Mahkamah Agung R.1 ini diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.1,tanggal 28 Pebruari 2007, Nomor : 103 K/Pid/2007;Menimbang, bahwa dengan demikian rumusan setiap orang, dalam Pasal 1butir 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis adalahsiapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan artinya setiap orang yangkarena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan tindakHalaman 272 dari 405 Putusan Nomor 37/Pid.SusTPK/2016/PN Gto.pidana korupsi, baik ia Pegawai Negeri/Penyelenggara

Negara maupun bukanPegawai Negeri/Penyelenggara Negara;Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap di persidangan, bahwaTerdakwaHERIYANTO PALILATI, SKM.

yang lebih menonjolkan pada masalah fisik/materi, karenamenguntungkan sifatnya abstrak, yang bisa diartikan menguntungkan baik secarapsikologis, status, kedudukan, fasilitas;Menimbang, bahwa pengertian kata menguntungkan dalam unsur inimempunyai arti bahwa terdakwa, orang lain/kroninya atau suatu korporasi memperolehaspek materiil maupun immateriil, Sifat menguntungkan ini dapat dilakukan dengancara korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam UndangundangNomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara

Negara Yang Bersih Dan Bebas DariKorupsi, Kolusi Dan Nepotisme (vide: Dr.

komisipemberantasan tindak pidana korupsi (KPK), pasal 6 menyatakan,Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas: (a) Koordinasidengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindakpidana korupsi, (6) Supervisi terhadap instansi yang berwenangmelakukan pemberantasan tindak pidana korupsi,, kKemudian dalampenjelasan pasal 6 menyatakan yang dimaksud dengan Instansiyang berwenang termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPk),Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), KomisiPemeriksa Kekayaan Penyelenggara

Negara (KPKPN), InspektoratNegara pada Departemen atau Lembaga Pemerintah NonDepartemen (LPND);e Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014tentang BPKP pasal 27, menyatakan Deputi bidang Investigasimelaksanakan tugas membantu Kepala di bidang pelaksanaanpengawasan kelancaran pembangunan termasuk program lintassektoral, pencegahan korupsi, audit atas penyesuaian harga, auditklaim, audit investigatif terhadap kasuskasus penyimpangan yangberindikasi merugikan keuangan negara, audit

Ptsn Pkr No. 39/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.Ptk.Yang dimaksud dengan instansi yang berwewenang termasuk badan pemeriksakeuangan, badan pengawas keuangan dan pembangunan, komisi pemeriksakekayaan penyelenggara Negara, inspektorat pada Departemen atau Lembaga NonDepartemen.

oleh norma(addressat norm ) dari unsur setiap orang dalam delik pasal 3 UndangundangNo. 31 Tahun 1999 sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang UndangNomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiadalah subyek hukum berupa orang perseorangan atau korporasi dimana orangperseorang meliputi orang dalam predikat sebagai Pegawai Negeri/Halaman 150 dari 191 Putusan Nomor : 12/Pid.SusTPK/2014/PN.Yyk.Penyelenggara Negara maupun orang dalam predikat bukan sebagai PegawaiNegeri/ Penyelenggara

Negara atau swasta yang mempunyai kedudukan danjabatan maupun subyek hukum dalam pengertian korporasi;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa JaksaPenuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa HARIADI, SPd.SD.

merupakan kewenangan kepala sekolah/madrasah menentukan secara mandiri untuk satuan pendidikan yang dikelolanya dalambidang manajemen yang meliputi : a. rencana strategis dan operasional ; b. struktur organisasi dan tata kerja;c. sistem audit dan pengawasan internal, dan d. sistem penjaminan mutu internal ;bahwa dengan demikian Komite Sekolah sebagai lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokohmasyarakat yang peduli pendidikan, dan bukanlah lembaga penyelenggara

negara atau bukanlah lembaga penyelenggara fungsi pemerintahan ;bahwa sesuai fakta hukum yang menentukan besarnya dana komite yang dipungut dari para anggota adalah rapat pleno komite tersebut sesuai kebutuhan kegiatan sekolah yang dituangkan dalam RAPBS atau RKAS ;bahwa yang melakukan pungutan dana komite tersebut adalah Komite Sekolah yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada pihak sekolah dibawah pimpinan Kepala Sekolah ;bahwa penggunaan dana komite juga ada dalam tanggung jawab komite sekolah

