permohonan bantuan dana hibah2014 Nomor: 04/P/FPSS/X/2013 tanggal 5 Oktober 2013 dan selaku Ketuaberdasarkan Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NHPD) Berupa UangNomor: 287/ Kep.ll/ 82/ 2014 tanggal 24 November 2014, pada hari Minggu 5Oktober 2013 sampai dengan hari Rabu tanggal 7 Januari 2015 atau setidakHalaman 5 dari 51 Putusan Nomor 169/Pid.SusTPK/2015/PN.Bag.tidaknya pada waktuwaktu lain dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2015bertempat di Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD

DinasPengelolaan Keuangan dan Aset daerah (DPKAD) melaksanakanpenyaluran dana hibah kepada masyarakat Kota Bandung yang terdapatpada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)Dinas PengelolaanKeuangan dan Aset daerah (DPKAD) pada mata anggaran bantuan hibahkepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dengan kode rekening1.20.06.00.00.5.1.4.05.01dengan jumlah anggaran sebesarRp.180.020.565.000, (seratus delapan puluh milyar dua puluh juta limaratus enam puluh lima ribu rupiah);Bahwa terdakwa yang mengatasnamakan

FPSS (Forum Pemuda SeniSunda) dan selaku ketua sebagai penerima dana hibah setelahmengajukan permohonan pencairan bantuan dana bantuan hibahditindaklanjuti dengan penandatanganan Naskah Perjanjian BelanjaHibah Daerah (NHPD) Berupa Uang Nomor: 287/ Kep.ll/ 82/ 2014tanggal 24 November 2014 di ruangan Hibah Bansos DPKAD KotaBandung pada hari Jumat tanggal 24 November 2014;Bahwa terdakwa selaku penerima dana hibah berdasarkan NaskahPerjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) dalam penggunaanyaberkewajiban

DinasPengelolaan Keuangan dan Aset daerah (DPKAD) melaksanakanpenyaluran dana hibah kepada masyarakat Kota Bandung yang terdapatpada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)Dinas PengelolaanKeuangan dan Aset daerah (DPKAD) pada mata anggaran bantuan hibahkepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dengan kode rekening1.20.06.00.00.5.1.4.05.01 dengan jumlah anggaran sebesar Rp180.020.565.000, (Sseratus delapan puluh milyar dua puluh juta lima ratusenam puluh lima ribu rupiah);Bahwa terdakwa yang mengatasnamakan

Dadang Supriatna, MH, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan danAset Daerah (DPKAD) Kota Bandung;Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik danketerangan saksi dalam BAP adalah benar;Bahwa pengajuan proposal dari Terdakwa selaku Ketua Forum PemudaSeni Sunda (FPSS) saksi tidak mengetahui, karena .....Bahwa sesuai Perwal Nomor 085 Tahun 2014 tanggal 29 Januari 2014anggaran belanja hibah Kota Bandung Tahun

Kalmas, Kab.Pangkep TA.2015, TAHAP III ;

SP2D : 2622/ SP2D/ PPKD/ BPKD/ LS/ VI/ 2014, tanggal 04 Juni 2014 ;

SP2D : 7486/ SP2D/ PPKAD/ DPKAD/ LS/ XI / 2014, tanggal 06 November 2014 ;

SP2D : 2622/ SP2D/ PPKD/BPKD/ LS/ VI/ 2014, tanggal 04 Juni 2014 ;Halaman 27 dari 52 Halaman Putusan Nomor 29/PID.TPK/2019/PT MKS26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.41.42.Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM : 0225/ SPMLS/ PPKAD/DPKAD/ VII/ 2014, tanggal 18 Juli 2014 ;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.

SP2D : 3849/ SP2D/ PPKAD/DPKAD/ LS/ VII/ 2014, tanggal 18 Juli 2014 ;Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM : 0382/ SPMLS/ PPKAD/DPKAD/ XI/ 2014, tanggal 06 November 2014 ;Surat Perintan Pencairan Dana (SP2D) No. SP2D : 7486/ SP2D/ PPKAD/DPKAD/ LS/ XI / 2014, tanggal 06 November 2014 ;Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM : 0495/ SPMLS/ PPKAD/DPKAD/ XII/ 2014, tanggal 08 Desember 2014 ;Surat Perintahn Pencairan Dana (SP2D) No.

SP2D : 3849/ SP2D/PPKAD/ DPKAD/ LS/ VII/ 2014, tanggal 18 Juli 2014 ;Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM : 0382/ SPMLS/ PPKAD/DPKAD/ XI/ 2014, tanggal 06 November 2014 ;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SP2D : 7486/ SP2D/PPKAD/ DPKAD/ LS/ XI / 2014, tanggal 06 November 2014 ;Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM : 0495/ SPMLS/ PPKAD/DPKAD/ XII/ 2014, tanggal 08 Desember 2014 ;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.

SP2D : 2622/ SP2D/PPKD/ BPKD/ LS/ VI/ 2014, tanggal 04 Juni 2014 ;Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM : 0225/ SPMLS/ PPKAD/DPKAD/ VII/ 2014, tanggal 18 Juli 2014 ;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SP2D : 3849/ SP2D/PPKAD/ DPKAD/ LS/ VII/ 2014, tanggal 18 Juli 2014 ;Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM : 0382/ SPMLS/ PPKAD/DPKAD/ XI/ 2014, tanggal 06 November 2014 ;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.

SP2D : 7486/ SP2D/PPKAD/ DPKAD/ LS/ XI / 2014, tanggal 06 November 2014 ;Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM : 0495/ SPMLS/ PPKAD/DPKAD/ XII/ 2014, tanggal 08 Desember 2014 ;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. SP2D : 8947/ SP2D/PPKD/ DPKAD/ LS/ XII / 2014, tanggal 08 Desember 2014 ;Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM : 0094/ SPMLS/ PPKD/BPKD/ VI/ 2015, tanggal 01 Juni 2015 ;Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.

BAKRISYAMSUDDIN selaku Kepala Desa memasukkan proposal dan APBDesayang dilampirkan surat pengantar dari Kecamatan yang di tanda tanganioleh CAMAT untuk kemudian diserahkan ke Badan PemberdayaanMasyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) untuk diverifikasi oleh TimVerifikasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kabupaten Tolitolitahun 2015 untuk mendapatkan rekomendasi pencairan, setelah diverifikasimaka :e Kepala Desa membawa proposal dan APBDesa yang telah diverifikasidan mendapatkan rekomendasi pencairan ke DPKAD

untukdimasukkan lagi ke bagian verifikasi DPKAD untuk diverifikasi danmendapatkan stempel pengesahan;e Terdakwa BAKRI SYAMSUDDIN selaku Kepala Desa membawaProposal dan APBDesa yang telah diverifikasi dan mendapatkanstempel dari bagian verifikasi DPKAD dalam hal ini dijabat oleh saksiSUPRIANTO selaku) Bendahara Pembantu Keuangan, denganmembawa serta :a) Proposal pengajuan yang telah mendapatkan stempel pengesahan;b) APBDesa)c) Nomor rekening desad) Nomor NPWPe Kemudian setelah dinyatakan layak maka

diterbitkan Surat PermintaanPembayaran (SPP) oleh saksi SUPRIANTO selaku BendaharaPembantu Keuangan.e Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dibawa kepada KasubagKeuangan DPKAD untuk diterbitkan Surat perintah Membayar (SPM).e Setelah terbit SPM kemudian SPM tersebut diserahkan kepada KepalaDinas DPKAD untuk ditandatangani.Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2016/PT PALe Setelah ditandatangani oleh Kepala Dinas DPKAD kemudian SPMdiserahkan kepada Kepala Seksi Perbendaharaan untuk mengontrolpencairan

untukdimasukkan lagi ke bagian verifikasi DPKAD untuk diverifikasi danmendapatkan stempel pengesahan.Terdakwa BAKRI SYAMSUDDIN selaku Kepala Desa membawaProposal dan APBDesa yang telah diverifikasi dan mendapatkanstempel dari bagian verifikasi DPKAD dalam hal ini dijabat oleh saksiSUPRIANTO selaku) Bendahara Pembantu Keuangan, denganmembawa serta :a) Proposal pengajuan yang telah mendapatkan stempel pengesahan;Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2016/PT PAL b) APBDesac) Nomor rekening

desad) Nomor NPWPKemudian setelah dinyatakan layak maka diterbitkan Surat PermintaanPembayaran (SPP) oleh saksi SUPRIANTO selaku BendaharaPembantu Keuangan.Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dibawa kepada KasubagKeuangan DPKAD untuk diterbitkan Surat perintah Membayar (SPM).Setelah terbit SPM kemudian SPM tersebut diserahkan kepada KepalaDinas DPKAD untuk ditandatangani.Setelah ditandatangani oleh Kepala Dinas DPKAD kemudian SPMdiserahkan kepada Kepala Seksi Perbendaharaan untuk mengontrolpencairan

Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02756/LS/SP2D Tanggal 05Oktober 2009 memindah bukukan dari baki rekening Nomor: 0401011382 uangsebesar Rp. 4.162.800.000, (empat milyar seratus enam puluh dua juta delapan ratusribu rupiah) beserta SPP, SPM dan nota dinas DPKAD.170. Poto copy Nota dinas Kepala DPKAD Nomor 379/DPKAD/2009 tanggal 11September 2009 perihal Mohon Persetujuan Pencairan Dana DAK Bidang PendidikanTahun 2009171.

Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02757/LS/SP2D Tanggal 05Oktober 2009 memindah bukukan dari baki rekening Nomor: 0401560001 uangsebesar Rp. 395.376.000, (Tiga ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluhenam ribu rupiah) beserta SPP, SPM dan nota dinas DPKAD.172. Poto copy Nota dinas Kepala DPKAD Nomor 400/DPKAD/2009 tanggal 10November 2009 perihal Mohon Persetujuan Pencairan Dana DAK Bidang PendidikanTahap II Tahun 2009173.

Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02756/LS/SP2D Tanggal 05Oktober 2009 memindah bukukan dari baki rekening Nomor: 0401011382 uangsebesar Rp. 4.162.800.000, (empat milyar seratus enam puluh dua juta delapan ratusribu rupiah) beserta SPP, SPM dan nota dinas DPKAD.172. Poto copy Nota dinas Kepala DPKAD Nomor 379/DPKAD/2009 tanggal 01September 2009 perihal Mohon Persetujuan Pencairan Dana DAK Bidang PendidikanTahun 2009173.

Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 02757/LS/SP2D Tanggal 05Oktober 2009 memindah bukukan dari baki rekening Nomor: 0401560001 uangsebesar Rp. 395.376.000, (Tiga ratus sembilan puluh lima juta tiga ratus tujuh puluhenam ribu rupiah) beserta SPP, SPM dan nota dinas DPKAD.174. Poto copy Nota dinas Kepala DPKAD Nomor 400/DPKAD/2009 tanggal 10November 2009 perihal Mohon Persetujuan Pencairan Dana DAK Bidang PendidikanTahap II Tahun 2009175.

Pd.SD (Kepala SDN.11 FilialTua Pejat), berupa :Satu buah foto copy buku rekening dilegalisir atas nama SDN.11 TuaPejat dengan no rekening 2110.0210.059548;Satu lembar SK Kepala Sekolah SDN.11 Nomor : 019/PANDAK/SDN.11.TPJ/IX/2009 Tentang Pelaksana Pembangunan/ Rehabilitasi(DAK) SD Negeri 11 Tua Pejat Tahun 2009;Satu buah Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor: 49/DPKAD/IX/2009;Satu buah Rencana Anggaran Biaya (RAB) SDN.16 Tua Pejat (fotocopy);Satu buah Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan

SD (Kepala sekolah SDN.15 Betumonga), berupa :Satu buah foto copy buku rekening dilegalisir atas nama SDN. 15Betumonga dengan no rekening 2110.0210.046251;Satu buah Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor: 52/DPKAD/IX/2009;Satu buah Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan PemeliharaanRutin / Berkala Rusak Berat Ruang Kelas Sumber Dana DAK Tahun2009;Satu buah Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan PemeliharaanRutin / Berkala Rusak Berat Ruang Kelas Sumber Dana DAKPendamping Tahun 2009.Surat

