., berdasarkan SuratKuasa Khusus tertanggal 07 Januari 2019Pengadilan Tinggi tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta,tanggal 22 Januari 2019 nomor 2/Pid.Sus.Anak/2019/PT.DKI serta berkasperkara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor21/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Jkt.Pst. dan suratsurat yang bersangkutandengan perkara tersebut;Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan NegeriJakarta Pusat, No.Reg.Perkara.

yang dibuat oleh JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bahwa pada tanggal 10Halaman 5 dari 10 halaman Putusan nomor 2/Pid.Sus.Anak/2019/PT.DKIJanuari 2019, permintaan banding yang diajukan oleh PenuntutUmum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Pelaku Anak;Akte Permintaan Banding yang dibuat Panitera Pengadilan NegeriJakarta Pusat, bahwa pada tanggal 10 Januari 2019, PenasihatHukum Pelaku Anak telah mengajukan permintaan banding terhadapputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor21

caracara serta syaratsyarat yangHalaman 6 dari 10 halaman Putusan nomor 2/Pid.Sus.Anak/2019/PT.DKIditentukan dalam undangundang, oleh karena itu permohonan bandingtersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Penasihat HukumPelaku Anak sampai perkara ini diputus tidak mengajukan MemoriBanding;Menimbang, bahwa setelah Hakim tingkat banding mempelajaridengan cermat dan seksama Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan,Berita Acara Sidang dan suratsurat yang tersebut dalam perkara Nomor21

/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Jkt.Pst. tanggal 3 Januari 2019 denganpertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim Tingkat Bandingberkesimpulan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor21/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Jkt.Pst. tanggal 3 Januari 2019, dapatdipertahankan dan dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan TingkatBanding Pelaku Anak berada dalam tahanan maka sesuai denganketentuan dalam pasal 242 KUHAP, Pengadilan Tingkat Banding akanmemerintahkan agar Pelaku Anak tetap ditahan.Menimbang

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor21/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Jkt.Pst. tanggal 3 Januari 2019;. Menetapkan agar Pelaku Anak tetap ditahan;. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telahdijalani oleh Pelaku Anak akan dikurangkan seluruhnya dari pidanayang dijatuhkan ;.

Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor21/G/2018/PTUNPLG, tanggal 30 Agustus 2018, yang dimohonkan banding;Halaman 2, Putusan Nomor : 220/B/2018/PTTUNMDNFormul02/proksi01/KIM4. Berkas Perkara, Suratsurat bukti dan suratsurat lain yang berhubungandengan sengketa ini;5.

Usaha Negara Palembang, selanjutnya Paniteramemberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding dengan SuratPemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 21/G/2018/PTUNPLG tanggal12 September 2018;Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang tersebut, Tergugat II Intervensi/Pembanding telah mengajukanpermohonan pemeriksaan banding kepada Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang padatanggal 30 Agustus 2018 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor21

Terbanding dengan Surat Pemberitahuan danPenyerahan Memori Banding Nomor 21/G/2018/PTUNPLG pada tanggal 9Oktober 2018;Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II Intervensi/Pembanding telahmengajukan Memori Banding tertanggal 13 September 2018 yang diterima olehPanitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal13 September 2018 dan telah diberitahukan kepada Penggugat/TerbandingHalaman 4, Putusan Nomor : 220/B/2018/PTTUNMDNFormul02/proksi01/KIMdengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor21

Surat Pemberitahuan dan PenyerahanKontra Memori Banding Nomor 21/G/2018/PTUNPLG pada tanggal22 Oktober 2018;Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Tergugat IIIntervensi/Pembanding, Penggugat /Terbanding telah mengajukan KontraMemori Banding tertanggal 27 September 2018, yang diterima oleh PaniteraPengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 27 September 2018dan telah diberitahukan kepada Tergugat II Intervensi/Pembanding denganSurat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra) Memori Banding Nomor21

yang perlu dipertimbangkan secara khusus, akan tetapi telahdipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Palembang;Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraPalembang telah tepat dan benar sehingga diambil alih jadi pertimbanganMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutussengketa ini di tingkat banding;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas,maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor21

