Ditemukan 829 data
55 — 21
melakukanhubungan hukum pinjam meminiam uang sesuai dengan kenyataan darnataufacta yang sebenamya adalah antara Tergugat dengan Tergugat Il tersebut,Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 65/PDT/2015/PT YYK.16.17.18.19.baik mengenai pembicaraan sebelum dilakukan piniam meminiaam uang, danpembicaraan pada saat Tergugat menyerahkan uang kepada Tergugat Il ataupembicaraan sesudah penerimaan uang dan akhimya telah lewat waktu jatuhtempo sehingga terjadi kemacetan dalam pengembaliannya, akan tetapi anehnyasecara tertuis
RASMADI
Tergugat:
1.BANK RAKYAT INDONESIA
2.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG TEGAL
79 — 4
memenuhi kewajibannya tersebut sehinggakreditnya menunggak.Atas cidera janjinya Penggugat tersebut, Tergugat selakupemegang Hak Tanggungan, secara yuridis BERHAK untukmelelang eksekusi objek sengketa, tetapi Tergugat tidak sertamerta melaksanakan haknya tersebut dan justru telah memberikesempatan kepada Penggugat untuk menyelesaikan hutangnyakepada Tergugat secara damai.Oleh karena tidak ada itikad baik dari Penggugat untukmenyelesaikan kewajibannya, maka Tergugat memberikanperingatanperingatan secara tertuis
76 — 37
Sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakanorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatuKeputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertuis kepadaPengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata UsahaNegara
CORNELIS J. SOSELISA
Tergugat:
JOPY MUSKITA
27 — 13
akan dipertimbangkansebagai berikut :Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P1 maupun bukti P2 = T4 diketahuibahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk jual beli sebidang tanahyang terietak di Karang Panjang depan SMK Negeri 1 Ambon Kelurahan AmanteluKecamatan Sirimau sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 1725 sebesar Rp 100.000.000,00(seratus juta rupiah), dengan rincian sebesar Rp 70,000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)untuk digunakan sebagai nilai jual beli sebagaimana yang tertuis
51 — 7
Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp. 5.000, (lima ribu rupiah);Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat HukumTerdakwa yang disampaikan secara tertuis tertanggal 1 September 2016 padapokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwaTerdakwa mengaku bersalah dan menyesali perouatannya serta beranj tidak akanmengulangi lagi perouatannya;Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan /permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan
73 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 356 K/Pdt/2017Pemohon Kasasi (SEBI Nomor 14 butir VII.D ayat (4) huruf b angka 3f); Termohon Kasasi telah nyata melanggar ketentuan pokokpokok etikapenagihan, karena dalam melakukan penagihan ke tempat Pemohon Kasasibekerja tidak mendapat persetujuan tertuis terlebin dahulu dari PemohonKasasi (SEBI No. 14 butir VII.D ayat (4) huruf b angka 3h); Termohon Kasasi telah nyata melanggar ketentuan penyampaian informasitertulis bagi pemegang kartu kredit, karena Termohon Kasasi tidakmemberikan ringkasan
31 — 10
Munawwarah,S.H, M.H, sidang ditunda untuk memberikan kesempatan Mediatormelaksanakan tugas mediasi namun menurut laporan mediator bahwaPenggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan, sehinggapemeriksaan perkara dilanjutkan.Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat diwakili kuasahukumnya memberikan jawaban secara tertuis sebagai berikutDalam Eksepsi :Perihal belum waktunya gugatan diajukan oleh Penggugat1.Bahwa H.
9 — 2
telahmemenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 joPasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) oleh karena itu patut dan beralasanhukum untuk dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan olehPemohon kepada Termohon adalah talak satu, maka berdasarkan Pasal 118Kompilasi Hukum Islam (KHI) talak tersebut adalah termasuk talak raji;DALAM REKONVENSIMenimbang, bahwa, selain mengajukan jawaban secara tertuis
57 — 5
Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing masing sebesar Ro2.000, (duaribu rupiah).Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum ParaTerdakwa secara tertuis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2017/PN PrgSetelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan ParaTerdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum ParaTerdakwa terhadap tanggapan Penuntut
123 — 28
dilanjutkanperdamaiannya melalui mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1Tahun 2016, dan keduanya memilin Mediator Firdaus, S.H sidang ditundauntuk memberi kesempatan Mediator melaksanakan tugas mediasi namunmenurut laporan mediator menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugatberhasil mencapai kesepakatan dengan akta, namun realisasi selanjutnyagagal dalam menyelesaikan perkara dengan damai, sehingga pemeriksaanperkara dilanjutkan;Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui kuasahukumnya memberikan jawaban tertuis
177 — 60
PATRAS, (di KTP tertuis JAN GERETH PATRAS), Swasta,beralamat : di Lingkungan , Kel. MahakeretHal.2 Dari 136 Hal.Puts.Prkr.Pdt.No.:26/Pdt.G/2015/PN.Yyk.Timur, Kec. Wenang, Kota Menado, SulawesiPee easter tree tiesUntuk selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT V6. SHERLY ERNI PATRAS, Swasta, beralamat : di Jalan Kampus TimurNo.16 Lingkungan Il, Kel. Kleak, Kec.Malalayang, Kota Menado, Sulawesi Utara;Untuk selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT VI 7. JEFRI PATRAS, Swasta, beralamat : di Gg. RS.