., MAP selaku Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata(Kegiatan Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan LuarNegeri) (masingmasing menjadi terdakwa dalam berkas perkara terpisah),Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yakni terdakwamenjabat sebagai Kepala Bidang Sumber Daya Pariwisata pada DinasPariwisata Kabupaten Buleleng berdasarkan Keputusan Bupati BulelengNomor 821.2/97/BKPSDM tanggal 8 Januari 2020 tentang PengangkatanPegawai Negeri sipil

pidanaterhadap terdakwa telah benarbenar berpedoman dan mengacu secaraHalaman 3 dari 167 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Tbhobyektif berdasarkan faktafakta yang terungkap di depan persidangan, dantidak ada maksud mengaburkan apa yang menjadi fakta persidangan, apalagimembebankan yang seharusnya menjadi tanggung jawab orang lain danmenjadikan tanggung jawab terdakwa, karena kami menyadari hukum bukanhanya merupakan pedoman berprilaku bagi rakyat, melainkan juga bagi aparatpemerintahan dan seluruh penyelenggara

negara termasuk penegak hukum,namun perlu dipedomani kesalahan pihak lain di dalam suatu peristiwa pidanatidak menghapuskan kesalahan yang terdapat pada diri terdakwa (Putusan MARI Nomor : 54/K/Kr/1975 tanggal 19 Mei 1976).Berdasarkan tanggapan yang kami uraikan di atas kami berkesimpulanbahwa surat tunutuan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut umum adalahberdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan yang jugaberkesesuaian dengan alat bukti lainnya yang juga didukung oleh alat buktiyang diserahkan

serta penjelasannya yang berbunyi :e Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas :1.Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasantindak pidana korupsi.2.Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasantindak pidana korupsi.e Penjelasan Pasal 6 huruf a dan b UU No. 30 tahun 2002 tentang komisipemberantasan korupsi :Yang dimaksud dengan instansi yang berwewenang termasuk badan pemeriksakeuangan, badan pengawas keuangan dan pembangunan, komisi pemeriksakekayaan penyelenggara

Negara, inspektorat pada Departemen atau Lembaga NonDepartemen.e Ketentuan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang systempengendalian intern pemerintah yaitu :e Pasal 48 Ayat (2) : Aparat pengawas intern pemerintah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui :1. audit2.review3.evaluasi4.pemantauan dan5.kegiatan pengawasan lainnyae Pasal 49 ayat (1) huruf a :Aparat pengawas intern pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48ayat (1) adalah BPKP.

Majelis HakimPengadilan Tinggi Riau (Majelis Hakim Tingkat Banding) tidakmemperhatikan, sebagaimana dalam rumusan Pasal 11 UndangundangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, berbunyi :"Dipidana dengan pidanapenjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/ataupidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) danpaling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawainegeri atau penyelenggara

negara yang menerima hadiah atau janjipadahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebutdiberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan denganjabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah ataujanji tersebut ada hubungan dengan jabatannya....;2.

Putusan Mahkamah Agung R.l. tersebut diikuti olen PutusanMahkamah Agung R.I. tanggal 28 Februari 2007 Nomor 103 K/Pid/2007;Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan setiap orang dalam Pasal1 butir 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis Hakimialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannyadisangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawainegeri/ penyelenggara negara maupun bukan pegawai negeri/penyelenggaraNegara;Menimbang

Batu BorneoPerdana yang beralamat Jalan Yos Sudarso Ruko STC Blok A1 KecamatanSangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dan juga bertempat di Kantor Dinas/BadanPendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur di Kawasan Perkantoran BukitPelangi Kabupaten Kutai Timur atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Samarinda, pegawai negeri atau penyelenggara negara yangdengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara

Tim Penasehat Hukum terdakwa menyatakantidak sependapat dengan Penuntut Umum, dan menyatakan bahwadakwaan subsidair dari Penuntut Umum tidak terbukti menuruthukum ;Unsur SETIAP ORANG ;Bahwa unsur Setiap Orang dalam perkara ini tidak terbuktidengan alasan bahwa terdakwa bukan merupakan Pegawai Negeriatau Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1ayat (2) Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,karena pada tahun 1998 PT.

Sutrisno bukanlah PegawaiNegeri atau Penyelenggara Negara sebagaimana dirumuskandalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;Unsur Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau OrangLain atau Korporasi ;Bahwa unsur dengan tujuan merupakan bentuk corak sengaja(opzet) yang berarti kehendak yang disadari yang ditujukanuntuk melakukan kejahatan tertentu ;Bahwa Profesor van Bemmelen berpendapat, bahwa pendapat dariMenteri Kehakiman yang mengatakan bahwa opzet itu adalahtujuan (yang disadari

WANDOJO SISWANTO, M.Sc selaku Pegawai Negeriatau Penyelenggara Negara yaitu selaku Kepala Biro Perencanaan dan KeuanganDepartemen Kehutanan RI dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran DIPA 69Departemen Kehutanan Tahun 2006 dan Tahun 2007 baik bertindak sendirisendiriatau bersamasama dengan DR. Ir. BUN M.

WANDOJO SISWANTO, M.Sc selaku Pegawai Negeriatau Penyelenggara Negara yaitu selaku Kepala Biro Perencanaan dan KeuanganDepartemen Kehutanan RI dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran DIPA 69Departemen Kehutanan Tahun 2006 dan Tahun 2007, baik bertindak secara sendirisendiri atau bersamasama dengan DR. Ir.

BjmBahwa Wewenang Pejabat Administrasi Negara dalam ProsesPengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum menurut AdministrasiNegaraMenurut teori hukum administrasi negara, sumber dan carapemperolehan wewenang yang dimiliki oleh pejabat pemerintahatau penyelenggara negara adalahBahwa kewenangan ada yang langsung ditetapkan peraturanperundangundangan yang melekat pada pejabat negara ataupenyelenggaran negara, yaitu Kewenangan atributif.Bahwa kewenangan pejabat negara atau penyelenggara negarayang diperoleh

KalimantanBarat atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerahHukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenangmemeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 3 angka 9 Keputusan Ketua MahkamahAgung Republik Indonesia Nomor : 022 /KMA /SK /II /2011 tanggal 7 Pebruari 2011,sebagai orang yang telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatanyang masingmasing harus dipandang sebagai perbuatan tersendirisendiri yaitusebagai pegawai negeri atau penyelenggara

negara yang menerima hadiah atau janjipadahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikankarena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yangmenurut pikrian orang yang memberi hadiah atau janji tersebut ada hubungandengan jabatannya, yang dilakukan oleh terdakwa dengan caracara sebagai berikut :e Bahwa terdakwa diangkat sebagai Kepala Seksi Kepabeanan dan CukaiKPPBC Entikong Prop.

KalimantanBarat atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalamdaerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianakberwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 3 angka 9 Keputusan KetuaMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022 /KMA/ SK/II/ 2011 tanggal 7Pebruari 2011, sebagai orang yang telah melakukan atau turut serta melakukanbeberapa perbuatan yang masingmasing harus dipandang sebagai perbuatantersendirisendiri, yaitu pegawai negeri atau penyelenggara

negara yang menerimahadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukanatau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengankewajibannya, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :Halaman 117 dari 447 Putusan Nomor 02/Pid.Sus/TP.Korupsi/2015/PN.Ptk118Bahwa terdakwa diangkat sebagai Kepala Seksi Kepabeanan dan CukaiKPPBC Entikong Prop.

Putusan Mahkamah Agung R.l. tersebut diikuti oleh Putusan MahkamahAgung R.I. tanggal 28 Februari 2007 Nomor 103 K/Pid/2007;Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan setiap orang dalam Pasal 1butir 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, menurut Majelis Hakimialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannyadisangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawainegeri/ penyelenggara negara maupun bukan pegawai negeri/penyelenggaraNegara;Menimbang

Untuk yang keempat sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) pada tanggal16 Pebruari 2011;Atas keterangan saksi tersebut, di persidangan Terdakwa menyatakan benar dantidak berkeberatan41.Saksi ASEP DEDIH WAHYUDIN bin UDUNG RUKMANDA (Alm.)Memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya,sebagai berikut:Bahwa benar saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa yang merupakanKepala Desa Ciherang periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2013, karenasesama penyelenggara negara dan tidak ada

Didalampenerapannya, unsur menyalangunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanmelekat pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan olehpejabat instansi atau penyelenggara negara;Ahli menerangkan Penyertaan :Pasal 55 ayat 1 Buku ke 1 KUHP secara teoritik dikenaldengan apa yang disebut penyertaan (deelneming).

Putusan Mahkamah AgungR.I. ini diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Februari 2007Nomor 103 K/Pid/2007;352korupsi, baik ia pegawai negeri/penyelenggara negara mau pun bukanpegawai negeri/penyelenggara Negara;Menimbang, bahwa dari faktafakta yang terungkap di depanpersidangan perkara ini, diperoleh adanya fakta hukum bahwa terdakwaadalah Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah diDirektorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan(P2PL) Departemen Kesehatan