Nama >: NURHAYATI;Jenis Kelamin : Perempuan;Tempat Tinggal : Jl Lasawedi, Kelurahan Coppo, KecamatanBarru, Kabupaten Barru ;Pekerjaan > PNS ;Selanjutnya disebut TERGUGAT IIHalaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 21/Pat.G.S/2019/PNBarPengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru) Nomor21/Pen.Pdt.G.S/2019/PNBar. tanggal 15 Agustus 2019 tentang Penunjukkan Hakimyang memeriksa dan menetapkan perkara Gugatan Sederhana tersebut ;Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri

Barru) Nomor21/Pen.Pdt.G.S/2019/PN Bar tanggal 15 Agustus 2019 tentang Penetapan HariSidang;Telah mempelajari suratsurat yang berkenaan dengan Gugatan Sederhanaini ;Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari sidang sebelum gugatan tanggal21 Agustus 2019 Kuasa Penggugat secara lisan dan tertulis telah mengajukanpermohonan agar Gugatan Sederhana yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Barru dengan Register Nomor 21/Pdt.G.S/2019/PNBar dicabutdengan alasan akan memperbaiki surat Gugatan;

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Barru untuk mencatatdalam Register Perkara Perdata Gugatan Sederhana, Perkara Nomor21/Pdt.G.S/2019/PNBar atas pencabutan tersebut pada buku register PerkaraPerdata Gugatan Sederhana;3.

Martapura yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata (Permohonan) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapansebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:Nama : AISYAH;Tempat/Tanggal lahir : Aluhaluh, 11 Mei 1989;Alamat : Jalan Sekumpul Raya Muhibin Sekumpul GardenRT. 08/05 Kelurahan Sekumpul KecamatanMartapura Kabupaten Banjar;Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;Selanjutnya disebut Sebagai PEMOHON;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor21

/Pdt.P/2018/PN Mtp tanggal 22 Februari 2018 tentang Penunjukkan Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Martapura Nomor21/Pdt.P/2018/PN Mip tanggal 22 Februari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;Telah mempelajari Suratsurat yang berkenaan dengan permohonan ini;Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 22 Februari 2018yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura

pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 persidanganyang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan,Pemohon menyatakan akan mencabut permohonan nya;Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan ini diajukan oleh Pemohonsendiri dan belum pembuktian dan Pemohon menyatakan secara tertulis mencabutpermohonannya;Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka Hakimmenyatakan bahwa permohonan Pencabutan perkara Register Nomor21

Islam, pekerjaan wiraswasta, tempattinggal di Desa Talumopatu, Kecamatan Tapa, KabupatenBone Bolango selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";Ketua Majelis tersebut : Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Agama GorontaloNomor 21/Pdt.P/2019/PA.Gtlo tanggal O7 Februari 2019 tentangpenetapan Majelis Hakim; Telah membaca surat pencabutan perkara oleh Pemohon tertanggal08 Februari 2019; Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Gorontalotentang surat keterangan pencabutan perkara Nomor21

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor21/Pdt.P/2019/PA.Gtlo Pemohon;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara;3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.91.000. (Sembilan puluh satu ribu rupiah:Demikian penetapan ini dibuat pada tanggal 12 Februari 2019 Hbertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1440 H dan ditandatangani olehKetua Majelis;Perincian biaya :1.234.5Ketua Majelis,Dra. Hj.

Pengganti dari Panitera pada Pengadilan Tinggi Surabayatanggal 16 Desember 2020 Nomor 831/PDT/2020/PT.SBY tentang penunjukanPanitera Pengganti untuk membantu dan mendampingi MajelisHakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;Berkas perkara Nomor 21/Pdt.G/2020/PN Bil tanggal 30 Juli 2020 dan suratsurat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;Menerima dan mengutip keadaankeadaan mengenai duduk perkaraseperti tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor21

DAN REKONPENSI :Menghukum Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat Ill, untuk membayar biaya perkarayang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp.897.200,00(delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor21/Pdt.G/2020/PN.

banding tersebut telah dipertimbangkan dalamputusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujuidan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalampertimbangannya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semuakeadaan dan alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telahtercantum pula dalam putusan ditingkat banding;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangil tanggal 30 Juli 2020 Nomor21

Menerima permohonan banding dari Para Pembandingsemula Para Penggugat;2s Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor21/Pdt.G/2020/PN. Bil tanggal 30 Juli 2020 yang dimohonkan banding;3. Menghukum Para Pembandingsemula Para Tergugatuntuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat banding yang ditetapkansebesar Rp.150.000.00.

Membaca dan memperhatikan berkas perkara dan putusan perkaraPengadilan Negeri Bojonegoro Tanggal 23 Agustus 2018, Nomor21/Pdt.G/2017/PN.Bjn..serta suratsurat lain yang berhubungan denganperkara ini;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan Gugatannyatertanggal 11 September 2017, yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Bojonegoro dibawah Register Perkara Nomor21/Pdt.G/2017/PN Bjn tanggal 11 September 2017, denganmengemukakan dasardasar gugatannya sebagai

4September 2018 yang menerangkan bahwa Pembanding semulaPenggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusanPengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 21/Pdt.G/2017/PN Bjn., tanggal 23Agustus 2018 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukankepada Para Terbanding semula Tergugat pada tanggal 7 September2018 dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal17 Oktober 2018 kepada Terbanding semula Tergugat oleh JurusitaPengadilan Negeri Bojonegoro;Membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor21

/Pdt.G/2017/PN.Bjn., tanggal 4 September 2018 yang dibuat olehPanitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Bojonegoro, bahwa Pembanding semula Penggugat telan mengajukan memori banding tertanggal 4September 2018;Membaca Risalah Pemberitahuan dan Penyerahkan MemoriBanding Nomor21/Pdt.G/2017/PN.Bjn., tanggal 7 September 2018,masingmasing kepada Terbanding semula Tergugat dan TurutTerbanding semula Turut Tergugat yang dibuat oleh Jurusita PengadilanNegeri BojonegoroMembaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor21/Pdt.G/ 2019/PN Bjn., tanggal 23 Agustus 2018 yang dimohonbanding tersebut;3.

Indah Binti Abdullah, bertempat tinggal di Gampong Bintang Hu,Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara,selanjutnya disebut sebagai Terbanding Il / semulaTergugat Il;Pengadilan Tinggi tersebut ;Setelah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusanPengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 13 Juni 2019 Nomor21/Pdt.G/2018/PN Lsk dan suratsurat lain yang bersangkutan dengan perkaratersebut;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal13 Desember 2018 yang didaftarkan

di Kepaniteraan Pengadilan NegeriLhoksukon pada tanggal 14 Desember 2018 dalam Register Nomor21/Pdt.G/2018/PN Lsk telah mengajukan gugatan sebagai berikut: Bahwa suami Penggugat dan/atau bapak kandung Penggat II dan BapakKandung Penggugat III yang bernama Alm.

Mohon keadilan.Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan NegeriLhoksukon telah menjatuhkan putusan tanggal 13 Juni 2019 Nomor21/Pdt.G/2018/PN Lsk yang amarnya berbunyi sebagai berikut:1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;2.

menerangkan bahwa kuasa paraPembanding / semula para Penggugat telah menyatakan banding terhadapputusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 13 Juni 2019 Nomor21/Pdt.G/2018/PN Lsk dan permohonan banding tersebut telah diberitahukankepada kuasa para Terbanding / semula para Tergugat pada tanggal24 Juni 2019;Menimbang, bahwa kuasa para Pembanding / semula para Penggugattelah mengajukan memori banding tertanggal 5 Juli 2019 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 5 Juli 2019

Menguatkan putusan pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor21/Pdt.G/2018/PNLsk Tanggal 13 Juni 2019.Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membacadan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmiPutusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 13 Juni 2019 Nomor21/Pdt.G/2018/PN.

