat P1 , P2 dan P3yang telah dilakukan penilaiannya secara terpisah antara bukti suratyang satu dan yang lainnya , yang mana seharusnya menurutPembanding penilaian ketiga bukti surat di atas harus dikaitkan satudengan yang lainnya sebab ketiga bukti surat tersebut diatas salingberhubungan , dengan hubungan sebab akibat antara bukti surat yangsatu dengan yang lainnya , ditambah lagi dengan

BoneMenimbang, bahwa lampiran standar harga buku tersebutkemudian dijadikan dasar oleh panitia dalam pembuatan harga perkiraansendiri (HPS), dan pembuatan HPS tersebut telah diperiksa oleh PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) dan mengetahui/menyetujui KepalaKantor Perpustakaan Daerah Kab.

Indramayu Nomor :36/Tahun 2012 tanggal23 Juli 2012 tentang perubahan ketiga ataspenunjukan Pejabat pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan PembantuPPTK pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Indramayu besertalampirannya;Asli 1 (satu) bendel SPK No. 602/876.aDistanak tanggal 24 Agustus2012 atas nama PT. Geomatika Multi Solution;Fotocopy 1 (satu) bendel laporan akhir pengawasan PT. Geomatika MultiSolution;Asli 1 (satu) bendel SPK No. 602/757Distanak tanggal 27 April 2012atas nama CV.

Indramayu Nomor : 36/Tahun2012 tanggal23 Juli 2012 tentang perubahan ketiga atas penunjukan Pejabatpelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK pada DinasPertanian dan Peternakan Kab. Indramayu beserta lampirannya.Asli 1 (satu) bendel SPK No. 602/876.aDistanak tanggal 24 Agustus 2012atas nama PT. Geomatika Multi Solution;Fotocopy 1 (satu) bendel laporan akhir pengawasan PT. Geomatika MultiSolution.Asli 1 (satu) bendel SPK No. 602/757Distanak tanggal 27 April 2012 atasnama CV.

Indramayu Nomor : 36/Tahun2012 tanggal23 Juli 2012 tentang perubahan ketiga atas penunjukan Pejabatpelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK pada DinasPertanian dan Peternakan Kab. Indramayu beserta lampirannya;Asli 1 (satu) bendel SPK No. 602/876.aDistanak tanggal 24 Agustus 2012atas nama PT. Geomatika Multi Solution;Fotocopy 1 (satu) bendel laporan akhir pengawasan PT. Geomatika MultiSolution;333269. Asli 1 (Satu) bendel SPK No. 602/757Distanak tanggal 27 April 2012 atasnama CV.

Indramayu Nomor :36/Tahun 2012 tanggal23 Juli 2012 tentang perubahan ketiga ataspenunjukan Pejabat pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) danPembantu PPTK pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kab.Indramayu beserta lampirannya;Asli 1 (satu) bendel SPK No. 602/876.aDistanak tanggal 24 Agustus2012 atas nama PT. Geomatika Multi Solution;Fotocopy 1 (satu) bendel laporan akhir pengawasan PT. GeomatikaMulti Solution;Asli 1 (satu) bendel SPK No. 602/757Distanak tanggal 27 April 2012atas nama CV.

Jaresman Manurung, MM. yang melaksanakan isi perjanjian kerjasama ini adalahsaudara Marisi Tambunan dari pelaku usaha dan Tim Pelaksana ;Pemohon Kasasi selaku Ketua Verifikasi sekaligus Kepala Dinas KoperindagToba Samosir sesuai format yang ada menugaskan Tim Pelaksana dan Tim Pengelolauntuk terus mendampingi dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas supayapelaksanaan tetap termonitor dan berjalan sesuai rencana;Walaupun Pemohon Kasasi tidak dibekali oleh petunjukpetunjuk tekhnis namun karenaini

Tekhnik, namunterdakwa mengatakan bahwa dana Tahap I = (pertama)tersebut sudah habis dibagikan untuk desa desalainnya, kemudian terdakwa meminta kepada saksi untukmenunda pencairan dana Tahap I (pertama) di DesaLegong tersebut ;Bahwa pencairan dana yang dilakukan~ oleh terdakwatersebut sudah diketahui UPK Kecamatan, sedangkanpencairan dana PNPM.MP untuk Pembangunan PenampunganAir Bersih di Dusun Kreka Desa Legong yang dilakukanoleh terdakwa selaku Fasilitator Tekhnik tidak sesuaidengan Petunjuk Tekhnis

effisien, ekonomis, efektif,transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan*.b) Pasal 12 Ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42Tahun 2002 sebagai pengganti Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor 17 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan KeputusanPresiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 menyebutkan sebagai berikut, Hemat, Tidak mewah, Effisien, dan sesuai dengan kebutuhan tekhnis

Paiman karena kelompoktani mereka yang layak untuk mendapat proyek tersebut;Bahwa untuk lahan tersebut tidak mesti ada sertipikat, asal adapengelola lahan tersebut;Bahwa untuk pengelolaan lahan tersebut ada Tim Pendamping,yaitu Tim Tekhnis;Bahwa saksi tidak tahu lagi untuk pengajuan tahap keduapencairan yang 100%;Bahwa menurut peraturan menteri kehutanan untuk proyek inibersifat swakelola;Bahwa sebelum proyek dilaksanakan ada dilakukan survey olehUniversitas Jambi;Bahwa saksi tahu ada tandatangan

