• Penggugat.Kemudian pada saat korban selesai membacakan putusan, tibatibaTerdakwa berdiri dari kursi Tergugat dan langsung menghampiri MajelisHakim guna mempertanyakan mengapa keputusan tersebut mengabulkangugatan Penggugat dengan menceraikan Tergugat, dikarenakan korbanselaku Ketua Majelis Hakim maka korban menjelaskan kepada Terdakwaapabila keberatan dengan putusan ini ada upaya hukum banding selama 14(empat belas) hari dan untuk informasi yang lebih jelas agar menanyakankepada bagian Informasi di meja PTSP

  Kemudianpada saat Saksi selesai membacakan putusan, tibatiba Terdakwa berdiridari kursi Tergugat dan langsung menghampiri Majelis Hakim gunamempertanyakan mengapa keputusan tersebut mengabulkan gugatanPenggugat dengan menceraikan Tergugat, lalu Saksi selaku Ketua MajelisHakim menjelaskan kepada Terdakwa apabila keberatan dengan putusanini ada upaya hukum banding selama 14 (empat belas) hari untukinformasi yang lebih jelas agar menanyakan kepada bagian Informasi dimeja PTSP (Pelayanan Satu Pintu Terpadu

  LaluSaksi Salamat Nasution selaku Ketua Majelis Hakim menjelaskan kepadaTerdakwa apabila keberatan dengan putusan ini ada upaya hukum bandingselama 14 (empat belas) hari dan untuk informasi yang lebih jelas agarmenanyakan kepada bagian Informasi di meja PTSP (Pelayanan Satu PintuTerpadu);Bahwa pada saat itu Terdakwa masih tetap tidak menerima hasil keputusantersebut sehingga Terdakwa mengambil palu hakim yang berada di MejaMajelis Hakim dan langsung memukulkan palu tersebut ke arah wajah SaksiSalamat

  LaluSaksi Salamat Nasution selaku Ketua Majelis Hakim menjelaskan kepadaTerdakwa apabila keberatan dengan putusan ini ada upaya hukum bandingselama 14 (empat belas) hari dan untuk informasi yang lebih jelas agarmenanyakan kepada bagian Informasi di meja PTSP (Pelayanan Satu PintuTerpadu); Bahwa pada saat itu Terdakwa masih tetap tidak menerima hasil keputusantersebut sehingga Terdakwa mengambil palu hakim yang berada di MejaMajelis Hakim dan langsung memukulkan palu tersebut ke arah wajah SaksiSalamat

  LaluSaksi Salamat Nasution selaku Ketua Majelis Hakim menjelaskan kepadaTerdakwa apabila keberatan dengan putusan ini ada upaya hukum bandingselama 14 (empat belas) hari dan untuk informasi yang lebih jelas agarmenanyakan kepada bagian Informasi di meja PTSP (Pelayanan Satu PintuTerpadu); Bahwa pada saat itu Terdakwa masih tetap tidak menerimahasilkeputusan tersebut sehingga Terdakwa mengambil palu hakim yang beradadi Meja Majelis Hakim dan langsung memukulkan palu tersebut ke arahwajah Saksi Salamat

• Penggugat:
  1.Lalu Sukron Prayogi
  2.Lalu Surahman
  Tergugat:
  Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat (DPM-PTSP)
  Intervensi:
  PT. Sowana Pawitra Oiliviana

• DALAM PENUNDAAN- Menyatakan menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 2/I.03h/PTSP/2018 tentang Perpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Nikel Kepada PT. Citra Lampia Mandiri tertanggal 06 Juli 2018;II. DALAM EKSEPSI- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan III. DALAM POKOK SENGKETA1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijk Verklard) ;2.

  ,MM, Kepala BidangPenyelenggaraan Pelayanan Perizinan pada DinasPenanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan ;. Nurhalim Habib, SH.,MH, Staf Dinas Penanaman Modal danPTSP Provinsi Sulawesi Selatan ;10.Irvan, S.STP,M.Adm.SDA, Staf Dinas Penanaman Modaldan PTSP Provinsi Sulawesi Selatan ;11.Ir. Bustanuddin, M.Si, Kepala Bidang Mineral dan Batubarapada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ProvinsiSulawesi Selatan ;12.H.M.Ridwan Thalib, ST.

