Ditemukan 6363 data
1.CAHYADI SABRI, SH.,MH
2.ACHMAD ATAMIMI, S.H
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.I GEDE WIDHARTAMA, SH
5.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
IDRIS ROLOBESSY,SE.,M.M.
217 — 117
pelaku tindak pidanakorupsi, yaitu: (a) menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan ataukedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi yakni serangkaian hak yang melekat padajabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakanyang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, kewenangantersebut tercantum di dalam ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatanatau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, misalnya tercantum dalam Keppres
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.MOURITS PALIJAMA, SH
3.EKO NUGROHO
4.ENDANG ANAKODA.SH
Terdakwa:
1.SUZIE W. M. KAKISINA LOPPIES alias SUSI
2.PATTIRUHU ADRIANS. S., alias ADRI
3.ALFRED PATTIRUHU alias VELY
120 — 67
pelaku tindak pidana korupsi,yaitu: (a) menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukandari pelaku tindak pidana korupsi yakni serangkaian hak yang melekat pada jabatanatau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yangdiperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, kKewenangantersebut tercantum di dalam ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan denganjabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi, misalnya tercantumdalam Keppres
ACHMAD FAUZI, S.H.
Terdakwa:
YUNIAS LAISKODAT Anak dari KAREL LAISKODAT alias YUNIAS
110 — 54
Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Nomor 821.12/02/BKPP.KAB.KPG/2019 Tanggal 2 Mei 2019 Nomor 239, Penetapan PN Nomor 55
101. Fotocopy KEPPRES Nomor 00028/KEP/AA/15001/17 Tentang kenaikan pangkat PNS Nomor 240, Penetapan PN Nomor 55
102 Fotocopy Keputusan Gubernur NTT Nomor 823.4.2/II/211/311 ND Tentang Kenaikan PNS Nomor 241, Penetapan PN Nomor 55
103. Fotocopy Peraturan Bupati Kupang Nomor
291 — 240
SH, MH, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga denganTerdakwa;Bahwa Ahli adalah Ahli Hukum Keuangan Negara dan saat inimenjabat sebagai Ketua Bidang Studi Jurusan Hukum AdministrasiNegara Fakultas Hukum Universitas Indonesia;Bahwa diperbolehkan dalam suatu Kementerian menerbitkan suatuperaturan untuk pelaksanaan pengelolaan anggaran termasukpenatausahaan anggaran di lingkungan Kementerian yangbersangkutan, karena di dalam Keppres
administrasi tidak saling mempengaruhi sehingga dilakukanpembedaan secara tegas, maka kemudian Pasal 18 UU Nomor 1Tahun 2004 membedakan bahwa tanggung jawab kebenaran materiilada pada pejabat yang mengakibatkan pengeluaran uang, yaitu dipejabat kebendaharaan bukan di pejabat administrasi;Bahwa oleh sebab itu Pasal 18 UU Nomor 1 Tahun 2004 menyatakankebenaran materiil maupun formil terhadap pengeluaran uang adapada pejabat kebendaharaan itu;Bahwa didalam UU Nomor 1 Tahun 2004, PP Nomor 45 Tahun 2013dan Keppres
403 — 1336
Sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah (Keppres No. 80Tahun 2008, tahun 2007 ;2. Sertifikat Training of Training (ToT) Audit Bantuan Luar Negeri di PsdiklatBPKP tahun 2007 ;3. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan saksi Ahli di LKPP tahun 2010;4. Sertifikat Assesor Kompentensi Pengadaan Barang dan JasaPemerintah dari Badan Nasional Sertifikat Profesi (BNSP) dan LKPPtahun 2010 dan 2013 ;5.
