• PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH (PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH) - Penggugat1. GIYATMO, S.Kep., Ns. - Tergugat I2. HERNA PASIATIN, Amd.Keb. - Tergugat II3.BPN Kebumen - Turut Tergugat

  G/2016/PN Kbm.Pada hari ini : Kamis, tanggal 18 Agustus 2016, dalam persidanganPengadilan Negeri Kebumen yang terobuka untuk umum yang memeriksa danmengadili perkaraperkara perdata dalam tingkat pertama, telah datangmenghadap :PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH' (PIMPINAN PUSATMUHAMMADIYAH), berkedudukan di Jalan CikDitiro No. 23 Yogyakarta 55225, dalam hal inidiwakili oleh : TARSAN AL MAFTUH, BA.

  Kom., tertanggal 28 Juni 2016 oleh PihakKedua dan Pihak Ketiga adalah tidak sah, karena jual beli tanah yangdilakukan oleh Pihak Kedua dan Pihak Ketiga dilakukan pada saat PihakKedua menjabat sebagai Pembantu Ketua II Bidang Administrasi danKeuangan dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES)Muhammadiyah Gombong serta menggunakan dana/uang milik PihakPertama (Persyarikatan Muhammadiyah), maka sesuai dengan AD/ARTPihak Pertama (Persyarikatan Muhammadiyah) tanahtanah tersebutsecara hukum adalah

  Bahwa oleh karena kepemilikan Pihak Kedua dan Pihak Ketiga atas empatbelas (14) bidang tanah hak milik tersebut adalah tidak sah, karenamelanggar AD/ART Pihak Pertama (Persyarikatan Muhammadiyah) makaPihak Pertama telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukumterhadap Pihak Kedua, Pihak Ketiga dan Pihak Keempat selaku TurutTergugat sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan NegeriKebumen, di bawah Register Perkara Perdata Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN.Kbm., tertanggal 28 Juni 2016..

  Bahwa Pihak Kedua dan Pihak Ketiga menyatakan dan mengakui secarabenar bahwa Pihak Pertama (Persyarikatan Muhammadiyah) adalah satusatunya pemilik yang sah dan yang berhak atas empat belas (14) bidangHalaman ke9 dari 14 halamanAkta Perdamaian Nomor 11/Pdt.G/2016/PN Komtanah hak milik yang diuraikan dalam perkara perdata Nomor : Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN.Kbm., tertanggal 28 Juni 2016.6.

  Bahwa Pihak Kedua dan Pihak Ketiga menyatakan dan mengakui secarabenar bahwa Pihak Pertama (Persyarikatan Muhammadiyah) adalah satusatunya pemilik yang sah dan yang berhak atas empat belas (14) bidangtanah yang diuraikan dalam perkara perdata Nomor : 11/Pdt.G/2016/PN.Kbm., tertanggal 28 Juni 2016.. Demikian berikut segala sesuatu yang ada di atas tanahtanah tersebutyang menurut sifat, peruntukannya atau menurut undangundang dapatdianggap sebagai barang tak bergerak.Pasal 3.

• Kabupaten Poso, maka disamping error in persona, maka gugatanPenggugat terkualifikasi sebagai gugatan yang plurium litis consortium, apabilatanoa menempatkan Persyarikatan Muhammadiyah sebagai pihak berperkara.4.Bahwa gugatan Penggugat masih juga plurium litis consortium, karena tidak jugamelibatkan beberapa person dalam gugatan ini baik dalam quality quo sebagaiPenggugat ataupun sebagai Tergugat.Bahwa dasarnya sangat jelas yakni bahwa sebagaimana surat gugatan Penggugatmenyebutkan bahwa Penggugat

  Didalam sertifikat a quo tersebut nama Tergugat Il bertindak selaku Nazhir,bertindak untuk dan atas nama Persyarikatan Muhammadiyah dalam jabatannyasebagai ketua bidang aset Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Poso.4.

  Bahwa penguasaan dan pemilikan Persyarikatan Muhammadiyah atas ObyekSengketa, juga diakui oleh pemilik tanah disekitar. Yang dapat dibuktikan daritanahtanah milik beberapa person yang berbatas langsung dengan obyeksengketa sekarang, pada bagian batasbatas tanahnya menyebut Muhammadiyahsebagai batasnya. Bukti mana akan disampaikan pada tahap pembuktian. Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN.Pso Hal 87.

  Bahkan suami Tergugat yakni YusrilLatola ikut membantu menurunkan material timbunan pada saat dilakukanpenimbunan atas obyek sengketa oleh Persyarikatan Muhammadiyah.8.

