Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang No. 46/ Pid/B/1995/PN.Pdg tanggal 30 Juli 1996 dan telah telah pula di uji keautentikannyaPutusan Nomor 696/PDT/2021/PT BDG Halaman 3 dari 64 halamandimana Akta No. 98 tersebut telah dinyatakan Sah menurut hukum. (Bukti P2)Dan begitu pula secara keperdataan menurut hukum Formal telah pula diujiberdasarkan hukum formal Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 224/ PDT/1994/PT. BDG tanggal 9 Agustus 1994 Jo.

Putusan Pengadilan NegeriPandeglang No. 19/Pdt.G/1993/PN.Pdg tanggal 10 Maret 1994, dinyatakan Klienkami Ivone Felicia Intan D S alias Nji Ratu Epon Irma Felicia Ivone IntanDuanapaken Nata Sastranagara adalah pemilik yang sah terhadap peninggalanRaden Harsa Nata Sastranagara dari objek yang lain. (Bukti P3);. Bahwa Alm. Raden Harsa Nata Sastranagara semasa hidupnya mempunyaibeberapa bidang tanah Hak Eigendom diantaranya sebagian telah dikonversiyaitu.

dengan asasasas penyelenggaraan pemerintahan yangbaik, penyalahgunaan wewenang (abuse of power) yang patut dikualifisirsebagai perbuatan melawan Hukum oleh penguasa (OnrechtmatigeOverheidsdaad) yang merugikan Tergugat Intervensi dengan, tanpamemperhatikan Surat Keputusannya terdahulu menyangkut objek (lahan)yang sama (objek perkara);Bahwa jika dicermati lagi, ternyata dalil posita maupun petitumdaripada naskah gugatannya, ternyata Penggugat Intervensi masuk dalamperkara Perdata No. 05/Pdt.G/2009/PN.PDG

yang sedang berjalan, dalambentuk gugatan class action yang dalil posita maupun petitumnya, kaiaturang jauh panggang daripada api dengan perkara asal perkara Perdata No.05/Pdt.G/2009/PN.PDG yakni menyangkut perselisinan kepemilikan lahankebun sawit seluas 400 ha, yang menurut Penggugat Intervensi adalah hakmiliknya, yang katanya lagi hak miliknya tersebut didasarkan atas SuratKeputusan Bupati Pasaman No. 188.45/3106/BUPPAS/1999 tanggal 03Juli 1999 dan SK Revisi No. 188.45/1039/BUPPAS/2003 tanggal

yang telah ditentukan, untukPenggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah datang kuasanya demikian jugadengan Tergugat 1 Sampai dengan Tergugat 3 Konvensi/Penggugat RekonvensiHadir Kuasanya, yang telah datang menghadap pada persidangan yang telahditentukan dengan Relas.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi kesempatan kepadapara pihak untuk mengupayakan penyelesaian Perkara Aquo secara damai denganmenunjuk hakim mediator YOSE ANA ROSLINDA SH berdasarkan surat penetapanNo. 105/Pdt.G/2015/PN.PDG

tertanggal 23 Juli 2015Menimbang, bahwa berdasarkan surat / laporan dari hakim mediator tertanggal30 Juli 2015 menyatakan bahwa perkara perdata No. 105/Pdt.G/2015/PN.PDG telahdilakukan mediasi kepada para pihak tetapi tidak berhasil dan menyampaikan padamajelis hakim agar perkara Aquo tetap dilanjutkan .Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan denganpembacaan surat gugatan yang isinyaadalah sebagaimana diuraikan di bawah ini:Bahwa Adapun juwud dari gugatan penggugat adalah

Penyitaan Tanggal 12 Desember 2011, dari Normin (Kepala SekolahDasar Negeri 02 Bosua), berupa : Satu lembar Kwitansi pembayaran Meubelair 1 (satu) Paket sebesarRp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 21 Oktober2009 ;DIKEMBAIKAN KEPADA ORANG ATAU KEPADAMEREKA DARI SIAPABENDA ITU DISITA.Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah).Membaca putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 10/PID.B/TPK/2012/PN.PDG tanggal 17 Juli 2012 yang amar lengkapnya

2012Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;Menetapkan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp5000,00(lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor : 20/TIPIKOR/ 2012/PT.PDG. tanggal13 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :Menerima Permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan JaksaPenuntut Umum ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Padang Nomor : 10/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalamkedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 30/ Akta.Pid/TPK/2012/PN.PDG. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padangyang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 Oktober 2012 Jaksa PenuntutUmum pada Kejaksaan Negeri Tua Pejat mengajukan permohonan kasasiterhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;Mengingat pula akan akta tentang permohonan

kasasi Nomor28/Akta.Pid/TPK/2012/PN.PDG. yang dibuat oleh Panitera pada PengadilanNegeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Oktober 2012Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan TinggiHal. 148 dari 207 hal.