34 — 7
Melawan hukum dalam arti formil adalah segalatindakan/perouatan yang bertentangan dengan ketentuan perundargundangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalamarti materil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebutselain bertentangan dengan ketentuanaturan tertulis juga dapat diarikanbertentangan dengan aturanketentuan yang tidak tertuis yang manaperouatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasakeadilan atau perouatan tersebut bertentangan dengan
ADYA YUNIAWATI
Tergugat:
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
117 — 27
Penetapan tertuis yang juga mencakup tindaka faktual;b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingunganeksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggaraan negara lainnya;c. Berdasarkan ketentuan perundangundangan dan AUPB;d. Bersifat final dalam arti lebih luas;e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum;f.
136 — 48
) tahun , dikurangi dengan masapenahanan yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; Denda Rp 100.000.000, (seratus juta rupiah), subsidair 6 (enam) bulankurungan ;Menyatakan barang bukti berupa : 1 (Satu) lembar rok paniang wama merah muda ;Dikembalikan kepada saksi KORBAN (korban) ;Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000, (limaribu rupiah)Menimbang, bahwa atas hal tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumterdakwa akan mengajukan tanggapan secara tertuis
21 — 12
mempunyai hak untuk melakukan perbuatanperbuatan seperti yangdiatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undangundang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika tersebut, sedangkan yang dimaksud Melawan hukum adalah : Mencakupperbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perouatan yang diatur dalamperundangundangan secara tertulis dimana apabila perouatan tersebut dilakukanmaka dapat dipidana dan melawan hukum dalam art materil yaitu meskipunperouatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundangundangan secara tertuis
21 — 2
hasilnya dibagi sesuai bagian masingmasing Penggugat danTergugat ;Menimbang bahwa mengenai sepeda motor Vario tahun 2015 yangdidalilkan Penggugat Rekonpensi sebagai harta bersama TergugatRekonpensi membantahnya, Tergugat mendalilkan bahwa sepeda motortersebut telan kredit sejak Mei 2015 sebelum Penggugat dan Tergugatmenikah pada Agustus 2015 dan atas nama ibu Tergugat yaitu Sanimayang kredit juga atas nama Sanima ;Menimbang bahwa atas bantahan Tergugat tersebut PenggugatRekonpensi mengajuka bukti tertuis
77 — 64
Kemudian PengadilanTata Usaha Negara, sesuai pasal 50 Undang Undang No. 5 tahun 1986bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikansengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama ;Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang Undang No. 5 tahun 1986tentang pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang Undang No. 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang UndangNo. 5 tahun 1986 tentang pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikanKeputusan Tata Usaha Negara adalah : Suatu penetapan tertuis
85 — 19
buruhyang bersangkutan berhak menerima uang penggantian hak sesuaiketentuan Pasal 156 ayat (4) dan diberikan uang pisah yang besarnyadan pelaksanaannva diatur dalam perianiian keria bersama, peraturanperusahaan atau perjanjian kerja bersama";Menimbana. bahwa syarat pekerial buruh manakir yang dikualifikasimengundurkan diri dapat disederhanakan sebagai berikut: Bahwa pekeria/ buruh yang bersangkutan mangkir selama 5 (lima) hari keriaatau lebih secara berturut turut; Bahwa tidak ada keterangan secara tertuis
116 — 59
pembuktian dalam sengketa ini,Penggugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi serta Tergugat IIIntervensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 107, Undangundang No. 5Tahun 1986, menyatakan bahwa Hakim menentukan apa yang harusdibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuksahnya pembuktian diperlukan sekurangkurangnya dua alat buktiberdasarkan keyakinan Hakim;intuit Tergugat secara tertuhs dan Tergugat II Intervensi tanggal 31Maret 2010 secara tertuis
VS
1 PT. BANK BTPN Cq. PT. BANK BTPN Tbk. MUR Area Palu 2 Pemerintah RI cq. Departemen Keuangan RI Cq. Kantor Pelayanan -Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Palu 3 Hj. YANTI / Hi. JONI (suami isteri) 4 Pemerintah Republik Indonesia Cq. ; Bank Indonesia (BI) Cq. Bank Indonesia Wilayah Palu dan atau pihak OJK
131 — 10
Putusan No:05/Pat.G/2016/PN.PrgMenimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat telahmengajukan Jawaban Gugatan yang sama secara tertuis tertanggal 10 Mei 2016yang menyatakan halhal sebagai berikut : DALAM EKSEPSI :. MENGENAI KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN NEGERI PARIGl TIDAK BERWENANG UNTUKMENGADLI PERKARA A QUO1.
Putusan No:05/Pat.G/2016/PN.Prgmembuktikan bahwa Penetapan Lelang tersebut berarti juga merupakanKeputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang di sebutkan dalampasal 1 angaka 9 Undang Undang No. 51 Tahun 2009 tentang PTUN,yaiutu : Keputusan Usaha Negara adalah suatu penetapan tertuis yangberisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturanperundang undangan yang berlakuyang bersifat konkret, individual, danfinal, yang menimbukan akibat hukum bagi seseorang atau badanhukum perdata.3.