Tahun 2009 tanggal 30 Juni 2009 tentangAPBDes Desa Jambi Tulo Kecamatan Maro Sebo adalah :Tulo Kecamatan Maro Sebo KODE REKENING URAIAN TAH TAHUN KETUN BERJALAN ERASEB NGAELU N1 2 3 4 5 SM 7 81 4 BagianDanaPerimbangan Keuangan1 1 Alokasi 91.977.800Dana Desa(ADD)1 2 TPAD 51.000.000 Hal. 3 dari 37 hal. Put.

proposalnya ditujukan kepadaGubernur Bali, setelah itu diteruskan ke SKPD yang terkaityaitu Dinas Peternakan, setelah diterima dan dievaluasi olehDinas Peternakan mengenai kelayakan proposal antara lain :peruntukan dananya, keberadaan kelompok dan pejabat yangmengetahui proposal tersebut, setelah diteliti proposal dariKelompok Ternak Mekar Sari memang layak karena daerahJembrana memang masuk daerah pengembangan ternakkambing, setelah itu oleh Kepala Dinas Peternakan PropinsiBali, kemudian diteruskan ke TPAD

Bappeda Propinsi Bali,setelah dilakukan pembahasan dan disetuji oleh TPAD, makakelompok tersebut masuk dalam DPA (Dokumen PelaksanaAnggaran), selanjutnya lampiran peraturan Gubernur Balitentang Penjabaran APBD Tahun 2013 dicocokkan lagidengan kelompok yang minta bantuan tersebut, dan apabilaKelompok tersebut masuk dalam kriteria yang ada didalamlampiran, dilanjutkan dengan pembuatan Keputusan GubernurBali tentang penerimaan hibah yang kemudian diteruskan keGubernur Bali Cq.

TPAD 89.760.000 89.760.000 b. LPM 35.640.000 35.640.000 c. BPD 12.441.600 12.441.600 =d. Tim Pelaksana Alokasi Dana 5.799.700 1.907.425 3.892.275Desae. Honor 2.050.000 ; 2.050.000Sub Total 145.691.300 139.749.025 9.942.275Il. Operasional dan Lainlaina. Perjalanan Dinas 23.525.000 23.525.000 b. Simpan Pinjam UP2K 4.500.000 4.500.000 c.

TPAD 156.360.000 153.560.000 2.800.000b. BPD 37.200.000 36.800.000 400.000c. Tim Pelaksana Alokasi Dana 4.500.000 4.500.000 DesaSub Total 198.060.000 194.860.000 3.200.000ll. Operasional dan Lainlaina. Perjalanan dinas 13.025.000 13.025.000 b.

TPAD 89.760.000 89.760.000 =b. LPM 35.640.000 35.640.000 c. BPD 12.441.600 12.441.600 d. Tim Pelaksana Alokasi Dana 5.799.700 1.907.425 3.892.275Desae. Honor 2.050.000 = 2.050.000Sub Total 145.691.300 139.749.025 5.942.275IV. Operasional dan Lainlaina. Perjalanan Dinas 23.525.000 23.525.000 b.

TPAD 156.360.000 153.560.000 2.800.000b. BPD 37.200.000 36.800.000 400.000c. Tim Pelaksana Alokasi Dana 4.500.000 4.500.000 =DesaSub Total 198.060.000 194.860.000 3.200.000ll. Operasional dan Lainlaina. Perjalanan dinas 13.025.000 13.025.000 Halaman 25/119, Putusan No. 4/Pid.SusTPK/2020/PN.kdi b.

TEMPAT KEGIATAN KETERANGAN1 2 3 4 51 JUM AT 13.30 Wib Selesai Rapat Badan Menyususn Jadwal III14 NOPEMBER Ruang Rapat Musyawarah Kegiatan DPRD Kab,2014 Gabungan Kapuas(Pakaian Sipil Harian)2 SENINRABU 09.00 Wib SelesaiRapat Gabungan Membahas Raperda17 s/d 19 Ruang Rapat Komisi DPRD APBD TA. 2015NOPEMBER 2014 Gabungan Komisi dengan TIM TPAD (Pakaian Sipil Harian) Kab.

