Ditemukan 744 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : menan melwan mantan menimpan melaan menyan mendan mentan menhan mespan
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 117/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — Penggugat:
EMMY NURRAHMI
Tergugat:
BUPATI DOMPU
34 — 18
  • Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005;Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMk;Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 108/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — Penggugat:
NURHAIDAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
33 — 18
  • Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005;Putusan Nomor 108/G/2017/PTUN.MTR Halaman 44 Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMk; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.
Pengadilan PTUN Pangkal Pinang TUN
Register : 24-04-2019 — Putus : 09-09-2019 — Upload : 11-09-2019
Putusan PTUN Pangkal Pinang Nomor 16/G/2019/PTUN.PGP
Tanggal 9 September 2019 — Penggugat:
SUHAIRI, SKM
Tergugat:
WALIKOTA PANGKALPINANG
148 — 28
  • berencana;Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut : Orang atauatau badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan olehsuatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertuliskepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan TataUsaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;Bahwa SKB Mendagri, Menpan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 21-03-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 589 B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI VS PT. MONARGO KIMIA;
33 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 589/B/PK/PJK/2017dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 10 PeraturanMenteri Keuangan Nomor 117/PMK.01/2009 joLampiran Bab V huruf E Peraturan MENPAN Reformasi Birokrasi Nomor 80Tahun 2012.b.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 21-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 107/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 21 Juni 2017 — Penggugat:
KHAERUNNISAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
43 — 30
  • Sementara ke134 daftar nominatifpengganti bukan berasal dari Tim Verifikasi, melainkan kajian internalBKD berdasarkan data honorer tahun 2005; Bahwa saksi dan 11 orang anggota Tim Pemantau di Tim Verifikasi,termasuk dalam 134 orang daftar nominatif pengganti tenaga honoreryang dinyatakan TMk; Bahwa pembentukan Tim Verifikasi dan Pemantau berdasarkan perintahdari Menpan, sedangkan dari BKN tidak ada.
Pengadilan PTUN BANDA ACEH TUN
Register : 14-10-2020 — Putus : 16-02-2021 — Upload : 16-02-2021
Putusan PTUN BANDA ACEH Nomor 32/G/2020/PTUN.BNA
Tanggal 16 Februari 2021 — Penggugat:
ANDY SYAH PUTRA
Tergugat:
WALIKOTA LANGSA
193 — 103
  • Bahwa setelah menerima jawaban klarifikasi dari Tergugat yangmenyebutkan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun dasarhukum yang disebutkan tidak berkaitan atau berkorelasi dengan perkara aquo, Penggugat kemudian mengajukan Banding Administratif melalui surattertulis kepada Gubernur Aceh dan ditembuskan kepada Presiden RI,Mendagri, MenPAN, Ketua DPR RI, Ombudsman RI, Badan PertimbanganKepegawaian (Bapek), Ketua DPR Aceh dan Tergugat;6.
Pengadilan PN KABANJAHE Pidana Umum Penghinaan
Register : 15-06-2016 — Putus : 28-06-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan PN KABANJAHE Nomor 01/Pid.Prap/2016/PN Kbj
Tanggal 28 Juni 2016 — -Esra Tarigan, S.T lawan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara cq. Kepala Kepolisian Resort Tanah Karo
85 — 22
  • aktaotentik tetapi tidak ada kaitan langsung dengan orang yang bersalah, Saksiminimal dua orang, sedangkan petunjuk tidak bisa dijadikan penyidik sebagaialat bukti karena petunjuk dari hakim yaitu Pasal 183 KUHAP minimal duaalat bukti ditambah keyakinan hakim;bahwa jika dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka tindak pidanakorupsi maka harus jelas dulu alur uang tersebut jika tidak maka tidak bisatetapkan tersangka;bahwa laporan polisi model A dibuat polisi karena temuan ;bahwa mengenai Peraturan Menpan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 16-08-2013 — Putus : 09-01-2014 — Upload : 17-02-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 142/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 9 Januari 2014 — 1.Tuti,2.Setiyono, DKK;KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
57 — 36
  • Hingga saat ini terdapattiga lembaga pemerintahan yang berwenang mengatur dan melaksanakan administrasikepegawaian, yaitu Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan), BadanKepegawaian Negara (BKN) dan Lembaga Administrasi NegaraBadan Kepegawaian Negara merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen, yaituBadan pemerintahan tingkat pusat yang menjalankan wewenang, tugas dan tanggungjawab menyelenggarakan pemerintahan di bidang administrasi kepegawaian diIndonesia;Tugas Badan Kepegawaian Negara
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 28-10-2019 — Putus : 24-02-2020 — Upload : 03-03-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 213/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 24 Februari 2020 — Penggugat:
Ir. BUDIMAN, MT.
