Ditemukan 7535 data
- PT. Aria Multi Graphia
Tergugat :
- Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Bali
177 — 98
Didalam menerbitkan Keputusan TUN yang menjadi obyekgugatan di dalam perkara ini Tergugat sama sekali tidakmelakukan penelitian dan pemeriksaan secara profesionalbaik tehnis maupun yuridis mengenai penyebab dariperlunya diadakannya tender/pelelangan ulang, melainkanlangsung mengambil keputusan yang merugikan pihakPenggugat ;11.
jadwal lelang yang telahditetapkan oleh ULP. barang/jasa Pemerintah dilingkungan Pemerintah Propinsi Bali dan PPK/PenggunaAnggaran/Pengguna Barang/Kepala Dinas PendapatanPropinsi Bali sebagaiberikut Pengumuman pascakualifikasi tanggal 29 Maret 2010 ; Donwload dokumen pemilihan dan kualifikasi tanggal29 Maret 2010 ; Penjelasan dokumen pemilihan tanggal 5 April 2010 ; Upload dokumen penawaran dan kualifikasi tanggal 6April 2010 ; Pembukaan file dokumen penawaran (dokumen penawaranharga adminstrasi dan tehnis
) serta dokumenkualifikasi tanggal 12 April 2010 ; Evaluasi penawaran administrasi dan tehnis tanggal13 April 2010 ; Klarifikasi kewajaran harga tanggal 20 April 2010 ; Upload berita acara evaluasi penawaran tanggal 20April 2010 ; Evaluasi dokumen kualifikasi dan pembuktiankualifikasi tanggal 21 April 2010 ; Upload Berita Acara Hasil pelelangan tanggal 21April 2010 ;Ad.De Usulan calon pemenang tanggal 22 April 2010 ; Penetapan pemenang dari Pengguna anggaran tanggal 28April 2010 ; Pengumuman pemenang
Aria MultiGraphia sebagai pemenang dapat dilihat dari aspek tehnis,kwalitas, kombinasi nilai tehnis pengadaan dan lainsebagainya ; Bahwa yang menentukan pemenang lelang adalah penggunaanggaran ; Bahwa pengumuman pemenang lelang dilakukan 1 hari setelahpenetapan pemenang ; Bahwa berita acara pemenang bersifat rahasia ; Bahwa yang menjadi pemenang lelang adalah PT.
91 — 46
laporan dari pengawas lapangan dan laporan ahli cipta karya pengairanbahwa pekerjaan rehabilitasi 3 (tiga) lokal ruang kelas,rumah dinas kepala sekolah,MCK dan meubelair dan pengadaan sarana pendidikan sekolah untuk SekolahDasar Negeri Muara Gula Luar tidak pernah dilakukan swakelola melainkandiborongkan kepada pihak ketiga dengan perjanjian dibawah tangan yangbertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik IndonesiaNomor : 5 Tahun 2006 Tanggal 25 Januari 2006 Tentang Petunjuk Tehnis
169 — 68
Kelengkapan Dokumen Tehnis :Spesipikasi Tehnis barang, berupa Geomembran ketebalan 0,5 mm ;Garansi atau Jaminan Purna Jual selama 10 tahun yang dinotariskan;Jaminan ketersediaan barang selama 5 tahun;Jaminan Perawatan selama 3 bulan, kemudian diralat di Kontrak Kerjamenjadi 6 bulan.Adanya dukungan kerjasama dengan Pabrikan atau Distributor denganpersyaratan jaminanjaminan yang ada;Brosur atau Gambar barang yang diminta;Metode pelaksanaan pekerjaan;Struktur Organisasi pelaksanaan pekerjaan;3.
:Spesipikasi Tehnis barang, berupa Geomembran ketebalan 0,5 mm ;Garansi atau Jaminan Purna Jual selama 10 tahun yang dinotariskan;Jaminan ketersediaan barang selama 5 tahun;Jaminan Perawatan selama 3 bulan, kemudian diralat di Kontrak Kerjamenjadi 6 bulan.Adanya dukungan kerjasama dengan Pabrikan atau Distributor denganpersyaratan jaminanjaminan yang ada;Brosur atau Gambar barang yang diminta;Metode pelaksanaan pekerjaan;Struktur Organisasi pelaksanaan pekerjaan;3.