  Putusan Nomor 43/Pdt.G/2018/PN.Pso Hal 10Dan dari proses praperadilan tersebut, walaupun tidak mempunyai relevansi secaralangsung, karena sebagaimana disebut Penggugat bahwa hal tersebut berkaitandengan tuduhan pengrusakan yang dilakukan suami Penggugat terhadap barangmilik Persyarikatan Muhammadiyah yang berada diatas obyek sengketa.Namun demikian dari proses dan putusan praperadilan tersebut tersirat denganjelas bahwa yang menuasai obyek sengketa adalah Persyarikatan Muhammadivah.

• Sudah dianggap sebagai mempergunakan apabila menyerahkan surat itukepada orang lain yang harus menggunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itudi tempat dimana surat tersebut harus dibutuhkan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa PimpinanDaerah Muhammadiyah Buton melakukan pertemuanpertemuan untuk membahasadanya masalah dalam Persyarikatan Muhammadiyah Buton terkait amal usahaMuhammadiyah pada Universitas Muhammadiyah Buton karena adanya masalahdugaan penyimpangan penggunaan

  Bahwa lebih Lanjut La Bolodan La Ludi menerangkan bahwa tujuan SK pengangkatan tersebut sematamatauntuk tujuan kemaslahatan persyarikatan Muhammadiyah Buton yang pada saat itumemang terdapat banyak permasalahan oleh karena Universitas Muhammadiyahadalah salah satu amal usaha dari persyarikatan Muhammadiyah.Menimbang, bahwa terkait tanda tangan La Bolo, Wakil Ketua PimdaMuhammadiyah Buton yang bertandatangan dalam Surat Keputusan No03/KEP/IILO/D/2016 tertanggal 7 Februari 2016 perihal pengangkatan

  Bahwa terdakwatidak mempunyai maksud untuk menggantikan atau membatalkan posisi Suriadiselaku Rektor UMB yang sah karena hal tersebut adalah kewenangan dari PimpinanPusat Muhammadiyah namun sematamata hanya untuk kemaslahatanpersyarikatan Muhammadiyah Buton karena Universitas Muhammadiyah Butonadalah salah satu amal usaha dari Persyarikatan Muhammadiyah;Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 276/Pid.B/2016/PN kdiMenimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksisaksi dari pihak bank

  Bahwa dari uraianpertimbangan tersebut diatas, majelis menilai walaupun Terdakwa telah terbuktimelakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidakdapat dituntut oleh karena perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut tidaklahdilakukan dengan niat atau kehendak jahat melainkan dilakukan sematamata adalahtujuaan untuk kemaslahatan persyarikatan Muhammmdiyah Buton.

  Bahwapermasalahan yang ada dalam tubuh Persyarikatan Muhammadiyah adalahseharusnya diselesaikan secara internal oleh pihak Muhammamdiyah sebagai manadalam statuta persyarikatan Muhammadiyah bahwa dalam PersyarikatanMuhammadiyah diupayakan selalu musyawarah untuk mufakat dalam penyelesaianmasalah dan diutamakan adanya mediasi internal, apabila mediasi berhasil makapelaku tidak boleh dihukum akan tetapi apabila terbukti maka yang melakukan tindakpidana dikeluarkan dan tidak boleh berkhidmat di Muhammadiyah

• Bahwa sejak Ny.Masini meninggal dunia sekitar tahun 1927,pada tanggal 17102005, tanah tersebut oleh Moch Zamachsyari selaku Wakipdengan cara menguasai yang tidak sah dan melawan hukum serta telan mewakapkan kepada Tergugat dan tergugat II serta Tergugat IIImasingmasing selaku ketua,sekretaris dan bendahara atas nama Persyarikatan Muhammadiyah Badan Hukum No.SK,PPM No 18/Pr Tgl 30111923 selaku Nazir dengan Nomor Akta Ikrar Wakap Nomor : 07/X/2005 tanggal 13 Ramadhan 1426 H atau Tgl 17102005 M yang

  Bahwa ternyata setelah diselidiki Moch Zamachsyari pada tanggal 9121985 telah meninggal dunia hampir sekitar 20 tahun yang lalu, sehingga pada saat pembuatan Akta Ikrar Wakap Nomor 07/X/2005 tanggal 13 Ramadhan 1426 H atah tgl 17102005 nama Wakif MOH ZAMACHSYARI dan Sertifikat Tanah wakap Nomor.3 tanggal 1452008tertulis nama Nadzir 1.Drs Aam Muharam. 2.Drs Cecep S Mubarok3.H.Ade Kholidin atas nama PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH Badan Hukum No.SKPPM.No 18/Fr Tgl 30111923.Moch Zamachsyariselaku Wakip 20

