Ditemukan 8275 data
20 — 1
No. 257/Pdt.G/2008/PTA.Sby tanggal 17Oktober 2008;Pemohon menolak dengan tegas dalil jawaban Termohon, pada bagianA angka 8, 9 dan 10, yang menyatakan bahwa saat di Taman KanakKanak, Pemohon tidak mempunyai pekerjaan, juga didalilkanTermohon berpikir belum dapat keluar dari pekerjaannya, karenakondisi perekonomian Pemohon tidak stabil untuk memenuhikebutuhan Termohon dan anak, juga dikatakan Pemohon tidak maumelaksanakan kewajibannya kepada Allah SWT, karena semua daliHalaman 46 dari 87 Halaman Putusan
176 — 193 — Berkekuatan Hukum Tetap
MUDRIK, tersebut; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 115/Pdt.G/2023/PTA.Sby. tanggal 14 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1444 Hijriah;MENGADILI SENDIRI:Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi- Menolak eksepsi para Tergugat;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;2. Menyatakan Hj. Sri Kuning Binti Kaslim yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 1999 dan H.
1750 — 730
Bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas pernah dijadikanlandasan bagi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor60/Pdt.G/2008/PTA.Sby yang antara lain menyatakan :untuk keabsahan Surat Kuasa yang dibuat di luar negeri ditambah lagipersyaratannya, yaknilegalisasipihak KBRI. Tidak menjadi soalapakah Surat Kuasa tersebut berbentuk di bawah tangan atau otentik,mestiharusdi LEGALISASI KBRI.
337 — 597
tersebutdan menerima baik keputusan yang diambil dalam RUPS Luar biasa tersebut;.Bahwa Peraturan Menteri Luar negeri Nomor 9/A/KP/XII/2006/01 tanggal28 Desember 2006 (lihat surat gugatan halaman 30), pada lampiran angka 68menyatakanlegalisasi artinya pengesahan terhadap dokumen dan hanyadilakukan terhadap tanda tangan dan tidak mencakup kebenaran isi dokumen...Putusan Mahkamah AGung Nomor 3036K/PDT/1981 (lihat halaman 32 suratgugatan) juncto Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor3860/Pdt/G/2008/PTA.Sby
WAHYU EKO HANDOKO Bin NARIMO
Tergugat:
ADITA WIDIYA YULINI Binti NAHROWI
192 — 65
Bahwa beberapa putusan pengadilan yang dapat dijadikan rujukanadalah Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor147/Pdt.G/2014/PTA.Sby; Putusan Pengadilan Agama Palangka RayaNomor 80/Pdt.G/2012/PA.Plk; dan Putusan Pengadilan Tinggi AgamaBandung Nomor 114/Pdt.G/2011/PTA.Bdg yang mana kesemuanyaberpatokan bahwa karena adanya perbedaan klasifikasi hak antara nafkahanak dan gugatan harta bersama.
94 — 9
surat tersebut sudah ditandatangani terlebihdahulu oleh para pihak, sebelum di sampaikan kepadanotaris yang bersangkutan, berbeda dengan maknalegalisasi oleh notaris dimana dokumen/surat yangdibuat di bawah tangan tangan tersebut ditandatanganidi hadapan notaris, setelah dokumen/surat tersebutdibacakan atau dijelaskan oleh Notaris yangbersangkutan;e Bahwa mengenai Putusan Mahkamah Agung RI.tanggal 18 September 1986 Nomor: 3038 K/Pdt/1981dan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.60/Pdt.G/2008/PTA.Sby
15 — 5
Putusan PengadilanTinggi Surabaya Nomor: 249/Pdt.G/2010/PTA.SBY); Bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menolak dengan tegas dalilTergugat Dalam Rekonvensi yang mengatakan uang nafkah masa lampaudiizinkan Tergugat Dalam Rekonvensi diambil dari uang yang ditransferPenggugat Dalam Rekonvensi dari rekening Tergugat Dalam Rekonvensiyang tersebut diatas, yakni: Rp. 172.000.000, dikurang Rp. 15.000.000,tersisa Rp. 157.000.000, (Seratus lima puluh tujuh juta rupiah); Bahwa perlu Penggugat Dalam Rekonvensi tegaskan
35 — 32
Misalnyadalam Putusan Pengadilan Tinggi Makasar Nomor58/Pdt.G/2016/PTA.Mks dan Putusan Pengadilan Tinggi SurabayaNomor 249/Pdt.G/2010/PTA.Sby. Dalam kedua putusan tersebut,pengadilan menghukum mantan suami untuk membayar nafkahterutang sejumlah nilai tertentu ;Berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas, maka yang harusdibayar oleh Tergugat Rekonvensi sesaat sebelum Tergugat Rekonvensimenjatuhkan ikrar talak terhadap nafkah terhutang (nafkah Madliyah)terhitung sebesar :a.
