Kaur setelah DPKAD menerbitkan Surat Perintah Mencairkan Dana(SP2D) dana KJM tahun anggaran 2009 di cairkan oleh Bendahara PengeluaranDinas Pendidikan Kab.

/PN.BglIBahwa saksi bekerja sebagai staf anggaran dikantor BPKAD kabupatenBS;Bahwa yang menjadi atasan saksi dikantor BPKAD kabupaten BS kasianggaran dan kabid anggaran;Bahwa selain menjadi staf anggaran apakah saksi ditunjuk menjadi PPTKoleh kepala dinas;Bahwa tugas saksi sebagai PPTK bertanggung jawab dengan atasan saksidi bagian anggaran;Bahwa saksi tidak kalau menjadi PPTK saya langsung bertanggung jawabkepada kepala dinas;Bahwa sebagai PPTK apa saksi ditunjuk sebagai PPTK penyaluran pemkab(Dpkad

);Bahwa saksi menjadi PPTK di dinas DPKAD BS sejak tahun 2015 sampaidengan tahun 2019 tahun, sedangkan tahun 2017 saksi tidak menjabatPPTK;Bahwa PPTK termasuk dalam pejabat teknis;Bahwa tugas saksi sebagai PPTK Penyaluran mempunyai tugasmenyalurkan dana rekening desa dan melaporkan hasil kegiatan kepusatmelalui aplikasi;Bahwa hanya berbentuk non fisik saja;Bahwa alur kegiatan dalam proses penerimaan dana desa awalnya adapermohonan dari calon penerima dana desa yaitu Pemohon kades lalu adapengantar

Mengkoordinasikan kegiatan dan acara yang akan dihadiri WaliKota;d) Mendampingi kegiatan dan acara resmi Wali Kota; Bahwa dasar pengangkatan sebagai ajudan Wali Kota Tanggerangadalah Surat Keputusan SEKDA nomor:800/Kep.107UM/SETDA/X/2011 tanggal 3 Oktober 2011; Bahwa tahun 20112012 saksi pernah mengkoordinasikan dengancara menelpon maupun sms dengan telpon KHUSUS AJUDAN no.08119408068 kepada SKPD yang lain : SEKDA, Dinas Pendidikan,Dinas Bina Marga, Dinas Tata Kota, Dinas Kesehatan, Wakil WaliKota, Bappeda, DPKAD

dan beberapa Dinas lain saksi lupa; Bahwa saksi pernah mengkoordinasikan dengan mengundangmelalui teloon maupun sms untuk rapat di THE EAST KUNINGAN,dan untuk di Riz Carlton saksi lupa, saksi mengundang kepadaSKPD yaitu : SEKDA, Wakil Walikota, Dinas Pendidikan, Dinas BinaMarga, Dinas Tata Kota, Dinas Kesehatan, BAPEDA, DPKAD, DinasKebersihan, dan dinas lainnya saksi lupa, mengundang untukkegiatan pembahasan progress kegiatan / evaluasi kegiatan SKPDmasingmasing tersebut, dan diadakan di THE EAST

DESY YUSANDI tidak ada.; Pada antara tahun 20112012 pada saat saksi sebagai salah satuajudan Wali Kota Tangerang Selatan biasanya waktunya pagi atausiang kadang di kantor wali Kota maupun didalam mobil Wali KotaTangerang Selatan memerintahkan saksi untuk menghubungi SKPDuntuk mengikuti rapatrapat dengan perkataan may kasi tahu PakWakil, Pak SEKDA, Bappeda, DPKAD, Dinas Tata Kota, DinasKesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Bina Marga, dan SKPD lainnyasaksi lupa untuk rapat di THE EAST jam sekian.....

Kaur setelah DPKAD menerbitkan Surat Perintah Mencairkan Dana(SP2D) dana KJM tahun anggaran 2009 di cairkan oleh Bendahara PengeluaranDinas Pendidikan Kab.