Kasasi/Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lagi, karenanyapermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dinyatakan ditolak ;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan yang diuraikan di atasMahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 20/TIPIKOR/2012/PT.PDG,tanggal 13 September 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Nomor : 10/PID.B/TPK/2012/PN.PDG

Pertanahan Nasional tanggal 7 Februari2007.1 (satu) rangkap Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KabupatenAgam Nomor 9/HP/0304/2007 tentang Pemberian Hak Pakai AtasNama Mahkamah Agung RI terletak di Kenagarian Matur Mudiak,Kecamatan Matur, Kabupaten Agam tanggal 6 Agustus 2007.Dikembalikan kepada ANDRISON, S.SiT.Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Padang Nomor 39/Pid.SusTPK/2015/PN.Pdg

SYAMRI ADNAN, S.H., M.HI. tersebut ;Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM pada CABANG KEJAKSAAN NEGERI LUBUK BASUNG diMANINJAU tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Padang Nomor 3/TIPIKOR/2016/PT.PDG. tanggal 23 Mei2016 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Padang Nomor 39/Pid.SusTPK/2015/PN.Pdg tanggal 15Maret 2016 ;MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan Terdakwa Drs. H.M.

kesepakatan bersama calon mahasiswa PPKHBUniversitas Bung Hatta kelas Pasaman Barat;31 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten PasamanBarat No. 800/071/Dindik/2011 tentang Penetapan Pengelolaan kualifikasipendidikan guru setara S1 tahun 2011 bulan Agustus 2011;Dikembalikan kepada pemilik yang sah;Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPadang No. 19/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG

kualifikasipendidikan guru setara S1 tahun 2011 bulan Agustus 2011;Dikembalikan kepada pemilik yang sah;6 Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima riburupiah);Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPadang No. 04/Tipikor/2013/PT.PDG, tanggal 8 April 2013 yang amar lengkapnyasebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPadang No. 19/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG

Universitas Bung Hatta kelas Pasaman Barat;31 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan KabupatenPasaman Barat No. 800/071/Dindik/2011 tentang Penetapan Pengelolaankualifikasi pendidikan guru setara S1 tahun 2011 bulan Agustus 2011;Dikembalikan kepada pemilik yang sah;6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima riburupiah);Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 01/Akta Pid/TPK/ 2013/PN.PDG

., danselanjutnya untuk terdakwa I, Il, IV didampingi Penasehat hukum secaraprodeo dengan penasehata hukum yang sama dengan terdakwa Ill .Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 279/pen.pid/2018/PN.Pdgtanggal 16 april 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/pid.sus/2018/PN.Pdg tanggal 16 april2018 tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi dan

Pdg, sejaktanggal 18 Januari 2019 s/d tanggal 18 Maret 2019 ;Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 962/Pen.Pid.Sus /2018, tanggal 19 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor 962/PID.Sus/2018/PN.PDG tanggal 19Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 962/Pid.Sus/2018/PN Pdg.

Advokat dariPosbakum Pengadilan Negeri PadangHalaman 1 dari 35 Putusan Nomor 782/Pid.Sus/2018/PN Pag.berdasarkan penetapan Nomor: 782/Pid.BH/2018/PN.Pdg, tanggal 6November 2018;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor: /782/Pid.Sus/2018/PN Pdg, tanggal 26 Oktober 2018 tentang PenunjukanMajelis Hakim;Penetapan Majelis Hakim Nomor: 782/ Pid.Sus/2018/PN Pdg, tanggal26 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan

Putusan Perdatano. 128/Pdt.G/2010/PN.PDGMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 27 Desember 2010.yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Padang tertanggal 28Desember 2010 dengan nomor Register 128/Pdt.G/2010/PN.Pdg, telah mengemukakan sebagaiberikut.Bahwa Penggugat dalam Jabatan Wakil Direktur CV Gumera Sofita yang bertindak atasnama Direktur berdasarkan Pasal 6 dari Akta pendirian Perseroan Komanditer No.371yang dibuat oleh Muhammad Ahlan, SH Notaris

Olsia Rediftera, UpikSuryati, S Sos, Nelia Verawati, SH.berdasarkan surat kuasa tertanggal 12Agustus 2010 ;Pengadilan Negeri Tersebut ;Telah membaca berkas perkara ;Telah mendengarkan kedua belah pihak ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal, 12 Juli 2010.yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Padang tertanggal 12Juli 2010 dengan nomor Register 70/Pdt.G/2010/PN.Pdg, telah mengemukakan sebagaiberikut.1.