41 — 9
Nafkah terhutang/lampau = (nafkah madliyah) yangdiperhitungkan sejak tahun 2014 sampai putusan perkaraini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht vangewisjde) perharinya sebesar Rp100.000,00 x 30 hari x 12bulan = Rp36.000.000,00 x 4 tahun = Rp144.000.000,00(Seratus empat puluh empat juta rupiah) berdasarkandengan Putusan Pengadilan Tinggi MakasarNo.58/Pdt.G/2016/PTA.Mks dan Putusan Pengadilan TinggiSurabaya No.249/Pdt.G/2010/PTA.Sby;B.
Terbanding/Penggugat : HAWANI BACHTIAR
Turut Terbanding/Tergugat II : BACHTIAR
462 — 373
Sedangkan yang dimaksuddengan memindahkan, adalah dalam bentuk menjual,menghibahkan, menukarkan dan mewakafkan (makna tersebutsesual pendapat yang dikemukakan dalam Putusan PengadilanTinggi Agama Surabaya Nomor : 297/Pdt.G/2008/PTA.Sby (Bukti TI8)).Semua bentuk penjaminan dan pemindahan hak yang disebutkan diatas adalah dalam konteks lembaga jaminan kebendaan dan bukanlembaga jaminan perorangan yang diwujudkan dalam bentukPerjanjian Penanggungan (Borgtocht).
329 — 332 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berbarengan dengan itu, Majelis membatalkanPutusan perdata agama Nomor 248 K/Ag/2004, Putusan PTASurabaya Nomor 228/PDT.G/2003/PTA.Sby, dan Putusan PASurabaya Nomor 1429/PDT.G/2003/PA Sby, dan mengabulkanpermohonan PK sebagian;Yang Mulia Majelis Hakim Peninjauan Kembali,Bahwa sifat hukum acara perdata dalam sistem pembuktiannya adalahuntuk menguji secara formil atau untuk menemukan kebenaran formilsehingga yang dibuktikan cenderung lebih banyak mengenai buktibuktitertulis.
97 — 22
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 60/PdtG/2008/PTA.Sby Tanggal 26 Agustus 2008. Yakni "Untuk Keabsahan Surat Kuasayang dibuat di Indonesia tetapi alamat Pemberi Kuasa berada Di luarIndonesia, ditambah lagi Persya ratanya, Yakni legalisasi padaPerwakilan Kedutaan Besar Negara Pemberi Kuasa yang berada diIndonesia demi memberi kepastian hukum dipersidangan."
30 — 10
Atasa banding dariTergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut PTA Surabaya telahmengeluarkan Putusan No.95/Pdt.G/2017/PTA.sby tanggal 20 April 2017,dimana Putusan PTA Surabaya tersebut telah mempunyai kekuatanhukum yang tetap (inkracht van gewisjde) karena tidak ada pihak yangmengajukan kasasi ke Mahkamah AGung Republik Indonesia.c.
91 — 41
/Pdt.G/20 /PA.Gs.C. bahwa merujuk pada beberapa putusan pengadilan(Yurisprudensi) antara lain putusan Pengadilan Tinggi AgamaSurabaya Nomor: 147/Pdt.G/2014/PTA.Sby, putusan PengadilanAgama Palangkaraya Nomor: 80/Pdt.G/2012/PA.Plk dan putusanPengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor:114/Pdt.G/2011/PTA.Bdg, yang kesemuanya dalam amarputusannya menyatakan menolak gugatan yang menggabungkantuntutan nafkah anak dan pembagian harta bersama karenaperbedaan klasifikasi hak, dimana gugatan nafkah anakdikategorikan
43 — 4
perceraian memperolehkekuatan hukum, akan tetapi Pasal tersebut tidak bisa dimaknaisepenggalsepenggal yakni gugatan hak asuk anak, gugatannafkah anak dan gugatan harta bersama diajukan bersamasama /digabungkan dalam satu gugatan, sebab klasifikasi hak darigugatan hak asuh anak dan gugatan nafkah anak berbeda denganklasifikasi hak dalam gugatan harta bersama;C. bahwa merujuk pada beberapa putusan pengadilan(Yurisprudensi) antara lain putusan Pengadilan Tinggi AgamaSurabaya Nomor: 147/Pdt.G/2014/PTA.Sby