Tergugat:
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
201 — 94
  • Pembina Kepegawaian (PPK)menjatuhkan sanksi putusan PTDH harus terlebih dahulu diusulkan olehPejabat Yang Berwenang (PyB); Bahwa, menurut ahli apabila ASN dijatuhi hukuman pidana kejahatan yang adahubungannya dengan jabatan maka harus sudah diberhentikan sejak akhirbulan putusan inkracht, hal ini diatur dalam Pasal 252 PP 11 Tahun 2017tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil atau UndangUndang Tentang ASN; Bahwa, terhadap keputusan yang berlaku surut menurut ahli Sesuai denganSKB dan Surat Edaran dari Menpan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 20-11-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 61 PK/PID.SUS/2012
Tanggal 20 Nopember 2012 — I GUSTI KETUT MULYARTA,SPt.
91 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • la, b, c)yang bekerja berdasarkan peraturan sebagai berikut :e UUNo. tahun 2004 tentang perbendaharaan Negarae UUNo. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawabkeuangan negarae UUNo. 15 tahun 2006 tentang BPKtidak menemukan kerugian dalam proyek pengadaan mesin pengolahan sampahmenjadi Kompos di Kabupaten Jembranae Bahwa perlu kami berikan catatan khusus bahwa BPKP (BadanPengawas Keuangan Pembangunan) bertugas sebagai Pengawasdibawah Kementerian Penertiban Aparatur Negara (Menpan
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN
Register : 24-09-2019 — Putus : 21-01-2020 — Upload : 03-02-2020
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 24/G/2019/PTUN.TPI
Tanggal 21 Januari 2020 — Penggugat:
Yan Indra, S.Sos., M.Si.
Tergugat:
BUPATI KARIMUN
227 — 276
  • Nomor:K2630/V555/99 tanggal 17 April 2018 perihalKoordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan PengendalianKepegawaian, yang ditujukan kepada Pejabat PembinaKepegawaian Instansi Pusat dan Daerah, sesuai pada bukti T1, setelah itu saksi membuat telaah staf dari isi surat tersebutdan disampaikan kepimpinan melalui Sekda ke Bupati dansurat hasil telaah tersebut agak sedikit lama turun dari Bupatidan setelah hasil dari telaah turun di tahun 2018 keluar suratSK Bersama Tiga Menteri yaitu dari Mendagri, Menpan
Pengadilan PTUN PADANG TUN
Register : 24-07-2019 — Putus : 31-10-2019 — Upload : 04-11-2019
Putusan PTUN PADANG Nomor 24/G/2019/PTUN.PDG
Tanggal 31 Oktober 2019 — Penggugat:
RINA DEWITA, SE
Tergugat:
Bupati Lima Puluh Kota
155 — 125
  • (fotokopi dari hasil print out);Makalah berjudul Recshtsfigur (Pigur Hukum) KeputusanBersamaa Mendagri, Menpan & RB, Kepala BKN, tanggal13 September 2018 oleh: Dr. Dani E., S.H.,M.H., HakimTinggi PTUN/Judicial Trainer/Dosen Luar Biasa FH. UNAIRSuraubaya, tanggal 9 April 2019.
Pengadilan PN WATES Pidana Umum Penipuan
Register : 06-01-2015 — Putus : 04-02-2015 — Upload : 22-05-2015
Putusan PN WATES Nomor 01/Pid.B/2015/PN.Wat
Tanggal 4 Februari 2015 — KUSTARWO Bin SUWARDI
32 — 6
  • fotocopy 2(dua) buah surat tersebut pernah ditunjukkan kepada Saksi, suratsurattersebut adalah tidak berlaku/ tidak sah karena bertentangan denganprosedur yang berlaku;43 Bahwa format dan redaksional suratsurat tersebut tidak sesuai denganformat dan redaksional yang dikeluarkan oleh BKN;44 Bahwa prosedur yang dibenarkan menurut hukum maupun peraturanyang berlaku mengenai tatacara Penerimaan CPNS, baik secara umum/nasional dan secara khusus di lingkunan Depag adalah setelah formasiditetapkan oleh Menpan
Pengadilan PN TERNATE Perdata Khusus PHI
Register : 19-12-2019 — Putus : 30-03-2020 — Upload : 12-05-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Tte
Tanggal 30 Maret 2020 — Penggugat: NUTFAH M. ARIF.S.Pd.,M.Pd Tergugat: 1.STKIP Kie Raha Kota Ternate 2.YAYASAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MALUKU UTARA INDONESIA
214 — 59
  • MENPAN RB Nomor. 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosendan Angka Kreditnya.a2 90 FO DMeXVII.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 22-04-2016 — Putus : 31-05-2016 — Upload : 27-06-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 9/P/FP/2016/PTUN-JKT
Tanggal 31 Mei 2016 — PT. INDOENERGI CONSULTANT ; NSPEKTUR JENDERAL – KEMENTERIAN ESDM REPUBLIK INDONESIA, DKK
129 — 82
  • Jika dalamsuatu pelaksanaan audit diperlukan klarifikasi terhadap pihak ketiga(pihak penyedia barang/jasa), maka pemanggilan harus melalui pihakauditee(Ditjen Migas) dan klarifikasi didampingi pihak auditee.Kondisitersebut dilakukan sematamata untu menjaga objektifitas Auditor danmenghindarkan dari konflik kepentingan sebagaimana diatur dalamPeraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN)Nomor:PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit AparatPengawasan Intern Pemerintah (APIP), poin
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 11-09-2019 — Putus : 16-01-2020 — Upload : 21-01-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 43/G/2019/PTUN.SRG
Tanggal 16 Januari 2020 — Penggugat:
