Ditemukan 5565 data
123 — 63
Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor : 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha Hak GunaBangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah didalam Pasal 27 ayat (1) joPeraturan Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan NasionalNomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata cara Pemberian dan Pembatalan HakAtas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan Pasal 41, berbunyi ;"Permohonan Perpanjangan jangka waktu Hak Guna Bangunan ataupembaharuanrrya diajukan selambatlambatnya dua tahun sebelumberakhir jangka waktu Hak Guna Bangunan ttersebut
112 — 90
ARITONANG ttersebut disetujui olehPejabat PT.Kereta Api (Persero) / saksi Arief Wahyudi;Bahwa pada saat itu saksi JULIUS MP.
279 — 26
dipakai datadata pribadinya untuk pencairan kredit 312mendapat imbalan yang bervariasi antara Rp.300.000,(tiga ratus mbu rupiah) s/dRp.1.000.000,(satu. juta rupiah) dibayar/ ditalangi lebih dahulu oleh Terdakwamelalui manager marketing saksi Bahriansyah dan orang kepercayaan Terdakwayang bernama Yani;Bahwa terhadap jaminan kredit Debitur 312, Terdakwa membeli tanah denganmembayar dana Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) sebagai panjar, setelahpencairan kredit Terdakwa Junasi tanah jaminan ttersebut
39 — 10
Pemberian uang Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) olehterdakwa I MARKUS SIAN Bin IHONG TINGKAH ttersebut diluarpemberian uang yang sudah diberikan oleh terdakwa I MARKUS SIAN BinIHONG TINGKAH kepada terdakwa II SIDIK Bin ABDUL LADIM selakuanggota Kelompok Tani Mekar Jaya If Dusun Terantang Desa Natai SedawakKec.
68 — 16
Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjukyang menyatakan bahwa:No Dana Tambahan UP ttersebut akan digunakan untuk keperluanmendesak dan akan habis digunakan dalam waktu satu bulan terhitungsejak tanggal diterbitkan SP2D;o Apabila terdapat sisa dana TUP, harus disetorkan ke Rekening KasNegara;o Tidak untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya dibayarkansecara langsung.Bahwa saksi Fadil mengajukan SPP SPM TU dan diperlihatkan barang buktikepada saksi fadil dan terdakwa
71 — 34
ADHY SOETARDJO .ML,SH,MM,Mmin.BIN RONODIKROMO ttersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair ;2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut.3. Menyatakan bahwa Terdakwa Drs.
67 — 59
Selanjutnya terdakwa (I) Drs.FONAHA ZEGA menandatangani dokumen pertanggungjawaban dana belanjaMinuman dan Snack Harian Pegawai di KEDAI EVAN NAZARA TANPA terlebihdahulu MENGUJI KEBENARAN MATERIL dan MENELITI KEBENARANdokumen pertanggungjawaban dana ttersebut. Adapun rincian dokumenpertanggungjawaban dana yang telah ditanda tangani terdakwa (I) Drs.
112 — 14
Berdasarkanpasal 155 UU No 32 tahun 2004 berasal dari pendistribusian kekuasaanpemerintahan daerah ;Bahwa dana perimbangan itu terbagi atas 3, yang pertama menyangkut danaalokasi umum, dana alokasi umum itu disebut sebagai prinsip blok draise,diserahkan kepada daerah dengan berbagai metode diantaranya adalah formulapenduduk, luas wilayah dan sebagainya itu prinsip pertama ;Bahwa alokasi umum ttersebut digunakan untuk sebesarbesarnyapenyelenggaraan otonomi daerah dalam kaitannya dengan bagian terbesarnyaadalah
47 — 12
Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjukyang menyatakan bahwa:o Dana Tambahan UP ttersebut akan digunakan untuk keperluanmendesak dan akan habis digunakan dalam waktu satu bulan terhitungsejak tanggal diterbitkan SP2D;o Apabila terdapat sisa dana TUP, harus disetorkan ke Rekening KasNegara;o Tidak untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya dibayarkansecara langsung.Bahwa saksi Fadil mengajukan SPP SPM TU dan diperlihatkan barang buktikepada saksi fadil dan terdakwa
90 — 44
Darmo, tanggal 08 Maret2007 atas nama Terdakwa Handoko Soelayman tersebut saksi mengetahuinyakarena pada waktu itu saksi bertugas di Loket Permohonan Hak yangmenerima, meneliti dan mengoreksi berkas permohonan penetapan hakBahwa saksi menerima berkas permohonan HGB atas nama TerdakwaHandoko Soelayman ttersebut dari sekretaris pribadi saksiH.M.Khudlori,SH,M.Hum yaitu saksi Budi Susanto, A.Ptnh ;Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa Handoko Soelayman di loketpermohonan hak pada waktu saksi .Budi Susanto
75 — 26
syarat pelelangan,Perkiraan Harga sementara yang disahkan oleh pemimpin kegiatan, mengumumkanpelelangan, menyusun daftar rekanan, membuat berita acara penjelasan pekerjaan,melaksanakan pelelangan, membuat BA pembukaan surat penawaran, evaluasi hargapenawaran dan BAnya, membuat laporan pertanggungjawaban hasil pelelangandengan mengusulkan pemenang lelang kepada pemimpin kegiatan, hanya dilakukansecara formalitas saja, karena kegiatannya tidak pernah dilaksanakan;Bahwa dengan demikian dokumendokumen ttersebut
36 — 6
Sehingga pembelaanPenasehat Hukum ttersebut adalah tidak oberalasan dan Majelismengesampingkan pembelaan penasehat Hukum terdakwa atas hal tersebut.Menimbang dengan demikian Majelis mengesampingkan nota pembelaanyang diajukan Penasehat Hukum terdakwa tersebut.Menimbang bahwa karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana melakukan korupsi yang dilakukan secara bersamasama sebagai perbuatan berlanjut, dan tidak ditemukan adanya alasanpembenar yang dapat menghapus sifat melawan
55 — 25
NDILOadalah pada awalnya RANO ARTAFA GULO, SE als AMA ARNES untukmelakukan pekerjaan proyek namun karena RANO ARTAFA GULO, SEals AMA ARNES adalah seorang PNS tidak mungkin masuk ke dalamstruktur sebuah perusahaan maka RANO ARTAFA GULO, SE als AMAARNES meminta bantu kepada saksi untuk menjadi wakil Dlrektur IV CV.NDILO dan setelah saksi menyetujui hal ttersebut maka tindak lanjutnyasaksi bersama dengan Direktur CV.