TEMPAT KEGIATAN KETERANGAN1 2 3 4 D1 JUM AT 13.30 Wib Selesai Rapat Badan Menyususn Jadwal III14 NOPEMBER Ruang Rapat Musyawarah Kegiatan DPRD Kab,2014 Gabungan Kapuas(Pakaian Sipil Harian)2 SENINRABU 09.00 Wib Selesai Rapat Gabungan Membahas Raperda17 s/d 19 Ruang Rapat Komisi DPRD APBD TA. 2015NOPEMBER 2014 Gabungan Komisi dengan TIM (Pakaian Sipil Harian)TPAD Kab.Kapuas3 KAMIS 09.00 Wib Selesai Rapat Tim Sinkronisasi Raperda20 Nopember 2014 Ruang Rapat Asistensi APBD TA.2015Gabungan Komisi (Pakaian

TANGGAL TEMPAT KEGIATAN KETERANGAN1 2 3 4 51 JUMAT 13.30 Wib SelesaiRapat Badan Menyususn Jadwal III14 NOPEMBER Ruang Rapat Musyawarah Kegiatan DPRD Kab.2014 Gabungan Kapuas(Pakaian Sipil Harian)2 SENIN RABU 09.00 Wib SelesaiRapat Gabungan Membahas Raperda 17 s/d 19 Ruang Rapat Komisi DPRD APBD TA. 2015NOPEMBER Gabungan Komisi dengan TIM TPAD (Pakaian Sipil Harian)2014 Kab.

;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mahmud lip Syafrudin, saksiTimotius Mahar, saksi I Dewa Gde Oka Ariawan, ternyata Bupati Kabupaten Kapuastelah ada membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) untuk mewakiliPemerintah Daerah Kabupaten Kapuas dalam pembahasan RAPBD Kabupaten KapuasTahun Anggaran 2015 dengan DPRD Kabupaten Kapuas sejak tanggal 19 Nopember2014 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2014. Dimana Ketua TPAD dimaksud adalahSanijan S.

kumpulkan olehTJANDRA UTAMA EFFENDI seluruhnya sebesar Rp.4.250.00.00,(empatmilyar dua ratus lima puluh juta rupiah) : Bahwa selanjutnya sekitar tanggal23 Desember 2009 sebelum pelaksanaan Rapat Paripurna PengesahanAPBD TA 2010, dari jumlah uang setoran tersebut, yang sebesarRp.4.000.000.000, (empat milyar rupiah) oleh TJANDRA UTAMA EFFENDIdi masukan kedalam tas berwarna hitam kemudian di bawa denganmengendarai modil dinas merek Honda New CRV Warna Hitam meneujuketempat Tim Penyusunan Anggaran Daerah (TPAD

Merangin; Bahwa kegiatan tersebut telah melalui evaluasi Tim Anggaran PemerintahDaerah (TPAD) Tingkat Propinsi Jambi dan telah disetujui bersama olehsemua anggota DPRD Kab.

Nomor 83/PDT/2019/PT.SMRBahwa dikarenakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Tim AnggaranPemerintah daerah (TPAD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kabupaten Kutai Kartanegara dalam perkara a quo mempunyai peran yangsangat menentukan terkait dengan penyelesaian perkara maka Kuasa PenggunaAnggaran (KPA), Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara wajib ditariksebagai Pihak dalam Perkara a quo sehingga dalam pemeriksaan danpenyelesaian

Kemudian hasilrekomendasi disampaikan ke TPAD Provinsi Kaltim;Bahwa Saksi tidak mengetahul adanya ketidaksesuaian data yangdiberikan pemohon bantuan dana hibah dengan fakta dilapangan dantidak ada laporan kalau ada ketidaksesuaian, Tidak tau apakahdilaksankan kegiatan visitasi, monitoring dan evaluasi ke LPK Gigacomkarena Saksi tidak mendapat laporan hasil kegiatannya dan Saksi jugatidak menanyakan hasil kegiatannya;Halaman 110 dari 186 Putusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2020/PN SmrBahwa Dinas Pendidikan

proposal dari calon penerima hibahatau pemohon hibah dari Biro Sosial Pemprov Kaltim;Bahwa LPK Gigacom sepengetahuan Saksi pernah mendapatkanrekomendasi untuk mendapatkan dana hibah, yakni: Tahun 2012, direkomendasikan mendapat dana hibah sejumlahRp900.000.000,00 (Rekomendasi Nomor 849/204/VII/2012):; Tahun 2013, direkomendasikan mendapat dana hibah sejumlahRp450.000.000,00 (Rekomendasi Nomor 849/3400/VII/2012):Bahwa Dinas Pendidikan hanya merekomendasikan, sedangkan yangmenentukan adalah dari TPAD

ribu rupiah)untuk kegiatan Pelatihan Administrasi Perkantoran, Pelatihan Teknisi Komputer, Pelatinan Desain Grafis, Pelatihan Uji Kompetensi, dan Pelatihan Kewirausahaan, dan proposal tersebut oleh Terdakwa sendiri yang membuatdan langsung diserahkan ke Staf Biro Sosial Pemerintah Provinsi kaltimlantai 3;Bahwa Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timurmenerbitkan surat Nomor 849/1204/VII/2012 tentang RekomendasiPermohonan Bansos/Hibah Tahun Anggaran 2012 kepada Tim PanitiaAnggaran Daerah (TPAD

dua puluh delapan juta dua ratus delapan puluh lima riburupiah), dan disetujui sejumlah Rp450.000.000,00 (Empat ratus lima puluh juta rupiah), yang akan dipergunakan untuk pelatinan Sekretaris, Desain Grafis dan Tehnis Komputer;Halaman 147 dari 186 Putusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2020/PN SmrBahwa Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timurmenerbitkan surat Nomor 849/3400/VII/2013 tanggal 14 Nopember 2013tentang Rekomendasi Permohonan Bansos/Hibah APBDP 2014 kepadaTim Panitia Anggaran Daerah (TPAD

Bahwa dengan dikeluarkannya Objek Sengketa yang diterbitkan olehTERGUGAT, kepentingan Penggugat sangat dirugikan karenadiberhentikannya Penggugat sebagai Perangkat Desa dan tidakditerimanya hakhak Penggugat yang lainnya seperti penghasilantanah bengkok dan penghasilan lainnya berupa Tunjangan Perangkataparatur Desa ( TPAD ), di samping itu adanya diskriminasi terhadaphak dipilih sebagai Kepala Desa akan tetapi harus diberhentikan darijabatannya sebagai perangkat10.

tidak ada disposisi hanya menandatanganinya, yang maksudnyauntuk meyakinkan bahwa yang bersangkutan itu ada di dapil saksi;Bahwa proposal dikembalikan kepada menerima dana bantuan kemudiansudah masuk ke TAPD nanti dikembalikan lagi kepada yang bersangkutankarena di suruh di paraf kepada saksi;Bahwa saksi pernah mendengar ada laporan BPK tentang adanya kerugianpada dana aspirasi tersebut yang bersumber dari bansos dan hibah danharus mengembalikannya.Bahwa saksi diminta untuk mengembalikan oleh pihak TPAD

khusus untukpenyidik karena untuk menghindari jangan sampai terjadi duplikasi, BPKmasuk opini, BPKP masuk terjadi kerugian keuangan Daerah ;Bahwa institusi legislatif dapat mengajukan anggaran kepada PemerintahDaerah dan itu diajukan di akhir masa anggaran, itu merupakan hak daridewan dengan melalui Banggar dengan hak bazet ikut menentukananggaran daerah melalui keuangan yang berkenaan biaya kebutuhandewan. ltu sebabnya ada Banggar karena mempunyai hak tergantungeksekutif secara prosedural dibahas TPAD

pada kenyataannya apabila adasatu Pemerintahan Daerah, pada saat pembahasan anggaran kemudianmuncul usualan rekomendasi untuk memasukan anggaran ke pihaklegislatif dan ternyata pihak eksekutif tidak melaporkan ke TPAD, Sekwansampaikan kepada Banggar, lalu dibahas di Banggar bersama denganeksekutif dan selanjutnya diketok palu menjadi PERDA APBD ;Bahwa dalam suatu pembahasan, eksekutif membawa hasil urusanRAPBD tersebut, kKemudian pihak legislatif mengajukan di akhir dimasaanggaran itu diperbolehkan

Kepala Desa dan gaji selaku Sekretaris Desa, yakni TunjanganPenghasilan Aparatur Desa (TPAD) setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu29rupiah), Honor Dana Alokasi Desa setiap bulan yang dibayar per semester sebesar Rp.1.800.000, (satujuta delapan ratus ribu rupiah) dan selaku Sekretaris Desa Pemenang Barat menerima gaji setiapbulannya sebesar Rp.2.300.000, (dua juta tiga ratus ribu rupiah).wonnnn Bahwa perbuatan terdakwa Wahidin, S.Pd.1, S.Pd., M.Pd selaku Plt.

Kepala Desa dan gaji selaku Sekretaris Desa, yakni TunjanganPenghasilan Aparatur Desa (TPAD) setiap bulannya sebesar Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus riburupiah), Honor Dana Alokasi Desa setiap bulan yang dibayar per semester sebesar Rp.1.800.000, (satujuta delapan ratus ribu rupiah) dan selaku Sekretaris Desa Pemenang Barat menerima gaji setiapbulannya sebesar Rp.2.300.000, (dua juta tiga ratus ribu rupiah).wonn Bahwa setiap penerimaan uang pungutan prona yang diterima oleh Hapizin selaku KaurKeuangan

dilakukan secara sepihak olehDPPKA Kota Bontang tanpa mengkoordinasikan dan/ataumenginformasikan dengan pihak Dinas Pendidikan selakuSKPD Teknis dimana kegiatan pengadaan Pengadaan Alatalat Peraga/Praktik Sekolah Bontang TA 2010 DinasPendidikan Kota Bontang sebagai SKPD Teknis, dari masaselesai kontrak tanggal 27 Dsember 2010 tidak pernah pernahbersurat dan/atau bermohon secara lisan maupun tertulisterkait pengusulan penganggaran utang Pengadaan AlatalatPeraga/Praktik Sekolan Bontang TA 2010 pada TPAD

Dinas PendidikanKota Bontang sebagai SKPD Teknis, dari masa selesai kontraktanggal 27 Dsember 2010 tidak pernah pernah bersuratdan/atau bermohon secara lisan maupun tertulis terkaitpengusulan penganggaran utang pengadaan Pengadaan Alatalat Peraga/Praktik Sekolah Bontang TA 2010 pada TPAD (TimAnggaran Pemerintah Daerah) dan/atau kepada DPPKA KotaBontang;b.

Kemudianusulan diajukan UPTD Wilayah IV Tasikmalaya ke Dinas ESDMProvinsi Jawa Barat lalu diusulkan kepada Tim PenyusunanAnggaran Daerah (TPAD) Provinsi Jawa Barat melalui prosesmekanisme APBD dan setelah anggaran disetujui, diserahkankepada UPTD Wilayah IV Tasikmalaya untuk dilaksanakan,dengan susunan pelaksana kegiatan sebagai berikut :Pengguna Anggaran : Ir. H. YERRYYANUAR,MM.Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Drs.

Kemudianusulan diajukan oleh UPTD Wilayah IV Tasikmalaya lalu olehDinas ESDM Provinsi Jawa Barat diusulkan kepada TimPenyusunan Anggaran Daerah (TPAD) Provinsi Jawa Baratmelalui proses mekanisme APBD dan setelah anggaran disetujui,diserahkan kepada UPTD Wilayah IV Tasikmalaya untukdilaksanakan, dengan susunan pelaksana kegiatan sebagaiberikut :Pengguna Anggaran > Ir. H. YERRYYANUAR,MM.Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) : Drs.

Jabardiusulkan kepada TPAD Prov. Jabar melalui proses mekanisme APBD.

Jabar diusulkan kepada TPAD Prov. Jabar melaluiproses mekanisme APBD.

Hartini, saksi Sanijan S.Toembak, ternyata BupatiKabupaten Kapuas telah ada membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TPAD) untuk mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas dalampembahasan RAPBD Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2015 denganDPRD Kabupaten Kapuas sejak tanggal 19 Nopember 2014 sampai dengantanggal 24 Nopember 2014. Dimana Ketua TPAD dimaksud adalah SanijanS.

Hartini, saksi Sanijan S.Toembak, ternyataBupati Kabupaten Kapuas telah ada membentuk Tim Anggaran PemerintahDaerah (TPAD) untuk mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas dalampembahasan RAPBD Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2015 dengan DPRDKabupaten Kapuas sejak tanggal 19 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 24Nopember 2014. Dimana Ketua TPAD dimaksud adalah Sanijan S.

APBD sudah ada pada tahun 2008, yang Saksi koreksihanya konsideran menimbang dan mengingat;Saksi tidak ingat lagi, menimbang dan mengingat yang sifatnya umum yangsecara garis besarnya saja dan seingat Saksi tidak ada karena sudah inklusifdidalam baik PP 56 tahun 2005, maupun Penmendagri No. 13 dan terkaitbantuan sosial yang diatur lebih rinci sekarang ini itu baru kita ketahui sesudahitu yaitu Penmendagri No. 32 Tahun 2010;Saksi ikut dalam penyususnan APBD, karena Saksi masuk salah satu anggotaTim TPAD

di komisi A Dewan Perwakilan Rakyat DaerahSulawesi Selatan yang membidangi Hukum dan pertahanan;Setahu Saksi yang berhak menerima dana bansos adalah organisasikemasyarakatan dan organisasi kepemudaan;Saksi kenal dengan Nasruddin sebagai pegawai dikomisi 4 dan Saksi pernahberurusan dengan Nasrudin waktu masih di Komisi E, dalam rangkarapatrapat ;Saksi ikut membicarakan APBD dan yang mengusulkan rancangan anggaranAPBD itu dari pihak eksekutif ;Saksi kurang paham siapa saja yang ikut didalamnya Tim TPAD

tetapi adabeberapa orang yang ikut dalam Tim TPAD, sedangkan Terdakwa adalahsebagai Koordinator TPAD;Saksi tidak tahu bahwa terdakwa sebagai Sekda Propinsi dan juga kualitassebagai Tim anggaran pernah mengusulkan anggaran +Rp131.000.000.000,00.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mahmud lip Syafrudin, saksi TimotiusMahar, saksi Robert L Gerung, saksi Rony S Rambang, saksi EpokBahruddin, saksi Dewa Gde Oka Ariawan, saksi Sanijan S Teombak, danterdakwa serta bukti surat, ternyata Bupati Kabupaten Kapuas telah adamembentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) untuk mewakiliPemerintah Daerah Kabupaten Kapuas dalam pembahasan RAPBDKabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2015 dengan DPRD KabupatenKapuas sejak tanggal 19 Nopember 2014 sampai dengan tanggal

Dimana Ketua TPAD dimaksud adalah Sekretaris DaerahKabupaten Kapuas yakni Sanijan S. Toembak dan anggotanya terdiri dariHalaman 84 dari 130 Putusan Nomor 41/Pid.SusTPK/2015/PN PikKabag Keuangan Pemda yakni Dra.Hartini, Kepala Bappeda, KepalaDispenda.

baik yangsudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagaibahan oleh komisi pada masa keangggotaan berikutnya;Halaman 117 dari 130 Putusan Nomor 41/Pid.SusTPK/2015/PN PikMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mahmud lip Syafrudin,saksi Timotius Mahar, saksi Dewa Gde Oka Ariawan, saksi Ben Rahim SBahat, Rober L Gerung, Indah Purwanti, saksi Epok Baharuddin, saksi Rony SRambang dan terdakwa, ternyata Bupati Kabupaten Kapuas telah adamembentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD

Terdakwa sudahditetapkan sebagai Caleg setelah adapemberitahuan dari Burhanuddin Rading, S.Kel binRading dengan Burhanuddin Rading, S.Kel binRading membawa daftar nama Caleg yang telahditetapkan;e bahwa, SK pengangkatan Terdakwa sebagai Kadesyaitu dengan SK Bupati Luwu Nomor 238/V/2008tanggal 2 Mei 2008 untuk periode 2008 sampaidengan 2 Mei tahun 2014;e bahwa, SK pengangkatan Terdakwa selaku KadesSalujambu itu ditandatangani oleh Bupati Kab.Luwu;e bahwa, sebagai Kades, Terdakwa mendapattunjangan TPAD

ACEP TURISNO M.Si selakuKepala UPTD Wilayah N Tasikmalaya tidak mengusulkan anggaran untukkonsultan pengawas.Kemudianusulan diajukan UPTD Wilayah WMTasikmalaya ke Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat lalu diusulkan kepada TimPenyusunan Anggaran Daerah (TPAD) Provinsi Jawa Barat melalui prosesmekanisme APBD dan setelah anggaran disetujui, diserahkan kepada UPTDWilayah IV Tasikmalaya untuk dilaksanakan, dengan susunan pelaksanakegiatan sebagai berikut :" Pengguna Anggaran : Ir.H.YERRY YANUAR,MM.

ACEP TURISNO M.Si selakuKepala UPTD Wilayah N Tasikmalaya tidak mengusulkan anggaran untukkonsultan pengawas.Kemudianusulan diajukan oleh UPTD Wilayah IVTasikmalaya lalu oleh Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat diusulkan kepadaTim Penyusunan Anggaran Daerah (TPAD) Provinsi Jawa Barat melaluiproses mekanisme APBD dan setelah anggaran disetujui, diserahkan kepadaUPTD Wilayah IV Tasikmalaya untuk dilaksanakan, dengan susunanpelaksana kegiatan sebagai berikut :/PenggunaAnggaran Him 41 dari 238 hlm Putusan

Sus TPK/2015/PN.Bdgkonsultan pengawas.Kemudianusulan diajukan oleh UPTD Wilayah IVTasikmalaya lalu oleh Dinas ESDM Provinsi Jawa Barat diusulkan kepadaTim Penyusunan Anggaran Daerah (TPAD) Provinsi Jawa Barat melaluiproses mekanisme APBD dan setelah anggaran disetujui, diserahkan kepadaUPTD Wilayah IV Tasikmalaya untuk dilaksanakan, dengan susunanpelaksana kegiatan sebagai berikut :" Pengguna Anggaran > IrH.YERRY YANUAR,MM.

(empat milyar dua ratus limapuluh juta rupiah) ;Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 23 Desember 2009 sebelum pelaksanaan rapatparipurna pengesahan PBD TA 2010, dari jumlah uang setoran tersebut, yangsebesar Rp. 4.000.000.000.00 ( empat milyar rupiah) oleh TJANDRA UTAMAEFFENDI dimasukan ke dalam tas berwarna hitam kemudian dibawa denganmengendarai Mobil Dinas Merk Honda New CRV Warna Hitam menuju ketempatTim Penyusunan Anggaran Daerah ( TPAD) yang merupakan anggota DPRD KotaBekasi antara lain : LILIK

(empat milyar dua ratus limapuluh juta rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah tersebut;Bahwa selanjutnya sekitar tanggal 23 Desember 2009 sebelum pelaksanaan rapatparipurna pengesahan APBD TA 2010, dari jumlah uang setoran tersebut, yangsebesar Rp. 4.000.000.000.00 ( empat milyar rupiah) oleh TJANDRA UTAMAEFFENDI dimasukan ke dalam tas berwarna hitam kemudian dibawa denganmengendarai Mobil Dinas Merk Honda New CRV Warna Hitam menuju ketempatTim Penyusunan Anggaran Daerah ( TPAD) yang merupakan

masuk kekuar denganmembawa tas kresek ada yang hitam ada yang warna macammacam, kecilbungkusan dan saksi menafsirkan uang, karena sebagai gosip saat itu adalahuang, keluar masuk bergantian ;e Bahwa saat Pak Lilik menerima dan manggeret tas warna hitam dan dibawamasuk dan dewan keluar masuk tersebut waktunya habis magrib pada tangga23 desember 2009 dan malam harinya dilakukan rapat paripurna ;e Bahwa yang hadir saat itu pak Tumai ikut pembahasan dan selaku anggotaDPRD ;e Bahwa saksi selaku tim tekni TPAD

MAHMUD, di bawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangansebagai berikut :Bahwa benar saksi juga ikut Tim TAPD dari staf Bappeda sebagai operator diVilla 200 dan bekerja disana dari pagi hingga sore dari tanggal 21,22,23Desember 2009, saksi tidak nginap ;Bahwa selama di Villa 200 sebagai operator TPAD melihat Pak Lilik Haryosoketua badan harian anggaran DPRD dan Andi Zabidi, sore harinya yangmeminta tolong diantara salah satunya pada saat Pak Lilik atau Pak Andi padasaat berdua keluar kamar kebetulan

anggaran dikoreksi untuk pendapatannya, sehingga digantijudulnya saja mata anggaran asalkan sudah melalui musrembang kelurahankecamatan itu boleh ;e Bahwa saksi tidak pernah menerima koper hitam dari eksekutif baik yangdiderahkan sekda atau melalui orang lain ;e Bahwa saksi pernah kekamar 111 di villa 200 saksi tidak pernah melihat operdan tidak pernah meneima sesuatu ;e Bahwa saat paripurna tanggal 23 Desember 2009 sesuai jadwal , dan tidakmenerima eksektif, tapi saksi sering mengunjungi ke Tim TPAD

TPAD 156.360.000 153.560.000 2.800.000b. BPD 37.200.000 36.800.000 400.000c. Tim Pelaksana Alokasi 4.500.000 4.500.000 Dana DesaSub Total 198.060.000 194.860.000 3.200.000Il. Operasional dan Lainlaina. Perjalanan dinas 13.025.000 13.025.000 b. Simpan Pinjam UP2K 4.350.000 4.350.000 c.