  Bahwa yang menjadi objek Gugatan Tata Usaha Negara (TUN) dalamperkara aquo adalah Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No.2/1.03h/PTSP/2018 tentang Perpanjangan Pertama Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi Nikel Kepada PT. Citra LampiaMandiri tertanggal 06 Juli 2018ditandatangani oleh Tergugat atasnamaGubernur Sulawesi Selatan ;2.

  Dalam Penundaan : Mengabulkan Permohonan Penundaan PelaksanaanKeputusan Gubernur Sulawesi Selatan No. 2/1.03h/PTSP/2018tentang Perpanjangan Pertama Izin Usaha PertambanganOperasi Produksi Nikel Kepada PT.

  Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata UsahaNegara berupa: Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan No.2/l.03h/ PTSP/2018 tentang Perpanjangan Pertama Izin UsahaPertambangan Operasi Produksi Nikel Kepada PT. CitraLampia Mandiri tertanggal 06 Juli 2018 yang diberikan danditandatangi oleh Tergugatatas nama Gubernur SulawesiSelatan ;3.

  Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan GubernurSulawesi Selatan No. 2/l.03h/PTSP/2018 tentangPerpanjangan Pertama Izin Usaha Pertambangan OperasiProduksi Nikel Kepada PT. Citra Lampia Mandiri tertanggal 06Juli 2018 yang diberikan dan ditandatangi oleh Tergugat atasnama Gubernur Sulawesi Selatan ;4.

• M E N G A D I L I :

  Penundaan

  • Menolak permohonan penundaan Penggugat;

  Eksepsi

  • Menyatakan eksepsi tidak diterima;

  Pokok Perkara :

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan batal Keputusan Kepala Dinas PM dan PTSP Kabupaten Lahat Nomor 503/01038/IMB/PMPTSP-IV/II/2022.

  Tanggal 2 Februari 2022 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Atas Nama Baharudin;

• Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Kepala Dinas PM dan PTSP Kabupaten Lahat Nomor 503/01038/IMB/PMPTSP-IV/II/2022. Tanggal 2 Februari 2022 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Atas Nama Baharudin;
• Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara bersama untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp324.000,- (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah)

• DALAM PENUNDAAN :- Terhadap penetapan Nomor : 1/G/2019/PTUN.KDI tanggal 27 Mei 2019 tentang Penundaan pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 386/BKPMD-PTSP/VIII/2016 Tanggal 19 Agustus 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV.Mitra Prima Selaras Menjadi PT.Mitra Prima Sulawesi Kode Wilayah 24 7406 4 05 2016 043, tetap dipertahankan sampai adanya putusan yang

  Menyatakan batal Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 386/BKPMD-PTSP/VIII/2016 Tanggal 19 Agustus 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV.Mitra Prima Selaras Menjadi PT.Mitra Prima Sulawesi Kode Wilayah 24 7406 4 05 2016 043 ; ----------------------------------------3.

  Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 386/BKPMD-PTSP/VIII/2016 Tanggal 19 Agustus 2016 Tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada CV.Mitra Prima Selaras Menjadi PT.Mitra Prima Sulawesi Kode Wilayah 24 7406 4 05 2016 043 ; -----------------------------------------------------------------------------4.

  Bahwa Tergugat adalah Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Provinsi SulawesiTenggara, yang sebelumnya bernama Kepala Badan KoordinasiPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ProvinsiSulawesi Ten QQ ara; 20n nan nan nne none en nen nee nen nen nee nen cence nnn2. Bahwa Penggugat CV.

  Mitra PrimaSulawesi Kode Wilayah : 24 7406 4 05 2016 048, tertanggal 19AQUSTUS 20:1 G 5 = aaa seen sie erie eensBahwa, saksi mengetahui proses penerbitannya SK objek sengketayaitu Pemohon memasukkan Permohonannya, Dinas PenanamanModal dan PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara kemudian DinasPenanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara memeriksaPermohonan dan berkasnya diregistrasi kemudian membuat suratpermintaan pertimbangan Teknis ke Dinas Energi Sumber DayaMineral Provinsi Sulawesi Tenggara, kemudian

  fotokopilampiran berkas dibawa ke Dinas Energi Sumber Daya MineralProvinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Energi Sumber Daya MineralProvinsi Sulawesi Tenggara melakukan evaluasi persyaratan sesuaiperundangundangan di Bidang Mineral dan Batubara, apabila adakekurangan akan disampaikan kepada Pemohon dan apabila sudahlengkap ditindak lanjuti dengan membuat pertimbangan teknis ataurekomendasi ke Kepala Dinas untuk setelah itu saya buat Draf SKperizinan untuk pertambangan batubara yang diajukan DinasPenanaman Modal dan PTSP

  MitraPrima Sulawesi tanggal 1112012, NPWP, Surat Kuasa bila diwakilitetapi diajukan sendiri oleh Direktur ; Bahwa, saksi mengatakan setelah berkasnya lengkap saksi membuatrekomendasi Teknis berdasarkan penilaian bahwa berkas tersebutlengkap dan membuat rekomendasi dan draf SK kemudian dibawa keKantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi SulawesiTT GLI 5 mmm mmm mann nnn en enntnomenBahwa, Saksi yang memproses perubahan IUP Operasi Produksi CV.Mitra Prima Selaras menjadi PT.

• pendaftaran No. 34/SK/2022/PN Bit sedangkan pihakTergugat , Tergugat II dan Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan;Menimbang, bahwa dipersidangan pertama pada hari Kamis tanggal 03Februari 2022 yang hanya dihadiri oleh Kuasa Penggugat tersebut diatas, KuasaPenggugat tersebut menyatakan dipersidangan secara lisan permohonan untukmencabut gugatannya selain itu Kuasa Penggugat menyampaikan bahwa ia telahmengajukan surat permohonan pencabutan gugatan secara tertulis tertanggal 03Februari 2022 melalui meja PTSP

  Kantor Pengadilan Negeri Bitung;Menimbang, bahwa di persidangan pertama pada hari dan tanggaltersebut diatas Majelis Hakim menyatakan akan mempertimbangkanpermohonan pihak Penggugat melalui Kuasanya tersebut sampai Majelis Hakimmenerima Surat tertulis tertanggal 03 Februari 2022 dari Kuasa Penggugat;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menerima, membaca danmeneliti Surat permohonan pencabutan gugatan secara tertulis dari KuasaPenggugat melalui Meja PTSP kantor Pengadilan Negeri Bitung, maka ataspermohonan

• • 1 (satu) lembar Asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 3315-2174/750-19/DPM,PTSP&NAKER;/PK/X/2017, tanggal 26 Oktober 2017 dan wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun, atas nama Penanggung Jawab dan Jabatan MELIYANA, yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerjaan Kota Pariaman ;
  • 1 (satu) lembar Asli Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 167/SITU/DPM, PTSP&NAKER;/X-2017, tanggal 26 Oktober 2017 berlaku sampai

  berisikan cairan didugaMercuri/Air Raksa dengan berat masingmasing + % Kg;Dirampas untuk dimusnahkan.f) 1 (satu) lembar Asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) KecilNomor : 33152174/75019/DPM,PT SP&NAKER;/PK/X/2017, tanggal 26Oktober 2017 dan wajib daftar ulang setiap 5 (lima) tahun, atas namaPenanggung Jawab dan Jabatan MELIYANA, yang diterbitkan olehDinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan TenagaKerjaan Kota Pariaman ;g) 1 (satu) lembar Asli Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 167/SITU/DPM,PTSP

  botol plastic putin tutup merah berisikan cairan diduga Mercuri/AirRaksa dengan berat masingmasing + % kg, 5 (lima) buah botol plastic warnaputin dengan tutup berwarna pink, 3 (tiga) buah botol plastic warna putihdengan tutup berwarna merah, 12 (dua belas) buah botol plastic warna putihtanpa tutup, (dua) botol plastic putin tutup merah berisikan cairan didugaMercuri/Air Raksa dengan berat masingmasing + % kg, 1 (satu) lembar AsliSurat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 33152174/75019/DPM,PTSP

  & NAKER;/PK/X/2017, tanggal 26 Oktober 2017 dan wajib daftarulang setiap 5 (lima) tahun, atas nama Penanggung Jawab dan JabatanMELIYANA, yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal,Pelayanan TerpaduHalaman 15 dari 25 Putusan Nomor 121/Pid.B/2019/PN PmnSatu Pintu dan Tenaga Kerjaan Kota Pariaman, 1 (Satu) lembar Asli Surat IzinTempat Usaha Nomor : 167/SITU/DPM,PTSP&NAKER;/X2017, tanggal 26Oktober 2017 berlaku sampai 25 Oktober 2020, 1 (satu) lembar Asli TandaDaftar Perusahaan (PO) Perusahaan Perorangan

  &NAKER;/PK/X/2017, tanggal 26 Oktober 2017 dan wajib daftarulang setiap 5 (lima) tahun, atas nama Penanggung Jawab dan JabatanMELIYANA, yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal,Pelayanan TerpaduSatu Pintu dan Tenaga Kerjaan Kota Pariaman; 1 (Satu) lembar Asli Surat IzinTempat Usaha Nomor : 167/SITU/DPM,PTSP&NAKER;/X2017, tanggal 26Oktober 2017 berlaku sampai 25 Oktober 2020; 1 (satu) lembar Asli TandaDaftar Perusahaan (PO) Perusahaan Perorangan Nomor TDP 031954700570,tertanggal 26 Oktober 2017

  &NAKER;/PK/X/2017, tanggal 26 Oktober 2017 dan wajib daftar ulang setiap 5 (lima)tahun, atas nama Penanggung Jawab dan Jabatan MELIYANA, yang diterbitkanoleh Dinas Penanaman Modal,Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan TenagaKerjaan Kota Pariaman, 1 (satu) lembar Asli Surat Izin Tempat Usaha Nomor :167/SITU/DPM,PTSP&NAKER;/ X2017, tanggal 26 Oktober 2017 berlakusampai 25 Oktober 2020, 1 (satu) lembar Asli Tanda Daftar Perusahaan (PO)Perusahaan Perorangan Nomor TDP 031954700570, tertanggal 26 Oktober2017

• Perkara PDM~ 59/R.4.23/Epp.2/11/2018Terdakwa telah didakwa sebagai beriku :DAKWAAN :Bahwa terdakwa MUHAMMAD HAIDIR,S.Sos Alias DEDI Alias DEBES BinHAMBALI, pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018, sekitar pukul 16.00 Wita atausetidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat dihalaman kantorPenanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jeneponto di Jalan Lingkar kelurahanEmpoang kecamatan Binamu kabupaten Jeneponto atau setidaktidaknya padatempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang

  RUSDI Alias DEDI Bin LASIMA (selanjutnya disebut saksi korban),perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, awalnya terdakwa kekantor Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Jeneponto di Jalan Lingkarkelurahan Empoang kecamatan Binamu kabupaten Jeneponto untuk menanyakanSurat Izin Membangun milik PT. Aryon akan tetapi saat itu terdakwa mendapatkaninformasi yang tidak jelas dari saksi korban Muh.

  Rusdi Alias Dedi BinLasima yang memanggilnya yang sementara berbaris hendak melaksanakan apelsore bersama dengan pegawai kantor Penanaman Modal dan PTSP KabupatenHalaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 142/ PID/ 2019/ PT.MKS.Jeneponto lainnya lalu terdakwa pun berjalan mendekati saksi korban Muh. RusdiAlias Dedi Bin Lasima dan saat jarak terdakwa dengan saksi korban Muh. RusdiAlias Dedi Bin Lasima dekat maka terdakwa bertanya apa kau bilang dedi dijawaboleh saksi korban Muh.

• tidak mengajukan Duplik meskipun Majelis Hakim telah memberikankesempatan yang patut untuk itu, selanjutnya Replik Para Penggugat tersebutselengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan/Berita Acara SidangElektronik dan menjadi bagian tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima Surat Para Penggugat,tertanggal 22 Juli 2020, Perihal: Pencabutan Perkara No. 18/G/2020/PTUN.kdi, yangdisampaikan kepada Majelis Hakim melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP

  )Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tanggal 22 Juli 2020, yang isi suratnya, padapokoknya Para Penggugat menyatakan mencabut gugatan Perkara Nomor:18/G/2020/PTUN.Kdi.; 222222 n nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nn nnn n ence cence neeMenimbang, bahwa atas Permohonan Pencabutan tersebut, pihak Tergugattelah menyampaikan Surat tertanggal 06 Agustus 2020 yang disampaikan melaluiPelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Kendaritanggal 06 Agustus 2020, yang isi suratnya, pada pokoknya

