Ditemukan 8648 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penyelenggaraan
Penelusuran terkait : Pejabat negara Menghina negara Wilayah negara Keuangan negara Kerugian negara Arsip negara Piutang negara
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 05-11-2018 — Putus : 12-12-2018 — Upload : 03-09-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 10/PID.TPK/2018/PT PBR
Tanggal 12 Desember 2018 — Pembanding/Terdakwa : Drs. MOHAMMAD NASHIHAN, SH., MH
Terbanding/Penuntut Umum : Hartam Ediyanto, S.H., M.Hum
94 — 39
  • B3 RT.012/RW.009 Sari Jadi SukasariBandung, Menikah, status pekerjaan tetap, Indonesia, S2, Islam,pekerjaan sekarang Penyelenggara Negara, Instansi Kejati Jabar,sumber dana gaji Rp. 100.000.000,00/bulan.Maksud dan tujuan berhubungan dengan bank (Penempatan dana).Identitas tambahan :tempat tinggal rumah status milik sendiri, alamat kirim surat alamatsesual ID, elektronik 081277203848, tlp kantor 0277. 8461828, pihakyang dapat dihubungi dalam keadaan darurat MohammadNashihanJakarta Barat, hubungan
    S2,Islam, pekerjaan sekarangtetap, Indonesia,Penyelenggara Negara,Jabar,Rp.Instansi Kejatisumber dana gaji100.000.000,00/bulan.Maksudberhubungan dengan bankdan tujuan(Penempatan dana).Identitas tambahan :tempat tinggal rumahstatus milik sendiri, alamatkirim surat alamat sesuaiID,081277203848, tlp kantor0277. 8461828,yang dapat dihubungielektronikpihakdalam keadaan daruratNashihanJakarta Barat, hubunganMohammaddengan pemohon rekanbisnis, notel rumah0213142665 alamat Jl.Walet No. 91 komplekHankan Slipi
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 08-01-2020 — Putus : 14-02-2020 — Upload : 14-02-2020
Putusan PT PEKANBARU Nomor 10/PID.SUS/2020/PT PBR
Tanggal 14 Februari 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : RUDI ANTO TARIGAN Alias RUDI Bin NGAJAM TARIGAN
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum II : MARULITUA J. SITANGGANG, SH.
Terbanding/Penuntut Umum I : IVO ASTRINA LIMBONG, S.H.
47 — 37
  • B3 RT.012/RW.009 Sari Jadi SukasariBandung, Menikah, status pekerjaan tetap, Indonesia, S2, Islam,pekerjaan sekarang Penyelenggara Negara, Instansi Kejati Jabar,sumber dana gaji Rp. 100.000.000,00/bulan.Maksud dan tujuan berhubungan dengan bank (Penempatan dana).Identitas tambahan :tempat tinggal rumah status milik sendiri, alamat kirim surat alamatsesuail ID, elektronik 081277203848, tlp kantor 0277. 8461828, pihakyang dapat dihubungi dalam keadaan darurat MohammadNashihanJakarta Barat, hubungan
    Bertindak untuk diri sendiriSyafei, Pria, TanjungBetuah, 09051972,penduduk, Nama Gadisibu kandung Kemalasiah,KTP Nomor3273010905720002,tempat dikeluarkanidentitas utama,berlaku hingga09.05.2017, alamatKomplek Kejati Jabar No.B3 RT.012/RW.009 SariJadiMenikah, status pekerjaanS2,Islam, pekerjaan sekarangSukasari Bandung,tetap, Indonesia,Penyelenggara Negara,Instansi Kejati Jabar,sumber dana gaji Rp.100.000.000,00/bulan.Maksudberhubungandan tujuandenganbank (Penempatan dana).Identitas tambahan :tempat
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-10-2015 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 26-07-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pbr
Tanggal 11 Februari 2016 — JAMAL ABDILLAH Bin ABU ZAKIR
119 — 113
  • Ooleh karena itumaka tujuan pemberian dana bantuan hibah tersebut tidak tercapai sertatidak berhasil guna dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakatpenerima, karena dipergunakan oleh terdakwa dan saksisaksi untukkepentingan pribadinya; Menimbang, bahwa terdakwa selaku Ketua DPRD dan sekaligussebagai Penyelenggara Negara/Daerah mempunyai tugas dan kewajibanHalaman 451 dari 526 halaman Putusan Nomor 66/Fid.Sus Tpk/2015/PN.
    Terdakwa Ketua DPRD dan penyelenggara negara tidak memberikanteladan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang jujur dan bebas dari korupsi;3. Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam jumlah yang besar; = Keadaan yang meringankan; 1. Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan dipersidangan; 2.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 05-05-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby
Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
ANAS MA RUF, AP., M.Si.
225 — 424
  • tindak pidana korupsi penyalahgunaan penggunaanBBM dalam kegiatan Controlled Landfill pada Dinas LingkunganHidup Kota Madiun sejak tahun 2017 sampai dengan bulan Mei 2019Dil.bahwa Dalam pemberantasan korupsi kewenangan BPKP yaitumelakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, yang diaturdalam :aUndangUndang RI nomor 30 tahun 2002 tentang KomisiPemberantasan Korupsi (KPK) pasal 6 dan penjelasannya, yaitu:yang dimaksud dengan instansi berwenang termasuk BPK, BPKP,Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara
    Negara (KPKPN),inspektorat pada depertemen atau LPND.Nota Kesepakatan bersama antara Kejaksaan RI, Kepolisian NegaraRl, dan BPKP nomor: KEP109/A/JA/09/2007, Nomor:B/2718/X1I/2007 dan KEP1093/K/06/2007, tanggal 28 September2007 tentang kerjasama dalam Penanganan Kasus PenyimpanganPengelolaan Keuangan Negara yang Berindikasi merugikanKeuangan Negara termasuk dana Non Bugeter (anggaran).Keputusan bersama antara Kepolisian Negara RI dengan KepalaBPKP Nomor: KEP/12/IV/2002 dan No.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
AMBROS KEDA Bin FRANS GILI
120 — 36
  • Didalampenerapannya, unsur menyalangunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanmelekat pada perbuatan melawan hukum yang dilakukan olehpejabat instansi atau penyelenggara negara;Ahli menerangkan Penyertaan :Pasal 55 ayat 1 Buku ke 1 KUHP secara teoritik dikenaldengan apa yang disebut penyertaan (deelneming).
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 28-05-2015 — Upload : 01-02-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 181/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby
Tanggal 28 Mei 2015 — Bambang Setyo Budiono, S.Pd. M.Pd ; KEJAKSAAN NEGERI MADIUN
69 — 26
  • merupakan kewenangan kepala sekolah/madrasah menentukan secara mandiri untuk satuan pendidikan yangdikelolanya dalam bidang manajemen yang meliputi : a. rencana strategis dan operasional ; b. struktur organisasi dan tata kerja ; c. sistem audit dan pengawasan internal, dan d. sistem penjaminan mutu internal ; bahwa dengan demikian Komite Sekolah sebagai lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokohmasyarakat yang peduli pendidikan, dan bukanlah lembaga penyelenggara
    negara atau bukanlah lembaga penyelenggara fungsi pemerintahan ;bahwa sesuai fakta hukum yang menentukan besarnya dana komite yang dipungut dari para anggota adalah rapat pleno komite tersebut sesuaikebutuhan kegiatan sekolah yang dituangkan dalam RAPBS atau RKAS ; bahwa yang melakukan pungutan dana komite tersebut adalah Komite Sekolah yang dalam pelaksanaannya dilimpahkan kepada pihak sekolahdibawah pimpinan Kepala Sekolah ; bahwa penggunaan dana komite juga ada dalam tanggung jawab komite sekolah
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-10-2012 — Putus : 28-08-2013 — Upload : 01-12-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 66/Pid.Sus.K/2012/PN Mdn
Tanggal 28 Agustus 2013 — - E L F I A N
71 — 30
  • Mdntahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun2001 ;Menimbang, bahwa dari sudut sejarah perundang undangan,pembentukan Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sejakdiberlakukannya Undang Undang Nomor 24 Prp tahun 1960 sampai denganperubahan terakhir Undang Undang Nomor 20 tahun 2001, memiliki sasaranutama adalah Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara ;Menimbang, bahwa Undang Undang Nomor 24 Prp tahun 1960 karenadianggap kurang memadai dengan perkembangan masyarakat
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 12-03-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 05-11-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 31 Juli 2019 — Penuntut Umum:
RULLY AFANDI, SH.MH
Terdakwa:
ABDUL HARIS SH.M.Si
145 — 32
  • Sutomo, Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru atau setidak tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah HukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, PegawaiNegeri atau Penyelenggara Negara dimana terdakwa selaku Pegawai NegeriSipil (PNS) Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Provinsi Riau,baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja atau turut sertadalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukanperbuatan, dalam hal
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-10-2014 — Upload : 02-12-2015
Putusan PN SERANG Nomor 23/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Srg
Tanggal 9 Oktober 2014 — an. Drs. DEDE IWAN KURNIAWAN
125 — 24
  • Srg.dengan bulan Desember tahun 2011 atau setidaktidaknya dalam waktulain dalam tahun 2011, bertempat suatu tempat yang tidak dapat di ingatlagi dengan pasti di kota Serang atau setidaktidaknya di suatu tempattempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada pengadilan Negeri Serang, yang berwenang memeriksa danmengadilinya, selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yangmenerima pemberian atau janji karena atau berhubungan dengansesuatu yang bertentangan dengan kewajiban
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 26-10-2018 — Putus : 15-03-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 48/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smr
Tanggal 15 Maret 2019 — Penuntut Umum:
ENANG SUTARDI, S.H., M.Hum.