untuk memeriksa dan menyelesaikansengketa atau perkara dan oleh karenanya beralasan untukHalaman 10 dari 37 Putusan Nomor: 13/Pdt.SusBPSK/2019/PNKwgf)membatalkan putusan Judex Facti dan BPSK dan mengadilisendiri dengan amar sebagaimana dibawah ini;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas.Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untukmengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SYAFRILtersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri PadangNomor. 128/Pdt.G/BPSK/2012/PN.PDG

Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2013 s/d 18 Desember 2013.4.Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriPadang tanggal 19 Desember 2013,No : 27/Pen.Pid.Sus/TPK/2013/PNPdg,sejak tanggal 19 Desember 2013 s/d tanggal 17 Januari 2014.5, Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Padang tanggal 2 Januari 2014 #Nomor01/Pen.Pid.Sus/TPK/2013/PN.Pdg, sejak tanggal 18 Januari 2014 s/d tanggal 18 Maret 2014;6.PerpanjanganPenahanan Ketua Pengadilan

Membebankan biaya perkara kepada Negara;Mengingat Akta tentang permohonan kasasi Nomor 04/Akta/Pid/2016/PN.PDG., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang yangmenerangkan, bahwa pada tanggal 20 Januari 2016 Jaksa/ Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Padang mengajukan permohonan kasasi terhadapputusan Pengadilan Negeri tersebut ;Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 02 Februari 2016 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Negeri Padang pada

Putusan No. 09/PID.B/TPK/2011/PN.PDG);Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agung RIberpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatanTerdakwa selaku Kepala Sekolah SDN 1 Curup Guruh Kecamatan Kotabumi Selatan,Kabupaten Lampung Utara menerima dana BOS yang berasal dari APBN sebesarRp172.337.500,00 (seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu limaratus rupiah);Bahwa dana BOS yang telah dicairkan oleh Terdakwa periode 2008 (triwulanIl

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Padangtanggal 11 Agustus 2016 Nomor: 26/Pen.Pin.Sus/2016/PN.Pdg, terhitung sejaktanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 9 September 2016;5. Perpanjangan Ketua PengadilanTindakPidanaKorupsipadaPengadilan Negeri Klas1A Padang tanggal 29 Agustus 2016 No.34/Pen.Pid/ TPK/2016/PN.Pdg sejaktanggal 10 September 2016 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2016 ;6.

Padang Pasir No.28 kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 16 Agustus 2016 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tertanggal 19 Agustus 2016dibawah Nomor : 47/VIIVSK.Pid.Sus/2016 ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca: Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriNomor : 29/Pid.SusTPK/2016.PN.Pdg tanggal 11 Agustus 2016 tentangpenunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor: 29/Pen.Pid.SusTPK/2016.PN.Pdg tanggal

./2018/PN.Pdg. tertanggal15 Agustus 2018;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca : PenetapanKetua Pengadilan Negeri Padang Nomor559/Pid.Sus/2018/PNPdg tanggal 3 Agustus 2018tentang Penunjukan Majelis Hakim; Penetapan Majelis Hakim Nomor559/Pid.Sus/2018/PN Pdg tanggal 6Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Sidang; Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan saksisaksi dan Terdakwa serta barangbukti yang diajukan dipersidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan

;Bahwa Penggugat tidak menjelaskan dimana sisa tanah Penggugat yanglainnya, karenanya terhadap gugatan Penggugat yang demikian sudahdapat dikatakan gugatan Penggugat tidak cermat dan jelas;Bahwa berdasarkan seluruh uraian Tergugat A di atas, demi hukumgugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijk verklaard);Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telahmemberikan Putusan Nomor 71/Pdt.G/2015/PN.Pdg., tanggal 15 Desember2015 dengan amar sebagai berikut

BankMandiri (Persero) Tbk Small MediumEnterprise Collection & Recovery AreaPadang;Bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 Mei 2017,yang telah didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Negeri Padang padatanggal O08 Juni 2017, dibawah register nomor : 261/PFPdt/V1/2017/PN.Pdg,selanjutnya disebut sebagai Pemohon Keberatan;LAWANHAMDANI, beralamat di Kampung Kelawi Timur RT. 003 RW 006Kelurahan Lubuk Lintah kecamatan Kuranji Padang SumateraBarat,selanjutnya disebut sebagai Termohon Keberatan

Telah membaca berkas perkara ini;Telah memperhatikan bukti bukti yang diajukan para pihak ke persidangan;Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06Agustus 2018 yang dilampiri Anjuran atau Risalah Penyelesaian, yang diterimadan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Padang Kelas IA pada tanggal 14 Agustus 2018 dalamRegister Perkara Nomor : 11/Pdt.SUSPHI/2018/PN.Pdg