PstBahwa PT Anugrah Puriperkasa secara Tehnis tidak memilikikemampuan untuk melakukan pekerjaan pemasangan Geomembrantersebut, sehingga pada tanggal 17 September 2012,mensubkontrakkan pekerjaan pengadaan dan pemasanganGeomembrane pada lahan seluas 90 Ha di Lahan Pegaraman 1Sumenep Madura Jawa Timur, kepada :PT Tetrasa Geosinindo berdasarkan Surat Perjanjian JualBeli No.018/SPK.1/APPDir/IX/2012 untuk Pekerjaan PengadaanGeomembrane dengan nilai Rp. 13.670.000.000,00 yangditandatangani oleh ARIF JAFAR
, Kerangka AcuanKerja dan Harga Perkiraaan Sendiri serta jenis dan sistempelelangan.Bahwa setelah mendapatkan penjelasan dari bagian KoordinatorKegiatan, dalam hal ini dengan bagian Direktorat Industri KimiaDasar Kementrian Perindustrian RI untuk mendapatkan penjelasansyaratsyarat tehnis, Kerangka Acuan Kerja dan Harga PerkiraanSerta jenis dan Sistem pelelangan, selanjutnya Panitia Lelangmembuat Dokumen Lelang.Bahwa benar Pantia Lelang mengumumkan adanyalelangpekerjaan Pengadaan Geomembran Lahan
ANDI SUHARTO, SH
Terdakwa:
Sartiman Mbeo, SH.
125 — 37
Poso TA 2016 sebagai PejabatPelaksana Tehnis Kegiatan /PPTK baik secara bersamasama maupun sendirisendiri dengan Saksi Ir. Andi Rifai, M. Si selaku Kepala Dinas Kelautan danPerikanan Kab.
Pi.Staf Tehnis : Achmad Harami, SH.Staf Tehnis : Tety C Pakaya, S. Pi.Staf Administrasi : Arlia, S. Sos , Ruslim.Panitia Pemeriksa Barang : Marthina Lumentut. S. Sos.( Saya sendiri ), Zulkifli Abd. Rasyid, S. St.Pi, IsmantoHamid, Sondong Langkanai, Ismail Adam. Tugas Pokok dan Fungsi saksi sebagai Panitia Pemeriksa Barang ,yaitu :Halaman 26 dari 122 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2019/PN. Pal1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai denganketentuan yang tercantum dalam kontrak.2.
Pi.Staf Tehnis : Achmad Harami, SH.Staf Tehnis : Tety C. Pakaya, S. Pi.Staf Administrasi : Arlia, S. Sos , Ruslim.Panitia Pemeriksa Barang : Marthina Lumentut. S. Sos,Zulkifli Abd. Rasyid, S. St.Pi, Ismanto Hamid, SondongLangkanai, (Saksi sendiri).Tugas pokok dan fungsi saya sebagai Anggota Panitia PemeriksaBarang , yaitu:a. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sesuai denganketentuan yang tercantum dalam kontrak.b. Menerima hasil pekerjaan setelah melalui pemeriksaan /pengujian barang.c.
Pi.Staf Tehnis : Achmad Harami, SH.Staf Tehnis : Tety C Pakaya, S. Pi.Staf Administrasi : Arlia, S. Sos , Ruslim.Panitia Pemeriksa Barang: Marthina Lumentut. S. Sos, Zulkifli Abd.Rasyid, S. St.Pi, Ismanto Hamid, Sondong J. Langkanae, Ismail Adam.berdasarkan SK Tupoksi saya sebagai PA, yaitu :a. Menetapkan PPTK;b. Menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;c. Mengawasi pelaksanaan anggaran; adapun kegiatan pengadaan barang/jasa pada Dinas Perikanan danKelautan Kab.
