Ditemukan 7242 data
93 — 20
memperhatikan asaskeadilan, kepatuhan, dan manfaat bagi masyarakatPasal 60 ayat (1)Setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah mengenai hakyang diperoleh oleh pihak yang menagih.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21
82 — 46
Keputusan Walikota Bekasi Nomor 360/Kep.76BPBD/I/2016tentang Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Banjir danangin putting beliung di Kota Bekasi sebagai dasarpermohonan pengajuan Cadangan Beras Pemerintah olehKepala Pelaksana BPBD kepada Perum Bulog Sub DivreKarawang berpedoman pada Peraturan Pemerintah RI Nomor21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan penanggulanganbencana bagian ketiga tentang situasi terdapat potensi terjadibencana pasal 15 dan 164.
203 — 319 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 13 PK/PID.SUS/201616) Surat Perintah Kerja (SPK) nomor 08/SEKR/SPK/XIl/ 2007tanggal 7 Desember 2007 Pekerjaan Pembuatan AktaAdendum Perjanjian Jual Beii Depo C Cakung;17) Surat Penawaran Notaris Kartono nomor247/KTN/NOT/XI/2007 tanggal 30 Nopember 2007 tentangBiaya Pengurusan Sertifikat Depo C Asli Surat PenawaranNotaris Yuttie Botoh.SH sesuai Surat Penawaran Nomor21/XI/YB/2007 tanggal 29 Nopember 2007 tentang BiayaPengurusan Sertifikat Depo C;18) Surat Penawaran Notaris Selam Bastomi,SH,M.Kn
836 — 435
Menyatakan para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.Halaman 7 dari 409 Putusan Nomor 184/Pdt.G/2018/PN.Dpk Menyatakan tanah Objek Sengketa adalah sah sebagai hak milikPenggugat, dengan perintah kepada Penggugat untuk membayarkekurangan pembayaran kepada para pihak yang lainnya sebagaimanadisebutkan dalam Akta Pengikatan Jual Beli nomor 20, Akta Kuasa nomor21, Akta Pengikatan Jual Beli nomor 22 dan Akta Kuasa nomor 23, NotarisJL. Waworuntu, tanggal 17 April 1997.
Mohamad Nur Azis
Terdakwa:
Harry van Sidabukke
1752 — 1722
Fakta hukum mana didukung oleh keterangansaksi HARTONO yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksisaksi PEPEN NAZARUDDIN, MOKHAMAD O.ROYANI, ADI WAHYONO. danJULIARI PETER BATUBARA, serta bersesuaian pula dengan barang bukti nomor21 berupa 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pelaksana TugasNomor:S.1/MS/F/1.3/ KP.04.01/4/2020 tanggal 30 April 2020 yang didalamnyamemuat penunjukan Drs.
1.REINALDO SAMPE, SH.
2.HUBERTUS TANATE, SH
3.I DEWA MADE SARWA MANDALA, SH
4.WENY F. RELMASIRA, SH
5.APRIANDO SIMANJUNTAK, SH
6.PRASETYA DJATI NUGRAHA, SH
Terdakwa:
RAMLY TOTO, S.Ipem. MMPD Alias RAMLY
90 — 35
.> Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah yang menyebutkan bahwa Setiap pengeluaran
239 — 390
Bukti tersebut dikuatkan dengan bukti T.I.T.V24(Keputusan Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto Nomor21/HM/BPN73.04/2020) dan bukti T.I.T.V25 (surat Keterangan Jual Beli), yangmerupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinyasehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sertamempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Majelismenilai bahwa terbukti pada tanggal 9 Juni 2014 terjadi transaksi jual beli atasharta point 30) dari H.
145 — 43
Alpindo Mitra Baja Nomor21, tanggal 05 Oktober 2012 yang dibuat oleh Notaris BERTHA SULLE, SH.7 (tujuh) lembar Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Alpindo Mitra Baja Nomor 02, tanggal 04Juli 2012 yang dibuat oleh Notaris Hj. MAS AYU FATIMAH SJOFJAN, SH., MH.9 (sembilan) lembar Akta No. 3, tanggal 05 Juli 2012 Hal; Perjanjian yang dibuat oleh Notaris Hj.MAS AYU FATIMAH SJOFJAN, SH., MH1 (satu) berkas Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT.
