APBD;b. penyusunan dan pelaksanaankebijakan pengelolaan barang daerah;C. penyusunan rancangan APBDdan rancangan perubahan APBD;d. penyusunan Raperda APBD,perubahan APBD, danpertanggungjawaban pelaksanaanAPBD;e. tugastugas pejabat perencanadaerah, PPKD, dan pejabat pengawaskeuangan daerah; danf. penyusunan laporan keuangan daerahdalam rangka pertanggungjawabanpelaksanaan APBD.(3) Selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimana dimaksud padaayat (2) sekretaris daerah mempunyai tugas:a2 9 Fmemimpin TAPD

saksi sebagai Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah KotaBatam.Bahwa bagian Hukum mempunyai fungsi pelaksanaan perumusankebijakan, pengkoordinasian, pembinaan administrasi serta monitoringdan evaluasi penyusunan produk hukum daerah, pelayanan konsultasidan bantuan hukum.Bahwa setahu saksi dana hibah berasal dari APBD Kota Batam Tahun2011.Bahwa selaku Kabag Hukum tugas saksi juga menyiapkan PeraturanWalikota tentang pelaksanaan APBD yang mana drafnya dipersiapkanoleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

2011.Bahwa setahu saksi besaran dana hibah tersebut adalah Rp.6.444.000.000, (enam milyar empat ratus empat puluh empat jutarupiah).Bahwa setahu saksi mekanisme calon penerima hibah diantaranyaadalah mengajukan proposal kepada Walikota melaui SKPD terkait.Bahwa setelah proposal diajukan tersebut SKPD melakukan verifikasiatas kelayakan dari permohonan yang bersangkutan.Bahwa setahu saksi SKPD membuat nota dinas kepada walikotamelaui bagian keuangan dengan menindaklanjuti dan menyerahkannyakepada TAPD

yang memberikan pertimbangan atas nota dinas dariSKPD.Bahwa setahu saksi Terdakwa selaku Kasubag Bansos didalammelaksakan tugasnya harusperpedoman kepada Perwako Nomor : 06Tahun 2011.Bahwa setahu saksi atas pertimbangan dari TAPD kemudian Kabagkeuangan mengajukan Nota Dinas kepada Kabag Hukum untukdibuatkan SK Walikota.Bahwa setelah SK Walikota ditetapbkan kemudian ditindaklanjuti denganproses pencairan dan memanggil calon penerima hibah untukmenandatangani kwitansi, naskah perjanjian hibah daerah

Ketua Dewan Pengawas,Perusda Witeltram pernah mendapatkan dana penyertaan modal pada tahun2015 yaitu sebesar Rp. 1.500.000.000, (Satu milyar lima ratus juta rupiah);Bahwa mekanisme dari pemberian dana penyertaan modal Perusda Witeltramadalah pertamatama Perusda Witeltram memberikan proposal permohonanuntuk penyertaan modal kepada Pemerintah Daerah, selanjutnya permohonantersebut dimasukan kedalam Musrenbang Kabupaten Kutai Barat, setelahdisetujui lalu dibahas ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

), kemudiandi bahas lagi antara TAPD dan Badan Anggaran DPRD Kab.

Banjar TA 2016dengan pagu anggaran sebesar lebih kurang Rp. 9.100.000.000, (sembilan milyar seratus juta Rupiah) dengan perincian 46 (empat puluhenam) paket kegiatan dimana setiap paket kegiatan terdiri atas 60 (enampuluh) Sambungan Rumah (SR) dengan besar biaya per SR sebesarRp.3.250.000, (tiga juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah);Bahwa RKA yang dibuat oleh Dinas Perkim dan ditandatangani olehKepala Dinas/SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) kemudian diusulkanke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD

Banjar untukpembangunan sarana dan prasarana penunjang sarana dan prasarana airbersin perdesaan dari dana DAK reguler dengan dana Rp.9.167.100.00.00 yang memuat 46 lokasi sambungan rumah dimana dalamsetiap lokasi terdiri dari 60 sambungan rumah (SR) dengan nilai satu SRadalah Rp. 3.250.000,00 sehingga total 60 SR adalah Rp.195.000.000,00,bahwa benar dokumen tersebut yang diterima oleh Tim TAPD, dari TimTAPD memang melakukan evaluasi terkait RKA dari Dinas Perkimtersebut dengan melihat plafon, jumlah

Banjar dimana dalam RKA tersebut telah tercantum dari danaDAK reguler dengan alokasi dana Rp. 9.167.100.00.00 sudah memuat 46lokasi sambungan rumah (paket) dimana dalam setiap lokasi (paket)terdiri dari 60 sambungan rumah (SR) dengan nilai satu SR adalah Rp.3.250.000,00, bahwa RKA tersebut telah diperiksa dan diverifikasi olehTim TAPD dan selanjutnya diterbitkan DPA yang Saksi tanda tanganiselaku Kepala BPKAD Kab.

Banjar.Halaman 134 dari 333 Putusan Nomor 30/Pid.SusTPK/2019/PN.Bjm.16.e Bahwa Tim TAPD ( TimAnggaran Pemerintah Daerah) diketuai SekretarisDaerah Kab. Banjar dengan anggota antara Kepala BPKAD Kab. Banjar,Ketua Bappeda Kab. Banjar, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab.Banjar dan Asisten Ill Kab.

Rencana Kerja Anggaran) dari DinasPerumahan dan Permukiman Kabupaten Banjar untuk PembangunanSarana dan Prasarana Penunjang Air Bersih Perdesaan dari dana DAKreguler dengan anggaran sebesar Rp. 9.167.100.00.00 yang memuat 46lokasi sambungan rumah dimana dalam setiap lokasi terdiri dari 60sambungan rumah (SR) dengan nilai satu SR adalah Rp. 3.250.000,00sehingga total 60 SR adalah Rp.195.000.000,00, maka saksi IBRAHIM GINTAN membenarkan kalau dokumen tersebut yang diterima oleh TimTAPD, dan dari Tim TAPD

Koordinasi di bidang penyusunan Laporan KeteranganPertanggung Jawaban Pemerintah/LKPJHalaman 105 dari 224 Putusan Nomor 89/Pid.SusTPK/2014/PN Kpgf.Selain tugas koordinasi, melaksanakan tugas lain yangdiberikan oleh Kepala Daerah antara lain memimpin TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD):Bahwa tupoksi Saksi dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)tahun anggaran 2007 Saksi selaku koordinator/Ketua, dimana tugasSaksi mengkoordinir Tim TAPD untuk penyusunan RAPBD, sertamelakukan verifikasi DPA SKPD

Bank Sulutgo yang bersumber dari APBDPemerintah Boalemo dan perda tersebut merupakan turunan dari UUNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Perpres 58tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sertaPermendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah;Bahwa benar, di Kabupaten Boalemo ada yang namanya TAPD (TeamAnggaran Pemerintah Daerah) dan saya termasuk anggota team TAPDtersebut;Bahwa secara teknis saksi tidak tahu berapa laba antara PemerintahKabupaten Boalemo dengan Bank

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah ;Cc. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD ;d. penyusunan Ranperda APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;e. tugastugas pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat pengawaskeuangan daerah ;f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;Ayat (3) : Selain mempunyai tugas kordinasi sebagaimana dimaksudpada Ayat (2) Sekretaris Daerah mempunyai tugas :a. memimpin TAPD

Pada tanggal 16 Oktober 2012, Terdakwa menanda tangani RencanaKerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD)TA 2012 Belanja langsung Nomor RKAP SKPD : 1.02 02 01 26 315 2tanggal 16 Oktober 2012 dicetak di Dinas Pendapatan PengelolaanKeuangan dan Kekayaan Daerah Tapanuli Tengah, ~ setelahditandatangani, kemudian diajukan kepada Tim Anggaran PemerintahDaerah untuk ditanda tangani masingmasing : BURHANUDDIN MANIK,S.Eselaku Ketua TAPD, IrHARMI PARASIAN MARPAUNG,M.Eng sebagaianggota

Kesehatan Non Medis, terdiri dari 2 itemkegiatan.Pada tanggal 16 Oktober 2012, Terdakwa menanda tangani RencanaKerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD)TA 2012 Belanja langsung Nomor RKAP SKPD : 1.02 02 01 26 315 2tanggal 16 Oktober 2012 dicetak di Dinas Pendapatan PengelolaanKeuangan dan Kekayaan Daerah Tapanuli Tengah, ~ setelahditandatangani, kemudian diajukan kepada Tim Anggaran PemerintahDaerah untuk ditanda tangani masingmasing : BURHANUDDIN MANIK,S.Eselaku Ketua TAPD

bahwa untuk sumber dana kegiatan / pengadaantersebut adalah berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan BelanjaDaerah) Kabupaten Tanah Laut tahun 2013 yang dituangkan dalamDPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) SKPD tahun 2013tanggal 21 Nopember 2013;Bahwa apabila terjadi perubahan anggaran peruntukan, terhadapperencanaannya dilaksanakan pada pertengahan tahun dandilaksanakan oleh masing masing bidang sesuai dengan analisakebutuhan untuk diajukan ke Team Anggaran Pemerintah KabupatenTanah Laut (TAPD

menerangkan bahwa Dinas PendidikanKabupaten Tanah Laut menerima Surat edaran Nomor : 0258 /MPK.A/KR/2014 tanggal 09 Januari 2014, namun tidak dimungkinkanuntuk dilaksanakan karena Surat tersebut tanggal 09 Januari 2014,sedangkan tahun anggaran 2014 sudah berjalan dan harusdirencanakan sebelumnya;Saksi menerangkan bahwa sehubungan dengan dana pengadaan BukuTematik / pramuka tersebut dianggarkan pada perubahan APBD tahun2013 bahwa terhadap :Perencanaan anggaran dilaksanakan sekitar bulan Juli 2013 .Asisten TAPD

EdyBowo Nurcahyo,MA sebagai Kepala Kantor Pemuda dan OlahragaKabupaten Bantul selaku SKPD Teknis, dengan dilampiri RencanaAnggaran Biaya (RAB) sebesar Rp. 12.990.233.000, (dua belas milyarSembilan ratus Sembilan puluh juta dua ratus tiga puluh tiga riburupiah) selanjutnya Kantor Pemuda dan Olahraga menyampaikanusulan/rekomendasi kepada Bupati Bantul melalui Tim AnggaranHalaman 3 dari 157 Putusan Nomor 11/PID.SUSTPK/2015/PT YYK4444444444Pemerintah Daerah (TAPD) yang kemudian dituangkan kedalamKebijakan

Edy BowoNurcahyo,MA sebagai Kepala Kantor Pemuda dan Olahraga KabupatenBantul selaku SKPD Teknis, dengan dilampiri Rencana Anggaran Biaya(RAB) sebesar Rp. 6.241.575.000, (enam milyar dua ratus empat puluhsatu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk selanjutnya KantorPemuda dan Olahraga menyampaikan usulan/rekomendasi kepadaBupati Bantul melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yangkemudian dituangkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) danPrioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS

.;11 (satu) berkas Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Saudara Fadil tertanggal18 Mei 2011;1 (satu) berkas Surat Perintah Walikota Tanjungpinang No. 02/SP/2009, tanggal26 Februari 2009;1 (satu) berkas Keputusan Walikota Tanjungpinang No. 5 Tahun 2010 tentangTim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) Kota Tanjungpinang TahunAnggaran 2010 tanggal 6 Januari 20101 (satu) berkas Peraturan Walikota Tanjungpinang No. 3 Tahun 2009 tentangUraian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah

PP Kabupaten Wakatobi mengusulkan DPA tahunanggaran 2015 dan tahun anggaran 2016 dan dibahas oleh Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) yang terdiri dari Sekda, DPKAD dan Bappeda, timinilah yang menentukan besaran nilai DPA yang menyesuaikan dengankemampuan ABPD Kabupaten Wakatobi;e Bahwa besaran DPA yang dimiliki oleh Kantor Satuan Pol.

PP Kabupaten Wakatobi mengusulkan DPA tahunanggaran 2015 dan tahun anggaran 2016 dan telah dibahas oleh Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) yang terdiri dari Sekda, DPKAD dan Bappeda, timinilah yang menentukan besaran nilai DPA yang menyesuaikan dengankemampuan ABPD Kabupaten Wakatobi;Bahwa besaran DPA yang dimiliki oleh Kantor Satuan Pol.

PP Kabupaten Wakatobi mengusulkanDaftar Pelaksanaan Anggaran tahun anggaran 2015 dan tahun anggaran 2016 yangtelah dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan terdiri dari Sekda,Halaman ke 104 dari 146 halaman Putusan Perkara No.55/Pid. SusTPK/2018/PN. KdiDPKAD dan Bappeda, Tim inilah yang menentukan besaran nilai DPA Sat. Pol PP yangmenyesuaikan dengan kemampuan ABPD Kabupaten Wakatobi:;Menimbang, bahwa besaran DPA yang dimiliki oleh Kantor Satuan Pol.

Kalimantan Selatan) tanggal 8 s/d 10 Oktober 2015 atas nama SETIA BUDI;13) 1 (satu) lembar asli perincian penghasilan anggota DPRD Kapuas bulan Agustus 2015 atas nama SETIA BUDI;14) 1 (satu) lembar estimasi rencana biaya perjalanan dinas reses anggota DPRD Kab.Kapuas DAPIL V Kecamatan Kapuas Hilir, Pulau Petak, Kapuas Murung dan Dadahup bulan Agustus 2015;15) 1 (satu) lembar fotocopy penetapan pagu belanja langsung SKPD nomor: 3/TAPD-KPS/X/2014 atas nama SKPD RSUD dr.

No. 2811 K/Pid.Sus/201550.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengembangan Serta PengabdianMasyarakat tanggal 11 Oktober 2010;1 (satu) bundel foto copy Peraturan Bupati Timor Tengah SelatanNomor 2 tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah tahun Anggaran 2009 tanggal 04 April 2009;1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Timor Tengah SelatanNomor PPKAD/18/2009 tentang Penunjukan Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) Dalam Rangka Penyusunan

Kabupaten TTS Nomor 5488/H15/KL/2010, atau Nomor 16/HK/2010 tentang Peningkatan Kerjasama diBidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengembangan Serta PengabdianMasyarakat tanggal 11 Oktober 2010;1 (satu) bundel foto copy Peraturan Bupati Timor Tengah SelatanNomor 2 tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah tahun Anggaran 2009 tanggal 04 April 2009;1 (satu) bundel foto copy Keputusan Bupati Timor Tengah SelatanNomor PPKAD/18/2009 tentang Penunjukan Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD

Bnatelah ditetapbkan harga sebesar Rp. 170.000.000, (seratus tujuh puluh jutarupiah);Menimbang, bahwa dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahunn Anggaran 2015, Nomor DPPASKPK 1.01 01 01 16 53 5 2, Formulir DPPA SKPK 2.2.1 tersebut ditanda tanganioleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), terdiri dari:1. Drs. Thamrin : Ketua2. Drs. M. Hanafiah : Wakil Ketua3. Drs. HM. Nafis, MM : Wakil Ketua4. Amrizal, SSos : Wakil Ketua5. Weri, MA : Wakil Ketua6.

Firmansyah, ST : AnggotaMenimbang, bahwa nomenklatur dan pemaketan proyek pekerjaandilakukan dan disahkan oleh TAPD melalui dokumen DPPA. SelanjutnyaTerdakwa SARJANUDDIN SE., M.Pa. Bin M. JUSUF berdasarkan SK BupatiAceh Barat Daya Nomor 454 Tahun 2015, melakukan penunjukan penyediabarang/jasa sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yangdibebankan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa Il DEDY ASMEILIZA, ST.

KHAIRI tidak ada complain / keberatan terhadapspesifikasi yang dibuat oleh Panitia Pengadaan; Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi selaku PPTK pastinya melaporkansecara lisan kepada PPK selaku Kabid / atasan Saksi bahwa anggaran untukpengadaan buku telah disetujui adapun Saksi melaporkan tersebut karena PAKKHAIRI saat itu tidak menghadiri pembahasan anggaran di TAPD maupun diDPR karena sedang acara persiapan menjelang pension di Bandung atau manaSaksi lupa, dan beliau waktu itu mengatakan IYA dan

Asisten TAPD juga sekitar bulan JuliAgustus 2013 .3. Pembahasan di DPR pada sekitar pertengahan September 2013 .4. Adanya verifikasi di Biro Keuangan Propinsi sekitar bulan Oktober 2013selesai, barusetelah selesai terbit DPA Perubahan .5. DPA Perubahan diterbitkan tanggal 21 Nopember 2013 .6. Bila tidak ada revisi penyusunan KAK Saksi sendiri lupa kapan dibuatnyakarena tidakdibuat tanggalnya, secara teknis menjadi tanggungjawab PPTK.7. Penyusunan HPS teknisnya yang mengetahui PPTK .8.

bahwa untuk sumber dana kegiatan / pengadaantersebut adalah berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan BelanjaDaerah) Kabupaten Tanah Laut tahun 2013 yang dituangkan dalamDPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) SKPD tahun 2013tanggal 21 Nopember 2013;Bahwa apabila terjadi perubahan anggaran peruntukan, terhadapperencanaannya dilaksanakan pada pertengahan tahun dandilaksanakan oleh masing masing bidang sesuai dengan analisakebutuhan untuk diajukan ke Team Anggaran Pemerintah KabupatenTanah Laut (TAPD

Asisten TAPD juga sekitar bulan JuliAgustus 2013 .3. Pembahasan di DPR pada sekitar pertengahan September 2013.4. Adanya verifikasi di Biro Keuangan Propinsi sekitar bulan Oktober2013 selesai, barusetelah selesai terbit DPA Perubahan .5. DPA Perubahan diterbitkan tanggal 21 Nopember 2013 .6. Bila tidak ada revisi penyusunan KAK Saksi sendiri lupa kapandibuatnya karena tidakdibuat tanggalnya, secara teknis menjadi tanggungjawab PPTK.7. Penyusunan HPS teknisnya yang mengetahui PPTK .8.

sebagai Ketua Dewan Pengawas, PerusdaWiteltram pernah mendapatkan dana penyertaan modal pada tahun 2015sebesar Rp. 1.500.000.000, (satu milyar lima ratus juta rupiah) ;Bahwa mekanisme dari pemberian dana penyertaan modal PerusdaWiteltram adalah pertamatama Perusda Witeltram memberikan proposalpermohonan untuk penyertaan modal kepada Pemerintah Daerah,selanjutnya permohonan tersebut dimasukan kedalam MusrenbangKabupaten Kutai Barat, setelah disetujui lalu dibahas ke Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD

), kemudian di bahas lagi antara TAPD danBadan Anggaran DPRD Kab.

1111. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor : 337/KPTS/ VII/2012, tanggal 27 Juli 2012, tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.
1112. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor : 330/KPTS/VI/2013, tanggal 28 Juni 2013, tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014.

1113. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor : 320/KPTS/IX/2014, tanggal 19 September 2014, tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015.
1114. 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor : 371/KPTS/IX/2015, tanggal 9 September 2015, tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016.

1291. 1 (satu) bundel photocopy Surat Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 299/KTPS/IX/2011 tanggal 07 September 2011, tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012.

1296. 1 (satu) bundel Fotocopy Keputusan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD Kabupaten Bengkalis Nomor: 427/KPTS/X/2012 tentang Pembentukan Tim kelompok kerja, standar operasional prosedur serta secretariat kelompok kerja verifikasi terhadap rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

) Kabupaten Bengkalis TahunAnggaran 2013.1 (Satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor : 330/KPTS/V1I/2013,tanggal 28 Juni 2013, tentang Pembentukan Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014.1 (Satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor : 320/KPTS/IX/2014,tanggal 19 September 2014, tentang Pembentukan Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran2015.Halaman 189 dari 1179 Halaman Putusan No. 28/Pid.SusTPK/2019/PN.

PbrBahwa maksud perkataan orang TAPD tidak mengerti adalah TAPD tidakmengerti kalau pembahasan paket multiyears tidak gratis, maksudnyaanggota DPRD meminta uang;Bahwa saksi membawa 3 (tiga) perusahaan untuk ikut tender proyekMultiyears tersebut yaitu PT. Multi Structur, PT. Wasco, pak H. ISMAILsedangkan kontraktor sisanya yang lain saksi tidak mengetahui siapa yangmembawanya;Bahwa yang mewakili PT.

) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor : 330/KPTS/V1I/2013,tanggal 28 Juni 2013, tentang Pembentukan Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014.Halaman 768 dari 1179 Halaman Putusan No. 28/Pid.SusTPK/2019/PN.

Pbr11131114.1115.1116.1117.1118.1119.1120.1121.1122.1123.1124.1125.1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor : 320/KPTS/IX/2014,tanggal 19 September 2014, tentang Pembentukan Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015.1 (satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor : 371/KPTS/IX/2015,tanggal 9 September 2015, tentang Pembentukan Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016.1 (satu) bundel Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

Pbr1112.1113.1114.1115.1116.1117.1118.Lg.1120.1121.1122.1123.1 (Satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor : 330/KPTS/V1I/2013,tanggal 28 Juni 2013, tentang Pembentukan Tim Anggaran PemerintahDaerah (TAPD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2014.1 (Satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor : 320/KPTS/IX/2014,tanggal 19 September 2014, tentang Pembentukan Tim AnggaranPemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran2015.1 (Satu) bundel Keputusan Bupati Bengkalis nomor : 371/KPTS/IX

Diredja, M.Si selaku Ketua TAPD dan Ir.H. Bambang P.

Dan terkait denganpenandatanganan surat usulan penambahan anggaran, program,dan kegiatan dinas kesehatan kota Tangerang Selatan untuk APBDP 2012 yang ditujukan kepada Ketua TAPD Kota Tangerang Selatandimaksud saksi lupa apakah saksi pernah menandatangani suratusulan dimaksud atau tidak. ;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwaketerangan Saksi sudah cukup dan tidak ada tanggapan;13.

TCW sering hadirdalam rapatrapat pembahasan anggaran yang dilaksanakanoleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) denganWalikota Tangerang Selatan, Sdri. Airin Rachmi Diany (Sdri.ARD) dan empat kepala SKPD (Dinas Pendidikan, DinasKesehatan, Dinas Bina Marga dan Dinas Tata Kota). Rapatpenyusunan anggaran juga pernah dilaksanakan di Ritz Carlton,Kuningan dan di kantor PT BPP di The East Tower KuninganJakarta. Dijelaskan juga bahwa dalam rapat tersebut, Sdr.

Dudung E.Diredja, M.Si selaku Ketua TAPD dan Ir. H. Bambang P.

Diredja, M.Si selaku Ketua TAPD danIr. H. Bambang P.