Ditemukan 7224 data
71 — 16
,M.Si.Surat Permohonan Serah Terima Pekerjaan I (PHO) Nomor21/NT/XII/2012, Tanggal 11 Desember 2012.Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan Nomor : 05/BAPT/SPTDR/KPUSS/APBN XII/2012, Tanggal 12 Desember 2012.Berita Acara Serah terima Pekerjaan Nomor : 06/BAPT/SPTDR/KPUSS/APBN XII/2012, Tanggal 13 Desember 2012.Berita) Acara Pembayaran Termin 100% Nomor : 07/BAPT/SPTDR/KPUSS/APBN XII/2012, Tanggal 14 Desember 2012.11. Progres 70.181% Tanggal 28 Nopember 2012.12.
WINDHU SWONDY, SH, MH
Terdakwa:
BAINURRAHMAN ALAMSYAH
480 — 209
Menyatakan Terdakwa BAINURAHMAN ALAMSYAH telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidanaperbankan syariah yang dilakukan secara bersamasama dan berlanjut*sebagaimana dalam dakwaan primair Pasal 63 ayat (1) huruf a VU RI nomor21 tahun 2008, tentang Perbankan Syariah Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPJo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;2.
1.PT. Batik Air Indonesia
2.PT. Lion Mentari
3.PT. Wings Abadi,
Tergugat:
Komisi Pengawas Persaingan Usaha
1391 — 488
Terlapor III,PT Sriwijaya Air, yang beralamatdi Jalan PangeranJayakarta 68, BlokC, Nomor 1516, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia,dan beralamat surat menyurat di Sriwijaya Air Tower, Jalan Atang Sanjaya Nomor21, SoekarnoHatta Airport, Tangerang 15111, Provinsi Banten, Indonesia, NomorTelepon: (021) 50817777;4.
112 — 27
Yang benar penetapan ahli waris yang dikeluarkanoleh Mahkamah Syar'iyah diperlukan untuk mengurus pencairan klaimasuransi serta untuk uang tabungan pada Bank BRI Cabang Banda Aceh,sebagaimana tersebut pada amar Penetapan Mahkamah Syar'iyah BandaAceh Nomor 925/Padt.P/2005/MSyBNA tanggal 28 Oktober 2005 dan Nomor21/Pdt.P/2006/MSyBNA tanggal 6 Januari 2006 ;Bahwa yang selalu membuat keributan dalam keluarga adalah Penggugat danTergugat II sendiri, bukan keributan saja bahkan Penggugat dan Tergugat IIingin
PT.SEBUKU TANJUNG COAL
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
270 — 136
Bjm10.11.1213.14.15.16.1718.19.Perseroan Nomor 81 tanggal 29Agustus 2008, dan Akta Nomor21 tanggal 9 Oktober 2017,yang dalam ini memberikanKuasa berdasarkan Surat KuasaNomor : 005/SK.TUN/I&I/II/18tertanggal 03 Februari 2018,Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.
135 — 40
dariBarang dariBarang dariBarang dariBarang dariBarang dariBarang dariBarang dariBarang dariBarang dariPengantar Barang dari08 OktoberPT.WIDYA SHINTA ABADI13 OktoberPT.WIDYA SHINTA ABADI20 OktoberPT.WIDYA SHINTA ABADI21 OktoberPT.WIDYA SHINTA ABADI27 Oktober2003nomor2003nomor2003nomor2003nomor2003JAYA TERBIT nomor13 Oktober 2003JAYA TERBIT nomor14 Oktober 2003JAYA TERBIT nomor02 Oktober 2003JAYA TERBIT nomor16 Oktober 2003JAYA TERBIT nomor10 Oktober 2003JAYA TERBIT nomor20 Oktober 2003JAYA TERBIT nomor21
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : WITA NATA SIRAIT
119 — 126
(Bukti PU518);1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas nomor21/SPT/TGD/XII/2017, tanggal 6 Nopember 2017 unutkmenghadiri Undangan Rapat Koordinasi. (Bukti PU519);1 (Satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n. RUDIPARDOSI untuk Undangan Rapat Koordinasi. (Bukti PU520);1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n.MANONGGOR PANJAITAN untuk Undangan RapatKoordinasi. (Bukti PU521);1 (satu) lembar Surat Perjalanan Dinas (SPD) a.n.JAMOTAN SILAEN untuk Undangan Rapat Koordinasi.
