Penjaringan Jakarta Utara telah diikat Fidusia Notaril sebesar Rp.4.828.380.000, (empat milyar delapan ratus dua puluh delapan juta tigaratus delapan puluh ribu) dan akan ditingkatkan sebesar Rp.7.336.350.000, (tujuh milyar tiga ratus tiga puluh enam juta tiga ratuslima puluh ribu rupiah);8) Piutang/ Usaha posisi pertanggal 30/06/2009 telah diikat Fidusiasebesar Rp. 9.031.750.000, (Sembilan milyar tiga puluh satu juta tujuhratus lima puluh ribu rupiah) dan akan ditingkatkan sebesar Rp.9.466.570.000

Penjaringan jakarta Utara.Telah diikat Fidusia Notaril sebesar Rp. 9.306.130..000, (Sembilanmilyar tiga ratus enam juta seratus tiga puluh ribu rupiah);7) Persediaan bahan baku, bahan pembantu dan produk jadi terletakdidalam bnagunan di Komp.

Duta Muara Indah Blok CC No. 1818A kec.Penjaringan Jakarta Utara telah diikat Fidusia Notaril sebesar Rp.12.164.730.000, (dua belas milyar seratus enam puluh empat juta tujuhratus tiga puluh ribu8) Piutang dagang telah diikat fidusia sebesar Rp. 18.498.320.000,(delapan belas juta empat ratus sembilan puluh delapan tiga ratus duapuluh ribu rupiah);Permohonan Perpanjangan dan Tambahan Fasilitas Kredit berdasarkanSurat Permohonan Nomor : 023/ATW/V/11, tertanggal 08 Mei 2011, yangkemudian pada bulan

Tergugat telah menerima/memenuhipermintaan seseorang untuk melakukan suatu konspirasi jahatdengan cara memasung kewenangan Penggugat selaku DirekturUtama, karena senyatanya Direktur Utama hanya merupakan simboldan tidak memiliki kewenangan apapun dalam perseroan;Catatan :Terhadap tata tulis Akta pada Ketentuan penutup Pasal 20, terdapat1 (satu) ayat, ditulis dengan angka 1 ayat berikutnya ditulis denganB dan ayat terakhir ditulis dengan C;Tata tulis tersebut tidak lazim dipergunakan dalam akta notaril

Permohonan Lelang yang diajukan oleh Tergugat II telahsesuai menurut hukum baik secara teknis maupun procedural sehingga Tergugat Il selaku pemegang Hak Tanggungan haruslahmendapat perlindungan hukum untuk dapat melaksanakan lelang atasObyek Sengketa aquoBahwa Perlu Tergugat Il tegaskan dimana Penggugat bukanlah pihakdalam Perjanjian kredit yang dibuat antara Tergugat dengan TergugatIl;Bahwa kemudian bilamana Penggugat mendalilkan atas Perjanjian kredityang telah dibuat dan di tandatangani secara Notaril

PenyelenggaraanSistem Dan Transaksi Elektronik, bukti tersebut termasuk Informasi Elektronik,sehingga berdasarkan Pasal 5 ayat (1) sampai dengan ayat (4), InformasiTeknologi merupakan alat bukti hukum yang sah, sebagai perluasan dari alatbukti yang sah menurut hukum acara yang berlaku di Indonesia, sepanjangInformasi Elektronik tersebut menggunakan sistem elektronik yang sah menurutUU ITE dan bukan alat bukti yang menurut UndangUndang wajib dibuat didalam bentuk tertulis atau wajib dibuat dalam bentuk akta notaril

kepada Tergugat Ill.Bahwa menanggapi permohonan kredit tersebut Tergugat Ill melakukan analisapemberian kredit secara menyeluruh termasuk melakukan kunjungan ke lokasiusaha dan sekaligus ke tempat agunan (Objek Sengketa) yang tertuangdidalam Laporan Kunjungan Nasabah.6.Bahwa pada tanggal 19 Juli 1996 Tergugat Il bersama dengan Tergugat Illsepakat untuk mengadakan Perjanjian Membuka Kredit Modal Kerja (KMK)berdasarkan Surat Persetujuan Membuka Kredit No. 64 tanggal 19 Juli 1996yang dibuat secara Notaril

Bahwa sehubungan dengan adanya kepemilikan suatu tanah,haruslah didasarkan pada persetujuan yang mengikat antara Penjual danPembeli dimana hal tersebut dilakukan melalui mekanisme jualbeli yangdituangkan dalam bentuk akta notaril sebagaimana juga dikenal sebagaiakta jual beli tanah. Hal mana apabila Penggugat selaku pihak yangmembeli tanah seluas 842 m?

Bahwa jual beli tersebut berdasarkan Akta Notaril yang sah, sehingga jualbeli tersebut sah secara hukum;.