Jenis kelamin Perempuan,Agama Khatolik, Pekerjaan lbu Rumah Tangga,bertempat tinggal di RT 005/RW 003.KelurahanLokea, Kecamatan Larantuka, Kabupaten FloresTimur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;Pengadilan Negeri Tersebut ;Setelah membaca permohonan Pemohon beserta suratsurat yangterlampir di dalamnya ;TENTANG PERMOHONANMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal18 Jun 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriLarantuka dibawah Register Perkara Permohonan Nomor21

Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Larantuka untukmencatat pencabutan ini dan mencoret perkara permohonan nomor21/ Pdt.P/ 2019/PN.Lrt ini dari buku Register perkara yang tersediauntuk itu;4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlahRp. 166.000.

Isa, Jurusita pada Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor21/Pdt.P/2019/PN Tmt tanggal 23 Oktober 2019, Nomor21/Pdt.P/2019/PN Tmt tanggal30 Oktober 2019 yang dibacakan di persidangan;Menimbang, bahwa oleh karena ternyata tidak datangnya Pemohondisebabkan oleh sesuatu halangan yang tidak sah atau tanpa alasan yang sah,sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut, Hakim berpendapat bahwaPemohon tidak sungguhsungguh dalam berperkara;Menimbang, bahwa oleh karena

1997, maka Tergugat II telah memenuhiketentuan ketentuan Peraturan tersebut diatas baik melakukanpengukuran dilapangan, pemeriksaan baik data yuridis administrativeHalaman 5 dari 8 halaman putusan perkara nomor 49/PDT/2015/PT.PTKdan fisik dilapangan serta pendaftaran hak terhadap proses sertifikatyang menjadi obyek gugatan dan telah memenuhi azasazas umumpemerintahan yang baik;Memperhatikan serta mengutip uraian tentang halhal yang tercantumdalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sintang nomor21

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari iniditetapkan sejumlah Rp. 3.466.000, (Tiga juta empat ratus enam puluh enamribu rupiah);Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding nomor21/PDT.G/2014/PN Stg tanggal 17 Maret 2015, yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Negeri Sintang, yang menyatakan bahwa Pembanding semulaPenggugat mengajukan permohonan banding terhadap putusan PengadilanNegeri Sintang nomor 21/PDT.G/2014/PN Stg tanggal 11 Maret 2015;Membaca Akta pemberitahuan Pernyataan

Akta Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara21/PDT.G/2014/PN Stg, yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan NegeriSintang tentang pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage)sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi sebagai berikut; Tanggal 15 Mei 2015 untuk Pembanding/semula Penggugat; Tanggal 17 April 2015 untuk Terbanding I/semula Tergugat I; Tanggal 17 april 2015 untuk Terbanding II/semuka Tergugat II;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sintang nomor21

gugatanPenggugat, jawaban para Tergugat, buktibukti yang diajukan para pihak yangberperkara ke muka persidangan, Berita Acara persidangan Pengadilan Negeri,pertimbangan hukum, pendapat dan kesimpulan Pengadilan Negeri dalamputusan sela maupun putusan akhir dalam putusannya yang menolak gugatanPenggugat, telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga dapat disetujui dandiambil alin oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkatbanding dan karenanya putusan Pengadilan Negeri Sintang nomor21

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sintang nomor21/PDT.G/2014/PN Stg tanggal 11 Maret 2015 yang dimohonkan bandingtersebut;3.

UDDING; 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No.Pol DD 2497 DG;Dikembalikan kepada istri korban yakni saksi JUMRIANTI Binti DASRIL;Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlahRp. 2.000.00 (dua ribu rupiah);Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telahmengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Maros padatanggal 27 Maret 2019 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor21/Akta.Pid.Sus/2019/PN Mrs, dan permintaan banding dari Penuntut

Jurusita Pengadilan Negeri MarosHalaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 167/PID.SUS/2019/PT MKSkepada Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2019, sebagaimana ternyata dalam AktaPemberitahuan Permintaan Banding Nomor 21/Akta.Pid.Sus/2019/PN Maros;Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut,Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 4 April 2019 yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 4 April 2019sebagaimana dalam Akta Penerimaan Memori Banding Nomor21

pasal 310 ayat(4) UndangUndang Nomor 22 Tahun 2007 yang didakwakan kepada Terdakwaadalah bersifat komulatif alternatif, jadi bisa dijatunkan pidana badan dan pidanadenda atau salah satunya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka memoribanding dari Penuntut Umum dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbanganpertimbanganhukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim PengadilanTinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor21

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor21/Pid.Sus/2019/PN Mrs tanggal 20 Maret 2019 yang dimintakan bandingtersebut;3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkanseluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;5.

Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor21/G/2019/PTUN kdi., tanggal 1 Oktober 2019 ;5. Berkas perkara yang dimohonkan Banding Nomor 148/B/2019/PTTUNMks., yang berisi kelengkapan suratsurat yang berkaitan dengan sengketatersebut pada Bundel A dan Bundel B, serta suratsurat lainya yangberhubungan dengan sengketa ini ;TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaan duduk sengketa ini seperti terteradalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor 21/G/2019/PTUNKdi.

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, pihak Penggugat telahmengajukan Surat Permohonan Banding melalui kuasanya yang bernama SUIKI,S.H., tanggal 9 Oktober 2019, yang diterima di Kepaniteraan Penggadilan TataUsaha Negara Kendari sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor :21/G/2019/PTUN kdi., tanggal 9 Oktober 2019;Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding dari Penggugattersebut, telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 9 Oktober 2019sebagaimana Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor21

padatanggal 3 Desember 2019, yang pada pokoknya menyatakan keberatan denganmemori banding Penggugat tersebut dan sependapat dengan putusaanPengadilan Tingkat pertama tersebut yang untuk selengkapnya sebagaimanatertuang dalam Kontra Memori Banding tersebut;halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 148/B/2019/PTTUN Mks.Menimbang, bahwa terhadap Kontra Memori Banding Tergugat tersebut,telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat sebagaimana SuratPemberitahuan dan Penyerahan Kontra) Memori Banding Nomor21

Dan dengan demikian keberatanPembanding dahulu Penggugat dalam memori bandingnya tersebut tidakberalasan hukum dan haruslah dikesampingkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatasterhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor Nomor21/G/2019/PTUN kdi., tanggal 1 Oktober 2019 yang dimohonkan bandingtersebut haruslah dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding dahulu Penggugat dalamperkara tersebut adalah pihak yang kalah, maka menurut Pasal 110 UndangUndang

Semarangtersebut dengan Akta Permohonan Banding tertanggal 3 Oktober 2016, danpermohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengansurat pemberitahuan pernyataan banding tertanggal 4 Oktober 2016 Nomor :21/G/2016/PTUN.SMG 22222222222 Bahwa Pembanding/Penggugat mengajukan memori banding Nomor :21/G/2016/PTUN.SMG tanggal 9 Desember 2016 permohonan memori bandingtersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan surat pemberitahuanpernyataan memori banding tertanggal 23 Desember 2016 Nomor21

/G/2016/PTUN.SMG) Bahwa Kuasa Hukum Para Terbanding/Tergugat Il Intervensimengajukan Kontra memori banding Nomor : 21/G/2016/PTUN.SMG tanggal30 Desember 2016 permohonan Kontra) memori banding tersebut telahdiberitahukan kepada pihak lawan dengan surat pemberitahuan pernyataanKontra) memori banding tertanggal 5 Januari 2017 Nomor21/G/2016/PTUN.SMG) 2 === Bahwa Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat mengajukan Kontramemori banding Nomor : 21/G/2016/PTUN.SMG tanggal 9 Januari 2017permohonan Kontra memori banding

dalamHal 6 Putusan No.25/B/2017/PT.TUN.SBYmusyawarah pada hari Selasa Tanggal 25 April 2017 telah sepakat secara bulat,menyatakan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Semarang dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar ;Menimbang, bahwa setelah Majelis tingkat banding memperhatikanberkas gugatan dari Pembanding/Penggugat dan Memori Banding ternyatatidak memuat halhal baru yang dapat melemahkan pertimbangan putusanMajelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor21

/G/2016/PTUN.SMG tanggal 21 September 2016 dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum PengadilanTata Usaha Negara Semarang dalam memutus perkara ini diambil alin menjadipertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya dalam memutus sengketa ini di tingkat banding, sehinggaputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor21/G/2016/PTUN.SMG tanggal 21 September 2016 tersebut harus dikuatkan:;Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan ditingkat

Surat Pernyataan Nomor 01/KG/XII/2013 tertanggal 10 Desember 2013tentang Pembatalan Surat Keterangan Nomor 20/SK/KG/XII/2012tertanggal 6 September 2012 dan Surat Keterangan Nomor21/SK/KG/2012 tertanggal 6 September 2012;B.

Surat Pernyataan Nomor 01/KG/XII/2013 tertanggal 10 Deseber 2013tentang Pembatalan Surat Keterangan Nomor 20/SK/KG/XII/2012tertanggal 6 September 2012. dan Surat Keterangan Nomor21/SK/KG/XII/2012 tertanggal 6 September 2012;Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan:a. Surat Keputusan Nomor .........

Surat Pernyataan Nomor 01/KG/XII/2013 tertanggal 10 Desember 2013tentang Pembatalan Surat Keterangan Nomor 20/SK/KG/XII/2012tertanggal 6 September 2012 dan Surat Keterangan Nomor21/SK/KG/XII/2012 tertanggal 6 September 2012;Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamperkara ini;Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugattelah menjaukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI:1Tentang Surat Pemberitahuan Nomor ...

Surat Pernyataan Nomor 01/KG/XII/2013 tertanggal 10 Desember 2013tentang Pembatalan Surat Keterangan Nomor 20/SK/KG/XII/2012tertanggal 6 September 2012 dan Surat Keterangan Nomor21/SK/KG/2012 tertanggal 6 September 2012;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan berupa:a. Surat Keputusan Nomor ...

Surat Pernyataan Nomor 01/KG/XII/2013 tertanggal 10 Desember 2013tentang Pembatalan Surat Keterangan Nomor 20/SK/KG/XII/2012tertanggal 6 September 2012 dan Surat Keterangan Nomor21/SK/KG/2012 tertanggal 6 September 2012;4.

biaya perkara dalam perkara perdara Nomor 21/Pdt.G/2018/PNTul, tinggal Rp. 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), sehinggaperlu ditambah kembali panjar biaya perkara tersebut, tetapi sampai sekarangbelum juga dilakukan penambahan biaya perkara, sehingga perkara tidak bisadilanjutkan;Menimbang, bahwa pada Majelis Hakim juga telah menerima Surat No.15/FH & P/I/2019, tanggal 30 Januari 2019 dan diterima Majelis Hakim tanggal6 Februari 2019, Perihal Pernyataan Pencabutan Perkara Perdata Nomor21

Rechtsvordering) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN TulK/Pdt/1984 tanggal 23 November 1985, yang menyebutkan Penggugat dapatmencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutantersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untukmengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata Nomor21

/Pdt.G/2018/PN Tul;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untukmencabut perkaranya telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka pemeriksaangugatan Nomor 21/Pdt.G/2018/PN Tul, yang diajukan oleh Penggugatdinyatakan telah selesai;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepadaPanitera Pengadilan Negeri Tual, untuk mencoret perkara perdata Nomor21/Pdt.G/2018/PN Tul, dari register perkara yang bersangkutan;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah timbul biaya dangugatan

Berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan dengan perkara iniserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor21/Pdt.G/2021/PN.Pbg., tanggal 15 Desember 2021;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMembaca, surat gugatan Penggugat tertanggal 21 Juli 2021yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriPurbalingga pada tanggal 22 Juli 2021 dalam Register Nomor21/Pdt.G/2021/PN Pbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat pernah melakukan Transaksi Jual Beli denganPara Tergugat

Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yangditimbulkan dalam Perkara ini;SUBSIDAIR :Mohon putusan yang adil (ex aequo et bono);Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga yang telahmenjatuhkan putusannya pada tanggal 15 Desember 2021, Nomor21/Pdt.G/2021/PN Pbg, yang amar selengkapnya berbunyi sebagaiberikut :DALAM EKSEPSI1. Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II;DALAM POKOK PERKARAHalaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 13/Pdt/2022/PT SMG1.

Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yangsampai sekarang ini sejumlah Rp.618.000,00 (enam ratus delapanbelas ribu rupiah);Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor21/Pdt.G/2021/PN Pbg tanggal 17 Desember 2021 yang dibuat olehSundoyo S.H.,M.H.

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor21/Pdt.G/2021/PN Pbg;Mengadili Sendiri:DALAM EKSEPSI Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;DALAM POKOK Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; Biaya perkara menurut hukum;Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat lain mohonputusan yang adil, arif dan bijaksana.Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembandingsemula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, Terbanding !

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor21/Pdt.G/2021/PN.Pbg., tanggal 15 Desember 2021 yang dimohonkanbanding tersebut;3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayarseluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan,yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah).Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 10 Februari2022 oleh kami F.X.

Menetapkan anak, Perempuan, umur 10 bulan hakHal 3 dari 7 halaman Perkara Nomor21/Pdt/2008/PA.Plgasuh/pemeliharaannya berada pada Penggugat selaku Ibukandungnya;4.

mereka berusia 25 hari tepatnya bulan Maret2007 Tergugat memisahkan diri dari Penggugat pulangke rumah orang tuanya sampai dengan sekarang tidakpernah kembali lagi;Bahwa, sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernahdatang lagi, apalagi memberi' nafkah Jlahir maupunbathin kepada Penggugat;Bahwa, usaha damai sudah dilakukan, saya bersama orang tuaPenggugat pernah mendatangi Tergugat, akan tetapitidak berhasil;SAKSI II, umur 32. tahun, agama Islam, pekerjaan PNS,Hal 5 dari 7 halaman Perkara Nomor21

dalilGugatannya, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum,oleh sebab itu Gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalampersidangan, sedangkan ia telah dipanggil dengan cara patutdan sah, terbukti dengan relaas panggilan terakhir No.0021/Pdt.G/2008/PA.Plg tanggal 21 Februari 2008, maka sesuaipasal 149 ayat (1) RBg perkara tersebut dapat diputusdengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayatHal 7 dari 7 halaman Perkara Nomor21

Hal 9 dari 7 halaman Perkara Nomor21/Pdt/2008/PA.PlgJumlah Rp. 246.000,

Berkas perkara Nomor 21 /Pdt.G/2018/PN Pbg berikut suratsuratlainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunanresmi = putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor21/Pdt.G/2018/PN Pbg tanggal 6 Maret 2019;TENTANG DUDUK PERKARA :Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3Desember 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Purbalingga pada tanggal 4 Desember 2018 dalam RegisterNomor 21 /Pdt.G/2018/PN Pbg telah mengajukan gugatan sebagai berikut:a.Bahwa

No. 289/Pdt/2019/PTSMGMembaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor21 /Pdt.G/2018/PN Pbg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan NegeriPurbalingga, yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Maret 2019 KuasaHukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonanagar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor21 /Pdt.G/2018/PN Pbg tanggal 6 Maret 2019;Membaca, Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara(inzage) Nomor 21 /Pdt.G/2018/PN Pbg, yang dibuat oleh Juru Sita padaPengadilan

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor21/Pdt.G/2018/PN Pbg tanggal 6 Maret 2019, yang dimohonkanBanding tersebut ;3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruhbiaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat bandingditetapkan sebesar Rp.150.000, (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2019,dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarangdengan susunan Murdiyono,S.

CITRA MULIA PERKASA, berkedudukan di Dusun Sioteng, KelurahanPagaitan, Kecamatan Ogodeide, Kabupaten Tolitoli, ProvinsiSulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor21/Pdt.G.S/2020/PN Tli tanggal 6 Oktober 2020 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;Setelah membaca Surat Gugatan yang diajukan Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung(Perma) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan

Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor21/Pdt.G.S/2020/PN.Tli dalam register perkara;3. Memerintahkan pengambilan sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;Demikianlah ditetaokan pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020, oleh YudithFitri Dewanty, S.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa danmemultus perkara ini;Panitera Pengganti, Hakim,Vincencius Tambariki Yudith Fitri Dewanty, S.H.Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 16/Pat.P/2020/PN Tli