Terdakwa:
Drh. RATNA PANCA MARDANI Binti Alm. SOEMARWO
127 — 43
  • Menurut penjelasan pasal 6 Undangundang nomor 30tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsidisebutkan bahwa yang dimaksud dengan Instansi yangberwenang* termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, BadanPengawasan Keuangan dan Pembangunan, KomisiPemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, Inspektoratpada Departemen atau Lembaga Pemerintah NonDepartemen.b.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 07-08-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 13-02-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 18 Desember 2018 — Penuntut Umum:
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
SYAMSUL YAHEMI,SH BIN Alm H. SYAUKANI
137 — 66
  • Pemerintahan Umum SekretariatDaerah Kabupaten Kepahiang T.A 2015 berdasarkan Surat Keputusan BupatiKepahiang Nomor: 90010 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang SatuanUnit Kerja Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, BendaharaPengeluaran Pembantu dan Juru Bayar Gaji Pembantu di LingkunganPemerintah Kabupaten Kepahiang berdasarkan Pasal 2 angka (7) danpenjelasannya UndangUndang Nomor 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi danNepotisme merupakan penyelenggara
    Negara yaitu Pejabat lain yang memilikifungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu sebagaiPemimpin dalam kegiatan Belanja Modal Pengadaan Tanah sebesar Rp.8.944.225.000, (delapan milyar sembilan ratus empat puluh empat juta duaratus dua puluh lima ribu rupiah) yang bersumber dari APBD KabupatenKepahiang Tahun Anggaran 2015, pada waktu yang tidak dapat ditentukansecara pasti antara tanggal 22 Juli 2014 sampai
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-02-2012 — Putus : 06-08-2012 — Upload : 02-11-2012
Putusan PN AMBON Nomor 08/Pid.SUS/2012/PN.AB
Tanggal 6 Agustus 2012 — Drs, ENOS YANSEN AKASIAN;
152 — 46
  • Nomor : 153 /KMA / SK / X/ 2011 tanggal 11Oktober 2011, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Ambon berhakmengadili dan memutuskan perkara tersebut, terdakwa sebagaiPegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang denganmaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secaramelawan hukum atau dengan menyalahgunakankekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu,membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan,atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, perbuatantersebut dilakukan oleh Terdakwa Drs
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-08-2015 — Putus : 21-12-2015 — Upload : 13-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 90/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST
Tanggal 21 Desember 2015 — Pidana Korupsi - IRWAN HENDARMIN, S.Kom
132 — 35
  • ATAUKEDUAPRIMAIR : Bahwa ia terdakwalRWAN HENDARMIN, S.Kom selaku DirekturProgram dan Berita LPP TVRI, pada tanggal 28 September 2012, 05 Oktober2012, 05 Nopember 2012 dan tanggal 28 Nopember 2012 atau setidaktidaknya pada suatu waktu pada tahun 2012, bertempat di Kantor LPP TVRIdiJalan Gerbang Pemuda Nomor 8, Senayan Jakarta atau setidaktidaknyapada suatu tempat tertentu lainnya yang termasuk wilayah hukum PengadilanNegeri Jakarta Pusat Pegawai negeri atau penyelenggara negara yangmenerima hadiah
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 07-08-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 17-01-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 18 Desember 2018 — Penuntut Umum:
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
Dr. Drs. H. BANDO AMIN C. KADER, MM. BIN A. KADIR
134 — 43
  • KADIRberdasarkan Pasal 2 angka (6) dan penjelasannya UndangUndang Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersin dan Bebas dariKorupsi, Kolusi dan Nepotisme merupakan penyelenggara Negara yaitu selakuBupati Kepahiang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor131.17614 tahun 2010 tanggal 26 Agustus 2010 tentang Pemberhentian danPengesahan Pengangkatan Bupati Kepahiang Provinsi Bengkulu pada waktuHalaman 28 dari 260 halaman Putusan Nomor 81/Pid.SusTPK/2018/PN Bglyang tidak dapat