TerdakwaHadirman Situmorang yang ditujukan Kepada Camat yang dibuat olehbendahara a.n Fidelia Marbun dan saksi menjadi Plt hanyaHalaman 33 dari 92 Putusan Nomor 24/Pid.Sus.TPK/2021/PN Mdnmengusulkan Pencairan Alokasi Dana Desa di Desa Gunung RanteTahap Il dan melakukan pengusulan Pencairan Dana Desa T.A 2019pengusulannya yaitu Camat meneruskan usulan tersebut kepadaBupati Batu Bara c/q Ka Dinas PMD Kab Batu Bara selanjutnya pihakPMD Kab Batu Bara meneruskan kepada DPKAD Kab Batu Bara gunaproses pencairan

Kaur setelah DPKAD menerbitkan Surat Perintah Mencairkan Dana(SP2D) dana KJM tahun anggaran 2009 di cairkan oleh Bendahara PengeluaranDinas Pendidikan Kab.

Dan setelah SPM ditanda tanganioleh KADIS selanjutnya saksi meminta rekomendasi ke Bagian AdministrasiPembangunan dengan melampirkan :a Foto Kopi SPPb Foto Kopi Kwitansic Foto Kopi SPMd Foto Kopi Faktur Pajak (PPh/PPn)e Foto Kopi KontrakBahwa setelah lengkap maka AP menerbitkan Rekomendasi dan surat rekomendasi APtersebut saksi bawa ke DPKAD untuk menerbitkan SP2D dan setelah terbit SP2D makatugas kami sebagai bendahara telah selesai.

Fotokopy dari fotokopy Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antaraPemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Yayasan Ratu Samban,Nomor : 9.424/0853/DPKAD, Nomor 39/YYSRS/6/2015 tertanggal 15Juni 2015, Kwitansi Nomor : 09/KW/BTL/Bend.PPKD/2015, tertanggalJuni 2015, Kode Rekening : 1.20.00.00.5.1.4.05.01 tentang PemberianDana Hibah dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara kepadaYayasan Ratu Samban Tahun 2015, yang diterima dan ditanda tanganioleh Plt.

dimanfaatkan ;Bahwa terdakwa pernah berkonsultasi dengan saksi ;Bahwa terdakwa juga pernah mengkonsultasikan harga kepadaSaksi ;Bahwa terdakwa pernah menghadap kepada saksi denganmembawa brosurbrosur ;Bahwa brosur brosur yang dibawa oleh terdakwa saat itu berasallebih dari satu perusahaan ;Bahwa tidak pernah dibentuk Tim Survey ;Bahwa saksi tidak pernah mempelajari HPS ;Bahwa terdakwa tidak pernah membawa HPS kepada Ssaksi ;Bahwa Saksi tidak pernah ke Propinsi ;Bahwa saksi pernah mendapat info dari DPKAD

KencanaJaya yang mengerjakan proyek itu, juga mengurus pencairan uang di SekretariatDaerah, DPKAD dan Bank Jambi;Bahwa pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh terdakwa hanya sebesar 51,11%sebagaimana laporan dari Pengawas Lapangan yakni saksi Marwanto alias Gatotyang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik yang ditandatangani olehsaksi Andreas Mado Penirewod selaku Direktur CV.

SPM 343/SPMLS/DPKAD/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011.1 (satu) bundel foto copy daftar pembayran uang kesejahteranaan non eselonBagian Administrasi Perekonomian Setdako Pematangsiantar bulan Oktober s.d.Desember 2010 (triwulan IV).1 (satu) bundel foto copy Daftar Perhitungan uang makan/lauk pauk bulanOktober s.d.

SPM 343/SPMLS/DPKAD/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011.1 (satu) bundel foto copy daftar pembayran uang kesejahteranaan non eselonBagian Administrasi Perekonomian Setdako Pematangsiantar bulan Oktober s.d.2401 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (1 (124.125.126.Wat128.129.130.131.132.133.134.135.136.137.138.139.140.141.142.143.Desember 2010 (triwulan IV).1 (satu) bundel foto copy Daftar Perhitungan uang makan / lauk pauk bulanOktober s.d.