  Pengadilan, tanggal 01 Juli 2020;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menyerahkan Jawabannya,maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (2) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap permohonanpencabutan gugatan a quo diperlukan persetujuan dari T ergugat;Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah menyetujui permohonan pencabutangugatan a quo dengan menyampaikan Surat tertanggal 06 Agustus 2020 yangdisampaikan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP

• Bahwa wilayah pertambangan di Klaten boleh dilakukan usahapenambangan dan siapa yang mengeluarkan jin nya sertabagaimana prosedurnya yaitu. awalnya pemohon' memintakesesuaian tata ruang kepada Bupati, selanjutnya pemohonmengajukan WIUP kepada Gubenur Jawa Tengah, melaluiMekanismenya yaitu pemohon mengajukan WIUP (Wilayah jinUsaha Pertambangan) kepada Gubernur, dan yang mengampubadan perijinan di PTSP (pelayanan perijinan terpadu satu pintu)kemudian dari PTSP meminta rekomendasi tehnis WIUP (WilayahIjin

  Selanjutnya hasildari Dinas ESDM di kembalikan kepada PTSP dengan jugamencantumkan rekomendasi eksplorasi. kemudian gubernurmengeluarkan WIUP (Wilayah Ijin Usaha Pertambangan). SetelahWIUP di dapatkan kemudian pemohon mengajukan IUP Ekplorasikepada Gubernur dan yang mengampu juga PTSP. Setelah IUPEkplorasi turun, kemudian Pemohon mengajukan IUP OperasiHalaman 14 dari 26 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN.KInProduksi.

  terbukti;Ad.3 Tanpa IUP, IPR atau IUPK;Menimbang, bahwa wilayah pertambangan di Klaten boleh dilakukanusaha penambangan dan siapa yang mengeluarkan ijin nya serta bagaimanaprosedurnya yaitu awalnya pemohon meminta kesesuaian tata ruang kepadaHalaman 21 dari 26 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2019/PN.KiInBupati, selanjutnya pemohon mengajukan WIUP kepada Gubenur JawaTengah, melalui Mekanismenya yaitu pemohon mengajukan WIUP (Wilayah jinUsaha Pertambangan) kepada Gubernur, dan yang mengampu badan perijinandi PTSP

  (pelayanan perijinan terpadu satu pintu) kemudian dari PTSP memintarekomendasi tehnis WIUP (Wilayah ljin Usaha Pertambangan) kepada DinasESDM.

  Selanjutnya hasil dari Dinas ESDM di kembalikan kepada PTSP denganjuga mencantumkan rekomendasi eksplorasi. Kemudian gubernur mengeluarkanWIUP (Wilayah Ijin Usaha Pertambangan). Setelah WIUP di dapatkan kemudianpemohon mengajukan IUP Ekplorasi kepada Gubernur dan yang mengampujuga PTSP. Setelah IUP Ekplorasi turun, Kemudian Pemohon mengajukan IUPOperasi Produksi.

• Putusan Nomor 311 K/TUN/201710.Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Azas Kepastian Hukumdan Azas Pelayanan yang baik karena telah mengakibatkan ketidakpastianhukum bagi masyarakat, khususnya bagi Penggugat;Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (4) PeraturanPresiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP) dinyatakan:Ayat (1):Penyelenggaraan PTSP oleh Pemerintah Propinsi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mencakup urusan pemerintahan propinsidalam

  penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan yang diselenggarakandalam PTSP;Ayat (4):Dalam menyelenggarakan PTSP oleh Propinsi, Gubernur memberikanpendelegasian wewenang perizinan dan non perizinan yang menjadi urusanpemerintah propinsi kepada BPMPTSP Propinsi;Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 23 UndangUndang Nomor 30 Tahun2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan, bahwa yang dimaksuddengan Delegasi adalah Pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atauPejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada

  Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (4) PeraturanPresiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP) dinyatakan:Ayat (1): Penyelenggaraan PTSP oleh Pemerintah Propinsi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mencakup urusanpemerintahan propinsi dalam penyelenggaraan Perizinan danNonperizinan yang diselenggarakan dalam PTSP;Ayat (4): Dalam menyelenggarakan PTSP oleh Propinsi, Gubernurmemberikan pendelegasian wewenang perizinan dan nonperizinan yang menjadi

• Sinar Surya sudah tidak beroperasi lagi dapat dilihat pada SuratKepala Dinas PMD dan PTSP Kota Kendari, dimana dalam suratnya ditegaskan bahwa CV.Sinar Surya tidak terdaftar pada Dinas PMD dan PTSP Kota Kendari No. 517/269/2018tertanggal 6 Juni 2018; Bahwa kalaupun ada upaya penyelesaian Bipartite ataupun Tripartite hal yang dimaksudpada pokoknya antara H. Rachman Bafadal dengan Penggugat karena sejak tahun 1996 H.Halaman 7 dari 18Putusan Nomor11 /Pdt.SusPHI/2019/PN.

  Sinar Surya sudah tidak beroperasi lagi atau bubar pada tahun 1996 dan selanjutnyaPenggugat bekerja dengan Tergugattanpa status atau jabatan sebagaimana dalam Perusahaan;Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat telah pula dibantah secara tegas olehPenggugat antara lain tentang perusahaan yang sudah tidak beroperasi lagi atau tutup sejaktahun 1996 dan perusahaan tidak terdaftar pada Dinas PMD dan PTSP Kota Kendari yang padakenyataanya perusahaan Sinar Surya masih beroperasional seperti biasa sampai

  Sinar Surya telah tidakberoperasi lagi ataupun bubar sejak tahun 1996, untuk memperkuat dalil tersebut Tergugat telahmengajukan bukti surat yang diberi tanda T3 Yaitu surat dari Dinas PMD dan PTSP KotaKendari;Menimbang, bahwa terhadap hal ini Penggugat membantahnya yang dituangkan di dalamReplik halaman 3 (tiga) alenia 3 (tiga) yang pada intinya bahwa tutupnya perusahaan CV.

  Sinar Surya tidak terdaftar di Dinas Penanaman Modal danPTSP Kota Kendari;Menimbang, bahwa saksi Tergugat saksi SENGGO yang dihadapkan kemukaPersidangan menjelaskan terhadap Perusahaan yang telah didirikan mempunyai kewajiban untukmelakukan Registrasi setiap tahun dan melakukan perpanjangan ijin setiap 5 (lima) tahun sekali;Menimbang, bahwa saksi Tergugat mengetahui adanya Surat dari kantor AdvokatNasruddin&Partners mengenai pokok surat mohon penjelasan dan informasi dari dari DinasPenanaman Modal PTSP

  Sinar Surya sebagaimanabukti T2;Menimbang, bahwa selain hal tersebut saksi juga menerangkan sebelum penerbitan SuratNomor : 517/269/2018 telah didahului dengan memeriksa seluruh dokumen elektronik yangtersimpan di Database Dinas Penanaman Modal dan PTSP serta memeriksa pula seluruhdokumen manual yang ada sebelum terbentuknya Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sehingga atasdasar itulah Kepala Dinas Penamana Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kendarimengeluarkan Surat Nomor : 517/269/2018 yang

• 1 (satu) unit mobil dump truck 10 roda merk Hino warna hijau dengan nomor polisi DD 8903 EF atas nama pemilik PT Batara Abadi Perkasa
• 1 (satu) unit Mobil Excavators merk Komatsu PC 200/8 warna kuning beserta kunci kontak

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi AMAR BIN SULLE;

• 1 (satu) rangkap Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor : 86/I.03/PTSP/2018, tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi

  Wahana Indo Nusantara memegang Rekomendasi BupatiBarru dalam hal Pengurusan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) dengan luas6,61 Ha, selain itu terdakwa juga memiliki jin usaha Pertambangan danmendapatkan persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan (IUP)eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP OP)jenis komuditas tanah urug berdasarkan Keputusan Gubernur SulawesiSelatan Nomor : 86/I.03/PTSP/2018 pada tanggal 25 Mei 2018 nomorkode WIUP 2 4 73 11 5 19 2018 86 luas lahan sebesar

  Putra SahabatPerkasa dengan Nomor : 37/1.03f/PTSP/2018 tanggal 29 Agustus 2018.Bahwa selanjutnya Pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2018 berlokasi diDusun Mariorio Desa Nepo Kec. Mallusetasi Kab.