Merbabu ) yang dibuatdengan Akta Notaril adalah sah secara hukum, sementara dalamposita, Para Penggugat tidak pernah mendalilkan ataumempermasalahkan mengenai sah tidaknya sertifikat HGB yangdipegang oleh Para Penggugat dan jual beli yang dilakukan ParaPenggugat dan PT Merbabu sehingga terdapat kontradiksi antaraPosita dengan Petitum yang mengakibatkan Petitum Gugatan tidakjelas.4.

tidakmempunyai kekuatan hukum mengikat , sehingga Petitum PihakPara Penggugat angka 2 dan angka 3 yang pada pokoknyamenyatakan bahwa Sertifikat HGB dan HMSRS atas nama pihakPara Penggugat adalah sah menurut hukum dan petitum Pihak ParaHalaman 88 dari 99 Putusan Nomor 20/Padt.G/2015/PN Mkd.Penggugat angka 4 yang menyatakan secara hukum jual beli tanahdi atas HGB (Hak Guna Bangunan) dan HSMRS (Hak Milik SatuanRumah Susun) antara Para Penggugat dengan Turut Tergugat (PT.Merbabu) yang dibuat dengan Akta Notaril

diberi kewenangan untukmenarik dana tersebut, demikian Yudex Factie Pengadilan NegeriMakassar mutatis mutandis mempertimbangkan sebagai suatu buktiadanya hubungan kontraktual antara penggugat dengan tergugat terkaitdengan bukti P. 6 (hasil audit), demikian Yudex Factie PengadilanNegeri Makassar patut menjadikan pertimbangan hukum setidaktidaknya menjadi bukti petunjuk tentang keterangan saksi Ramlah danZuhrizal, Lukman, Risal, yang telah memberikan keterangankesaksiannya baik melalui keterangan Notaril

Dalam perkara a quo TermohonKeberatan sebelum pembuatan perjanjian kredit telah menandatanganipersetujuan terhadap SPPK tersebut dan tidak ada catatan dari TermohonKeberatan bahkan tidak perlu dibicarakan kembali mengenai syaratsyaratketentuan yang terdapat dalam SPPK tersebut, sehingga TermohonKeberatan sudah mengetahui ataupun menyetujui seluruh isi dan ketentuanyang ada dalam SPPK yang mana selanjutnya SPPK tersebut akandibuatkan Perjanjian Kredit secara notaril;Di dalam Surat Peringatan Pemohon

Bahwa selanjutnya sebagaimana dengan pembuktian P4, yaituAkta Notaril Surat Kuasa No.07 tanggal 5 November 2009 dihadapan Notaris & PPAT Mustofa, S.H., telah terbuktidinyatakan oleh Termohon Kasasi/Tergugat I, bahwa objeksengketa sekalipun menjadi atas namanya, akan tetapi pemilikyang sebenarnya adalah Ny.

Atas permohonan dari Para Penggugat, Tergugat telah menyetujuipemberian Fasilitas Pembiayaan Multiguna (Fasilitas) kepada ParaPenggugat(atas nama Penggugat ) dengan jumlah Fasilitas sebesar Rp900.000.000, (sembilan ratus juta rupiah), sebagaimana ternyata dalamPerjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor: 21 tanggal 12 Nopember 2015,di buat berdasarkan akta otentik/Notaril dari Notaris/PPAT NyomanCakra Negara, S.H., M.Hum, Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah diSukoharjo, Jawa Tengah;b.

Perlu Penggugat ketahui tidak semua perjanjian harus dilbuat dihadapanNotaris, hanya bentukbentuk perjanjian tertentu saja yang diwajibkan olehUndangundang agar dibuat dihadapan Notaris dalam bentuk Akta Notaril sepertidalam hal ini adalah Perjanjian Jaminan Fidusia, yang dibuat sebagai dasarPendaftaran Jaminan Fidusia kepada Kantor Pendaftararan Fidusia pada KantorWilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,sebagaimana yang telah ditegaskan pada Pasal 5 UndangUndang No.42

PenggugatRekonvensi sebagai pemegang saham mayoritas;Bahwa mengingat Penggugat Rekonvensi merupakan Pemegang Saham mayoritas(pemilik 90% saham) dan selaku Komisaris PT BUDIMAS PUNDINUSA, sesuaiPasal 7 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 56 UUPT (UndangUndangPerseroan Terbatas) terhadap pembagian saham yang merupakan bagian dari HartaBersama Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi (sejumlah 5400 saham) harusdilakukan Pemindahan Hak atas saham berdasarkan akta pemindahan hak yangditandatangani baik secara Notaril

., selaku pengganti Mudiyomo, Notaris di Surabaya ; ( wewnn enn anne nnn ann nen ann nnn ene ene nae en nee nen ann annnnneneenenne== Terlampir Bukti P5); Bahwa pada saat bersamaan, Terlawan II memberikan Surat Kuasa (Notaril) yangdidalamnya tertera kata KHUSUS, kepada Terlawan I, terkait dengan pemanfaatandan/atau pengelolaan dan penggunaan dua (2) bidang tanah sesuai SHGB No. 302 danNo. 303 dimaksud, sebagaimana terurai pada Akta No. 30 tanggal 27 Oktober 1977,Tentang SURAT KUASA, yang dibuat oleh

