Ditemukan 5559 data
95 — 21
demikiantetap dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana.MenimbangMenimbangOleh karena itu menurut Majelis pledoi dari Penasihat Hukum harusdikesampingkan, dan Majelis akan menguraikan lebih lanjut dalamputusan ini.Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalamdakwaan yang disusun secara Subsidiaritas mengandung unsurunsursebagai berikut :Primair :Unsur ke1 : Barang siapa.Unsur ke2: Dengan Sengaja merampas nyawa orang lainUnsur ke3 yang dilakukan secara bersamasama.yBahwa mengenai Dakwaan ttersebut
30 — 6
ditandatangani oleh Tatik Retno Herawati, SH, M.Si. selaku PenggunaAnggaran, setelah ditandatangani lalu SPP dikirim ke Bagian Keuangan SetdaPemkot Batu dan Kantor Kasda guna proses lebih lanjut guna memenuhi administrasipencairan karena dana yang dimintakan telah dikeluarkan lebih dahulu, mendahuluiproses admintrasi dan penetapan anggaran dalam DASK PAK TA. 2006 PemkotBat wo... cece ec eeceeeseee ee (7)/Batu, yang mana seluruh kegiatan tersebut diketahui oleh terdakwa;e Bahwa rangkaian perbuatan terdakwa ttersebut
69 — 24
sebesar 51,23%,adanya kekurangan volume fisik pekerjaan dan berdasarkan laporan Hasil AuditInvestigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan ProvinsiBengkulu Nomor : LHAI0197/PW06/5/2013 tanggal 19 Febuari 2013 terjadi kelebihanpembayaran yang menimbulkan kerugian keuangan negara setelah dikurangi pajaksebesar Rp. 122.696.179,11 (seratus dua puluh dua juta enam ratus Sembilan puluhenam ribu seratus tujuh puluh sembilan rupiah koma sebelas sen);Bahwaterhadapikelebihan = pembayaran ttersebut
116 — 35
Terkait dengan penetapan alokasi frekuensi untukpenyelenggaraan penyiaran, ketentuan peraturan perundangundangan mengatur sebagai berikut : (dst)1) Dst...2) Dst...3) Dst...4) Berdasarkan peraturan perundangundangan ttersebut diatas,maka :a. Putusan FRB Sumatera Utara, tanggal 1 September 2010telah menyetujui pemberian IPP pada frekuensi 99,50MHz kepada PT.Radio Kardopa ;b.
199 — 86
Dalam pasal 7 PP No. 10Tahun 2004 hierarchinya adalah UUD 1945 UU Perpu PP PerdaKemudian dalam penjelasan UU ttersebut~ dijelaskanhierarchi selanjutnya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh MA peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur BI dan Keputusan / peraturan yang dikeluarkan olehMenteriSesuai dengan hierarchi tersebut sesuai dengan asaslegt procedur'legt posendo, undang Undang lebihtinggi mengesampingkan yang lebih rendah, asas legtsuperior derogate legt inferior, hukum yang lebih9697tinggi
54 — 18
Edfuadi menyerahkan kepada Faisal Rizal AB staf CV.Pantja Jaya yang kemudian diteruskan kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwamenandatangani dokumendokumen ttersebut termasuk Surat PerjanjianPemborongan (Kontrak), kwitansi bukti pembayaran dan cek kosong;= Bahwa benar selain Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) dan kwitansi, untukkelengkapan pencairan uang 100 % Terdakwa juga telah menandatangani BeritaAcara Penerimaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Barang, seolaholahTerdakwa telah menyerahkan
64 — 30
tanggal 01 September 2015 Nomor 50/Pid.SusTPK/2015/PN.Pbr dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Pekanbaru supaya menghukum Terdakwaterdakwa sesuai denganTuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan hari Selasatanggal 11 Agustus 2015, karena hal tersebut telah dipertimbangkan dengan tepat danbenar oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalamputusannya, maka Memori Banding Jaksa Penuntut Umum ttersebut
AJI ACHMAD ARYADI
Tergugat:
Kushariyadi
Turut Tergugat:
1.Taufik
2.Aji Yulius Husein
41 — 13
Taufik (Turut Tergugat Il) karena saksi melihat suratnyadikantor dan dibeli tahun 1990 keatas ;Bahwa H.Usroh Utuh mempunyai usaha yaitu PT.Rudina Prima danDirekturnya H.Usroh Utuh ;Bahwa kalau harga pembelian tanah tersebut saksi tidak tahu ;Bahwa setahu saksi sejak dibeli tanah sengeketa oleh H.Usroh Utuhsering datang ke tanah tersebut ;Bahwa setahu saksi sebelum tanah dibeli oleh H.Usroh Utuh, tanahtersebut kosong dan hanya untuk tempat alat berat ;Bahwa setahu saksi, KUSHARIYADI menguasai tanah ttersebut
57 — 15
saksi yang sebenarnya ;Bahwa Benar saksi bekerjs di BPR LPK Bojong Picungsejak tahun 1997 dan dibagian dana sejak Tahun 2006tugasnya menerima setoran tabungan, deposito, melayanipenarikan tabungan dan deposito, membuat laporanlaporandan mengarsipan data tabungan ;Bahwa Tentang adanya penyalahgunaan keuangan padaPD BPR LPK Bojong Picung Kabupaten Cianjur dilakukanoleh Direkturnya bernama Helly Hilman, SE dan terdakwaAsep Sulaeman sebagai Satuan pengawas Internalnya ;Bahwa Caranya penyalahgunaan ttersebut
147 — 41
Saksi SULISTYO UTOMO, Saksi SUPARNO, SaksiWADIYO, Saksi WIDODO yang tidak mengetahui barang buktitersebut);fotofoto 30 (tiga puluh) warga negara asing bahwa orangorang tersebutyang dibawa oleh Terdakwa bersama Saksi SULIS SETIAWAN, SaksiDANI NURCAHYO, Saksi MARYONO, Saksi SULISTYO UTOMO,Saksi SUPARNO, Saksi WADIYO, Saksi WIDODO dari pantai Ngluwenke tengah lautan dan pindah ke kapal besar sekoci bertuliskan MIRAS ;Bahwa kapal besar sekoci bertuliskan MIRAS yang dinahkodai oleh SaksiDANI HERMAWAN ttersebut
Terbanding/Tergugat I : Drs. EDDY TJOA
Terbanding/Tergugat II : BADAN PERTANAHAN KOTA BANDUNG
Turut Terbanding/Penggugat II : ATEP MAHMUDIN
Turut Terbanding/Penggugat III : AYI DANI KUSNADI
Turut Terbanding/Penggugat IV : WAHYU RAHMAT
Turut Terbanding/Penggugat V : ENDANG WENDY ZAENUDIN
Turut Terbanding/Penggugat VI : ENANG MUHTAR
Turut Terbanding/Penggugat VII : IMAS HAYATI
Turut Terbanding/Penggugat VIII : ENUN WAHYUDIN
Turut Terbanding/Penggugat IX : MAMAT
Turut Terbanding/Penggugat X : YAYAT KURNIA
102 — 92
Eno H Toha, danidentitas PARA PEMBANDING ttersebut jelas dan tidak fiktif ataudirekayasa, karenanya PARA PEMBANDING berhak dan berwenang atastanah Letter C dengan Kohir No. 170 Ex Desa Sukasari Persil No. 62 S.IIIdan 61 D.! Blok Eno atas nama Eno H Toha.Halaman 46 dari 91 halaman, Putusan Nomor 245/PDT/2021/PT BDGBahwa telah diperoleh fakta hukum dipersidangan, bahwa Almh. Eno HToha tidak pernah menikah dengan Alm.
80 — 42
kemajuan pekerjaan tersebut belum mencapai 100%(seratus persen), tetapi baru mencapai 72% (Tujuh Puluh Dua Persen )sebagaimana yang dilaporkan Konsultan Pegawas kepada Saksi SaudaraMUKTI SATRIA, ST= Bahwa Berita Acara pemeriksaan tersebut dibuat dengan membuat progress100% pada bulan Desember 2012 supaya dapat menarik dana yang masihtersisa sekitar 30% (Tiga Puluh Persen) atau agar dapat menarik dana 100%(Seratus Persen) dengan tujuan agar uang tidak kembali ke kas negara danpembangunan kantor KPU/KIP ttersebut
33 — 7
Trimitra Ayannamemberikan Bilyet Giro atas nama JAKUB GUNADI PURNAMA dengannominal tertentu sebagai alat pembayaran kepada saksi Doni Setiawan untukselanjutnya diserahkan kepada PT ADITECH CAKRA WIYASASetelah Kompor Gas, Regulator dan Rice Cooker dengan merk Quantum beradadidalam gudang, selanjutnya oleh terdakwa EDDI KUSWANDY dan saksiJAKUB GUNADI PURNAMA dijual kepada tokotoko elektronik diwilayahDaerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, kemudian uang hasil penjualanproduk Quantum ttersebut diserahkan
616 — 505
Padabulan Januari 2010 terdakwa ke luar dari penjara, lalu terdakwa bertemu denganDAKIR dan meminta DAKIR untuk dapat mencarikan pekerjaan untuk terdakwa.Kemudian DAKIR memberikan terdakwa nomor handphone ABENG dan menyuruhterdakwa untuk menghubungi ABENG dikarenakan ABENG sudah sukses, namunterdakwa tidak menghubungi ABENG ttersebut.
65 — 28
yang bernama BOBBY GANI tersebut saat inimasih dibawah umur, maka untuk kepentingan sekolah dan kepentingan masadepannya bagi anaknya tersebut diperlukan penetapan perwalian dari Pengadilan bahwa benar Pemohon adalah penduduk Kotamadya Surabaya ;Menimbang, bahwa dalam melakukan tindakan hukum bagi anak yangmasih dibawah umur harus diwakili oleh Walinya dan dalam permohonan iniPemohon sebagai orang tua kandungnya, maka Pemohonlah yang berhak untukmenjadi Wali dari anaknya yang masih dibawah umur ttersebut
537 — 415 — Berkekuatan Hukum Tetap
menerima pencucian kapalkapaldari pihak manapun juga termasukPenggugat, disebabkan PT BSSTECsebagai pihak yang melakukan TankCleaning pada bulan Nopember 2011benarbenar tidak melakukan operasionalusaha, dikarenakan Dermaga PTBSSTEC sedang ada perbaikan jembatanPonton dan roll fender (tiang pipa besi);Bahwa karenanya Majelis Arbitrase yangdalam pertimbangan hukumnya hanyamendasarkan pada surat bukti T24 yangdiajukan oleh Tergugat pada saat ituselaku Termohon, jelas Tergugat dalampersidangan BANI ttersebut
120 — 68
EAGLE PRESTIGE ttersebut terdakwa dalamkapasitasnya sebagai Direktur PT. DIAMOND MARINE INDAHmelalui suratsuratnya telah mengatasnamakan keagenan kapalnya yangditunjuk oleh PT. MASA BATAM. Hal ini juga dapat dilihat darisuratsurat/dokumen administrasi yang telah masuk dan terdata diKantor Pelabuhan Laut Otorita Batam yang pada pokoknyamenerangkan bahwa pemilik Kapal MV. ENGEDI Ex. EAGLEPRESTIGE saat itu adalah diklaim oleh PT. MASA BATAM yangdiageni oleh PT.
38 — 7
Menyangkut kekurangan pembelian sebagaimana ttersebut diatas terdakwa tidakmengetahuinya dan yang Jlebih mengetahuinya adalah MAIPURNI selaku Bendaharakarena terdakwa hanya mendampingi ; Bahwa mekanisme pengelolaan dana program cetak sawah di Desa Giri Mulya adalahsebagai berikut :Dana Dicairkan oleh masingmasing Ketua dan Bendahara Kelompok selanjutnya danaprogram im seluruhnya dibawa kepada Terdakwa selaku Bendahara Tim Desa untukdikelola untuk pelaksanaan program ini selanjutnya Terdakwa selaku
123 — 36
Pangulu Bosa;Bahwa dalil PENGGUGAT ttersebut tidak dapat diterima dan tidak dapatdipertimbangkan karena walaupun PENGGUGAT II menjabat gelar Dt. Pangulu Bosa,PENGGUGAT II tidak memiliki hak atas objek sengketa Tumpak III dan atas prosesbalik nama objek perkara Tumpak III dari atas nama H. Darisan Dt. Penghulu Bosa (alm)ke atas nama TERGUGAT I, pada waktu itu tidak ada gugatan atau keberatan dari PihakPENGGUGAT;7.
962 — 747 — Berkekuatan Hukum Tetap
(yaitu mulai berlaku pada tanggal 12Januari 2014).Sehingga dengan mengacu ketentuan Pasal 170 UU No. 4 Tahun 2009tersebut seharusnya larangan ekspor atau penjualan raw material/ore keluarnegeri baru diberlakukan selambatlambatnya 5 (lima) tahun sejak UndangUndang No. 4 Tahun 2009 diundangkan yaitu pada tanggal 12 Januari 2014)dengan demikian PERMEN ESDM ttersebut tidak akan menimbulkankehebohan dan keresahan baik dikalangan para pejabat Pemerintah Daerah,para pengusaha pertambangan mineral maupun