Terdakwa Poerwanto Johan Riyadi sebesarRp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), akan tetapi dana tersebutawalnya Terdakwa Poerwanto Johan Riyadi bulan Januari 2008 meminjamkanuangnya kepada PT JTT sebesar Rp102.140.000,00 (seratus dua juta seratusempat puluh ribu rupiah), dengan demikian uang Rp150.000.000,00 (seratuslima puluh juta rupiah), sebagai pengembalian uang yang dipinjamkan kepadaPT JTT dan sisanya sebagai hutang pribadi Terdakwa Poerwanto Johan Riyadi;Bahwa pinjaman PT JTT kepada DPKAD

melalui Dinas Perhubungan DIYogyakarta sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), pada tanggal31 Desember 2008, melalui Saksi Supri Pujiastuti, A.Md, telah dikembalikanlangsung ke DPKAD ; Bahwa terkait dengan dana BOK yang telah dibayarkan kepada PT JTT,selanjutnya digunakan untuk tranSaksi tertentu, seperti pembayaran hutangkepada Terdakwa Poerwanto Johan Riyadi Rp20.000.000.00,Rp102.140.000,00, Rp75.000.000,00 atau jumlah lainnya, dipinjamkan kepadaKoperasi Pemuda Rp25.000.000,00, Rp450.000.000,00

Bahwa dana yang disetujui DPKAD dengan suratnya No. 05/SPD/2008 dan No. 32/SPD/2008, tanggal 12 Pebruari 2008 sebesar Rp11.936.585.780,00 (sebelas milyarsembilan ratus tiga puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratusdelapan puluh rupiah), alokasi dana BOK dengan mekanisme Uang Persediaan(UP) adalah sebagai uang negara, sebagian besar dari dana tersebut untukHal 357 dari 412 Hal. Pts. Nomor: 27/Pid.Sus/2013/P.Tpkor.

ratus tiga puluh empat rupiah), tidakrelevan dan tidak adil diterapkan pada perkara Terdakwa sekarang ini mengingathal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara sekarang ini ;Menimbang bahwa meskipun perbuatan Terdakwa Poerwanto yang dilakukansecara melawan hukum tersebut tidak secara nyata telah merugikan keuangan negarasebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, namun berdasarkan faktafaktahukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :1.Bahwa dana yang disetujui DPKAD

hubunganpekerjaan namun saksi tidak menerima gaji dari terdakwa begitu jugasebaliknya saksi tidak menggaji terdakwa melainkan samasamamenerima gaji dari Pemerintah serta antara saksi dengan terdakwa tidakada hubungan darah maupun hubungan keluarga karena perkawinan;Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran dalam pelaksanaanpekerjaan pembangunan jalan ini berdasarkan SK Bupati tapi nomor dantanggalnya saksi lupa dengan tugas melakukan proses pencairan danakegiatan tersebut serta melaporkan keuangan kepada DPKAD

DirekturPT.Karya Pribadi Pusaka;Bahwa saksi tidak begitu memperhatikan tentang berita acara hasilpekerjaan yang dibuat dan ditandatangani oleh 4 orang dari P2HP;bahwa yang mengantar berkas dan mengurus proses pencairan ke saksiHalaman 82 dari 179 Putusan Nomor 23/Pid.SusTPK/2016/PN Pikadalah anak buah Kasmadiansyah setelah terlebin dahulu diverifikasi olehPPK selanjutnya SPM dan kwitansi pembayaran ditandatangani olehPengguna anggaran yakni Agus Setiyadi selanjutnya saksi membuat suratpengantarnya ke DPKAD

(23) Foto Copy Surat Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara Nomor: 900/87/DPKAD/II/2011 tanggal . Pebruari 2011 tentang Penarikan Sisa Dana Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sukamara Tahun 2008.
(24) Foto Copy Surat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara Nomor: 900/190/BPKAD tanggal 16 Maret 2017 tentang Penagihan SPJ KPU TA. 2009.

ditransfer dari kas daerahPemda Soppeng ke rekening Kas Desa Pattojo mulaitanggal 19 Agustus 2016, dengan sebelumnya mengajukanpermohonanan pencairan dana ke Dinas DPMD (DinasPemberdayaan masyarakat dan Desa) dengan 2 (dua)tahap pencairan, dari jumlah tersebut digunakan untukoperasional perkantoran Rp. 277.868.805, kemudian untukpemberdayaan (fisik dan pemberdayaan lain sepertiBimTek) Rp. 564.500.546, sedangkan untuk total dana DDRp. 655.062.000, masuk ke kas desa mulai tanggal 22 Juli2016 dari Dinas DPKAD

Tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja di DPKAD Kab. Rejang Lebong( sekarang BPKD ) sebagai staf sejak bulan januari tahun 2016 s/d bulan juli tahun 2017 sebesar Rp3.000.000. ( belum di potong pajak ).Cc. Tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja selaku kKepala DPKAD Kab. RejangLebong ( sekarang BPKD ) sejak bulan Agsustus tahun 2016 s/d sekarang sebesar Rp 10.000.000.( belum di potong pajak ).d. Gaji pokok di tambah tunjangan jabatan selaku kepala BPKD kab.