541 — 476
DpsBahwa dalam konteks pembebasan tanah awalnyadibentuk Panitia Pembebasan Tanah dengan SK BupatiKlungkung Nomor 242/2006 tanggal 19 Juli 2006dimana saksi ditunjuk selaku Wakil Ketua PanitiaPengadaan yang beranggotakan 26 orang dan diketuaioleh sekda I Gusti Ngurah Rai;Bahwa Sekda I Gusti Ngurah Rai pensiun sekitarBulan Agustus 2007, dan saksi ditunjuk oleh GubernurBali sebagai Plt Sekda dan selanjutnya dipermanenkanmenjadi sekda Kabupaten Klungkung;Dengan adanya perubahan Jabatan dan adanyaPerubahan Keppres
mengenai Pengadaan Tanah UntukKepentingan Umun Dari Keppres No. 36 Tahun 2005 kePerubahan Perpres 65 Tahun 2006 Jo Peraturan KepalaBadan maka dibentukalah Panitia Pengadaan Tanahyang baru dengan SK Bupati Klungkung Nomor 261tahun 2007 tanggal 7 Agustus 2007 tentangPembentukan Panitia Pengadaan Tanah BagiPelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umumdi Kabupaten Klungkung dengan susunan keanggotaanyang berjumlah 9 (sembilan) orang / Tim Sembilan yangbersifat kolektif kolegiat yang dicirikan oleh
114 — 24
Bahwa yang dimaksud dengan peraturan desa, peraturan Kepala Desa danKeputusan Kepala Desa, peraturan desa dibuat oleh unsur Kepala Desa danBPD, untuk melaksanakan peraturan desa dibuat Peraturan Kepala Desa,dan Keputusan Kepala Desa adalah kebijakan diluar peraturan desa, seperti Keppres atau PP bila berada di tingkat nasional.Bahwa sumbangan atau partisipasi yang dikoordinir oleh Lurah danperangkat desa, apakah diperbolehkan, menurut ahli, sumbangan adalahsumber pendapatan desa, harus ada transparansinya
89 — 13
Kewenanganmasingmasing (TUPOKSI) agar pengelolaankeuangan dilakukan secara tertib dan efisien ;Bahwa Seluruh kelembagaan tersebut dikenaldengan TUPOKSI ; Dalam Pasal 5Permendagri No.13 tahun 2006 adakelembagaan yang menyangkut pengelolaankeuangan Daerah ; Penguasa KeuanganDaerah dikuasai oleh Kepala Daerah ;Kekuasaan tersebut bida didelegasikankepada dan Sekretaris Daerah danBendahara Umum Daerah ; Pendelegasianpada prinsifnya ada pemisahan Pejabat yangmemerintah, menguji dan mengeluarkanUang Daerah dan dalam Keppres
240 — 68
Sertifikasi pengadaan barang dan jasa pemerintah (Keppres No. 80Tahun 2008, tahun 2007 ;2. Sertifikat Training of Training (ToT) Audit Bantuan Luar Negeri di PsdiklatBPKP tahun 2007 ;3. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan saksi Ahli di LKPP tahun 2010;4. Sertifikat Assesor Kompentensi Pengadaan Barang dan JasaPemerintah dari Badan Nasional Sertifikat Profesi (BNSP) dan LKPPtahun 2010 dan 2013 ;5.
77 — 44
Suprapta, SP) tersebut tidaksesuai dengan fakta dilapangan yang bertujuan untuk melengkapisyarat adminitrasi pencairan dana telah bertentangan dengan :a) Pasal 18 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2004 tentangnPerbendaharaan Negara yang menyatakan pejabat yangmenandatangani dan/atau mengesahkan dokumen = yangberkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaranatas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaranmateril dan akibat yang timbul dari penggunaan surat buktidimaksud. b) Pasal 12 ayat (2) Keppres
67 — 45
25/Pid.Sus.TPK/2016/PNKpgdana BLBU tahun 2011 sehingga terjadi kelebihan bayar yangtelah menimbulkan kerugian keuangan Negara telahbertentangan dengan :a) Pasal 18 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2004 tentangmmPerbendaharaan Negara yang menyatakan pejabatyang menandatangani dan/atau mengesahkandokumen yang berkaitan dengan surat bukti yangmenjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBDbertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibatyang timbul dari penggunaan Surat bukti dimaksud. b) Pasal 12 ayat (2) Keppres
FEBY DWIANDOSPENDY
Terdakwa:
M. NASIR
305 — 85
Tahun 2016 s/d Sekaraf Direktur Penanganan Permasalahan HukumLembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP).e Anggota Tim Penyusun (legal drafting) Keppres No. 80 Tahun 2003Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Anggota Tim Sosialisasi Keppres No. 80 Tahun 2003 Tentang PedomanPengadaanBarang/Jasa Pemerintah.
Untuk pengadaan sebelum tahun 2010 menggunakan Keppres Nomor 80Tahun 2003 dan perubahannya;2. Kalau pengadaannya dimulai pada tahun 2011 atau anggarannya mulaidi tahun 2011, maka menggunakan pertauran dalam Perpres Nomor 54Tahun 2010 dan perubahannya;Halaman 558 dari 1179 Halaman Putusan No. 28/Pid.SusTPK/2019/PN. Pbr3.
PRAWIRANEGARA PUTRA, SH
Terdakwa:
YUSRIZAL, ST
233 — 570
BAGASKORO ditunjuk sebagai pemenang lelang olehPokja karena melanggar Keppres Nomor 54 Tahun 2010 dan Perubahanterakhirnya.Halaman 230 dari 369 Halaman Putusan No. 54/Pid.SusTPK/2018/PN.
242 — 359
menunjukdirinya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaanAlat Kesehatan, Kedokteran serta KB tahun Anggaran 2011.Halaman 230 dari Putusan Perkara No 14/Pid.SusTPK/2016/PN TpgBahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kuasa PenggunaAnggaran (KPA) adalah membina Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)dalam pelaksanaan program dan anggaran.Bahwa disamping itu tugas Terdakwa selaku Pejabat PembuatKomitmen (PPK) adalah melakukan koordinasi dengan para pelaksanakegiatan yang terkait dengan Pasal 11 Keppres
FEBY DWIANDOSPENDY
Terdakwa:
HOBBY SIREGAR
352 — 78
PbrTahun 2012 s/d 2016 Direktur Pengembangan Strategi dan KebijakanPengadaan Barang/Jasa Umum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).Tahun 2016 s/d Sekaraf Direktur Penanganan Permasalahan HukumLembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah (LKPP).Anggota Tim Penyusun (legal drafting) Keppres No. 80 Tahun 2003Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.Anggota Tim Sosialisasi Keppres No. 80 Tahun 2003 Tentang PedomanPengadaanBarang/Jasa Pemerintah.Tim penyusun rancangan
Memberikan keterangan ahli dalam persidangan di pengadilan TIPIKOR,PTUN, Pengadilan Negeri, KPPU, Ombusman, serta KPI;Bahwa Regulasi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yaitu :1.2Untuk pengadaan sebelum tahun 2010 menggunakan Keppres Nomor 80Tahun 2003 dan perubahannya;.
87 — 37
SKPD dalampengelolaannya berupa dana bergulir maka harus dikembalikankepada Pemerintah Daerah karena merupakan pos belanja modal.Dana bergulir dikembalikan kepada pemerintah daerah apabiladana bergulir itu dialirkan lewat investasi jangka panjang ;Bahwa, terhadap pengadaan ada nominal nilai yangdipersyaratkan yakni bila nilai dibawah 50 juta tidak perlu adapelelangan namun bila nilai kegiatan antara 100 juta sampai 1milyar perlu diadakan pelelangan umum sesuai dengan Keppres ;Bahwa, hal itu bergantung
280 — 301
Panitia Pengadaan dijadikan acuandalam pelaksanaan pelelangan proyek pengadaan tersebut.Selanjutnya Terdakwa berkoordinasi dengan DADANG, ILHAM BISRI,AHMAD BAZURY dan MAMAK JAMAKSARI untuk menyusun jadwalpelelangan dengan maksud agar pengumuman pelelangan proyek tersebutmenunggu kesiapan Terdakwa menyusun dokumen penawaran dariperusahaanperusahaan yang terafiliasi dengan PTI BPP, kemudianTerdakwa mengarahkan agar jangka waktu pemasukan dokumen penawarandibuat seminimal mungkin sesuai ketentuan Keppres
85 — 48
Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2016/PN.Kpgb) Pasal 12 ayat (2) Keppres No. 42 Tahun 2002 jo PP No. 53Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Negara yang menyatakan : Belanjaatas beban anggaran belanja negara dilakukan berdasarkanatas hak dan buktibukti yang sah untuk memperolehpembayaran.Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelisberkeyakinan bahwa unsur perbutan melawan hukum dalam dakwaan Primairtelah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;ll.
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
BENNY GUSTIAWAN, S.Ag., M.PD Bin SYAMSUL HIDAYAT
221 — 115
Rp850.000.000,00 (delapan ratuslima puluh juta rupiah) dimana upah tersebut dibayarkan oleh saksi Harison aliasSon dan saksi Evi Noviyanti, SE alias Evi secara tunai maupun transfer, dimanaseharusnya pekerjaan pembetonan struktur tersebut tidak boleh di subkontrakkankarena pembetonan struktur merupakan salah satu pekerjaan utama denganspesifikasi mutu beton adalah K300 berdasarkan dokumen Rencana Kerja dan Syaratsyarat (RKS) yang terdapat dalam dokumen kontrak, perbuatan tersebutbertentangan dengan Keppres
392 — 79
mengikat ;Menimbang, bahwa Putusan MK tersebut harus dipahami dan diartikanbahwa orang tidak boleh dituntut dan dijatuhi pidana atas perouatannya sematamata hanya didasarkan karena perbuatan tersebut bertentangan dengan normanorma tidak tertulis atau suatu kebisaaan atau suatu kepatutan, tanpa ada dasarperaturan perundangundangan (tertulis) yang dilanggarnya ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat apabila seseorangdipandang melanggar suatu peraturan perundangundangan (termasuk didalamnya melanggar Keppres