Ditemukan 5668 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : terpenuhi terbeluh terpetuah terpenuhã terpenuhu terpenui terpecah
Pengadilan PN GIANYAR Pidana Khusus
Register : 23-12-2019 — Putus : 12-05-2020 — Upload : 27-05-2020
Putusan PN GIANYAR Nomor 235/Pid.B/2019/PN Gin
Tanggal 12 Mei 2020 — Penuntut Umum:
1.Ni Made Widyastuti, SH.
2.I PUTU GEDE DARMA PUTRA,SH.
Terdakwa:
NI WAYAN PUTRI LESTARI DEWI.
353 — 208
  • Barangsiapa dalamdakwaan Alternatif Kelima ini adalah sama dengan unsur Barangsiapa yangdimaksud dalam dakwaan Alternatif Keempat di atas, dan karenanya untukmenyingkat uraian dalam putusan ini, maka pertimbangan unsur Barangsiapadalam dakwaan Alternatif Keempat yang telah dipertimbangkan di atas, diambilalin sepenuhnya dan dijadikan pula sebagai pertimbangan dalam dakwaanAlternatif Kelima ini, maka dengan demikian unsur Barangsiapa dalamdakwaan Alternatif Kelima ini juga dinyatakan telah pula terpenuh
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 23-02-2021 — Putus : 12-07-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PN PEKANBARU Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr
Tanggal 12 Juli 2021 — Penuntut Umum:
DEWI SHINTA DAME SIAHAAN,SH,MH
Terdakwa:
ABDIMAS SYAHFITRAH,S.IP.,M.,Si
194 — 54
  • Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbanganpertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan semuaunsur dalam dakwaan kedua telah terpenuh ;Halaman 243 dari 264 halaman Putusan Perk. No. 11/Pid.SusTPK/2021/PN Pbr Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapatbahwa seluruh unsurunsur yang terdapat dalam Pasal 3 jo.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 04-10-2018 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 24 April 2019 — Penuntut Umum:
HENDRA SAHPUTRA, S.H., M.H.Hum.
Terdakwa:
DIMAS SAPUTRO,S.STP Bin Alm. MARDIONO
114 — 29
  • NOORHAYATI NS, Msi Binti NASRI SIGIT dalam perkara inisebagai saksi tetapi menjadi Terdakwa dalam perkara yang terpisah makaMajelis Hakim simpulkan unsur pasal ini juga telah terpenuh ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan diatasMajelis Hakim simpulkan seluruh unsur delik dalam dakwaan Subsidiair telahterpenuhi dan Majeis Hakim memperoleh keyakinan atasnya maka beralasanhukum untuk dinyatakan dakwaan tersebut telah terbukti secara sah danmeyakinkan ;n Menimbang, bahwa dalam putusan
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-02-2015 — Putus : 16-07-2015 — Upload : 30-07-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bna
Tanggal 16 Juli 2015 — 1.KEMALA SARI, S. Stp Binti GHAZALI A. GANI 2.IRMA SURYANI, SE Binti H. SAFII NASUTION
79 — 96
  • Safii Nasution ,dengandemikian unsur Setiap Orang telah terpenuh;Ad. 2.Unsur Secara Melawan HukumMenimbang, bahwa berdasarkan penafsiran autentik dari Penjelasan Pasal 2 ayat(1) Undangundang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dengan Undangundang Nomor : 20 Tahun 2001 TentangPerubahan atas UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantsan TindakPidana Korupsi menyebutkan yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalahmencakup perbuatan melawan
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 26-07-2017 — Putus : 25-06-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN TANGERANG Nomor 524/Pdt.G/2017/PN Tng
Tanggal 25 Juni 2018 — Penggugat:
H. Mukri Bin Asdja
Tergugat:
1.H. SYIHABUDIN
2.HJ. AFIFAH
3.KH. UCI TURTUSI
4.HJ. MIMI HILMIYAH
5.HJ. UMAMAH
6.H. MUHASINUDIN
7.HJ. MUJIAH
8.H. TOHAWI ROMLI
9.HM. HUSNI MAQQI
10.H. IIM IMADUDIN
11.HJ. HIKAYATUL HAULIYAH
12.H. JALALUDIN
13.H. NANA IBNU HOLDUN
14.BUPATI KABUPATEN TANGERANG
Turut Tergugat:
Drs. H. Asep Saepudin, M.M
Intervensi:
H. PATIN
174 — 84
  • Dalam hubungan dengan pemilikan tanah ini di dalam UUPA diartikanpenguasaan atas tanah yang didasarkan pada suatu hak dengan status hakmilik, maka Pasal 20 UUPA, ditentukan bahwa :(1) Hak milik adalah hak atas tanah turuntemurun, terkuat dan terpenuh yangdapat dipunyai orang atas tanah;(2) Hak milik dapat beralin dan dialinkan kepada pihak lain;Pada hukum adat tanah milik adat yang bersifat perorangan itu selalu dikuasalsecara aktif oleh pemiliknya dengan berbuat sesuatu yang nyata di atas tanahdisebut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Putus : 08-06-2017 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 484 K/PID.SUS/2017
Tanggal 8 Juni 2017 — SAKINA, S.H., M.Si.;
209 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • danmembenarkan identitas dininya serta orang yang memilikikemampuan; Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnyamenyatakan apakah Terdakwa termasuk sebagal subyekhukum yang mempunyai mempertanggung jawabkan perbuatanyang dilakukan atau tidak, Majelis akan mempertimbangkanunsurunsur pokok atas perbuatan pidana yang dilakukanTerdakwa sebagaimana tertuang dalam Surat DakwaanPenuntut Umum; Bahwa Namun di akhir penutupnya Majelis Hakim dalampertimbangannya langsung berpendapat unsur setiap orangtelah terpenuh
Pengadilan PN SERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 09-06-2015 — Upload : 30-09-2016
Putusan PN SERANG Nomor 32/Pdt.G/2014/PN Srg
Tanggal 9 Juni 2015 — Perdata P : HAMZAH T : HARJANTO JASIN, DKK
642 — 368
  • Pasal 32 ayat (1) PP No. 24/1997 yangdikutip sebagai berikut:Pasal 20 UUPA menyatakan :Hak milik adalah hak turunmenurun, terkuat dan terpenuh yangHalaman 111 dari 246 Putusan No.32/PDT.G/2014/PN.Srqg.3.33.4dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuandalam pasal 6.Pasal 32 ayat (1) PP No. 24/1997 menyatakan :Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlakusebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan datayuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan datayuridis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-11-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2041 K/PID.SUS/2016
Tanggal 30 Nopember 2016 — Drs. DIDING ISKANDAR
106 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 821/KEP.201BKPP/2009 tanggal 31 Agustus 2009 tentangPengangkatan Dalam Jabatan Stuktural di Lingkungan Pemerintah KotaTangerang yang juga menjabat sebagai Pengguna Anggaran jugamerangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada kegiatanPenggadaan Mobil Tangga Pemadam Kebakaran untuk Anggaran Tahun2013 berdasarkan Surat Nomor 900/KEP.476DPKAD/2012 tanggal 28Desember 2012 dan berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 027/607. 2PPK/2013 tanggal 03 Mei 2013, sehingga oleh karenanya unsur pertamatelah terpenuh
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 19-06-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 21-12-2017
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 15/G/2017/PTUN.BNA
Tanggal 4 Desember 2017 — Penggugat:
MAHLIL HS, DKK.
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil
Intervensi:
1.Paksa Tarigan
1.PERSEROAN TERBATAS DELIMA MAKMUR, Dalam hal ini diwakli oleh MEINARKO DANANTO
225 — 147
  • Disatu sisi PenggugatIntervensi menyebutkan sebagai pemilik sesuai dengan Pasal 20 ayat(1) Undang Undang No. 5 Tahun 1960 yang menyebutkan hak milikadalah turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orangHalaman 238 dari 543 HalamanPutusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUNBNA.atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6 disisi lainPenggugat Intervensi menyebut dirinva sebagai Pemegang Hak GunaUsaha berdasarkan HGU No. 09 Tahun 1998 sebagaimana dimaksuddalam Pasal 28 ayat (1) Undang
    Disatu sisi Penggugat Intervensimenyebutkan sebagai pemilik sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Undang Undang No. 5 Tahun 1960 yang menyebutkan hak milik adalah turun Halaman 438 dari 543 HalamanPutusan Perkara Nomor: 15/G/2017/PTUNBNA.temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, denganmengingat ketentuan dalam Pasal 6 "disisi lain Penggugat Intervensi menyebutdirinya sebagai Pemegang Hak Guna Usaha berdasarkan HGU No. 09 Tahun1998 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Undang
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-09-2015 — Putus : 10-11-2016 — Upload : 22-06-2017
Putusan PN AMBON Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2015/PN Amb
Tanggal 10 Nopember 2016 — MATHEUS ADRIANUS MATITAPUTTY, SE.Alias
127 — 85
  • TindakPidana Korupsi ;Bahwa para pihak antara debitur dan kreditur tidak bisa berdiri sendiridalam memproses suatu permohonan kredit pada Bank sehinggakeduanya merupakan subyek hukum dalam Tindak Pidana Korupsi ;e Bahwa suatu Kredit itu eksis / menjadi landasannya adalah adanya suatuperjanjian ;e Bahwa ada para pihak yang cakap, obyek tertentu, disebabkan oleh causayang halal, dan masing pihak mempunyai hak dan kewajiban ;e Bahwa semua persyaratan perjanjian tersebut bersifat komulatif, dansemuanya harus terpenuh
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 30-11-2020 — Putus : 17-03-2021 — Upload : 22-03-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mtr
Tanggal 17 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.HADEMAN, SH
2.I WAYAN SURYAWAN, SH
Terdakwa:
IFFAN JAYA KUSUMA, S.Adm.
220 — 154
  • yang dimilikinya dalam kedudukannya selakubendahara penerimaan dengan tidak menyetorkan uang PNBP tersebut, agaruang PNBP tersebut dapat di pergunakan untuk kepentingan lain diantaranyaadalah untuk keperluan terdakwa dan saksi Abdurrazal Al Fakhir serta kegiatandan operasional kantor sebagaimana telah diuraikan dalam faktafakta hukumdiatas, sehingga berdasarkan pertimbangan' tersebut maka unsurMenyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan telah terpenuh
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 26-03-2020 — Putus : 14-08-2020 — Upload : 01-09-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pbr
Tanggal 14 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
YOYOK SATRIO, SH
Terdakwa:
JULIANSYAH, S.Sos BIN Alm. ROSIDI
146 — 36
  • BAHAN PRIMANUSANTARA melalui rekening koran ke kas daerah Provinsi Riau, maka olehkarena itu unsur "memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi tidak terpenuh ;Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Primairtersebut tidak terbukti, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaanPrimair tersebut ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan dakwaan subsidair, yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undangundang
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-09-2015 — Putus : 10-11-2016 — Upload : 22-06-2017
Putusan PN AMBON Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN Amb
Tanggal 10 Nopember 2016 — MARKUS F. FANGOHOY, SE
154 — 60
  • Korupsi ;e Bahwa para pihak antara debitur dan kreditur tidak bisa berdiri sendiridalam memproses suatu permohonan kredit pada Bank sehinggakeduanya merupakan subyek hukum dalam Tindak Pidana Korupsi ;e Bahwa suatu Kredit itu eksis / menjadi landasannya adalah adanya suatuperjanjian ;e Bahwa ada para pihak yang cakap, obyek tertentu, disebabkan oleh causayang halal, dan masing pihak mempunyai hak dan kewajiban ;e Bahwa semua persyaratan perjanjian tersebut bersifat komulatif, dansemuanya harus terpenuh
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 05-03-2015 — Putus : 24-04-2015 — Upload : 19-05-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 42/PID.SUS/TPK/2014/PN Bgl
Tanggal 24 April 2015 — 1.Ir. ANDI REMAN SUGIYAR Bin KASTOER 2.HARY SUBAGYO,ST Bin SUPARI
173 — 108
  • PP (Persero) mendapatkeuntungan;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakimberpendapat bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu koperasi telah terpenuh;Ad. C.)
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-06-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr
Tanggal 3 Juni 2021 — ANJAR NUGRAHA, ST., M.Ec.Dev Bin (Alm.) SASTRO SUJITO SARWONO SINGGIH, SE Bin (Alm.) SASTRO SUJITO
365 — 102
  • Kekuatan alas hak nya menurut Prof BudiHarsono adalah termasuk hak atas tanah yang bersifattetap;Halaman 157 dari 283 Putusan Nomor 3/Pid.SusTPK/2021/PN Smr.Bahwa ahli menerangkan Menurut Pasal 20 UndangUndang Nomor5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agrariamenjelaskan bahwa : Sertifikat Hak Milik merupakan hak turuntemurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atastanah.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-09-2015 — Putus : 10-11-2016 — Upload : 22-06-2017
Putusan PN AMBON Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2015/PN Amb
Tanggal 10 Nopember 2016 — ERIC MATITAPUTTY, SE
125 — 41
  • TindakPidana Korupsi ;Bahwa para pihak antara debitur dan kreditur tidak bisa berdiri sendiridalam memproses suatu permohonan kredit pada Bank sehinggakeduanya merupakan subyek hukum dalam Tindak Pidana Korupsi ;Bahwa suatu Kredit itu eksis / menjadi landasannya adalah adanya suatuperjanjian ;Bahwa ada para pihak yang cakap, obyek tertentu, disebabkan oleh causayang halal, dan masing pihak mempunyai hak dan kewajiban ;Bahwa semua persyaratan perjanjian tersebut bersifat komulatif, dansemuanya harus terpenuh
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-09-2015 — Putus : 10-10-2016 — Upload : 10-01-2017
Putusan PN AMBON Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2015/PN Amb
Tanggal 10 Oktober 2016 — YUSUF RUMATORAS, S.E. bin RAKIBA ARE
258 — 148
  • Korupsi ;e Bahwa para pihak antara debitur dan kreditur tidak bisa berdiri sendiridalam memproses suatu permohonan kredit pada Bank sehinggakeduanya merupakan subyek hukum dalam Tindak Pidana Korupsi ;e Bahwa suatu Kredit itu eksis / menjadi landasannya adalah adanya suatuperjanjian ;e Bahwa ada para pihak yang cakap, obyek tertentu, disebabkan oleh causayang halal, dan masing pihak mempunyai hak dan kewajiban ;e Bahwa semua persyaratan perjanjian tersebut bersifat komulatif, dansemuanya harus terpenuh
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 16-08-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bdg
Tanggal 7 Januari 2019 — Penuntut Umum:
FATONI HATAM, SH, MH
Terdakwa:
SURYA BARUNA SEMENGUK, ST
418 — 105
  • TAB telah dilakukan revisi sebanyak 5 kali Bahwa Terdakwa telah mengecek covenant dan telah terpenuh ;Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diperlinatkan buktibuktisurat sebagai berikut :Halaman 193 dari 332 halaman Putusan Nomor : 77/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdg10.Ad.12.Laporan Auditor Independen Atas Laporan Keuangan PT.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-06-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PN Smr
Tanggal 3 Juni 2021 — ABDUL MUKTI SYARIFF ST., M.Si Bin (Alm) SALIM MUBARAK
231 — 79
  • Kekuatan alas hak nya menurut Prof BudiHarsono adalah termasuk hak atas tanah yang bersifattetap;Bahwa ahli menerangkan Menurut Pasal 20 UndangUndang Nomor5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agrariamenjelaskan bahwa : Sertifikat Hak Milik merupakan hak turuntemurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atastanah.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 30-06-2021 — Putus : 03-08-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 111/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 3 Agustus 2021 — Pembanding/Tergugat IX : M. DJEFFRI Diwakili Oleh : BERNANDE MANALU, S.H.
Pembanding/Tergugat XI : D LIYANTO TJOKRO SUWARNO Diwakili Oleh : BERNANDE MANALU, S.H.
Terbanding/Penggugat : SYAHRIL H. TAHER
Terbanding/Turut Tergugat I : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SAMARINDA
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
Turut Terbanding/Tergugat I : PT. ALIF PERSADA NUSANTARA
Turut Terbanding/Tergugat II : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
Turut Terbanding/Tergugat III : IRMA SURYANI,SH
Turut Terbanding/Tergugat IV : FAKHRUDIN
Turut Terbanding/Tergugat V : MINARDI
Turut Terbanding/Tergugat VI : ROSALI
Turut Terbanding/Tergugat VII : H. SURIANSYAH
Turut Terbanding/Tergugat VIII : H. SUTA WIJAYA
Turut Terbanding/Tergugat X : AJI INDRAWATI F
Turut Terbanding/Tergugat XII : DEPARTEMEN KEHUTANAN
Turut Terbanding/Tergugat XIII : H. DAMANHURI
Turut Terbanding/Tergugat XIV : Hermawan Imoek
Turut Terbanding/Tergugat XV : HUSEN HANAFI
165 — 82
  • Karena bukti kepemilikan Tergugat III didasarkan oleh bukti SHMyang merupakan suatu bukti terkuat dan terpenuh yang dapatdipunyai orang atas tanah, vide Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1960tentang UUPA, disamping itu Penggugat juga tidak memilikikapasitas untuk mengajukan gugatan apalagi memohonkanputusan provisi, mengingat sebagaimana Ketentuan dalam Pasal32 Ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,yang menyatakan, "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudahditerbitkan sertipikat secara sah