117 — 44
yaitu) apabila pekerjaan sudah selesaiFajarullah memberikan fee kepada saksi sebesar 2 sampaidengan 2,5 persen dari anggaran proyek dan untuk pekerjaan inisaksi mendapatkan fee dari terdakwa sebesar Rp.10.000.000,(sepuluh juta rupiah) ;43Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kalau dalam proyekdimaksud ada masalah, saksi mengetahui ada masalah setelahsaksi dipanggil oleh penyidik Kejaksaan ;Bahwa surat kuasa yang diberikan kepada terdkwa setahu saksihanyalah masalah administrasi sedangkan masalah tehnis
saksi tidak pernah mendapatkan kontrak tetapi kontraktersebut diperlihatkan oleh terdakwa selaku Kuasa PenggunaAnggaran kepada saksi serta saksi tidak mencatat spesifikasiyang ada dalam kontrak ;54Bahwa Dinas Kehutanan dan Perkebunan memberikan beritaacara pemeriksaan barang adalah satu) minggu setelahpemeriksaan barang ;Bahwa tanda tangan yang ada pada berita acara pemeriksaanpenyidikan adalah benar tanda tangan saksi ;Bahwa bibit mangrove yang ada dilokasi pembibitan belummemenuhi spsesifikasi tehnis
dan saksi tanda tangan padaberita acara pemeriksaan karena ketika saksi tandatangan tidakada penjelasan mengenai spesifikasi tehnis tersebut ;Bahwa bibit tanaman mangrove yang ada dilokasi pembibitanjumlahnya telah memenuhi seperti yang disebutkan dalamkontrak yaitu berjumlah 244.600 anakan dan saksi tahu kalaujumlahnya telah memenui 244.600 anakan karena diberitahuoleh Pak Faisal dan saksi pada waktu itu menanyakan kepadapak Faisal ;Bahwa sepengetahuan saksi yang dimaksud dengan pesemaianadalah
, mahoni, sengon ,mangrove dan lainnya tergantung permintaan ;Bahwa mekanisme penerbitan sertifikasi adalah pertamatamadiajukan permohonan dan permohonan tersebut dapat berasaldari peroraangan , kelompok tani, LSM , pemerintah maupunswasta yang diajukan ke Dinas Kabupaten / Kota atau BPTHdengan memnyebutkan jenis tanaman, jumlah tanaman dan asal93usul benih (tanamannya berasal dari Sumber benih bersertipikatatau tidak (asalan) , kemudian permohonan tersebut ditindaklanjuti dengan menurunkan tim tehnis
setelah dicabut langsungditanam secara umum tidak menjamin keberhasilannya ,sebaiknya dilakukan pesemaianselama 3 bulan untukmeningkatkan pertumbuhan bibit dan dapat menunjangpresentasi hidup lebih tinggi ;Bahwa ada perbedaan antara benih dan bibit bahwa benihadalah bahan pembuatan tanaman yang berasal dari biji ataubagian tanaman misalnya akar, pucuk dan batang sedangkanbibit adalah tanaman yang siap untuk ditanam yang umurnyaminimal 3 bulan dan tinggi sekitar 30 cm , bibit sudah berkayu,secar tehnis
71 — 33
diajukan olehTerbanding /Penggugat , yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : 1.Bahwa gugatan Terbanding/Penggugat mengandung cacat formildalam bentuk kurang pihak adalah tidak benar, karena Pembanding/Tergugat bukan orang perorangan atau badan hukum privat tetapimerupakan badan hukum publik, yang diatur dalam hukumadministrasi negara, yang memiliki Kewenangan melalui atribusiatau delegasi berdasarkan PP No. 54 tahun 2010 ;Bahwa karena paket pekerjaan dibiayai olen APD Kab Grobogan,sehingga tehnis
110 — 310 — Berkekuatan Hukum Tetap
Barang, Pejabat PelaksanaTehnis Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu AnggaranPendapatan Belanja Daerah Tahun Jamak dilingkungan Dinas PUPropinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007, 3 (tiga) lembardokumen fotocopy dilegalisir ;203 Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi SumateraSelatan Nomor : 821.29/RHS/SK/36/PUBINMAR/2008 tanggal 03Januari 2008, tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran /Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / PenggunaBarang, Pejabat Pelaksana Tehnis
Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi SumateraSelatan Nomor : 800.05 / 011 / KPTS / PU.BM / 2006 tanggal 28Februari 2006, tentang Pembentukan Tim Tehnis Propinsi (TTP)dilingkungan Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera Selatan TahunAnggaran 2006, 4 (empat) lembar dokumen fotocopy dilegalisir ;Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 9 Tahun 2005,tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TahunAnggaran 2005, dokumen fotocopy dilegalisir ;Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor
No. 1888 K/Pid.Sus/2011102TAA / III / 2006 tentang Pembentukan Tim Tehnis Propinsi(TTP) Dinas PU Bina Marga Propinsi Sumatera SelatanKegiatan Pembangunan Jalan PalembangTanjung ApiApiTahun Anggaran 20052008, 4 (empat) lembar dokumenfotocopy dilegalisir ;138 Dokumen Serah Terima Hasil Pekerjaan Tahap Kedua/ Terakhir (Final Hand Over) Kegiatan Pembangunan JalanPalembangTanjung ApiApi Tahap I Tahun Anggaran20052008 yang belum ditandatangani, / (satu) bundeldokumen asli ;139 Surat Perintah Membayar Uang
Kegiatan dan Bendahara Pengeluaran PembantuAnggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Jamak dilingkunganDinas PU Propinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007, 3 (tiga)lembar dokumen fotocopy dilegalisir ;200 Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi SumateraSelatan Nomor : 821.29/RHS/SK/36/PUBINMAR/2008 tanggal 03Januari 2008, tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran /Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / PenggunaBarang, Pejabat Pelaksana Tehnis Kegiatan dan BendaharaHal
Kegiatan PembangunanJalan Palembang Tanjung ApiApi Nomor : 607.5 / SK / PMBTAA / II / 2008 tanggal 19 Februari 2008, tentang PembentukanPanitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak Pembangunan JalanPalembang Tanjung ApiApi Tahun Anggaran 2008, 4 (empat)lembar dokumen fotocopy dilegalisir ;205 Surat Keputusan Kepala Dinas PU Bina Marga Propinsi SumateraSelatan Nomor : 800.05 / 011 / KPTS / PU.BM / 2006 tanggal 28Februari 2006, tentang Pembentukan Tim Tehnis Propinsi (TTP)dilingkungan Dinas PU Bina Marga
76 — 12
Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPalembang, sehingga Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa danmengadili perkara ini, bertindak sendirisendiri maupun secara bersamasama sebagaiyang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasiyang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatantersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa berdasarkanPetunjuk Tehnis
Januari, Februari, Maret dan April dengan total sebesar Rp.38.000.000,00 (Tiga puluh delapan juta rupiah) serta uang yang diperuntukkanatas nama masyarakat dengan total sebesar Rp. 276.000.000,00 (Dua ratus tujuhpuluh enam juta rupiah) sama sekali tidak dapat dipertanggungjawabkanpenggunaannya oleh saksi Rodiawati selaku Ketua UPK.Bahwa perbuatan terdakwa bersamasama dengan saksi Rodiawati, saksiWinarto, saksi Herman Taufik, Iskandar dan Repi Risantitersebut telahbertentangan dengan :e Petunjuk Tehnis
Operasional UPK bulan Rp. 10.000.000,00AprilJumlah Total Kerugian Keuangan Negara Rp. 1.506.000.000,00 dengan demikian berdasarkan tabel uraian diatas telah tergambar bahwa denganadanya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa serta telah terjadi penguasaandana yang peruntukkannya tidak sesuai dengan Petunjuk Tehnis Operasional(PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) MandiriPedesaan, Nomor : 414.2/3101/PMD, tanggal 24 April 2014 telahmengakibatkan ferjadinya kerugian keuangan negara dengan
tersebut telahmenetapkan 3 (tiga) orang yang salah satunya adalah terdakwa dari BKADKecamatan Karang Jaya dengan tugas :a Melakukan pembukaan rekening dengan specimen Ketua UPK, BKADdan Pendamping Lokal (PL).Membuat administrasi dan Pelaporan penggunaan Dana BLM.c Membuat laporan pertanggung jawaban secara berkala setiap bulan danmelaporkannya ke camat.Selain itu terdakwa yang juga merupakan Badan Pengawas UPK dari unsurBKAD Karang Jaya juga memiliki tugas dan tanggung jawab berdasarkanPetunjuk Tehnis
Melakukan pengawasan terhadap ketaatan UPK pada prinsip dan mekanismePNPM Mandiri Perdesaan.c Melakukan pengawasan ketaatan UPK terhadap aturanaturan MAD, termasukaturan perguliran.d Memantau Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Pengurus UPK.e Memantau Realisasi anggaran UPK dan Rencana kerja UPK.f Memantau Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tim lain yang dibentuk MADdalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan.g Menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugasnya kepada MAD/BKAD.e Bahwa berdasarkanPetunjuk Tehnis
54 — 16
membenarkanketerangan saksisaksinya.Bahwa akhirnya pemohon memberikan kesimpulan tidak akanmengajukan alatalat bukti lagi dan telah memohon Penetapan.Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalampersidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa permohonan pemohon adalah bermaksud danbertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pedoman tehnisadministerasi dan tehnis
55 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 303 K/Pdt.SusPHI/201310.11.Bahwa berdasarkan KKWT/PKWT Tersebut Penggugat bertugas untukmengkoordinasikan bagian HRD, Security, Public Relation dan pekerjaannon tehnis lainnya;Bahwa KKWT/PKWT tersebut Penggugat diberi upah sebesarRp.7.000.000, dan uang pulsa sebesar Rp.500.000, per bulan;Bahwa pada tanggal 25 Mei 2012 Tergugat telah menerbitkan surat Nomor090/Dir.