  H Ade Kholidin atas nama PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH Badan Hukum No.SK.PPM,No.18 /Pr tanggal 30111923 dari daftar buku tanah.. Bahwa Tergugat ,Tergugat Il dan Tergugat Ill harus mengosongkandan sekaligus menyerahkan tanah Leter C nomor 249, persil Nomor22? b,5 Il seluas 6.280 M2 atas nama Masini terletak di Blok Sumbersari Kelurahan Kota Kulon pokok sekarang Kelurahan Regol Kecamatan garut Kota Kabupaten Garut kepada para Penggugat selaku paraahli waris pengganti dari Ny.Masini,.

  Menyatakan batal dan tidak mempuyai kekuatan hukum Sertifikat Tanah Wakap Nomor:3 tanggal 1452008 nama Nadzir Tergugat I,Tergugat Il dan Tergugat Ill atas nama PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH Badan Hukum No. SK.PPM No,18/Pr Tanggal 30111923..

  Menghukum dan memerintahkan Turut Tergugat II untuk mencoret Sertifikat Tanah Wakap Nomor:3 tanggal 1452008 nama Nadzir Tergugat, Tergugat II dan Tergugat Ill atas nama PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH Badan Hukum No SK.PPM.No 18/Pr Tgl 30111923 dalamdaftar buku tanah..

• Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana, karena menjalankan amarmaruf nahi munkar demi kredibilitas amal usaha Universitas MuhammadiyahButon dalam persyarikatan Muhammadiyah;Mendengar, tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan PenasihatHukum para Terdakwa dalam Replik yang pada pokoknya berpendirian bertetapdengan surat tuntutannya demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa dalam Duplikyang pada pokoknya menyatakan bertetap pula pada nota pembelaannya;Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan kepersidangan

  ,MM telah sangat merugikan pihak Universitas dalam prosespembelajaran; Bahwa selama ini pihak UMB sudah berusaha untuk menyelesaikan konfliksecara kekeluargaan maupun secara persyarikatan, namun tidak pernahtercapal;Terhadap keterangan saksi para Terdakwa membenarkannya danmenyatakan tidak kebaratan;2. Saksi SAMSUL BAHARI SE.

  ,MM telah sangat merugikan pihak Universitas dalam pembelajaran;Bahwa selama ini pihak UMB sudah berusaha untuk menyelesaikan konifliksecara kekeluargaan maupun secara persyarikatan, namun tidak pernahtercapal;Terhadap keterangan saksi para Terdakwa menyatakan tidak kebaratan danmembenarkan semua keterangan saksi tersebut ;3.Saksi ABU BAKAR, S.Sos,M.Si, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Ketua Pimpinan DaerahMuhammadiyah Kabupten Buton;Bahwa

  ,MM telah sangat merugikan pihak Universitas dalam pembelajaran.Bahwa selama ini pihak UMB sudah berusaha untuk menyelesaikan konfliksecara kekeluargaan maupun secara persyarikatan, namun tidak pernahtercapal;Bahwa surat yang dikeluarkan oleh Pinda Muhammadiyah Buton tersebutterkait pengangkatan Rektor maupun pemblokiran rekening bank milik UMBtidak pernah ditembuskan/dikirimkan ke pihak Universitas UMB;Bahwa terdakwa Dr.

  ,MH. danditandatangani sendiri oleh saksi LA LUDI serta saksi LA BOLO, dipandangsebagai surat yang tidak sah dalam Persyarikatan Muhammadiah karena UMBadalah sebagai amal usaha dari Persyarikatan Muhammadiyah;.Bahwa yang berhak mengangkat dan memberhentikan Jabatan Rektor di Universitas Muhamadiyah Buton adalah Pimpinan Pusat Muhamadiyah Jakarta bukan Pimda Muhamadiyah Buton, berdasarkan Pedoman Pimpinan PusatMuhamadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi pada pasal 2ayat (1) sampai dengan

• Maemunah

• Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah selokan/tanah negara
• Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah Aman, Adi dan Apum
• Sebelah Barat : berbatasan dengan tanah Soma dan Iyas

sebagai harta wakaf yang pengelolaannya dikembalikan kepada Persyarikatan Muhammadiyah in casu Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kadungora Barat;