M.Si Als IWAN Bin MUSA berdasarkan Surat KeputusanBupati Rejang Lebong Nomor : 820/138/KEP/BID.I/BKD/2016 tanggal 01 Agustus 2016 ditunjuk sebagaiKepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Rejang Lebong yang pada saatini telah berganti nama menjadi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD);4, bahwa benar Terdakwa selaku Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)juga bertindak selaku Pengguna Anggaran (PA) yang mempunyai tugas dan wewenang antara lain :a.

Rp 320.422.000, (tiga ratus dua puluhjuta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah) karena adanya perintahlisan dari terdakwa, dimana pada saat itu awalnya terdapat rencanauntuk menyetorkan dana non kapitasi kepada Kas Daerah KabupatenSubang yang dananya sudah diambil dari Bank BNI, tetapi tidak jadidikarenakan adanya permintaan saudara SUHENDI kepada terdakwauntuk meminjam uang sebesar Rp. 324.000.000, yang akandipergunakan untuk kegiatan kegiatan di Dinas Kesehatan sambilmenunggu pencairan dari DPKAD

Juni 2014 sebesar Rp. 2.500.000,(dua juta lima ratus ribu rupiah) terdakwaberikan kepada saksi NUGROHO MEDIANTO, SEdan diperintahkan oleh terdakwa untukdiserahkan kepada staf pada BagianPengendalian Bangunan Kabupaten Subang, dandalam penyerahan uang tersebut tanpa tandabukti.Pada bulan Juli 2014 sebesar Rp. 25.000.000,(dua puluh lima juta rupiah) terdakwa berikankepada saksi NUGROHO MEDIANTO, SE dandiperintahkan oleh terdakwa untuk diserahkankepada saudari IKA dan saudara TENDI selakuPNS pada DPKAD

Kabupaten Subang, dan dalampenyerahan uang tersebut bertempat diruangan DPKAD Bidang Perbendaharaan danHalaman 193 dari 196 halaman,Putusan No.02/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg194tanpa tanda bukti, tetapi disaksikan olehterdakwa sendiri.d) Pada bulan Juli 2014 sebesar Rp. 7.500.000,(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terdakwaberikan kepada saksi SAEFUL ARIFIN dandiperintahkan oleh terdakwa untuk diserahkankepada PNS pada BAPPEDA Kabupaten Subang,dan dalam penyerahan uang tanpa tanda bukti.Dan dalam hal

keterangan saksi tersebut diatas, terdakwamenyatakan tidak ada keberatan;16.Saksi HAIRIL ANWAR Bin ILHAMSYAH, di bawah sumpah pada pokoknyamenerangkan;Bahwa saksi, kenal saja dengan terdakwa dan tidak ada hubungan darahmaupun hubungan keluarga karena perkawinan;Bahwa saksi selaku Bendahara Pengeluaran dalam pelaksanaanpekerjaan pembangunan jalan ini berdasarkan SK Bupati tapi nomor dantanggalnya saksi lupa dengan tugas melakukan proses pencairan danakegiatan tersebut serta melaporkan keuangan kepada DPKAD

DirekturPT.Karya Pribadi Pusaka;Bahwa saksi tidak begitu memperhatikan tentang berita acara hasilpekerjaan yang dibuat dan ditandatangani oleh 4 orang dari P2HP;Halaman 77 dari 179 Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2016/PN Pikbahwa yang mengantar berkas dan mengurus proses pencairan ke saksiadalah anak buah Kasmadiansyah setelah terlebih dahulu diverifikasi olehPPK selanjutnya SPM dan kwitansi pembayaran ditandatangani olehPengguna anggaran yakni Agus Setiyadi selanjutnya saksi membuat suratpengantarnya ke DPKAD

Rizky Nugraha;

39. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung Tahun 2010;

40. 1 (satu) bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan SKPD Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kota Bandung Tahun 2010;

41. 1 (satu) eksemplar Fotocopy salinan Keputusan Walikota Bandung Nomor : 954/Kep.003-DPKAD/2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna

., M.M. selaku Kepala Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah;