Ditemukan 753 data
Urut Berdasarkan
Register : 08-11-2010 — Putus : 14-10-2011 — Upload : 22-04-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 579 B/PK/PJK/2010 Tanggal 14 Oktober 2011 — DIRJEN PAJAK VS PT. METEC SEMARANG;
96 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
96 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajaksebagaimana dimaksud dalam angka 6.19. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atauseharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak,15tidak termasuk pajak yang dipungut menurut undangundang ini dan potonganharga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak."
Putus : 10-06-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 179/B/PK/PJK/2015 Tanggal 10 Juni 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. KL YUNHYUN INDONESIA
33 — 143 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 143 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberianJasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 6.19. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biayayang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karenapenyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yangdipungut menurut Undangundang ini dan potongan harga yangdicantumkan dalam Faktur Pajak."
Register : 23-02-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 416 B/PK/PJK/2017 Tanggal 17 April 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SAJANG HAULANG;
23 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
yang digunakanuntuk kegiatan menghasilkan Barang Kena Pajaksekaligus untuk kegiatan menghasilkan BKP Strategis,dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaranBKP terhadap peredaran seluruhnya.Bahwa PPN atas pupuk yang dikeluarkan di kebun, nyatanyatadigunakan untuk menghasilkan TBS, yang merupakan BarangKena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dariHalaman 34 dari 38 halaman Putusan Nomor 416/B/PK/PJK/2017pengenaan Pajak Pertambahan WNilai sehingga PajakMasukannya tidak dapat dikreditkan.6.19
Register : 21-09-2011 — Putus : 02-12-2010 — Upload : 21-09-2011
Putusan PN SURAKARTA Nomor 18 /Pdt.G./2010 /PN.Ska Tanggal 2 Desember 2010 — BUDI KOSASIH vs NY.AUGUSTINA JUWONO, dk
73 — 28
73 — 28
Fotocopy surat mengenai kekosongan jabatan di CV DutaWang Mandiri Colomadu Karangnayraseeseeeseeeees BuKtI.T.6.19. Fotocopy mengenai tentang rapat CV Duta Wang MandiriColomadu KarangnayraseeseseeeeeeBUKti.T 7.20. Fotocopy mengenai pengunduran diri Sdr Budi Kosasihdari CV Duta Wang Mandiriowe oom BUKtL TB21. Fotocopy. suratkewarganegaraanColomadu KarangnayraRepulbik Indonesia dari31Pengadilan Negeri I Surakarta No. 7124 tanggal 06Januari 1968 osasescsmsarecs Bukti. T.9.22.
Register : 07-09-2010 — Putus : 27-12-2010 — Upload : 11-07-2015
Putusan PN SEKAYU Nomor 641/PID.B/2010/PN.SKY Tanggal 27 Desember 2010 — ERWIN alias RADEN bin USMAN NUNG CIK
81 — 15
81 — 15
SP.Han/21/VII/2010/Reskrim, sejaktanggal 04 Juli 2010 sampai dengan tanggal 23 Juli 2010;2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 20 Juli 2010 Nomor : 157/N.6.19/07/2010 sejak tanggal 24 Juli 2010 sampai dengan tanggal 01 September2010;3 Penuntut Umum tanggal 25 Agustus 2010 Nomor : Print89/SPP/N.6.19.6/Ep.2/08/2010 sejak tanggal 25 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 13 September2010;4 Hakim Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 07 September 2010 Nomor : 686/Pen.Pid/2010/PN.Sky, sejak tanggal 07 September
Putus : 25-01-2010 — Upload : 24-08-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 889K/PDTSUS/2009 Tanggal 25 Januari 2010 — TRI SUSILOWATI ; PT INTEGRAL INVESTAMA FUTURES
35 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
35 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
IE William Iskandar, sebagai HRD yangbaru, padahal proses Mediasi masih berlangsung' diSudinnakertrans Jakarta Barat dan belum ada keputusan yangbersifat tetap ;6.19.Bahwa Kepala Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan TransrnigrasiPemerintah Kodya Jakarta Barat pada tanggal 15 Mei 2008, telahmengeluarkan Anjuran Tertulis No. : 694/08836, yang isinyasebagai berikut :a. Agar pengusaha PT.
Putus : 08-10-2018 — Upload : 12-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 837 K/Pdt.Sus-PHI/2018 Tanggal 8 Oktober 2018 — PT. STEADFAST MARINE VS 1. MARULLAH, DKK
140 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
140 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
ribu rupiah);6.14.Penggugat XIV Upah Proses 12 x Rp2.875.000(tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);6.15.Penggugat XV Upah Proses 12 x Rp2.375.000(dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);6.16.Penggugat XVI Upah Proses 12 x Rp4.000.000(empat puluh delapan juta rupiah);6.17.Penggugat XVII Upah Proses 12 x Rp1.815.000 = Rp21.780.000(dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);6.18.Penggugat XVIII Upah Proses 12 x Rp2.000.000 = Rp24.000.000(dua puluh empat juta rupiah);6.19
Putus : 13-01-2016 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1013/B/PK/PJK/2015 Tanggal 13 Januari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. SAJANG HEULANG
25 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Masukan atas perolehan Barang KenaPajak atau Jasa Kena Pajak yang digunakan untukkegiatan menghasilkan Barang Kena Pajak sekaligusuntuk kegiatan menghasilkan BKP Strategis, dapatdikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran BKPterhadap peredaran seluruhnya;Bahwa PPN atas pupuk yang dikeluarkan di kebun, nyatanyatadigunakan untuk menghasilkan TBS, yang merupakan BarangKena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan daripengenaan Pajak Pertambahan Nilai sehingga PajakMasukannya tidak dapat dikreditkan;6.19
Putus : 05-05-2015 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 129/B/PK/PJK/2015 Tanggal 5 Mei 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. MATTEL INDONESIA
30 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian JasaKena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 6.19.
Register : 13-07-2020 — Putus : 29-09-2020 — Upload : 15-12-2020
Putusan PN Pangkalan Balai Nomor 300/Pid.B/2020/PN Pkb Tanggal 29 September 2020 — Penuntut Umum:
Daniel Merdeka Sitorus
Terdakwa:
Abib Novaraudi Bin Saudi
81 — 24
Daniel Merdeka Sitorus
Terdakwa:
Abib Novaraudi Bin Saudi
81 — 24
Perk: PDM1245/L.6.19/06/2020, yang pada pokoknyamenunitut:1. Menyatakan Terdakwa ABIB NOVARAUDI BIN SAUDI telah terbukti bersalahmelakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diaturdan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam SuratDakwaan Penuntut Umum.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABIB NOVARAUDI BIN SAUDIberupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selamaTerdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetapditahan.3.
Putus : 28-05-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 150/B/PK/PJK/2014 Tanggal 28 Mei 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK\ VS PT NAGASE IMPOR-EKSPOR INDONESIA
159 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
159 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberianJasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 6.19.
Putus : 19-05-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 428 K/Pdt/2016 Tanggal 19 Mei 2016 — PT. BANGUN MAKMUR SEJATI VS PT. BANGKA GADING VICTORY,, dk
69 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
69 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak atas Tanah Nomor593/83/364/03/2007 Tanggal 21 September 2007 dikeluarkan olehPemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang;6.17.Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak atas Tanah Nomor593/83/433/03/2007 Tanggal 27 September 2007 dikeluarkan olehPemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang;6.18.Surat Pernyataan Penyerahan/Pelepasan Hak atas Tanah Nomor593/83/426/03/2007 Tanggal 27 September 2007 dikeluarkan olehPemerintah Kabupaten Bangka Kecamatan Merawang;6.19
Register : 01-11-2016 — Putus : 19-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1637 B/PK/PJK/2016 Tanggal 19 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. IL JIN SUN GARMENT;
32 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatanpemberian Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalamangka 6.19. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semuabiaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberiJasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasukpajak yang dipungut menurut UndangUndang ini danpotongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.Pasal 4 huruf c:Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:c.
Register : 04-10-2016 — Putus : 23-11-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1485 B/PK/PJK/2016 Tanggal 23 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. WINDU NABATINDO LESTARI;
20 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
20 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal tersebutbertentangan dengan netralitas PPN yang menghendaki PPN tidakmempengaruhi kompetisi dalam bisnis.6.19.
Register : 19-04-2016 — Putus : 22-06-2016 — Upload : 17-10-2017
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 221 /Pid.Sus/2016/PN. Llg Tanggal 22 Juni 2016 — (Terdakwa) Nama lengkap : AL HADI BIN USMAN GUMANTI
15 — 4
15 — 4
Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 26 Februari 2016, Nomor :109/N.6.19/Epp.1/03/2016, terhitung sejak tanggal 28 Februari 2016sampai dengan tanggal 07 April 2016 ;Penuntut Umum tanggal 06 April 2016, Nomor : 95/T7/Epp.2/2016,terhitung sejak tanggal 06 April 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016;Putusan No. 223/Pid.Sus/2016/PN. Lubuklinggau Halaman I dari 344.
Register : 03-06-2021 — Putus : 21-10-2021 — Upload : 07-12-2021
Putusan PN Pangkalan Balai Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Pkb Tanggal 21 Oktober 2021 — Terdakwa : Syahrir als Musa Bin Makarakah (Alm)
Jaksa : Apdiansyah Topani,SH.,MH
173 — 47
173 — 47
satu) bungkus plastik bening kode 6.16 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0642 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0364 gram; 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.17 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0611 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0358 gram; 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.18 berisikan kristal warna putih dengan berat netto 1,0734 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0506 gram; 1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.19
1,0642 gram, sisa hasil pemeriksaan berat nettoHalaman 44 dari 133 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Pkb120.121.122.123.124.125.126.127.128.129.130.131.1,0364 gram;1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.17 berisikan kristal warna putihdengan berat netto 1,0611 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto1,0358 gram;1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.18 berisikan kristal warna putihdengan berat netto 1,0734 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto1,0506 gram;1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.19
netto1,0667 gram;1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.16 berisikan kristal warna putihdengan berat netto 1,0642 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto1,0364 gram;1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.17 berisikan kristal warna putihdengan berat netto 1,0611 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto1,0358 gram;1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.18 berisikan kristal warna putihdengan berat netto 1,0734 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto1,0506 gram;1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.19
berat netto 1,0642 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto1,0364 gram;1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.17 berisikan kristal warna putihdengan berat netto 1,0611 gram, sisa hasil pemeriksaan berat netto 1,0358Halaman 101 dari 133 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2021/PN Pkb121.122.123.124.125.126.127.128.129.130.131.132.gram;1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.18 berisikan kristal warnadengan berat netto 1,0734 gram, sisa hasil pemeriksaan berat1,0506 gram;1 (satu) bungkus plastik bening kode 6.19
Register : 14-08-2017 — Putus : 02-11-2017 — Upload : 16-11-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 492/PDT/2017/PT.DKI Tanggal 2 Nopember 2017 — PT.WARINGIN AGRO JAYA >< KEMENTRIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI (KLHK)
845 — 710
845 — 710
(PutusanMahkamah Agung RI No. 1794K/Pdt/2004, hal. 84).hal 41 dari 120 hal Putusan Nomor 492/PDT/2017/PT.DKI6.18 Bahwa, asas Precautionary Principle pada pokoknya adalahsuatu asas kehatianhatian yang bertujuan untuk menjaga danmempertahankan keselamatan dan mencegah segala sesutauyang akan berakibat terganggunya/hilangnya keselamatan itu;6.19 Bahwa, dari pembahasan di atas secara tegas terlihat asaskehatihatian (precautionary principle) sebagaimana diterapkanoleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung
kembalikelapa sawit pada bekas areal yang terbakar dengan biaya danbeban TERGUGAT, sendiri bukan menjadi beban dan tanggungjawab PENGGUGAT, sehingga tidak ada alasan hukum kepadaPENGGUGAT, untuk meminta ganti rugi kepada TERGUGAT.Bahwa dalil PENGGUGAT, tentang asas kehatihatian dalamrelevansinyadengan kasus Mandalawangi di Pengadilan NegeriBandung tidak mempunyai korelasi dan akibat hukum dengan kasuskebakaran kebun kelapa sawit milik TERGUGAT,30.1 Bahwa dalil PENGGUGAT, dalam posita angka 6.14 s/d 6.19
Prinsip tersebut hanyaditerapbkan dalam kondisikondisi tertentu yang tidak dijumpaidalam dalil gugatan PENGGUGAT.Bahwa dalil PENGGUGAT, tentang asas kehatihatian dalamrelevansinya dengan TERGUGAT, sangat keberatan atas dalilgugatan PENGGUGAT, sebagaimana dimaksud dalam positaangka 6.19. karena sebagaimana telah TERGUGAT, jelaskanpada jawaban bagian eksepsi diatas, dalildalil gugatan yanghal 109 dari 120 hal Putusan Nomor 492/PDT/2017/PT.DKIdiajukan PENGGUGAT, justru mencampuradukan antara daliperbuatan
Register : 11-05-2020 — Putus : 01-07-2020 — Upload : 29-09-2021
Putusan PN Pangkalan Balai Nomor 206/Pid.Sus/2020/PN Pkb Tanggal 1 Juli 2020 — Penuntut Umum:
Giovani, S.H, M.H
Terdakwa:
1.Sarmain Bin Jama Ani
2.Laila Binti Darmawan
50 — 17
Giovani, S.H, M.H
Terdakwa:
1.Sarmain Bin Jama Ani
2.Laila Binti Darmawan
50 — 17
menyesali perbuatannya, merasa bersalah terhadap anaknyadan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanPara Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapanPenuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke depan persidanganPengadilan Negeri Pangkalan Balai oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkansurat dakwaan NO.REG.PERK.PDM835/L.6.19
Putus : 14-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1811/B/PK/PJK/2016 Tanggal 14 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. NAGASE IMPOR-EKSPOR INDONESIA
34 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian JasaKena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 6.19.
Register : 17-04-2017 — Putus : 05-06-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 808 B/PK/PJK/2017 Tanggal 5 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. HERCULES CHEMICAL INDONESIA
16 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
16 — 5 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberianJasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam angka 6.19. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biayayang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karenapenyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yangHalaman 14 dari 34 halaman. Putusan Nomor 808/B/PK/PJK/201 7dipungut menurut UndangUndang ini dan potongan harga yangdicantumkan dalam Faktur Pajak.Pasal 4 huruf c:Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:c.