  Wahana Indo Nusantara dan saksi menjabatsebagai Direktur; Bahwa saksi memiliki Surat izin pertambangan, yaitu berdasarkanKeputusan Gubemur Sulawesi Selatan Nomor : 94/I.03/PTSP/2018 tenagpersetujuan Peningkatan izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi IzinUsaha Pertambangan Operasi Produksi Tanah Urung kepada CV. WahanaIndo Nusantara dengan Lokasi di Dusun Mario rio, Desa Nepo, Kec.Mallusetasi, Kab.

  Putra SahabatPerkasa adalah IUPOP miliknya dengan komoditas Batuan Jenis TanahUrug sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor :86/1.03/PTSP/2018.Bahwa ia tidak mengetahui darimana IUPOP Nomor : 86/1.03/PTSP/2018.dengan komoditas Batuan Jenis Tanah Urug/trass;Bahwa adapun alat yang ia pergunakan pada saat melakukan kegiatantersebut adalah 1 (Satu) unit Excavator merk Komatsu PC.200/7, warnakuning yang dipergunakan pada lokasi penambangan dan 1 (satu) unitExcavator merk Komatasu PC. 200

  BATARAABADI PERKASA;1 (Satu) unit alat berat berupa excavator, merk/type komatsu/PC.2008 wamakuning beserta kunci kontak;Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Bar4.1 (satu) rangkap keputusan gubernur Sulawesi selatan nomor86/1.03/PTSP/2018, peretujuan izin usaha penambangan eksplorasi menjadiizin usaha pertambangan operasi produksi tanan urung kepada H. MUH.TAHIR (Asli)operasi produksi tanah urung kepada H. MUH.

• Foto copy 1 (satu) lembar surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Timur nomor : 42 / B /DPM & PTSP ST / Il / 2017, tanggal 10 Februari 2017, yang telahdilegalisir oleh Notaris atas nama Rilis Herlina, S.H.,.M.Kn pada tanggal 7Maret 2017..

  Foto copy 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Besar nomor : 40 /PB / DPM & PTSP ST / Il / 2017, tanggal 10 Februari 2017, yang telahdilegalisir oleh Notaris atas nama Rilis Herlina, S.H..M.Kn pada tanggal 7Maret 2017.. Foto copy 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas,nomor TDP : 240610100059, tanggal 10 Februari 2017, yang telah dilegalisiroleh Notaris atas nama Rilis Herlina, S.H.

  ,M.Kn pada tanggal 7 Maret 2017.7) Foto copy 1 (satu) lembar surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Timur nomor : 42 / B /DPM & PTSP ST / Il/ 2017, tanggal 10 Februari 2017, yang telah dilegalisiroleh Notaris atas nama Rilis Herlina, S.H.

  ,M.Kn pada tanggal 7 Maret 2017.8) Foto copy 1 (satu) lembar Surat Izin Usaha Perdagangan Besar nomor : 40 /PB / DPM & PTSP ST / Il / 2017, tanggal 10 Februari 2017, yang telahdilegalisir oleh Notaris atas nama Rilis Herlina, S.H..M.Kn pada tanggal 7Maret 2017.9) Foto copy 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas,nomor TDP : 240610100059, tanggal 10 Februari 2017, yang telah dilegalisiroleh Notaris atas nama Rilis Herlina, S.H.

  ,M.Kn pada tanggal 7Maret 2017.Foto copy 1 (satu) lembar surat Keputusan Kepala Dinas PenanamanModal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumba Timurnomor : 42 /B /DPM & PTSP ST /Il/ 2017, tanggal 10 Februari 2017,yang telah dilegalisir olen Notaris atas nama Rilis Herlina, S.H.

• Surat Permohonan dari Penggugat tertanggal 27 Januari 2021 yang diterimamelalui PTSP tanggal 27 Januari 2021 tentang pencabutan Gugatan;7.

  Samaan, M.Si;Menimbang, bahwa dengan suratnya tertanggal 27 Januari 2021,Penggugat telah mengajukan Permohonan secara tertulis melalui PTSP(Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta padatanggal 27 Januari 2021 perihal pencabutan gugatan perkara nomor : 239 / G/2020 / PTUNJKT, yang diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 28 Januari 2021,dengan alasan objek gugatan sudah habis masa berlakunya ;Halaman 2 dari 4 Halaman.