Kolaka Utara sampai bulan Juli 2017;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Kaur Pembangunan DesaBatu Api yaitu Membantu kepala Desa dibidang tekhnis dan administratifpelaksanaan pengelolaan pembangunan masyarakat Desa, melaksanakanHalaman 49 dari 127 halaman, Putusan No. 8/Pid.SusTPK/2019/PN.Kditugastugas pembangunan yang diperintahkan oleh kepala desa danpendataan perkembangan pembangunan desa;Bahwa sebagai Kaur Pembangunan Desa Batu Api, saksi menerimatunjangan sejak TA. 2015 sampai dengan

perihal Usulan DAK Infrastruktur Publik Daerah Tahun2016.20) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 931/2679/LSBJ/BUD/1.03.01/2016 tanggal 30 Desember 2016 berikut lampirannya.21) Buku catatan hasil pengecekan volume hasil pekerjaan peningkatan JalanRinjani Rayabromo dan Jalan Mahoni raya22) Surat Keputusan Walikota Cirebon Nomor : 800 / 014BM / DPUPESDM /2016, tanggal 01 Maret 2016 tentang Penunjukan Pejabat PelaksanaTekhnis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP),Pelaksana Tekhnis

PPTK (Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan) : Herry Leonardo;d.

,MPH selakuPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dengan Surat Keputusan Nomor :900/40/RSUD/2012 tanggal 5 Januari 2012 dengan tugas dan wewenang selakuTim Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Tim PendukungPengguna Anggaran;Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Herry Reonardo dimanasaksi diminta oleh Terdakwa untuk menyusun Rencana PengadaanBarang/Jasa atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan SendiriHalaman 125 dari 166 Putusan Nomor 58/Pid.SusTPK/2015/PN Pik(HPS) selanjutnya

,MH. selaku PPK dan Fani Fahlevi selaku KoordinatorPelaksana Tekhnis Kegiatan (KPTK) kegiatan Redistribusi Tanah ObjekLandreform pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten tidak melakukanIdentifikasi berupa penelitian dan pengecekan ulang dengan mencocokandata yang diusulkan dengan Dokumen SK Kinag/Buku Pal A yang ada diKanwil BPN Provinsi Banten yang menjadi kewajibannya tetapi DadiRahmanhadi, SH.

Nias Selatan tahunanggaran 2012, kemudian BPK (badan Pengelolah Keuangan) dankekayaan daerah Kabupaten Nias Selatan, Perubahan APBD NiasSelatan tahun anggaran 2012, ada surat permohonan Kepala DinasPertanian dan Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten NiasSelatan ada surat perintah tugas No. 16 tahun 2012;Bahwa semua dokumen ahli terima dari penyidik ;Bahwa untuk melakukan audit kami ada tim ahli sebagai ketua panitia,kemudian ada anggota tim namanya Andre Pradikto, kemudian adapengendali tekhnis

pihak ketiga ;Bahwa memang suatu keharusan menurut peraturan perundangundangan memang harus ada SK itu tadi, kapasitas kepala daerah ituPutusan No. 116/Pid.SusTPK/2014/PNMdn, hal. 105 dari 172 hal.tadi sekedar hanya membantu setelah di limpahkan wewenang itumaka tanggung jawabnya hanya sekedar menerbitkan SK itu tadi,kecuali wakil kepala daerah itu atas inisiatif sendiri meng SK kansendiri itu salah ;Bahwa bergeser pelimpahan tanggung jawab itu sesuai yangdisebutkan didalam SK itu tadi, secara tekhnis

pendidikan ahli adalah strata satu sarjana ekonomibagian manajemen ;Bahwa ahli pernah mengikuti pelatihan sebagai auditor dalam BPKPada tingkatannya mulai dari penyelia, ahli sampai terakhir pengendalitekhnis ;Bahwa berkaitan dengan perkara Terdakwa, mulanya dari Kejaksaanpernah minta instansi ahli untuk melakukan pemeriksaan Investigasi ;Bahwa merujuk surat permohonan dari Kejaksaan, yang padaprinsipnya kemudian ahli ditunjuk sebagai team dalam pemeriksaantersebut dalam hal ini ahli sebagai pengendali tekhnis

posisinyadiatasnya penanggung jawab dan dibawahnya lagi ada tekhnis adaketua team dan anggota team ;Bahwa tugas utama ahli sebagai pengendali tekhnis adalahmengandalikan team dalam melaksanakan audit, memberikansuvervisi, memberikan petunjuk / jalan keluar dalam membahaspermasalahannya ;Bahwa metode apa yang ahli gunakan dalam pengumpulan dataadalah istilah metode primair berupa laporan dari BRI ; Putusan No. 70 /Pid.Sus/2012/PN.Mks Page 125Bahwa dokumen yang tersaji dari BRI tersebut oleh team