1. Menyatakan tidak dapat diterima petitum Para Penggugat Rekonvensi pada angka 2 dan

   Halim Basyarah;Bahwa yang mengelola kedua sekolah tersebut para nadzir wakaf yangsekarang;Bahwa menurut saksi Muslin Mustofa bin Jumanta dibanggunnya keduasekolah tersebut di atas tanah wakaf karena pengurusnya ada yangmenjadi aktivis Muhammadiyah;Bahwa menurut saksi Muslih Mustofa bin Jumanta bahwa sejak awalSMAM 1 dan SMKM 2 Kadungora dikelola oleh Muhammadiyah danselanjutnya PP Muhammadiyah memerintahkan agar tanah wakafperseorangan harus dialihkan kepada pihak Persyarikatan;Menimbang, bahwa keempat

   Halim Basyarah, lim Durahman dan DeniWahyudin; Bahwa menurut saksi Endang FR bin Endang Sukanda kelima nadzirtersebut mewakili persyarikatan Muhammadiyah meskipun dalamsertipikat nadzir perseorangan; Bahwa saksi Hj. Widaningsih binti H. Zarkasih mengetahui Hj.Maemunah meninggal pada tahun 1981; Bahwa menurut saksi Endang FR bin Endang Sukanda bahwa nadziryang masih hidup adalah tinggal Drs. Halim Basyarah; Bahwa menurut saksi Hj. Widaningsih binti H. Zarkasih, H.

   Bahwa Surat Pengesahan Nadzir Perorangan NomorW.5/08/268/KP/VII/ 2019 tanggal 08 Juli 2019 yang diterbitkan olehKepala KUA/PPAIW Kecamatan Kadungora tidak terlebin dahuludimusyawarahkan dengan pihak terkait sebagaimana ketentuan Pasal 4ayat (1) c Peraturan Badan Wakaf Indonesia, yakni Wakif atau ahliwarisnya dan Persyarikatan Muhammadiyah selaku pihak yang ditunjukoleh Wakif untuk mengelola tanah wakaf tersebut;Halaman 23 dari 32 hal. Pts.

   No. 283/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak sudah barangtentu merupakan kaderkader terbaik Persyarikatan Muhammadiyah, makamelakukan upaya ishlan dan kembali bersamasama secara sinergimemajukan pendidikan dan meningkatkan sarana kepentingan umat yangdikelola oleh Persyarikatan Muhammadiyah untuk masa kini dan masa yangakan datang merupakan perbuatan yang amat diharapkan dan dikehendaki,baik oleh warga Persyarikatan Muhammadiyah pada khususnya maupunumat Islam pada umumnya

   No. 283/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.Kabupaten Garut sebagaimana tercatat dalam SHM No. 153/Wakafkepada Persyarikatan Muhammadiyah in casu PCM Kadungora Barat;5.

• BANK PERSYARIKATAN INDONESIA d/h PT. BANK SWANSARINDO INTERNASIONAL) >< 1. MARWAN KUSUMAH. ; 2. IR. NY.HJ. DIAN ANGGRAINI

  Bank Persyarikatan Indoneswiayang kemudian PT. Bank Persyarikatan Indonesia telah dibeli oleh PT. BankBukopin yang kemudian menjadi PT.

• PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH, ~~ Badan hukumberdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga Persyarikatan Muhammadiyah terakhir dirubahberdasarkan Keputusan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia NomorAHU88.AH.01.07.Tahun 2010 tentang PerubahanAnggaran Dasar Persyarikatan Muhammadiyah, tanggal23 Juni 2010, berkedudukan dijalan KHA. DAHLANNo. 103 Yogyakarta, dalam halini diwakilioleh Dr. H.Haedar Nashir, M.Si dan Dr. H.

• Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah buku Sertifikat tanan wakaf Nomor 3 atas namaPersyarikatan MUHAMMADIYAH, yang terbit pada tanggal 14 Mei2008;Halaman2 dari 7 halaman Putusan Nomor 743 K/PID/2018 Sebidang tanah darat terletak di JalanBratayudaKelurahanRegol,Kecamatan Garut, Kota Kabupaten Garut,tepat dengan nomor Letter C 249 Persil Nomor 227.B.S.IIKelurahanRegol,Kecamatan Garut, Kota Kabupaten Garut denganluas yaitu 6280 M*:Dikembalikan kepada Persyarikatan Muhammadiyah Kecamatan GarutKota

  dengan sertifikattanahwakaf Nomor 3 atas nama Persyarikatan Muhammadiyah Cabang GarutKota yang terbit tanggal 14 Mei 2008, tanpa izin pemiliknya sehinggamerugikan pihak Persyarikatan Muhammadiyah Cabang Garut Kota sebesarRp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);Bahwa Judex Factitersebut mempertimbangkan secara cukup dasaralasanalasan penjatuhan pidananya sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1)Huruff KUHAP, sehingga Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masingmasingselama 7 (tujuh) bulan;Bahwa alasan kasasi