Urip Sumoharjo No. 3537 Surabaya, sebagaimana terurai pada AktaIkatan Jual Beli No. 29, tanggal 27 Oktober 1977, dibuat oleh/dihadapan Nyoman GedeYudara, S.H., selaku pengganti Mudiyomo, Notaris di Surabaya, dan pada saat yangbersamaan itu pula, TerlawanII telah memberikan Surat Kuasa (Notaril) dimanadidalamnya tertera kata KHUSUS, kepada TerlawanI, terkait dengan pemanfaatandan/atau pengelolaan dan penggunaan dua (2) bidang tanah sesuai SHGB No. 302 danNo. 303 dimaksud, sebagaimana terurai pada

Bahwa Surat Perjanjian harus Notaril dan Para Pihak harus berhadaphadapan di depan Notaris, dan hal ini tidak pernah dilakukan oleh PENGGUGATREKONPENSI dan TERGUGAT REKONPENSI dan TERGUGAT IlREKONPENSI (PARA TERGUGAT REKONPENSI);4. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSI dan TERGUGAT II REKONPENSI dengan melakukanPerjanjian tanpa persetujuan dari Iwan Tafrida, SE.

., M.Hum yakni Saksi ZALDY SYAMSIR dan SaksiALIMUDIN S.TUNE untuk menyiapkan Administrasi terkait dengan gantirugi atas tanah tersebut sambil melakukan pengkajian tentang aturanaturan yang menyangkut tentang pengadaan tanah untuk kepentinganumum dimana didalam Peraturan Kepada BPN RI No. 3 tahun 2007menjelaskan Surat Kuasa tersebut harus dalam bentuk Notaril, Kemudiansaksi ISNAENI LARENGKENG, S.H., M.Hum menyampaikan hal tersebutkepada Saksi HASANUDIN DATU ADAM bahwa Surat Kuasa dari SaksiDrs.

ganti rugi tanah sebesar Rp.50.000,(lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi ISNAENI LAREKENG,S.H., M.Hummemerintahkan staf saksi ISNAENI LAREKENG, S.H., M.Humyakni Saksi ZALDY SYAMSIR dan Saksi ALIMUDIN S.TUNE untukmenyiapkan Administrasi terkait dengan ganti rugi atas tanah tersebutsambil melakukan pengkajian tentang aturanaturan yang menyangkuttentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum dimana didalamPeraturan Kepada BPN RI No. 3 tahun 2007 menjelaskan Surat Kuasatersebut harus dalam bentuk Notaril

Oleh karena itu,judex facti tidak dapat dibenarkan hanya dengan mempertimbangkan dalam pembuktian Termohon Kasasi dengan memberikanalasan Tergugat (Sudi Bowo Raharjo alias Bowo Utomo) tidakcakap melakukan perbuatan hukum, tanoa mempertimbangkanterhadap kesaksian dari Pemohon Kasasi yang telah dibuktikandengan saksi dan Akta Notaril.(P1 s/d P4) pada persidanganperkara a quo..

Akta Jaminan Fidusia dan Sertifakar Fidusia;Bahwa jelas Pemohon Keberatan (Pelaku Usaha) dalam melakukanpengambilan/penarikan mobil tersebut di tangan Termohon Keberatan(Konsumen) tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitubertentangan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia (PERKAPOLRI) Nomor 8 tahun 2011 tentang pengamananEksekusi Jaminan Fidusia;1.1Bahwa mobil Termohon Keberatan (Konsumen) tidakterdaftarkan secara FIDUSIA.Bahwa hutangpiutang kebendaan bergerak wajib notaril

Bahwa hubungan hokum antara Almarhumah ( lbuWa Sia ) Istri /Orang Tua PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah hubunganhokum perdata utang piutang Pembiayaan Kredit Modal Kerja yangtertuang dalam Akta Notaril Akad Pembiayaan tanggal 27 Juli 2012dengan berdasarkan Perjanjian Kredit dengan nomor 39 dibuat danditandatangani dihadapan Notaris Patiwael Nicolas, S.H, Notaris dikota Ambon.5.

maka dengan demikian belum dapatditentukan hak dan bagian Penggugat dan Tergugat ; 10 Bahwa Terhadap gugatan Penggugat terhadap Tergugatmerupakan bentuk Ttikad Tidak Baik dariPenggugat hanya menuntut hak tanpa memperhatikankewajiban Penggugat dengan Pihak ketiga, Penggugat denganjelas dan nyata mencoba mengalihkan dan melemparkantanggung jawabnya kepada Tergugat seluruhnya;11 Bahwa tidak ada alasan hukum yang dapat membenarkantindakan Penggugat yang mempungkiri apa yang telahPenggugat buat didepan notaril