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-11-2011 — Putus : 14-02-2012 — Upload : 03-07-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 75/Pid.Sus/TPK/2011/PN.Bdg
Tanggal 14 Februari 2012 — ITMAN HARRY BASUKI
184 — 62
  • Direktur Utama besertaDirektur Keuangan PT Elnusa dan harus di tanda tangani oleh kedu belah pihak ; Bahwa yang berwenang membuka rekening atas nama PT Elnusa pada beberapabank adalah Direktur Keuangan bersama dengan Direktur Utama ; Bahwa sepengetahuan saksi bilyet deposito disimpan di brankas yang dikuasai olehDirektur Keuangan ; Bahwa yang bertanggung jawab atas bilyet deposito adalah Santun Nainggolanselaku Direktur Keuangan PT Elnusa ; Bahwa karyawan yang bekerja di PT Elnusaa bukan termasuk penyelenggara
    negara Bahwa benar saksi berhenti sebagai Direktur Utama PT Elnusa melalui RUPS; Bahwa saksi tahu telah terjadi pencairan deposito PT Elnusa di Bank MegaJababeka pada saat saksi dipanggil ke Polda ; Keterangan saksi RONY THRAM MAULANA S.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 27-09-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 06-09-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pbr
Tanggal 16 Februari 2017 — Ir. HERLIYAN SALEH, M.Sc
440 — 766
  • 3UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalah setiap orang ;Menimbang, bahwa kewenangan berkaitan erat dengan jabatan ataukedudukan yang dimiliki oleh seseorang, namun tidak setiap orang bisamelakukan penyalahgunaan wewenang ;Menimbang, bahwa meskipun subyek deliknya adalah setiap orang,namun sesungguhnya adresat Pasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 adalahpegawai negeri atau penyelenggara
    negara atau orang yang mempunyaikedudukan dan jabatan.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 14-01-2021 — Putus : 27-05-2021 — Upload : 03-06-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 27 Mei 2021 — Penggugat:
PT. Konawe Putra Propertindo yang diwakili oleh: Irjen.Pol (Purn) Drs. Johny M Samosir, M.Sc
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
Intervensi:
PT. VIRTUE DRAGON NICKEL INDUSTRIAL PARK
631 — 919
  • Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam negara hukum yangmengutamakan landasan peraturan perundangundangan, kepatutan,dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;Halaman 25 dari 257 halaman, Putusan Nomor 15/G/2021/PTUN.JKT.b. Asas kecermatan yaitu dimana TERGUGAT dan TERGUGAT II harusdidasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untukmendukung legalitas keputusan tata usaha negara (beschikking)hingga tidak ditetapkan dan/atau tidak dikeluarkan;c.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus Korupsi
Putus : 03-06-2016 — Upload : 31-10-2016
Putusan PN KENDARI Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2016/PN KDI
Tanggal 3 Juni 2016 — - Drs. H. PRIYONO Bin ATMOMIHARJO
104 — 35
  • Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.3. Secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya.Hal. 157 dari 237 Hal. Putusan No.: 14/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Kdi4. Memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerimapembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagidirinya sendiri.Ad. 1.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-01-2016 — Putus : 07-06-2016 — Upload : 28-06-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg.
Tanggal 7 Juni 2016 — IRIANA, A.Md.
71 — 25
  • Nata Sukarya No. 28Subang Provinsi Jawa Barat atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihberada dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, yangberhak memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi, pegawai negeriatau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan dirisendiri atau) orang lain secara melawan hukumataudenganmenyalahgunakan kekuasaanya, memaksa seseorang memberikan sesuatu,membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untukmengerjakan sesuatu
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 16-03-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Sby
Tanggal 29 Juli 2021 — Penuntut Umum:
DYMAS ADJI WIBOWO, SH.
Terdakwa:
MAT JA I
130 — 39
  • Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawabanpejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;b.