H. DADANG, S,IP., M.EPID.
Tergugat:
WALIKOTA TANGERANG SELATAN
287 — 211
  • AparaturNegara Dan Reformasi Birokrasi dan Kepala badanKepegawaian Negara; Tentang Penegakan Hukum TerhadapPegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi HukumanBerdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan HukumTetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan JabatanAtau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan (vide bukti AdInf4).Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB)Menteri Dalam Negeri (Mendagri); Menteri Pendayagunaan AparaturSipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan
Pengadilan PN BANYUWANGI Pidana Umum Penghinaan
Register : 06-01-2010 — Putus : 03-05-2010 — Upload : 22-05-2014
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 1219 /Pid.B/2009/PN.BWI
Tanggal 3 Mei 2010 — Hj. ARI PINTARTI, SH.Msi
64 — 31
  • Bulan September2007) yang diberikan oleh Pemkab.2) Foto Copy SK Bupati Banyuwangi No. 821.2/07/439.031/2001 tanggal20 Januari 2001 tentang pengangkatan dalam jabatan.3) Foto Copy SK Bupati Banyuwangi No. 821.2/08/439.031/2001 tanggal20 Januari 2001 tentang pengangkatan dalam jabatan.4) Foto Copy daftar nama PNS yang menduduki jabatan pelaksana tugas.5) Foto Copy SK Bupati No. 188/47/Kep/439.012/2001 tentang penetapanpemberian tunjab struktural kepada Plt tanggal 22 Pebruari 2001.6) Foto Copy surat Menpan
Pengadilan PT BENGKULU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 31-10-2017 — Putus : 11-01-2018 — Upload : 22-01-2018
Putusan PT BENGKULU Nomor 21/PDT/2017/PTBGL
Tanggal 11 Januari 2018 — M ROZALI DJAFRI LAWAN BPKP PERWAKILAN PROV.BENGKULU
95 — 35
  • Peraturan Menpan tentangstandar audit, sehingga hasil audit Tergugat tidak bermutu, tidak valid,melanggar hukum dan cacat hukum, karena berdasarkan ketentuantersebut bahwa standar audit merupakan kriteria atau ukuran mutu yangwajid dipedomani oleh aparat pengawasan intern pemerintah dalammelakukan audit.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 25-10-2017 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1807 K/PID.SUS/2017
Tanggal 25 Oktober 2017 — IR. YUNI SIKALA KOPE atau IR. YUNI SIKALA
190 — 132 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ,apakah Jaksa/Penuntut Umum sebagai Auditor yangmelaksanakan auditnya sesuai peraturan yang berlaku tentangAPIP Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur NegaraRI (MENPAN) Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tanggal 31 Maret2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan InternPemerintah (APIP) ;Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara(MENPAN) tentang Standart Audit APIP disebutkan bahwa :a.
Pengadilan PTUN JAYAPURA TUN
Register : 02-09-2019 — Putus : 12-02-2020 — Upload : 11-03-2020
Putusan PTUN JAYAPURA Nomor 22/G/2019/PTUN.JPR
Tanggal 12 Februari 2020 — Penggugat:
OCTOVA STEVANY HERTHA TENGKER
Tergugat:
BUPATI BIAK NUMFOR
81 — 32
  • Dan lebih tepat Menpan yang melakukan itu karena diayang melakukan konsolidasi dan pengasawan melalui Aparatur Sipil Negara.Halaman 55 dari 98 halaman Putusan Nomor : 22/G/2019/PTUN.JPRDalam ASN ada komisi ASN yang mereka punya kewenangan untuk pegawaiyang ada di daerah dan propinsi yang tugasnya mengawasi;Bahwa menurut pendapat Ahli jika berbicara dengan konsep putusan secaraformal substansi ini harus sesuai dengan obyek yang diputus.