131 — 13
dan keterangan orang tua kandunganak tersebut di persidangan, yang samasama warga negara RI dan samasamaberagama Islam dengan calon anak angkat tersebut, ternyata terbukti bahwaPemohon I dan Pemohon II bersama calon anak angkat tersebut samasamamenganut agama Islam dan samasama berada di wilayah hukum PengadilanAgama Batusangkar, maka majelis berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuanpenjelasan pasal 49 huruf (a) butir ke 20 UU No.3 Tahun 2006, pasal 33 ayat (3)UU No. 23 Tahun 2002, Buku Pedoman Tehnis
orang tuakandungnya dan saudarasaudara kandungnya sebagaimana yang berlaku menuruthukum Barat dan beberapa hukum adat di Indonesia; Dan menurut ketentuan pasal40 ayat (1 dan 2) UU No.23 Tahun 2002 Pemohon I dan Pemohon II selaku orangtua angkat bahkan siapa saja, sama sekali tidak dibenarkan memutuskan nasab sianak dengan orang tua kandungnya dengan jalan menutupnutupi ataumenyembunyikan atau tidak mau memberitahukan prihal asal usul orang tuakandungnya;Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Tehnis
74 — 41
Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang PedomanPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :Pasal 12 ayat (1) yang berbunyiabPasal 12 ayat (2) yang berbunyiPelaksanaan anggaran belanjaNegara didasarkan prinsipprinsipsebagai berikut :Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuaidengan kebutuhan tehnis yangdisyaratkan;Efektif, terarah dan terkendali sesuaidengan rencana, program/kegiatanserta fungsi setiap departemen /lembaga/ pemerintah daerah.Belanja atas beban anggaranbelanja Negara dilakukanPasal
Pergantian Antar Waktu (PAW)kepada PT Asuransi Allianz Life Indonesia, Jakarta senilaiRp.32.200.000,(tiga puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).Bahwa pembayaran premi asuransi atas nama pribadi tersebut bertentangandengan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang PedomanPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi : Pelaksanaan anggaran belanja Negaradidasarkan prinsipprinsip sebagaiberikut :21a) Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuaidengan kebutuhan tehnis
Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang PedomanPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi : Pelaksanaan anggaran belanjaNegara didasarkan prinsipprinsipsebagai berikut :a Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuaidengan kebutuhan tehnis yangdisyaratkan;b Efektif, terarah dan terkendali sesuaidengan rencana, program/kegiatanserta fungsi setiap departemen /lembaga/ pemerintah daerah.Pasal 12 ayat (2) yang berbunyi : Belanja atas beban anggaranbelanja Negara
Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang PedomanPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi : Pelaksanaan anggaran belanjaNegara didasarkan prinsipprinsipsebagai berikut :a Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuaidengan kebutuhan tehnis yangdisyaratkan;b Efektif, terarah dan terkendali sesuaidengan rencana, program/kegiatanserta fungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah.Pasal 12 ayat (2) yang berbunyi : Belanja atas beban anggaranbelanja Negara
Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang PedomanPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara :Pasal 12 ayat (1) yang berbunyi : Pelaksanaan anggaran belanjaNegara didasarkan prinsipprinsipsebagai berikut :a Hemat, tidak mewah, efisien dan sesuaidengan kebutuhan tehnis yangdisyaratkan;b Efektif, terarah dan terkendali sesuaidengansertarencana, program/kegiatanfungsi setiap departemen/lembaga/pemerintah daerah.Pasal 12 ayat (2) yang berbunyiPasal 28 ayat (13) yang berbunyi :3.