79 — 20
.= Bahwa pembuatan HPS ttersebut tidak menggunakan dasar danmempertimbangkan antara lain : Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan,Perkiraan perhitungan biaya oleh Konsultan/engineers estimate (EE),harga pasar setempat pada waktu penyusunan HPS,Harga kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) untuk barang/pekerjaan sejenis setempatyang pernah dilaksanakan,Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik(BPS) badan /instansi lainnya dan media cetak yang datanya
1.Herman Boenardy
2.Ing Johannes Satya Juwana
3.Ir. Kunarso Suryoputro
4.Ir. Fanny Albert Pangaila
5.Harry Kuntadi Sudarsono
6.Lily S. Rachmat
7.Lazuardi Galias
8.Rosinta
9.Rini Saraswati
10.Tito Simbolon
11.Lexie RF Pangaila
12.Ir. Markus Rerungan
13.Musfiroh S Badrie
14.Dody Hindratno
15.Evy Mery Pardede
16.Iwan Purnama
17.Koh Maigawaty
18.Erwantho Siregar
19.Derry
20.Tjia Juliana
Tergugat:
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor
Intervensi:
1.Deni Erliana, Dkk
1.PT SENTUL CITY Tbk
489 — 645
Tindakan diam Terguga ttersebut menimbulkankekecewaan dan kerugian bagi Para Penggugat, sehingga ParaPenggugat mengajukan keberatan melalui upaya administrasisebagaimana upaya tersebut diakomodir dalam Pasal 75 ayat (1) UU APyakni, Warga Masyarakat yang dirugikan atas keputusan dan/atautindakan dapat mengajukan upayaa a*ministratif kepada PejabatPemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/ataumelakukan keputusan dan /atau tindakan;Bahwa adapun upaya administrasi yang telah dilakukan Para
1.Herman Boenardy
2.Ing Johannes Satya Juwana
3.Ir. Kunarso Suryoputro
4.Ir. Fanny Albert Pangaila
5.Harry Kuntadi Sudarsono
6.Lily S. Rachmat
7.Lazuardi Galias
8.Rosinta
9.Rini Saraswati
10.Tito Simbolon
11.Lexie RF Pangaila
12.Ir. Markus Rerungan
13.Musfiroh S Badrie
14.Dody Hindratno
15.Evy Mery Pardede
16.Iwan Purnama
17.Koh Maigawaty
18.Erwantho Siregar
19.Derry
20.Tjia Juliana
Tergugat:
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor
Intervensi:
1.Deni Erliana, Dkk
1.PT SENTUL CITY Tbk
537 — 811
Tindakan diam Terguga ttersebut menimbulkankekecewaan dan kerugian bagi Para Penggugat, sehingga ParaPenggugat mengajukan keberatan melalui upaya administrasisebagaimana upaya tersebut diakomodir dalam Pasal 75 ayat (1) UU APyakni, Warga Masyarakat yang dirugikan atas keputusan dan/atautindakan dapat mengajukan upayaa dministratif kepada PejabatPemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/ataumelakukan keputusan dan /atau tindakan;Bahwa adapun upaya administrasi yang telah dilakukan Para
142 — 60
Dokumen kepemilikan agunan diserahkan oleh Bank kepada pihak yang sahdan berwenang untuk menerima dokumen agunan ttersebut denganmenggunakan berita acara serah terima dokumen ;c.
32 — 4
Mahasiswa,Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;Telah membaca Surat Permohonan dari Pemohon ARITYAN SAPUTRA tanggal 13Desember 2010 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 17Desember 2010 di bawah ' Register Nomor : 12 /Pdt.P/2010/PN.BTA ;Menimbang, bahwa hari sidang untuk memeriksa perkara Permohonan tersebuttelah ditentukan ;Memperhatikan pasalpasal dan undangundang dan perturan yangbersangkutan ; MENETAPKAN4 Menentukan bahwa persidangan untuk memeriksa perkaraPermohonan' ttersebut
147 — 59
pertimbangantersebut diatas, maka unsur kedua dan ketiga dari dakwaansubsidair sebagaimana tersebut diatas tidak terpenuhi padadiri terdakwa ;Menimbang bahwa karena salah satu unsur dari dakwaansubsidair tidak terpenuhi dengan demikian terdakwa haruslahdibebaskan dari dakwaan subsider jaksa Penuntut Umumtersebut ;Menimbang, bahwa oleh karena baik dakwaan primairmaupun dakwaan Subsidair tidak terbukti secara sah danmeyakinkan, maka terdakwa NASPI SH MM harus dibebaskandari seluruh dakwaan Penuntut Umum ttersebut
61 — 17
Bahwa kemudian terhadap permohonan kredit yang diajukan melalui saksiHENDRA RAMDAN ttersebut, saksi JUJUN AHMAD SOLIHAT selakuAnalis/Sub Bagian Kredit PD. BPR Kabupaten Bandung Cabang Banjaran,terdakwa DADAN RAHMAT, Amd selaku Kepala Bagian Kredit PD.