160 — 35
Sos mengeluarkan dan menandatangani Surat PerintahPembayaran (SPP) untuk sewa 4 (empat) unit mobil sebesar Ro187.320.000,(seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);Bahwa kemudian Saksi Samsi Darni membuat Berita Acara Pembayaran Nomor21/BAP.PPK/VIV2015 tanggal 7 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Saksi MartoS.
39 — 5
., sebagai penerima pembayaran BAMBANGKUNCORO uang sejumlah Rp. 7.400.000. tanggal 12 maret 2014 ;26.Surat Memorandum yang dibuat di tanjung tanggal 07 April 2014 Nomor21/F30002/S5 yang ditujukan kepada wadir SDM dan UMUM hal sampahmedis RSPT yang dibuat oleh BAMBANG KUNCORO ;27.Surat Nomor : 46/F30002/S42014 tanggal 25 April 2014 yang dibuat olehFasum RS Pertamina tanjung a.n BAMBANG Kyang ditujukan kepadawadir SDM dan Umum tentang permintaan saran terkait sampah medisyang telah di disposisi oleh
A.A Alit Rai Suastika, SH
Terdakwa:
I Made Sudaris
225 — 86
PaketPekerjaan Pembuatan Ruang Tunggu Gate A2di Bali Collection SPK No. 019/BNVBC/X1/2015nominal Rp 27.500.000, dan Kartu NPWP PTJAYA BALI SEJAHTERA NPWP 66.689.043.9906.0001 lembarCopy 58Invioce Down Payment dari PT JAYA BALISEJAHTERA nomor 1041/JBS/INDP/X1/2015tanggal 30 November 20151 lembarCopy 59Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 nomor01/23/01/2016/BNV tanggal 14 Januari 20161 lembarCopy 60Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 nomor01/23/04/2016/BNV tanggal 04 April 20161 lembarCopy 61Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 nomor21
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
YOSEP RONI SAMUEL
226 — 81
hubungan keluarga;Bahwa Saksi menerangkan pernah dimintai keterangan dan dibuatkan BAP(Berita Acara Pemeriksaan) oleh Penyidik Polres Kota Sorong, danmenyatakan tetap pada keterangan yang ada di BAP tersebut;Bahwa Saksi diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran Setda sejak tahun2010 s.d 2013 berdasarkan surat SK Bupati Teluk Bintuni, ( nomor tanggalSurat SK bupati lupa );Bahwa Saksi memiliki tugas sebagaimana diatur di dalam PermendagriNomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah oleh Permendagri Nomor21
keluarga;Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan terkait pekerjaan pembangunanAsrama Mahasiswa Bintuni dikota sorong pada Setda Kab.teluk bintuni TA2013 dan TA.2014 dan dibuatkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) olehPenyidik Polres Sorong KotaBahwa Saksi sebagai bendahara pengeluaran SETDA sejak tahun 2013 s.dsekarang berdasarkan SK Bupati Bintuni dan Saksi dalam menjalankantugas sebagai bendahara pengeluaran mengacu pada aturan PermendagriNomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah oleh Permendagri Nomor21
194 — 64
Unsur yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi; Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 7 dalam UndangUndang Nomor21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orangdinyatakan bahwa ekspolitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuankorban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayananpaksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan,pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukummemindahkan atau mentransplantasi
IKSAN
48 — 3
Bahwa TERGUGAT menolak dalildalilPENGGUGaATseluruhnya kecuali yang secara tegas diakui.63.Bahwa benar PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suamiistri yang sah, yang tercatat pada Kantor DinasKependudukan Catatan Sipil Kota Jakarta pada tanggal 16Maret 1991 dengan kutipan Akte Perkawinan Nomor21/JP/1991.64.