Penyitaan Tanggal 22 Juni 2011, dari RAPIANA (Kepala SDN.05 Goisoinan),berupa :eSatu buah foto copy buku rekening dilegalisir atas nama SDN.05Goisoinan dengan no rekening 2110.0210.058635;Halaman 3 dari 262Satu lembar SK Kepala Sekolah SDN.05 Nomor: 801/351/SKKS/SDN.05/TIX/2009 tanggal 15 September 2009 tentang Panitia PelaksanaPembangunan/ Rehabilitasi (DAK) SD Negeri 05 Goisoinan Tahun2009;Satu buah Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor: 47/DPKAD/IX/2009;Satu buah Rencana Anggaran Biaya

Penyitaan dengan Berita Acara Penyitaan Tanggal 22 Juni 2011, dari SUWARNO,S.Pd.SD (Kepala SDN.22 Tua Pejat), berupa :Satu buah foto copy buku rekening dilegalisir atas nama SDN.17 TuaPejat dengan no rekening 2110.0210.058763;Satu lembar SK Kepala Sekolah SDN.17 Nomor: 135/SD.17.Tpj/2009Tentang Panitia Pelaksana Pembangunan/ Rehabilitasi (DAK) SDNegeri 17 Tua Pejat Tahun 2009;Satu buah Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor: 54/DPKAD/IX/2009;Satu buah Rencana Anggaran Biaya (RAB) SDN.17

A.Ma (Kepala SDN.19Saumanganyak), berupa:e Satu buah Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor: 07/DPKAD/IX/2009;e Satu buah Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan PemeliharaanRutin / Berkala Rusak Berat Ruang Kelas Sumber Dana DAK Tahun2009 SDN.19 Saumanganya;e Satu buah Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Kegiatan PemeliharaanRutin / Berkala Rusak Berat Ruang Kelas Sumber Dana DAKPendamping Tahun 2009 SDN.19 Saumanganyak;e Foto Dokumentasi 100 % Rehabilitasi SDN.19 Saumanganyak.41.

Keuangan bank BJB Kota Bandung Norek. 0009210318001 per Jan 2012 s/d Des 2012;

0001b

1 (satu) bundel copy Komentar instansi Temuan: Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran DPKAD TA.2012 sebesar Rp 965.205.000,00 dan Jasa Giro sebesar Rp 6.450.274,00 terlambat disetor ke Kas Daerah..

0009

1 (satu) Odner warna hitam yang bertuliskan RTH 2012 MURNI (IVAN) yang berisi :

0009a

1 (satu) bundel copy Rekening koran DPKAD Anggaran 2012 dari Bank Jabar Kota Bandung Norek. 0009573240001 per 1 April 2012 s/d 11 Juni 2012;

0009b

1 (satu) bundel copy berkas / dokumen SP2D No. 957/00423/1.20.05.03/BL/2012 tgl 12 April 2012 RTH Kel. Palasari, Kec.

0012d

1 (satu) bundel Surat Undangan dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) perihal Pembayaran Ganti Rugi Tanah No. 005/0078.4Bid.Aset tgl 19 Des 2012, yg dilaksanakan pada tgl 19 Des 2012 jam 13.30 s/d selesai beserta lampirannya.

0012e

1 (satu) bundle Surat Setoran Pajak SSP Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung Jumlah Pembayaran Rp 45.045.000, tanggal 3 Januari 2013.

0016

1 (satu) odner warna biru bertuliskan tangan RTH CISURUPAN Kec CIBIRU Desember 2012 Rp 7.314.466.250, yang didalamnya berisi :

0016a

Copy 1 (satu) bundel Keputusan PA DPKAD No.593/1914DPKAD tgl 6 Desember 2012 ttg Penetapan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi Atas Tanah yang terletak di Kelurahan Cisurupan Kec. Cibiru Kota Bandung dalam rangka Pengadaan Tanah untuk sarana lingkungan hidup.

0016b

Copy 1 (satu) bundel Lampiran Keputusan PA DPKAD No.593/1914DPKAD tgl 6 Desember 2012: Daftar Nominatif Besaran Nilai Ganti rugi Tanah dalam rangka pengadaan tanah untuk Sarana Lingkungan Hidup yang terletak di Kel. Cisurupan Kec. Cibiru.

) Kota Bandung merangkap selaku PenggunaAnggaran/Pengguna Barang pada DPKAD Pemerintah Kota Bandung Periodebulan April 2012 s/d.

Pts No. 28 / TIPIKOR/ 2020 /PT.BdgAset DPKAD Kota Bandung antara lain mengusulkan kebutuhananggaran pengadaan lahan untuk RTH Bandung TA. 2012.

Desember 2012 dan selaku PenggunaAnggaran/ Pengguna Barang pada DPKAD Pemerintah Kota Bandung Periodebulan Januari 2013 s/d.

Bahkan sebelumnya yaitu pada tanggal 12 Juli 2010, DADANGSUPRIATNA selaku Kepala DPKAD Kota Bandung pernah mengajukanHal 45 dari 449 hal.

usulan Rencana Kerja Anggaran(RKA) Bidang Pemberdayaan Aset DPKAD Kota Bandung yangdisampaikan kepada TAPD Kota Bandung.

Cianjurmengeluarkan Surat Rekomendasi Pencairan ADD Tahap Thn 2014dengan Surat Nomor : 900/871/BPMPD, tanggal 7 Agustus 2014 yangditujukan kepada Kepala DPKAD Kab. Cianjur, selanjutnya di DPKAD Kab.Cianjur dilakukan proses pencairan dimana untuk proses pencairanBantuan Keuangan Ds. Sukakerta tersebut diterbitkanlah :a. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKDNomor 1902/SPP/LSBNT tanggal 27 Agustus 2014.b.

Cianjur mengeluarkan SuratRekomendasi Pencairan ADD Tahap II Thn 2014 dengan Surat Nomor :900/1497/BPMPD, tanggal 24 Desember 2014 yang ditujukan kepadaKepala DPKAD Kab. Cianjur, selanjutnya di DPKAD Kab.

Cianjurmengeluarkan Surat Rekomendasi Pencairan ADD Tahap Thn2014 dengan Surat Nomor : 900/871/BPMPD, tanggal 7 Agustus2014 yang ditujukan kepada Kepala DPKAD Kab. Cianjur,selanjutnya di DPKAD Kab. Cianjur dilakukan proses pencairandimana untuk proses pencairan Bantuan Keuangan Ds. Sukakertatersebut diterbitkanlah :a. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja PengeluaranPPKD Nomor 1902/SPP/LSBNT tanggal 27 Agustus 2014.b.

Cianjur mengeluarkan SuratRekomendasi Pencairan ADD Tahap Thn 2014 dengan Surat Nomor :900/871/BPMPD, tanggal 7 Agustus 2014 yang ditujukan kepadaKepala DPKAD Kab. Cianjur, selanjutnya di DPKAD Kab. Cianjurdilakukan proses pencairan dimana untuk proses pencairan BantuanKeuangan Ds. Sukakerta tersebut diterbitkanlah :a. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja PengeluaranPPKD Nomor 1902/SPP/LSBNT tanggal 27 Agustus 2014.b.

Dokumen Pencairan Bantuan Keuangan kepada Desa (BKKPD) TA2014 Desa Sukakerta, dengan rincian sebagai berikut :a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor : 00848/LS/DPKAD/2014 tanggal 03 April 2014s/d huruf p 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biayabantuan keuangan dari Pemerintah Kab. Cianjur kepadasdr. Ayi Supriatna, tg 14 Maret 2014;Dikembalikan kepada DPKAD Kab. Cianjur melalui Sdri.Dra. Enung Sri hayati..

dan rekapitulasi pengajuan permohonan bantuan dana hibahdari Walikota / Pemerintah Kota Bandung ke DPKAD Kota Bandung, dansesampainya di DPKAD saksi mengambil berkas dan rekapitulasipengajuan dana bantuan hibah tersebut dari saudari Heni staf dariDPKAD, dan setelah saksi menerima proposal dan rekapitulasi tersebutkemudian saksi menandatangani tanda bukti penerimaan dan selanjutnyaproposal tersebut saksi serahkan ke saksi KURNADIuntuk di rekapkembali untuk dilakukan survey dan di verifikasi ;Bahwa

Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) berupa uang yangdi cap dan di tandatangani di atas materai oleh kedua belah pihakantara Pemohon dan Kepala DPKAD dalam hal ini saudara AdengMulyadi selaku Ketua KSU Bina Mandiri Warga sebagai pemohondan saudara H.Herry Nuhayat,SE,MSi selaku Kepala DPKAD.

Cinambo ;Bahwarekomendasi proposal tidak terlampir ;Bahwa tupoksi saksi untuk penerbitan surat ini saksi hanya melengkapidokumen ;Bahwa yang menyampaikan laporanlaporan ke BPKD ke TU disposisidari Kepala DPKAD yaitu Sdr.

;Bahwa dalam rapat hanya menyetujui anggaran secara global untukTA.2012, jadi persetujuaan anggaran untuk KSU BMW merupakankewenangan dari Pemkot dalam hal ini DPKAD karena Pemkot diwakilioleh DPKAD selaku Tim TAPD dalam rapat dengan Banggar ;Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yangdiperlihatkan di depan persidangan ;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;12.

Bina Mandiri Jayauntuk mengantarkan surat rekomendasi tersebut ke DPKAD KotaBandung, sekira satu bulan kemudian, tepatnya awal bulan 11 Juli 2012Sdr.

ketua FPSS (ForumPemuda Seni Sunda) sebagaimana proposal permohonan bantuan dana hibah2014 Nomor: 04/P/FPSS/X/2013 tanggal 5 Oktober 2013 dan selaku Ketuaberdasarkan Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NHPD) Berupa UangNomor: 287/ Kep.II/ 82/ 2014 tanggal 24 November 2014, pada hari Minggu 5Oktober 2013 sampai dengan hari Rabu tanggal 7 Januari 2015 atau setidaktidaknya pada waktuwaktu lain dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2015bertempat di Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD

DinasPengelolaan Keuangan dan Aset daerah (DPKAD) melaksanakan penyalurandana hibah kepada masyarakat Kota Bandung yang terdapat pada DokumenPelaksanaan Anggaran (DPA)Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah(DPKAD) pada mata anggaran bantuan hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dengan kode rekening 1.20.06.00.00.5.1.4.05.01 denganjumlah anggaran sebesar Rp.180.020.565.000, (Seratus delapan puluh milyardua puluh juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);Bahwa terdakwa yang mengatasnamakan

FPSS (Forum Pemuda Seni Sunda)dan selaku ketua sebagai penerima dana hibah setelah mengajukanpermohonan pencairan bantuan dana bantuan hibah ditindaklanjuti denganpenandatanganan Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NHPD) BerupaUang Nomor: 287/ Kep.II/ 82/ 2014 tanggal 24 November 2014 di ruanganHibah Bansos DPKAD Kota Bandung pada hari Jumat tanggal 24 November2014;Bahwa terdakwa selaku penerima dana hibah berdasarkan Naskah PerjanjianBelanja Hibah Daerah (NPHD) dalam penggunaanya berkewajiban

DinasPengelolaan Keuangan dan Aset daerah (DPKAD) melaksanakan penyalurandana hibah kepada masyarakat Kota Bandung yang terdapat pada DokumenPelaksanaan Anggaran (DPA)Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah(DPKAD) pada mata anggaran bantuan hibah kepada Badan/Lembaga/11Organisasi Swasta dengan kode rekening 1.20.06.00.00.5.1.4.05.01 denganjumlah anggaran sebesar Rp 180.020.565.000, (Seratus delapan puluh milyardua puluh juta lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);Bahwa terdakwa yang mengatasnamakan

FPSS (Forum Pemuda Seni Sunda)dan selaku ketua sebagai penerima dana hibah setelah mengajukanpermohonan pencairan bantuan dana bantuan hibah ditindaklanjuti denganpenandatanganan Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NHPD) BerupaUang Nomor: 287/ Kep.II/ 82/ 2014 tanggal 24 November 2014 di ruanganHibah Bansos DPKAD Kota Bandung pada hari Jumat tanggal 24 November2014;Bahwa setelah ditandatanganinya Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah(NPHD) berupa uang Nomor: 287/ Kep.II/ 82/ 2014 tanggal 24

Satu Buah fotocopy SP2D No. 4589/SP2DLS/DPKAD/2010 tanggal 28September 2010.92. Satu Buah fotocopy SP2D No. 4725/SP2DLS/DPKAD/2011 tanggal 23September 2011.93. Satu Buah fotocopy SP2D No. 7259/SP2DLS/DPKAD/2011 tanggal 30Desember 2011.94. Satu Buah fotocopy Berita Acara Pembayaran yang terdiri dari :a. SP2D No. 315/SP2DLS/DPKAD/2010 tanggal 09 Februari 2010.b. SP2D No. 7846/SP2DLS/DPKAD/2009 tanggal 16 Desember 2009.c. SP2D No. 7292/SP2DLS/DPKAD/2009 tanggal 1 Desember 2009.95.

Satu Buah fotocopy Berita Acara Pembayaran yang terdiri dari :SP2D No. 4589/SP2DLS/DPKAD/2010 tanggal 28 September 2010.. SP2D No. 6305/SP2DLS/DPKAD/2009 tanggal 29 Oktober 2009.SP2D No. 7592/SP2DLS/DPKAD/2009 tanggal 09 Desember 2009.. SP2D No. 8416/SP2DLS/DPKAD/2009 tanggal 29 Desember 2009.96. Satu Buah fotocopy SP2D No. 7459/SP2DLS/DPKAD/2009 tanggal 07Desember 2009.200 97. Satu Buah fotocopy Slip setoran Bank BJB No.

Satu Buah fotocopy Berita Acara Pembayaran yang terdiri dari :SP2D No. 4589/SP2DLS/DPKAD/2010 tanggal 28 September 2010.. SP2D No. 6305/SP2DLS/DPKAD/2009 tanggal 29 Oktober 2009.SP2D No. 7592/SP2DLS/DPKAD/2009 tanggal 09 Desember 2009.. SP2D No. 8416/SP2DLS/DPKAD/2009 tanggal 29 Desember 2009.96. Satu Buah fotocopy SP2D No. 7459/SP2DLS/DPKAD/2009 tanggal 07Desember 2009.97. Satu Buah fotocopy Slip setoran Bank BJB No.

ONENG TAQIM Diwakili Oleh : IWAN GUNAWAN,SH
Terbanding/Tergugat III : CAMAT KECAMATAN BOJONG
Terbanding/Tergugat I : UNANG
Terbanding/Tergugat IV : KEPALA DPKAD PURWAKARTA
Terbanding/Tergugat II : KEPALA DESA CIBINGBIN

KEPALA DPKAD PURWAKARTA, Berkantor di jalanSingawinata Purwakarta, selaku PenerbitSPPT Tergugat, selanjutnya disebutsebagai Turut Terbanding Ill, semulasebagai Turut Tergugat III ;PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;Telah membaca :1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 18Agustus 2017, Nomor : 372/PEN/PDT/2017/PT.BDG., tentangpenunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkaratersebut, ditingkat banding ;2.

Hal ini merasawajar jika Tergugat sebagai ahli waris yang syah dari Nurdin Bin Padmamengajukan/mengusulkan surat surat penting kepada pejabat DesaCibingbin, pejabat Kecamatan Bojong dan pejabat DPKAD Purwakarta,untuk mengembalikan haknya yang hilang diambil maling tanah, apalagiTergugat tinggal bersama dengan Nurdin Bin Padma hingga besarsebagai anak yang berasal dari Gen/DNA Nurdin Bin Padma.Tergugat merasa gugatan Penggugat tentang keberatan SPPT danAPHB PPATS, sudah masuk dalam Keberatan penyelesaian

Dalam Gugatan tertulis bahwa Turut Tergugat III beralamat di Jl.Singawinata Purwakarta, padahal DPKAD Purwakarta beralamat diJI. Gandanegara No. 25;2.2. Menurut M.

Rellas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor :21/Pdt.G/2016/PN.Pwk., tanggal 4 Juli 2017, yang dibuat danHalaman 18 dari 41 halaman putusan No.372/Pdt/2017/PT.Bdgdijalankan oleh PAHRUDIN, Jurusita pada Pengadilan NegeriPurwakarta, yang isinya menerangkan, bahwa pada hari Selasatanggal 4Juli 2017, kepada KEPALA DPKAD PURWAKARTA yangbernama Drs.H.YUS PERMANA,MM. sebagai Turut Terbanding IIIsemula sebagai Turur Tergugat Ill, telah diberitahukan tentangadanya permohonan banding tersebut ;

Pd., sebagai TurutTerbanding semula sebagai Turut Tergugat ; Relaas Penyerahan Kontra) Memori Banding Nomor21/Pdt.G/2016/PN.Pwk, tanggal 9 Agustus 2017, yang dibuatdan dijalankan oleh PAHRUDIN, Jurusita pada PengadilanNegeri Purwakarta, yang Isinya menerangkan, bahwa pada hariRabu tanggal 9 Agustus 2017, telah diserahkan salinan resmikontra memori banding kepada KEPALA DPKAD Purwakarta,yang bernama Drs.

Surat Nomor : 937/215/DPKAD/2014, tanggal 02 April 2014 perihalPemindahbukuan.5.

Cianjur yaitu:e Setelan DPKAD Kab. Cianjur menerima Surat Rekomendasipermohonan pencairan bantuan dana dari BPMPD Kab.

02 April 2014;e Dengan dasar SPP Penelitian Kelengkapan Dokumen SPPtanggal 02 April 2014 tersebut, maka dibuat SPM Nomor 0116/SPM/LS.BNT/2014 tanggal 02 April 2014;e Atas dasar SPM tersebut maka terbitlah SP2D dengan Nomor00848/LS/DPKAD/2014 tanggal 02 April 2014;e Selanjutnya SP2D tersebut diserahkan ke Bank BJB Cianjuruntuk dipindah bukukan ke rekening Bendahara PengeluaranSKPKD selanjutnya kepada DPKAD menerbitkan Surat Nomor937/215/DPKAD/2014 tanggal 02 April 2014 perihal pemindahbukuan ke rekening

Selanjutnya diproses di DPKAD Kab. Cianjur sehingga terbitlah3 (tiga) buah surat yaitu:a. Surat Permintaan Pembayaran;b. Surat Perintah Membayar Langsung (LS);c.

Bahwa berdasarkan saran dan rekomendasi Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Jawa Tengah, maka pada Bulan September 2009, KepalaDPKAD Kota Semarang menetapkan Standar Operation Prosedure (SOP)Pelaksanaan UPTD Kas Daerah yaitu prosedur penyetoran uang kas darikasirkasir UPTD Kas Daerah diambil oleh petugas bank yangmenandatangani ke Kantor UPTD Kasda DPKAD serta menghitung uangdengan menggunakan mesin penghitung uang yang ada di kasir UPTDKasda DPKAD, selanjutnya petugas membawa uang tunai dimaksud

dengantanda terima Surat Setoran dari masingmasing Bank dan ditandatanganioleh Kasubag TU Kasda DPKAD selaku pihak penyetor dan tanda tanganpetugas bank sebagai penerima Setoran Tunai:8.

Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Tengah selanjutnyajuga memberi saran dan rekomendasi agar Surat Keputusan WalikotaSemarang tentang penunjukan Bank sebagai penyimpan uang kas DaerahKota Semarang harus dilengkapi dengan Perjanjian Kerjasama PengelolaanUang Daerah antara Kepala DPKAD selaku Bendahara Umum daerah(BUD) dengan Pimpinan Cabang Bank yang bersangkutan.

Pada tanggal 21 Mei 2014 DPKAD mengadakan rapat konsolidasidengan seluruh perbankan yang menjalin kerja sama penempatan uangkas untuk membahas rekomendasi Badan Pemeriksa KeuanganPerwakilan Jawa Tengah terkait pelaksanaan Threasy Single Accountatau Rekening Tunggal untuk penempatan giro. Adapun dalam rapattersebut Para Tergugat diwakili oleh DYAH AYU K;.

Kemudian awal Juni 2014, Kepala DPKAD memerintahkan Kepala UPTDKas Daerah dan Kas.Sub Bag TU UPTD Kasda untuk menghentikanmekanisme penyetoran uang tunai dari kasir Ke bankbank yang ditunjuk,Halaman 4 dari 45 hal. Put. Nomor 2490 K/Pdt/2016dan penerimaan seluruh kasir hanya diambil oleh petugas BANKJATENG selaku Rekening Kas Umum Daerah setiap akhir hari kerja;c.

1. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
2. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar asli surat edaran Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi kepada Kepala SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi selaku SKPD Monev Hibah di Bukittinggi Nomor: 970/3244/DPKAD.01/2012 tanggal 17 Desember 2012 ;
2. 1 (satu) bundel asli Peraturan

Walikota Bukittinggi Tahun 2011 Nomor 27 s/d 31 tahun 2011 ;

Bukittinggi tentnag Pemberian Hibah untuk Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2012 Nomor : 180/07/Huk-A/2012l Nomor: 02/A/KNPI-BKT/III/2012 tanggal 04 April 2012 ;

.01/2013 tanggal 22 Februari 2013 beserta lampirannya;

Menduduki Jabatan Nomor 06/DPKAD/SPMJ/2011 tanggal 08 November 2011;

Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Menduduki JabatanNomor 06/DPKAD/SPMJ/2011 tanggal 08 November 2011;41. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor :05/DPKAD/SPP/2011 tanggal 08 November 2011;42. Fotocopy 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Walikota Bukittingg!Nomor : 821.20/17/IlIIBKD2012 tanggal 02 Juli 2012;43.

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah(DPKAD) Kota Bukittinggi perihal Pencairan dana hibah yang ditandatanganioleh Ketua DPD KNPI Kota Bukittinggi sdr.

Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Menduduki JabatanNomor 06/DPKAD/SPMJ/2011 tanggal 08 November 2011;41. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor :05/DPKAD/SPP/2011 tanggal 08 November 2011;42. Fotocopy 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Walikota BukittinggiNomor : 821.20/17/IIIBKD2012 tanggal 02 Juli 2012;43.

Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Menduduki JabatanNomor 06/DPKAD/SPMJ/2011 tanggal 08 November 2011;Halaman 122 dari 124 Putusan Nomor 17 /Pid.SusTPK/2019/PN.Pdg41. Fotocopy 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pelantikan Nomor :05/DPKAD/SPP/2011 tanggal 08 November 2011;42. Fotocopy 1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Walikota Bukittingg!Nomor : 821.20/17/IlIIBKD2012 tanggal 02 Juli 2012;43.

Cianjurmengeluarkan Surat Rekomendasi Pencairan ADD Tahap Thn 2014dengan Surat Nomor : 900/871/BPMPD, tanggal 7 Agustus 2014 yangditujukan kepada Kepala DPKAD Kab. Cianjur, selanjutnya di DPKAD Kab.Cianjur dilakukan proses pencairan dimana untuk proses pencairanBantuan Keuangan Ds. Sukakerta tersebut diterbitkanlah :a. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKDNomor 1902/SPP/LSBNT tanggal 27 Agustus 2014.b.

Cianjur mengeluarkan SuratRekomendasi Pencairan ADD Tahap Il Thn 2014 dengan Surat Nomor :900/1497/BPMPD, tanggal 24 Desember 2014 yang ditujukan kepadaKepala DPKAD Kab. Cianjur, selanjutnya di DPKAD Kab. Cianjurdilakukan proses pencairan dimana untuk proses pencairan BantuanKeuangan Ds.

Cianjur, selanjutnya di DPKAD Kab. Cianjur dilakukan prosespencairan dimana untuk proses pencairan Bantuan Keuangan Ds.Sukakerta tersebut diterbitkanlah :a. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja PengeluaranPPKD Nomor : 5201/SPP/LSBNT tanggal 24 Desember 2014.b. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 5201/SPP/LSBNT,tanggal 24 Desember 2014.c. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 13059/LS/DPKAD/2014,tanggal 24 Desember 2014.

Cianjur mengeluarkan SuratRekomendasi Pencairan ADD Tahap Thn 2014 dengan Surat Nomor: 900/871/BPMPD, tanggal 7 Agustus 2014 yang ditujukan kepadaKepala DPKAD Kab. Cianjur, selanjutnya di DPKAD Kab. Cianjurdilakukan proses pencairan dimana untuk proses pencairan BantuanKeuangan Ds. Sukakerta tersebut diterbitkanlah :a. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja PengeluaranPPKD Nomor 1902/SPP/LSBNT tanggal 27 Agustus 2014.b.

Dokumen Pencairan Bantuan Keuangan kepada Desa (BKKPD)TA 2014 Desa Sukakerta, dengan rincian sebagai berikut :a.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor : 00848/LS/DPKAD/2014 tanggal 03 April 2014 s/dhuruf p 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran biaya bantuankeuangan dari Pemerintah Kab. Cianjur kepada sdr. AyiSupriatna, tgl 14 Maret 2014Dikembalikan kepada DPKAD Kab. Cianjur melalui Sdri.Dra. Enung Sri hayati.1.

untukdimasukkan lagi ke bagian verifikasi DPKAD untuk diverifikasi danmendapatkan stempel pengesahan; Terdakwa BAKRI SYAMSUDDIN selaku Kepala Desa membawaProposal dan APBDesa yang telah diverifikasi dan mendapatkanstempel dari bagian verifikasi DPKAD dalam hal ini dijabat oleh saksiSUPRIANTO selaku Bendahara Pembantu Keuangan, denganmembawa serta :a) Proposal pengajuan yang telah mendapatkan stempelpengesahan;b) APBDesaC) Nomor rekening desad) Nomor NPWP Kemudian setelah dinyatakan layak maka diterbitkan

SuratPermintaan Pembayaran (SPP) oleh saksi SUPRIANTO selakuBendahara Pembantu Keuangan.e Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dibawa kepada KasubagKeuangan DPKAD untuk diterbitkan Surat perintah Membayar (SPM).Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2016/PT PAL Setelah terbit SPM kemudian SPM tersebut diserahkan kepadaKepala Dinas DPKAD untuk ditandatangani.e Setelah ditandatangani oleh Kepala Dinas DPKAD kemudian SPMdiserahkan kepada Kepala Seksi Perbendaharaan untuk mengontrolpencairan anggaran.e

untukdimasukkan lagi ke bagian verifikasi DPKAD untuk diverifikasi danmendapatkan stempel pengesahan.

saksi SUPRIANTO selakuBendahara Pembantu Keuangan.e Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dibawa kepada KasubagKeuangan DPKAD untuk diterbitkan Surat perintah Membayar (SPM).

Setelah terbit SPM kemudian SPM tersebut diserahkan kepadaKepala Dinas DPKAD untuk ditandatangani.e Setelah ditandatangani olen Kepala Dinas DPKAD kemudian SPMdiserahkan kepada Kepala Seksi Perbendaharaan untuk mengontrolpencairan anggarane Setelan ditandatangani oleh Kepala Seksi Perbendaharankemudian :a) Proposal pengajuan yang telah mendapatkan stempelpengesahan;b) APBDesaC) Nomor rekening desad) Nomor NPWPe) SPPf)SPM,dang) Kartu kendalle Selanjutnya kelengkapan tersebut diserahkan kepada seksipengelolaan

Kota BandungNomor 900/048DPKAD tanggal 8 Janauari 2013;Bahwa ketika saksi masuk ke DPKAD sudah ada Terdakwa yangmenjabat sebagai KPA ;Bahwa pembayaran ganti rugi Tahap , Il dan Ill kepada Ny.

Fotocopy Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran DPKAD KotaBandung No. 593/128BPA tanggal 11 Desember 2013;6. Fotocopy Persil no. 9a.S.ll, persil 12a.S.ll dan persil no. 12b.S.II ;7.

dilakukan oleh DPKAD adalah pembayaran ganti rugitanah yang dibeli oleh Pemkot Bandung ;Bahwa pembayaran ganti rugi yang dilakukan oleh DPKAD selama tahun2013 ada dua kali yaitu ganti rugi SD Pasir Kaliki Bandung bulan Agustus2013 dan ganti rugi tanah SMAN 22 Kota Bandung bulan Desember 2013 ;Bahwa pembayaran ganti rugi untuk SMAN 22 Kota Bandung sudahdilakukan selama 3 kali yaitu tahun 2006, seluas 1.965 M?

, sehingga total yangdibayarkan seluas 8.970 M* dengan Persil 9 ;Bahwa bukan Terdakwa yang membayarkan ganti rugi sebanyak kalitersebut, karena waktu itu Terdakwa belum bertugas di DPKAD dan sayatahu dari cerita PPTK di DPKAD ;Bahwa jumlah yang sudah dibayarkan untuk ganti rugi tanah SMAN 22 KotaBandung dari tahun 2006 s/d tahun 2010 sebesar Rp. 18.256.666.800,00dan dibayarkan kepada Ny. Hj.

Kepala Dinas DPKAD cq. Kepala BidangPemberdayaan Aset DPKAD yang menguasai tanah SMAN 22 Bandung,Tergugat IV Camat Kecamatan Lengkong, Tergugat V Kepala KelurahanTurangga, Tergugat VI Notaris Diastuti, SH dan Tergugat VII KantorPertanahan Kota Bandung;9.

DPKAD tanggal 21November 2011, dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahkepada Dinas Pendidikan Kota Bandung (copy legalisir).12. 2 (dua) lembar Surat nomor 978/15.28.2DPKAD tanggal 21November 2011, dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahkepada Dinas Pendidikan Kota Bandung.13. 2 (dua) lembar Surat nomor 978/1557DPKAD tanggal 22November 2011, dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahkepada Dinas Pendidikan Kota Bandung.14. 2 (dua) lembar Surat nomor 978/1530.1DPKAD tanggal,dari

tanggal 8Desember 2011, dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahkepada Dinas Pendidikan Kota Bandung.20. 2 (dua) lembar Surat nomor 978/1830DPKAD tanggal 15Desember 2011, dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahkepada Dinas Pendidikan Kota Bandung.21. 2 (dua) lembar Surat nomor 978/1852DPKAD tanggal 19Desember 2011, dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerahkepada Dinas Pendidikan Kota Bandung.22. 5 (lima) lembar Surat draft yang disusun Dinas PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah (DPKAD

Kota Bandung) perihal rekomendasi73 (tujuh puluh tiga) calon penerima hibah.23. 1 (satu) Iembar Surat Kepala Dinas Pendidikan KotaBandung nomor 895.5/5684.Disdik/2012, tanggal 15 Oktober 2012 yangditujukan kepada Direktur Reskrimsus Polda Subdit Ill perihal klarifikasidata Yayasan Harapan Bangsa Sejahtera.24. 1 (satu) lembar Surat Dinas Pengelolaan Keuangan danAset Daerah (DPKAD) Kota Bandung No. 978/1693DPKAD tanggal 6Desember 2011 kepada Dinas Sosial Kota Bandung perihal bahan evaluasibelanja

Bantul TahunAnggaran 2011;Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD Tahun 2011:SPD No. 921/02/DPKAD/2011 Tentang Surat Penyediaan DanaAnggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Bulan Januari s/dMaret 2011:SPD No. 921/167/DPKAD/2011 Tentang Surat Penyediaan DanaAnggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Bulan April s/d Juni2011;SPD No. 921/273/DPKAD/2011 Tentang Surat Penyediaan DanaAnggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 Bulan Juli s/dSeptember 2011:SPD No. 921/396/DPKAD/2011 Tentang Surat

HIBAH DPKAD/I/201 1;SK Bupati Bantul No. 16b Tahun 2011 Tentang Pemberian HibahKepada KONI;Surat No. 900/002 Tgl 14/1/2011 Tentang Permohonan PencairanDana Hibah KONI Sebesar Rp. 248.400.400,00;Bend 26 Sebesar Rp. 248.400.000,00;Berita Acara Penyerahan Hibah No. 02/BA.HIBAH DPKAD/I/2011;SP2D No. 43 LS 1/2011 Tgl 24/1/2011;SPP/SPM No. 05/DPKAD.BANT/SPM/I/2011 Tgl 21/1/2011;Surat No. 900/003 Tgl 04/2/2011 dari Kantor PORA TentangPermohonan Pencairan Dana Hibah KONI Sebesar Rp.3.178.500.000,00;Surat

PutNomor 1025 K/Pid.Sus/201647)48)49)Berita Acara Penyerahan Hibah No. 05/BA.HIBAH DPKAD/I/2011 ;Surat No. 900/145 tgl 30/6/2011 dari Kantor PORA TentangPermohonan Pencairan Dana Hibah KONI sebesar Rp.200.300.000,00;Surat No.

Anggaran 2010;Keputusan Kepala DPKAD Kab. Bantul No. 921/571/DPKAD/2010tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Th.Anggaran 2010;Keputusan Kepala DPKAD Kab. Bantul No. 921/300/DPKAD/2010tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Th.Anggaran 2010;Keputusan Kepala DPKAD Kab. Bantul No. 921/199/DPKAD/2010tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Th.Anggaran 2010;Keputusan Kepala DPKAD Kab.

Bantul tentangPemberian Hibah Dana Keolahragaan di Kabupaten Bantul;DPASKPD Nomor 914/04/DPKAD/2010 (MURNI) asli;DPASKPD Nomor 914/71/DPKAD/2010 (PERUBAHAN) copy;Hal. 75 dari 117 hal.

Bahwa Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ( DPKAD ) KotaSemarang Tahun Anggaran 2011 mempunyai Program PendaerahanPajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) dan untuk melaksanakan Programtersebut DPKAD Kota Semarang menganggarkan kegiatan / PekerjaanAplikasi Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) online Tahun 2011 ; Bahwa untuk melaksanakan kegiatan / Pekerjaan Aplikasi Pajak Bumidan Bangunan ( PBB ) online Tahun 2011 Penggugat menerbitkan SuratKeputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah KotaSemarang

Smeg antara Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (DPKAD )Pemerintah Kota Semarang dengan PT. Adora Integritas Solusi,yang masingmasing pihak terikat pada peraturan perundangundangan yang mengatur eksistensi mereka. Dinas PengelolaanKeuangan Dan Aset Daerah ( DPKAD ) Pemerintah Kota Semarangadalah merupakan badan hukum negara ( publik ), yang secarahukum administrasi negara memiliki hak dan kewajiban sehinggamempunyai suatu persona standi in yudicio. Sedangkan PT.

tindakan yang dilakukan sesuai denganfungsi dan kewenangan yang diberikan kepadanya ; e Kuasa baru dapat ditarik sebagai Tergugat apabila tindakan yangdilakukan melampaui batas kewenangan yang ditentukan dalam surat kuasa ; Bahwa penerapan pasal ini secara tegas diterapkan dalamYurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3556 K/Pdt/1985 yangintinya menegaskan bahwa gugatan harus ditujukan kepada pemberikuasa ; Bahwa Tergugat saat menadatangani kontrak kerja dengan DinasPengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah ( DPKAD