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
321 — 196
Halini Sesuai pada penjelasan KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor21 PUU /12/2014 tanggal 28 April 2015 memutuskan bahwa pembuktianpermulaan yang cukup adalah minimal 2 alat bukti dari yang tercantum dalampasal 184 ayat (1) KUHAP;Seperti saya telah menyebutkan tadi Komponen alat bukti yang sah yang diaturpada Pasal 184 keterkaitanya dengan Pasal 183 KUHAP oleh karena di dalamPasal 183 KUHAP mengatur pada pokoknya dalam KUHAP bahwa ketikahakim akan menjatuhkan hukuman dan menyatakan terdakwa
Terbanding/Terdakwa : Markus Nari
986 — 3235
Trisakti MGuntuk pembuatan Hologram periode Maret 2014 untuk tahun2012 & 2013 dengan sisa hutang (Rp.35.972.640). 10551 (Satu) bundel dokumen Bukti Pengeluaran dengan Nomor21 & 22 Tanggal 22 Mei 2012 kepada PT. TRISAKTIMUSTIKA GRAPHIKA senilai Rp.8.193.752.422, untukpembayaran tahap atas pekerjaan Biro Perso, Pekerjaanlaminasi beserta lampirannya. 10561 (Satu) bundel dokumen Bukti Pengeluaran dengan Nomor25 Tanggal 24 Mei 2012 kepada PT.
Oktober 2015berdasarkan putusan Kasasi Makamah Agung(NO.409.K/TUN/2015), terjadi gugatan tanggal 28 April 2016 dipengadilan tata usaha Negara Jakarta No.94/G.TUN/2016tentang pembatalan SK MenkumHAM.HH04.AH.11.01 26 April2016 dan M.HH02.AH.11.01 28 Januari 2016 142 lembar cetak foto salinan surat kuasa Nomor J16/DPPPLT.PG/SKDJ.E/26IV/2016 tanggal 26 April 2016 daripelaksanan tugas DPP Partai Golongan Karya kepada FarhatAbbas, SH dan Joko Edhi Abdurrahman, SH 152 lembar salinan surat tim advokasi Lubi Nomor21
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
420 — 219
Halini Sesuai pada penjelasan KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor21 PUU /12/2014 tanggal 28 April 2015 memutuskan bahwa pembuktianpermulaan yang cukup adalah minimal 2 alat bukti dari yang tercantum dalampasal 184 ayat (1) KUHAP;Seperti saya telah menyebutkan tadi Komponen alat bukti yang sah yang diaturpada Pasal 184 keterkaitanya dengan Pasal 183 KUHAP oleh karena di dalamPasal 183 KUHAP mengatur pada pokoknya dalam KUHAP bahwa ketikahakim akan menjatuhkan hukuman dan menyatakan terdakwa
1.E.E.F RAJAGUKGUK,SH
2.ARIANTI MAYA PUSPA DEWI, SH
Terdakwa:
MUJARAB, SE BinLUKMAN AR
183 — 49
.=" Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 13 Tahun 2006sebagaimana diubah terakhir dengan peraturan Menteri dalam negeri nomor21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada:Pasal 1 menyebutkan :Halaman 314 dari 364 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2021/PN.Pig.Ayat 68; SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat (SPPTU) adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untukpermintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPDyang bersifat mendesak
ROBIN ABDI KETAREN, S.H.,M.Hum.
Terdakwa:
UMAR, S.Si.
304 — 230
Halini Sesuai pada penjelasan KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor21 PUU /12/2014 tanggal 28 April 2015 memutuskan bahwa pembuktianpermulaan yang cukup adalah minimal 2 alat bukti dari yang tercantum dalampasal 184 ayat (1) KUHAP;Seperti saya telah menyebutkan tadi Komponen alat bukti yang sah yang diaturpada Pasal 184 keterkaitanya dengan Pasal 183 KUHAP oleh karena di dalamPasal 183 KUHAP mengatur pada pokoknya dalam KUHAP bahwa ketikahakim akan menjatuhkan hukuman dan menyatakan terdakwa
Putra Iskandar
Terdakwa:
Budi Rachmat Kuriawan
258 — 88
bundel dokumen di clip berisikan :(1)2 (dua) lembar copy dokumen surat nomor :S370/D4/01/2011 perihal Hasil ReviewProses Pengadaan Gedung Kampus IPDNPada 4 Lokasi di Daerah Tahun ANggaran2011 tanggal 22 Agustus 2011(2) 5 (lima)lembar copy dokumen Penjelasan Panitiaterkait Proses Pelaksanaan PengadaanBarang atau) Jasa Khususnya UntukPekerjaan Pembangunan Gedung KampusIPDN di 3 Provinsi (Sulawesi Selatan,Sulawesi Utara, dan Sumatera Barat) tahunanggaran 2011(3) 2 (dua) lembar copydokumen Nota Dinas Nomor21
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.AIZIT P. LATUCONSINA, SH,MH
3.ENDANG ANAKODA, SH, MH
4.CHRISMAN M. SAHETAPY, SH, MH
5.BEATRIX NOVITA TEMMAR, S.H, M.H
Terdakwa:
Ir.LUCIA IZZAK,MH.