• Memerintahkan Badan Wakaf Indonesia dan/atau perwakilannya di KalimantanTimur (Turut Tergugat IV) atau untuk memberhentikan para nazhir wakafsebagaimana dalam Akta lkrar Wakaf pada diktum nomor 3 di atas danmenggantinya kepada Nazhir Badan Hukum Persyarikatan MuhammadiyahKabupaten Paser;Hal. 5 dari 28 halaman Putusan PTA Samarinda Nomor 36/Padt.G/2018/PTA Smd5.

  Yang dimaksud dengan keperluan umum dalam akta ikrar wakaf tersebutdiatas adalah diwakafkan kepada PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAHuntuk kepentingan PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH DAERAHHal. 14 dari 28 halaman Putusan PTA Samarinda Nomor 36/Pdt.G/2018/PTA SmdKABUPATEN PASER dengan amal usahanya dibidang pendidikan danbidang sosial.b.

  Yang dimaksud dengan keperluan umum dalam akta ikrar wakaf tersebutdiatas adalah diwakafkan kepada PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH untukkepentingan PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH DAERAH KABUPATENPASER dengan amal usahanya dibidang pendidikan dan bidang sosial.b.

  Mappirapi (wakif) itu jugamengandung pengertian adanya penggantian nadzir, dari nadzir perseorangankepada nadzir organisasi dalam hal ini Persyarikatan Muhammadiyah.Penggantian nadzir sebenarnya juga diperbolehkan, tetapi harus sesuai denganketentuan pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yangmenyatakan bahwa apabila nadzir dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AktaIkrar Wakaf dibuat tidak melaksanakan tugasnya, maka Kepala KUA baik atasinisiatif sendiri, maupun atas usul wakif

  tidak dapatdikategorikan wanprestasi;Menimbang, bahwa Tergugat Il selaku nazhir sudah berusaha untukmengurus dan mengelola serta mengamankan harta wakaf dengan melakukansertifikasi harta wakaf tersebut, sehingga terbitlah Sertifkat Hak Milik WakafNomor 502 Tahun 1994, namun Tergugat Il selaku Nazhir lalai atau setidaktidaknya tidak maksimal dalam mengembangkan harta wakaf sesuai denganperuntukannya atau sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh wakif, sehinggatanah wakaf tersebut dimanfaatkan oleh Persyarikatan

• berada pada tanggung jawab Penggugat Il, yaitusebagai Direktur pada Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan KotaKediri, sehingga baik Penggugat I, dan Penggugat II atau ParaPenggugat diatas memiliki tanggung jawab bersama terhadap RumahSakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Kediri tersebut, termasukmemiliki kompetensi untuk melakukan tindakan untuk menggugatdihadapan Pengadilan kepada pihak lain, in casu Para Tergugat ;Bahwa Rumah Sakit Muhammadiyah Ahmad Dahlan Kota Kediri adalahsalah satu amal usaha Persyarikatan

  Gugatan Diajukan Oleh Orang Yang Tidak Berhak (DisqulificatoreExceptie);Bahwa Anggaran Dasar Persyarikatan Muhammadiyah telahmendapatkan pengesahan Gubernur Jenderal (sebagai penguasa telahditunjuk Directeur Van Justice, kini Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia) Nomor 81 tanggal 22 Agustus 1914berdasarkan staatblad 1870 Nomor 64 Tentang Perkumpulan Perkumpulan Berbadan Hukum.

  Nomor 128/Pdt.SusPHI/2017/PN Sby15dengan kebutuhan;Bahwa dengan demikian Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU)Pimpinan Wilayah Jawa Timur/ Penggugat Ibertugas menyelenggarakanamal usaha, program, dan kegiatan pokok dalam bidang tertentu;Bahwa menurut Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor01/PED/.0/B/2011 Tentang Amal Usaha Kesehatan MuhammadiyahPasal 7 Majelis ayat (4) Majelis menjalankan fungsi, tugas danwewenangnya atas persetujuan dari dan bertanggung jawab kepadaPimpinan Persyarikatan;Bahwa

  ,M.Hum(Ketua) dan Dr.H.Agung Danarto, M.Ag (Sekretaris) yang padapokoknya berbunyi memperhatikan dinamika yang berkembang diMuhammadiyah Kota Kediri khususnya mengenai adanyalaporan/gugatan oleh para pihak ke kepolisian, untukkemaslahatan Persyarikatan maka Pimpinan PusatMuhammadiyah memutuskan dan memerintahkan kepadaHal. 21 dari 84 hal. Put. Nomor 128/Pdt.SusPHI/2017/PN Sby22Saudara mencabut semua perkara tersebut untuk kemudian dapatditempuh langkah perdamaian (lIslah).

  Muhammadiyah,sebagai Landasan Hukum Persyarikatan Muhammadiyah, Ortom danAmal Usahanya, yang dibukukan oleh Pimpinan Wilayah MuhammadiyahJawa Timur, yang selanjutnya diberi tanda P1;Fotocopy, Peraturan Internal Hospital By Laws Rumah SakitMuhammadiyah Ahmad Dahlan Kediri, yang disahkan oleh PimpinanWilayah Muhammadiyah Jawa Timur, yang selanjutnya diberi tanda P2;Fotocopy, Peraturan Direksi Rumah Sakit Muhammadiyah/Aisyiah JawaTimur, Pasal 1 ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) serta pada Bab V Pasal

• BANK SYARIAH BUKOPIN, (d/h PT.Bank Persyarikatan Indonesia)beralamat di Jl. Salemba Raya No. 55 Jakarta, yang dalam hal inidiwakili oleh Kuasa Hukumnya 1. PURWOKO J. SOEMANTRI, SH.,M.Hum., 2. IWAN NATAPRIYANA, SH., 3. ETHON KOSASIH, SH.,4. DOREL ALMIR, SH., M.Kn., Advokat/Pengacara pada KantorAdvokat/Pengacara PURWOKO J. SOEMANTRI, SH & REKANberkantor di Jl.

  Bank Persyarikatan Indonesia/Tergugat V ; Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undangundang Nomor 4 Tahun1996 tentang Hak Tanggungan sebagaimana telah diamanatkan dalam UndangundangNomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria, maka ketentuanpasal 117 KUH Perdata sudah tidak diberlakukan lagi karena sudah diganti denganUndangundang Hak Tanggungan ; Menimbang, bahwa dalam memberikan Hak Tanggungan, pemberi haktanggungan wajib hadir dihadapan PPAT, jika karena sesuatu hal tidak dapat

• ² dengan batas-batas :

• Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Norma
• Sebelah Selatan berbatas dengan : Tanah Masudin
• Sebelah Timur berbatas dengan : Rencana Jalan
• Sebelah Barat berbatas dengan : Rencana Jalan

sebagaimana SHM No.2261 tahun 2021, NIB 17.11.75.08.05471 dan Surat Ukur No. 02590/Land.Ulin Selatan/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yang diperoleh dari FAHMI KARIM kepada PERSYARIKATAN

MUHAMMADIYAH;

5. Memberikan hak dan kewenangan kepada Penggugat yang mewakili Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 9 dan bertindak untuk dan atas nama Persyarikatan Muhammadiyah untuk melanjutkan proses balik nama atas Sertifikat Hak Milik No.2261 tahun 2021 dengan Surat Ukur No. 02590/Land.Ulin Selatan/2020 tanggal 24 Agustus 2020 dari nama M.TAKDIR menjadi nama PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH sebagai pemegang haknya kepada Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru.

aset Muhammadiyah dalam jajaran organisasi atau PersyarikatanMuhammadiyah yang berasal dari peralihnan hak milik atas tanah harustercantum atau terdaftar atas nama Pimpinan Pusat Muhammadiyah yaituHalaman 20 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2021/PN BjbPersyarikatan Muhammadiyah bukan atas nama jajaran organisasiMuhammadiyah yaitu Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah, Pimpinan Cabang,Pimpinan Ranting maupun organisasi otonom sehingga pemegang hak atastanah yang sah menurut hukum adalah Persyarikatan

Muhammadiyahterhadap tanah dalam perkara a quo;Menimbang, oleh karena segala aset organisasi Muhammadiyahadalah secara sah milik Pimpinan Pusat yaitu Persyarikatan Muhammadiyahmaka Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 9 yang memperoleh tanah dalamperkara a quo dari FAHMI KARIM dianggap peralinan hak atas tanah tersebutdiberikan kepada Persyarikatan Muhammadiyahn namun CabangMuhammadiyah Banjarmasin 9 yang merupakan struktur dari organisasiMuhammadiyah dapat mengajukan atau melanjutkan proses balik nama

dengan batasbatas : Sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Norma Sebelah Selatan berbatas dengan: Tanah Masudin Sebelah Timur berbatas dengan : Rencana Jalan Sebelah Barat berbatas dengan : Rencana Jalansebagaimana SHM No.2261 tahun 2021, NIB 17.11.75.08.05471 dan SuratUkur No. 02590/Land.Ulin Selatan/2020 tanggal 24 Agustus 2020 yangdiperoleh dari FAHMI KARIM kepada PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH;5.

Memberikan hak dan kewenangan kepada Penggugat yang mewakillPimpinan Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 9 dan bertindak untuk danatas nama Persyarikatan Muhammadiyah untuk melanjutkan proses baliknama atas Sertifikat Hak Milik No.2261 tahun 2021 dengan Surat Ukur No.02590/Land.Ulin Selatan/2020 tanggal 24 Agustus 2020 dari nama M.TAKDIRmenjadi nama PERSYARIKATAN MUHAMMADIYAH sebagai pemeganghaknya kepada Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru.6.

• Mengatakan: "dibuat sesuai petunjuk bank".Pertemuan bubar,Kreditur berjanji akan datang dari Jakarta untuk mencarisolusi,tetapi hingga tahun 2010,janjinya tidak dipenuhi.Rekening Koran atasnama debitur YUDHI. terbit tanggal 21 September2010,oleh Bank Persyarikatan Indonesia.Angsurannya naik di bulan ke 25.Rp.305.000,meskipun sejak tgl.20 Oktober 2008,Bank Syariah Bukopintelah mengambil alin Bank Persyarikatan Indonesia.Sejak tahun 2010 Heru Haryanto mengirimkan suratsurat peringatankepada para nasabah

  Termasuk tuduhan terhadap nasabah,angsuranbulan Mei 2004 sampi bulan Agustus 2004 tidak membayarangsuran,meskipun ada bukti kw r nasabh telah membayar lunas.Bahwa Akta Perjanjian tanggal.21 Nopember2002/Bank SwansarindoInternasional,tetapi Bank Persyarikatan Indonesia,tahun 2004menerbitkan RekeningKoran,hingga tahun 2010,meskipun tanggal 20Oktober 2008, sudah diakuisisi/dialihkan menjadi Bank SyariahBukopin.lsi Perjanjian, dilanggar kreditur antaralain:Angsuran Rp.165.000/bulan.

  Bank Persyarikatan Indonsia Kantor PusatOperasional Jakarta No. 103/PIM/KPO/BPIJKT/XIV/2004 tanggal 23September 2004 yang ditujukan kepada Warga Blok B15/09 PerumnasPontianak, diberi tanda P17;18.Fotocopy Bukti Pembayaran Angsuran KPR pada Kantor Cabang BankPersyarikatan atas nama Abdul Hamid No. Debitur 001014400369 No.

  Bank Swansarindo Internasional maupun PT.Bank Persyarikatan Indonesia, dan Penggugat telah melakukanpembayaran angsuran beberapa kali sebesar Rp.165.000 perbuannya,namun pembayaran menjadi berhenti akibat pihak Tergugat cq.

  Bank Persyarikatan Indonesia denganlancar, akan tetapi sejak angsuran ke 15 terhenti pembayaran karenaadanya kenaikan tarif yang dilakukan secara sepihak oleh PT. BankPersyarikatan Indonesia atau PT.

• Muhammadiyah sampai saat inipanti asuhan puteri tersebut tetap beroperasi dan tidak ada gangguan dari pihakmanapun bahkan panti asuhan puteri Muhammadiyah mengalami peningkatan denganmengasuh anak panti saat ini mengasuha sebanyak :38 anak asuh ;Bahwa permohonan isbat wakaf ini pemohon ajukan untuk mendapatkan kepastianhukum dan dalam rangka penertiban admunistrasi persyarikatan Muhammadiyahkabupaten Pamekasan serta untuk mengurus balk nama sertifikat tanah dan rumahwakaf almarhum ALMARHUM pada kantor

  Menyatakan sah wakaf yang dilaksanakan oleh almarhuom ALMARHUM kepadaPanti Asuhan Persyarikatan Muhammadiyah;3.

  Menetapkan sahnya wakaf yang dilakukan almarhumn ALMARHUM kepada PantiAsuhan Persyarikatan Muhammadiyah Pamekasan berupa 2 (dua) bidang tanah yangdiatasnya berdiri bangunan rumah dengan sertifikat Hak Milk Nomor : 632 Tahun1992 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Pamekasan, dan sertifikathak milk Nomor : 492 Tahun 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria KabupatenPamekasan ;3.

• Junaid menyerahkan tanah wakaf dan Masjid Al Ikhlas Gunung Sari Bontang kepada pihak Organisasi Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bontang;

• Menetapkan bahwa status wakaf tanah Masjid Al Ikhlas Gunung Sari Kota Bontang untuk kepentingan ummat Islam seluas-luasnya, bukan untuk kepentingan Muhammadiyah Kota Bontang;
• Menetapkan Nadzir yang sudah berakhir masa jabatannya dan karena ada yang meninggal dunia, dapat dilakukan pemilihan dengan memperhatikan keinginan wakif, ahli waris

  wakif dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan mengusulkan Nadzir atas tanah wakaf Masjid Al Ikhlas Gunung Sari Kota Bontang kepada Badan Wakaf Indonesia setempat;

• Menyatakan tanah wakaf Masjid Al Ikhlas Gunung Sari Kota Bontang bukan aset milik organisasi Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bontang dan menghukum Tergugat/Pembanding untuk mengembalikan fungsi dan peruntukan tanah wakaf Masjid Al Ikhlas Gunung Sari kepada warga masyarakat Islam seluas-luasnya sesuai Akta Ikrar

  Wakaf;

• Menyatakan petitum angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
• Menyatakan petitum angka 8 (delapan) gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
• Menetapkan tujuan wakaf tanah untuk Masjid Al Ikhlas Gunung Sari Kota Bontang guna kepentingan ummat Islam seluas-luasnya, bukan untuk Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bontang;
• Menghukum

  Tergugat/Pembanding untuk melepas plang yang bertuliskan Masjid Muhammadiyah dan lambang/logo organisasi Persyarikatan Muhammadiyah yang menempel pada dinding Masjid Al Ikhlas Gunung Sari, karena tidak sesuai dengan maksud dan tujuan Wakif;

• Menyatakan petitum 11 (sebelas) gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
• Menyatakan petitum 12 (dua belas) gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke

  Pardiyanto, dan Messan Y., dan tidak ada faktahukum yang menunjukan bahwa objek wakaf diserahkan kepada Nadzirkelembagaan (Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bontang), walaupun H.Brahimsyah termasuk Pengurus Muhammadiyah Kota Bontang, tetapikedudukan beliau sebagai Nadzir bukan mewakili lembaga, tetapi NadzirHalaman 13 dari 41 hal.

  Junaidmenyerahkan wakaf tanah dan Masjid Al Ikhlas Gunung Sari Bontang kepadapihak Organisasi Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bontang;Maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan bukti P25 yang telah dicocokkan ternyata tidak ada aslinya berupa surat dari Hj.Buaedah kepada Kementerian Agama Kota Bontang yang menanyakan danmenyatakan bahwa Tanah wakaf untuk Masjid Al Ikhlas terletak di Jalan A.

  Maka oleh karena itupetitum 5 (lima) gugatan Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa petitum 6 (enam) gugatan Penggugat/Terbandingberbunyi Menetapkan Tergugat untuk mencabut kepemilikan Masjid Al IkhlasGunung Sari sebagai aset organisasi Persyarikatan Muhammadiyah Bontangdan mengembalikan fungsi dan keperuntukannya kepada warga masyarakatIslam seluasluasnya yang sesuai dengan amanat Pewakif;Maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa berdasarkan bukti P19, P20 dan P24 yang

  Menyatakan tanah wakaf Masjid Al Ikhlas Gunung Sari KotaBontang bukan aset milik organisasi Persyarikatan Muhammadiyah KotaBontang dan menghukum Tergugat/Pembanding untuk mengembalikanfungsi dan peruntukan tanah wakaf Masjid Al Ikhlas Gunung Sari kepadawarga masyarakat Islam seluasluasnya sesuai Akta Ikrar Wakaf;te Menyatakan petitum angka 7 (tujuh) gugatanPenggugat/Terbanding tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkeVerklaara);8.

  Menetapkan tujuan wakaf tanah untuk Masjid Al Ikhlas GunungSari Kota Bontang guna kepentingan ummat Islam seluasluasnya,bukan untuk Persyarikatan Muhammadiyah Kota Bontang;10. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk melepas plang yangbertuliskan Masjid Muhammadiyah dan lambang/logo organisasiPersyarikatan Muhammadiyah yang menempel pada dinding Masjid AlIkhlas Gunung Sari, karena tidak sesuai dengan maksud dan tujuanWakif;11.