32 — 12
IRBIE NUSA KONSULTAN(Asli) ;2. 1 (satu) Dokumen Usulan Tehnis Pekerjaan PerencanaanPembangunan /Waserda di Kecamatan Dotok Masihul KabupatenSerdang Bedagai CV. IRBIE NUSA KONSULTAN (Asli) ;3. 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak)Nomor :04/PPKSB/KONS/IX/2008, tanggal 06 Oktober 2008,Kegiatan P APBD Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2008, NamaPekerjaan Perencanaan Pembangunan Pasar/Waserda DolokMasihul Kecamatan Dotok Masihul, Pelaksana CV. IRBIE NUSAHal. 36 dari 52 Hal.
No.14/PID.SUS.K/2012/PTMDN.18.19.20.1 (satu) Dokumen Usulan Tehnis Pekerjaan PengawasanPembangunan Pasar/Waserda di Kecamatan Dolok MasihulKabupaten Serdang Bedagai Konsutan CV. TRI KARYA PERSADAKONSULTAN Kabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2008(foto copy) ;1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untukPengawasan Tehnis Pembangunan Pasar/Waserda Dolok Masihulantara Gatot, SE., selaku PPK dengan Direktur CV.
No.14/PID.SUS.K/2012/PTMDN.39.40.41.42.43.44.45.46.Komitmen, Pejabat Pengujian dan Penandatanganan SPM besertadengan lampirannya, (Asli) ;1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 370.a/P2K/V1/2008, tentang pengangkatan panitia pengadaan barang/jasakegiatan perencanaan pembangunan Pasar/Waserda danPengawasan Tehnis Pembangunan Pasar/Waserda di Dolok Masihul,(Asli) ;1 (satu) Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangandan
No.14/PID.SUS.K/2012/PTMDN.2. 1 (satu) Dokumen Usulan Tehnis Pekerjaan PerencanaanPembangunan /Waserda di Kecamatan Dotok Masihul KabupatenSerdang Bedagai CV. IRBIE NUSA KONSULTAN (Asli) ;3. 1 (satu) Bundel Dokumen Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak)Nomor :04/PPKSB/KONS/IX/2008, tanggal O06 Oktober 2008,Kegiatan P.AAPBD Kabupaten Serdang Bedagai tahun 2008, NamaPekerjaan Perencanaan Pembangunan Pasar/Waserda Dolok MasihulKecamatan Dotok Masihul, Pelaksana CV.
TRI KARYA PERSADA KONSULTAN, (Asli) ;1 (satu) Dokumen Usulan Tehnis Pekerjaan Pengawasan PembangunanPasar/Waserda di Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten SerdangBedagai Konsutan CV. TRI KARYA PERSADA KONSULTANKabupaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2008 (foto copy) ;1 (satu) lembar Berita Acara Kemajuan Pekerjaan untuk PengawasanTehnis Pembangunan Pasar/Waserda Dolok Masihul antara Gatot, SE.,selaku PPK dengan Direktur CV.
46 — 26
Padahal sebagaipengelola dan pemilik Tergugatl dan Tergugatll seharusnyamemperhatikan dengan sungguhsungguh persyaratan tehnis bangunangedung khususnya persyaratan keandalan bangunan gedung sesuaiPeraturan Menteri Pekerjaan Umum No.29/PRT/M/2006 tentang pedomanpersyaratan tehnis Bangunan Gedung jo Peraturan Daerah Propinsi DKINo.7 Tahun 2010 tentang bangunan gedung dan ketentuan terkait lainnya;14. Bahwa selaku pengelola dan pemilik pasar tanah abang Blok A.
dan Tergugatll;Bahwa oleh karena itu, jika oleh karena bangunan gedung milik TurutTergugat yang tidak memenuhi standar persyaratan tehnis terutama syarattehnis keselamatan yang dikelola oleh Tergugatl dan Tergugatll,Penggugat mengalami kecelakaan yang mengakibatkan PenggugatCACAT TOTAL, dan mengalami kerugiaan materiil dan immateriil, makaadalah beralasan dan berdasarkan hukum jika Pemerintah Provinsi DKIJakarta Cq.
74 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 614 K/Pdt/2015dan masalah tehnis pelaksanaannya ditentukan oleh Penggugat;6. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (dwangsom) kepadaPenggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)/hari, setiap kaliTergugat lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini terhitung sejakputusan diucapkan hingga dilaksanakan;7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan Serta Merta(uitvoerbaar bij voorraad), walau ada verzet, banding, kasasi maupunpeninjauan kembali;8.
Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateril kepadaPenggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yangpembayarannya dilakukan dengan seketika dan sekaligus setelah putusanini berkekuatan hukum tetap;Menghukum Tergugat untuk menyampaikan permohonan maaf kepadaPenggugat melalui media cetak sebanyak 1 (satu) surat kabar harian danmedia elektronik sebanyak 1 (satu) stasiun televisi selama 1 (satu) hariterhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetapdan masalah tehnis
untuk membayar ganti kerugian materil kepadaPenggugat sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) yangpembayarannya dilakukan dengan seketika dan sekali gus setelahputusan ini berkekuatan hukum tetap;Menghukum Tergugat , untuk menyampaikan permohonan maaf kepadaPenggugat melalui media cetak sebanyak 1 (satu) surat kabar harian danmedia elektronik sebanyak 1 (satu) stasiun televisi selama 1 (satu) hariterhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukumtetap dan masalah tehnis
99 — 16
Pedoman Tehnis Pembukaan/Penyiapan lahan tanoa bakar danpemantaatan limbah pembukaan lahan pada areal perkebunan tahun2012.Bahwa sebelum mendapatkan IUPB pelaku usaha perkebunan tidakboleh/dilarang melakukan kegiatan atau aktifitas dibidang perkebunan diareal tersebut berdasarkan Pasal 47 UU 39 tahun 2014 tentangPerkebunan dan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor:98/Permentan/OT.140/9/2013 yaitu:a.
mendapatkan STDB (Surat Tanda Daftar BudidayaPerkebunan)Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor:98/Permentan/OT.140/9/2013 luasan tertentu yang wajib mendapatkanIUPB adalah luasan 25 Ha (dua puluh lima hektar) ke atas sesuaidengan Pasal 8 Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor:98/Perment/OT.140/9/2013 yang berbunyi: usaha budidaya tanamanperkebunan dengan luas 25 Ha (dua puluh lima hektar) atau lebih wajibmemiliki IUPB (lzin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya).Bahwa berdasarkan pedoman tehnis
Kegiatan merumpuk/memerun pada jalur antar tanaman.Bahwa berdasarkan pedoman tehnis pembukaan/penyiapan lahan tanpabakar dan pemanfaatan limbah pembukaan lahan pada areal perkebunanDirektorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Tahun 2012yang dimaksud dengan :a.
314 — 185 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lima Muda Mitra, Gowa Taxidan Gowa Makassar Taxi tidak menyediakan jasa layanan Taxi diBandara Internasional Sultan Hasanuddin bukan disebabkanadanya penolakan atau karena dihalangi oleh Pemohon akantetapi lebih disebabkan alasan tehnis pada internal perusahaanyang bersangkutan seperti pengadaan taxi serta tidak setujudengan adanya pembatasan jumlah unit taxi (pembagian kuotadan tingginya biaya operasional di Bandara Intemasional SultanHasanuddin);Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yangdiuraikan
Lima MudaMitra, Gowa Taxi dan Gowa Makassar Taxi tidak menyediakanjasa layanan Taxi di Bandara Internasional Sultan Hasanuddinbukan disebabkan adanya penolakan atau karena dihalangi olehTermohon Kasasi akan tetapi lebin disebabkan alasan tehnis padainternal perusahaan yang bersangkutan seperti pengadaan taxiserta tidak setuju dengan adanya pembatasan jumlah unit taxi(pembagian kuota dan tingginya biaya operasional di BandaraInternasional Sultan Hasanuddin) adalah sangat tidak berdasardan mengadaada
Lima Muda Mitra, Gowa Taxi danGowa Makassar Taxi tidak menyediakan jasa layanan Taxi di BandaraInternasional Sultan Hasanuddin bukan disebabkan adanya penolakanatau karena dihalangi oleh Pemohon akan tetapi lebih disebabkanalasan tehnis pada internal perusahaan yang bersangkutan sepertipengadaan taxi serta tidak setuju dengan adanya pembatasan jumlahunit taxi (pembagian kuota dan tingginya biaya operasional di BandaraInternasional Sultan Hasanuddin);Dan pertimbangan Judex Facti pada halaman 85:Menimbang
99 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
., 5.600.000, 1.900.000, rcngan tehnis danPenahan (5 Unit)02 Pembuatan patok 30.000.000, 10.815.000, 19.185.000, batas lokasi(Hutan lindung)03 Pembuatan patok 40.010.400, 37.728.000, 2.282.400, larikan (HutanLindung)04 Pembuatan papan 2.750.000. 1.650.000, 1.100.000. nama lokasi(Hutan lindung)05 Pembuatan 10.000.000, 8.000.000. 2.000.000., pondok kerja(Hutan lindung)06 Tanaman (Hutan 82.500.000, 82.500.000.
K/Pid/... 01Penyusunanrcngan tehnis danPenahan (5 Unit)7.900.000,5.600.000,1.900.000, 02Pembuatan patokbatas lokasi(Hutan lindung)30.000.000.10.815.000,19.185.000, 03Pembuatan patoklarikan (HutanLindung)40.010.400.37.728.000,2.282.400, 04Pembuatan papannama lokasi(Hutan lindung)2.750.000,1.650.000,1.100.000, 05Pembuatanpondok kerja(Hutan lindung)10.000.000,8.000.000,2.000.000, 06Tanaman = (HutanLindung)82.500.000.82.500.000, 07Upah(Pengukuran, dll)petugas25.600.000.7.200.000,18.400.000, 08Buruh(Pengukuran
ALVEN OKTARIZAH SH
Terdakwa:
RAHMANDA SURYA FAJAR Als FAJAR BIN AIDI LATIEF
27 — 12
Atas keterangan Terdakwatersebut saksi Widodo, TS, SH dan saksi Dasto langsung melakukanpenangkapan terhadap saksi Ferdy Yulindo.nonn Setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa NarkotikaGolongan berupa Shabu dengan berat 0,13 gram yang disita dari terdakwaRahmanda Surya Fajar Bin Aidi Latief di Laboratorium Balai Besar PengawasObat dan Makanan di Bengkulu, sesuai dengan Sertifikat/Laporan Pengujian,tanggal 20 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Manajer Tehnis PengujianKimia, ZUL
Atas keteranganTerdakwa tersebut saksi Widodo, TS, SH dan saksi Dasto langsung melakukanpenangkapan terhadap saksi Ferdy Yulindo.wonn Setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa NarkotikaGolongan berupa Shabu dengan berat 0,13 gram yang disita dari terdakwaRahmanda Surya Fajar Bin Aidi Latief di Laboratorium Balai Besar PengawasObat dan Makanan di Bengkulu, sesuai dengan Sertifikat/Laporan Pengujian,tanggal 20 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Manajer Tehnis PengujianKimia, ZUL
Terbanding/Terdakwa : IR. RIDWAN, MT BIN ALM MUHAMMAD
133 — 107
Aceh Besar (deb swap RDI 352) tersebut dilakukan kontrakdengan sistim kontrak HARGA SATUAN yaitu pekerjaan diselesaikandalam batas waktu tertentu, berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetapuntuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi tehnis tertentu,yang volume kerjanya masih bersifat perkiraan sementara, danpembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volumepekerjaan yang benarbenar telah dilaksanakan oleh penyedia barang danjasa;Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Pembangunan
Aceh Besar (deb swap RDI 352) sebagaimana yang tertuang dalamkontrak yaitu:e Melaksanakan pengawasan pekerjaan pembangunan tersebut;e Membuat rencana tehnis di lapangan;e Memberi saransaran dan masukkan untuk kontraktor dalampelaksanaan pekerjaan;e Memeriksa dan mengesahkan pelaksanaan pekerjaan dilapangan;e Menolak dan memerintahkan kontraktor pelaksana untuk tetapmenggunakan bahanbahan meterial sesuai dengan spesifikasi tehnisyang ditentukan dalam gambar rencana, RAB dan RKS yangdituangkan dalam
kontrak kerja fisik;e Melaporkan kepada KPA melalui PPTK secara tertulis apabila kontraktorpelaksana tidak mengindahkan saransaran dan penggunaan bahanmaterial yang tidak sesuai dengan spesifikasi tehnis;Bahwa terhadap pekerjaan pengawasan kegiatan Pembangunan JalanLingkungan Pulo Nasi, Kab.