272 — 381
PenetapanAnalisa Standar Belanja (ASB) sehingga bertentangan dengan Pasal 39 ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah, pasal 121 ayat (1), 124 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 122 ayat (9) danpasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah beberapa kalimengalami perubahan, terakhir melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor21
254 — 70
Nomor 112 tanggal 26 Juli2011.g. 1 (satu) bundel Foto Copy Surat Pengurus Badan Koordinasi HimpunanMahasiswa Islam Sumatera Utara periode 20132015 nomor21/B/Sek/03/1435 tanggal 23 Januari 2014 perihal Pengantar LaporanPertanggungjawaban.Dokumen DEWAN PIMPINAN WILAYAH AL ITTIHADIYAH PROVINSISUMATERA UTARA terdiridari:a. 1 (satu) bundel Proposal Pebaikan Manajemen PengembanganOrganisasi AL ITTIHADIYAH Provinsi Sumatera Utara tahun 2013beserta dengan Surat Permohonan Pencairan Dana Nomor03/DPW/PIt/X1
1113 — 888 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bank Century, Tbk. untuk membayar uangpengganti sebesar Rp1.581.275.000.000,00 (satu trilyun lima ratusdelapan puluh satu milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah).Bahwa atas putusan Majelis Hakim tersebut, kami tidak sependapat danmenyatakan keberatan, dengan alasan sebagai berikut: Judex Facti dalam pertimbangan putusan Nomor67/PID/TPK/2014/PT.DKI. tanggal 03 Desember 2014 yang telahmenguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor21/Pid.Sus/TPK/
keberatan a quo tidak tunduk padapemeriksaan tingkat kasasi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukupalasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umumpada Komisi Pemberantasan Korupsi dan menolak permohonan kasasiTerdakwa selanjutnya membatalkan putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 67/PID/TPK/2014/PT.DKI.tanggal 3 Desember 2014 yang memperbaiki putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor21
408 — 132
Bank DKI, LandasanHukumnya adalah UndangUndang No. 40 Tahun 2007Tentang Perseroan Terbatas, Akta Nomor 4 tanggal 6 Mei1999 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Akta Nomor21 tanggal 12 September 2008 tentang Pernyataan KeputusanRapat PT. Bank DKI yang dibuat oleh Ny. Poerbaningsih AdiWarsito, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Nomor 03 tanggal 5Maret 2009 Tentang Berita Acara Rapat Umum PemegangSaham Luar Biasa PT. Bank DKI yang dibuat oleh dandihadapan Ny.
383 — 215
Bank Syariah MandiriCabang Bogor.Bahwa dari perbuatan terdakwa telah melakukan perbuatan sebagai PihakTerafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkahlangkah yangdiperlukan untuk memastikan ketaatan Bank Syariah atau Bank UmumKonvensional yang memiliki UUS terhadap ketentuan dalam UURI Nomor21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah,atauTerdakwa Hj.
140 — 51
Jabatan, Pasal12 ayat 1: Seluruh jajaran Bank dilarang menyalahgunakan wewenang danmengambil keuntungan, baik langsung maupun tidak langsung, daripengetahuan yang diperoleh dari kegiatan bisnis Bank untuk :Keuntungan pribadi.Keuntungan bagi anggota keluarganya.Keuntungan bagi pihakpihak lainnya.Menekan bawahan untuk melakukan proses pembiyaan MMOB secara instan/tidak sesuai SOP BSM antara lain tidak dilakukan OTS (on the spot), tidakmelakukan trade ceking Ketentuan yang dilanggar adalah lampiran nomor21