301 — 145
., MH, sebagai Panitera Pengganti berdasarkanSurat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor21/Pid.SusTPK/2018/PT.DKI, tanggal 05 September 2018, diluar hadirnyaPenuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur maupunTerdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa ;HakimHakim Anggota , Hakim Ketua Majelis,Mohammad Zubaidi Rahmat, SH Elang Prakoso Wibowo, SH., MH Nyoman Adi Juliasa, SH., MHDr. Hj. Reny Halida Ilham Malik, SH., MHLafat Akbar, SHPanitera Pengganti,Yulman, SH., MHHal. 149.
169 — 134 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa apabila sejak awal benarbenar ada unsur pidana yang dilanggaroleh pihak BPR Kandangan terutama yang dilakukan oleh para pegawainya,maka logikanya pihak BI/OJK lah yang tentu terlebih dahulu mengetahui danmenindaklanjuti, bahkan sesuai dengan fungsinya OJK pun berwenangmelakukan penyidikan terhadap sektor jasa keuangan yang dianggapmenyalahi peraturan perundangundangan (vide Pasal 6 huruf c UU Nomor21 Tahun 2011 tentang OJK), karena mengacu kepada pengawasanterhadap BPR Kandangan, yang dilakukan
226 — 58
Tergugat tetap dengan argumentasi, Tergugat Ilmembuat akta Nomor 31 tanggal 30 Mei 2011 sah malahan ingin mencaplokdan menguasai asetaset Yayasan Darussalam di Tulehu KecamatanSalahutu Kabupaten Maluku Tengah (Kampus A) dan Aset (Kampus B)dengan memakai Atribut (logo) Universitas Darussalam Ambon di JalanHalaman 5 dari 145 Hal Putusan Nomor 242/Pdt.G/2017/PN Amb PeWelhakila Wara Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon bukanhal milik Pengurus tapi milik masyarakat Negeri Tulehu in casu Akta Nomor21
ANDRE SAUT SIMBOLON, SH
Terdakwa:
EMAN NUGIANA Als MAN Bin H. SANIP
65 — 15
perobahan gugatan namun perobahan tersebut bukanlahmerobah formalitas ataupun posita dan petitum gugatan dan ataspersetujuan Tergugat selanjutnya Penggugat membacakan perobahangugatan yang bunyi selengkapnya adalah sebagai berikut :A.HUBUNGAN PERKAWINAN ANTARA PENGGUGAT DANTERGUGAT.e BahwabenarantaraPenggugatdanTergugattelahmelangsungkanperkawinan pada Tanggal 16 Maret 1991 di Jakarta, dan telahdicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil KotaJakarta, sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor21
161 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
Negarasebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor 88/PMK.06/2009 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik IndonesiaNomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negaradan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor163/PMK.06/2011 tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanMenteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.06/2007tentang Pengurusan Piutang Negara Terakhir diubah denganPeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor21
77 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tjr tanggal 7Agustus 2009, yang cacat hukum telah disandarkan oleh Tergugat IV untukmenerbitkan SK Bupati Berau tanggal 25 Oktober 2011 Nomor21/SBW/Tahun 2011 vide Bukti P, dan SK Bupati Berau tanggal 25 Oktober2011 Nomor 21/SBW/Tahun 2011 vide Bukti P sehingga banyakmengandung kecacatan hukum;Bahwa oleh karena ternyata terbukti Penggugat baru mengetahui selamaberproses perkara pidana Nomor 04/Pid.B/2012/PN.Tjr di PengadilanNegeri Tanjung Redeb sejak disidangkan tanggal 17 Januari 2012 tersebut,bahwa
ROMI JOHANES,SH.MH
Terdakwa:
AGUS SUPRIANTO Bin SUPARNO SALEH
242 — 66
Jakarta Blok BQ No. 6 Loa Bakung KotaSamarindaberdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 21/Pid.SusTPK/2019/PN Smr tanggal 10 September 2019;PengadilanTindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan NegeriSamarinda Nomor 21/Pid.SusTPK/2019/PN Smrtanggal 29 Agustus 2019tentangpenunjukanMajelisHakim; Penetapan MajelisHakim Nomor21/Pid.SusTPK/2019/PN Smrtanggal 2September 2019 tentang penetapan hari sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain