Untuk pembayaran uang sewa/retribusi tahun 1979 sebesar Rp 301.560,ditambah dengan perhitungan bunga sebesar 12% per tahun sejak tahun1979 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;b. Untuk pembayaran uang sewa/retribusi tahun 1980 sebesar Rp 301.560,ditambah dengan perhitungan bunga sebesar 12% per tahun sejak tahun1980 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;c.

Untuk pembayaran uang sewa/retribusi tahun 1981 sebesar Rp 301.560,ditambah dengan perhitungan bunga sebesar 12% per tahun sejak tahun1981 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;d. Untuk pembayaran uang sewa/retribusi tahun 1982 sebesar Rp 301.560,ditambah dengan perhitungan bunga sebesar 12% per tahun sejak tahun1982 sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;e.

Untuk pembayaran uang sewa/retribusi tahun 1981 sebesarRp 301.560,ditambah dengan perhitungan bunga sebesar 12% pertahun sejak tahun 1981 sampai dengan adanya putusan yangberkekuatan hukum tetap;d. Untuk pembayaran uang sewa/retribusi tahun 1982 sebesarRp 301.560,ditambah dengan perhitungan bunga sebesar 12% pertahun sejak tahun 1982 sampai dengan adanya putusan yangberkekuatan hukum tetap;e.

Untuk pembayaran uang sewa/retribusi tahun 1983 sebesarRp 814.215,ditambah dengan perhitungan bunga sebesar 12% pertahun sejak tahun 1983 sampai dengan adanya putusan yangberkekuatan hukum tetap;f. Untuk pembayaran uang sewa/retribusi tahun 1984 sebesarRp 814.215,ditambah dengan perhitungan bunga sebesar 12% pertahun sejak tahun 1984 sampai dengan adanya putusan yangberkekuatan hukum tetap;g.

Untuk pembayaran uang sewa/sretribusi tahun 1985 sebesarRp 814.215,ditambah dengan perhitungan bunga sebesar 12% pertahun sejak tahun 1985 sampai dengan adanya putusan yangberkekuatan hukum tetap;h. Untuk pembayaran uang sewa/retribusi tahun 1986 sebesarRp 814.215,ditambah dengan perhitungan bunga sebesar 12% pertahun sejak tahun 1986 sampai dengan adanya putusan yangberkekuatan hukum tetap;i.

No. 2411 K/Pdt/2013Tergugat tetap tidak menggunakan nilai investasi sebesarRp6.750.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus lima puluh jutarupiah) tersebut sebagai dasar perhitungan tarif air minum;7 Bahwa dengan tidak digunakannya nilai investasi sebesarRp6.750.000.000,00 (enam miliar tujuh ratus lima puluh jutarupiah) sebagai dasar perhitungan tarif air minum berartiTergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji terhadapSurat Perjanjian Kerjasama Nomor 690/SPKS.07.a.PDAM/97,tanggal 25 April 1997,

No. 2411 K/Pdt/2013241213Mohon Putusan Provisi:1424tujuh puluh sembilan juta lima ratus enam puluh tiga ribu tigaratus empat puluh satu rupiah);Bahwa karena sudah disepakati dan disetujui sertaberdasarkan hukum Nilai Investasi Penggugat sebesarRp6.750.000.000,00 sebagaimana bukti P1, bukti P2, buktiP3, bukti P4 dan bukti P5, maka perhitungan tarif air agarberdasarkan perhitungan nilai investasi Rp6.750.000.000,00atau sebesar Rp5.109,00/m?

Kekhilafan tersebut harus sedemikian rupa, hinggaseandainya orang itu tidak khilaf mengenai halhal tersebut, ia tidak akanmemberikan persetujuannya;Dalam Berita AcaraBerita Acara tersebut yang diberikan secara tidak bebaskarena mengandung kekhilafan atau kekeliruan mengenai perhitungan nilaiinvestasi Tergugat Rekonvensi sebesar Rp6.750.000.000,00 (enam miliar tuiuhratus lima puluh juta rupiah) tanpa adanya perhitungan oleh Appraisal Independentyang berwenang adalah pelanggaran ketentuan yang mewajibkan

April 1997),mengakibatkan kerugian dengan perhitungan selisihkurang produksi air x harga jual air ke konsumen x FaktorPresent Value: Realisasi m? Kontrak +/ Tarif Jumlah Faktor Nilai Sekarang Hal. 51 dari 106 hal. Put. No. 2411 K/Pdt/201352 m?

No. 2411 K/Pdt/201392Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) DepartemenPekerjaan Umum untuk penyelesaian perhitungan tarif;g Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan AirMinum (BPPSPAM) Departemen Pekerjaan Umum untukpenyelesaian perhitungan tarif baru, maka BPPSPAMDepartemen Pekerjaan Umum melalui Suratnya Nomor 007/BPPSPAM/1/2008, tanggal 25 Januari 2008, (bukti P6);h Bahwa dalam SPKS tanggal 25 April 1997, Nomor 690/SPKS.07a.PDAM/97 (bukti P1) dalam Pasal 16.3 ditentukan:Halhal lain yang belum

Putusan Nomor 433/B/PK/Pjk/2018Bahwa Pemohon Banding berkeyakinan bahwa perhitungan BeaKeluar yang telah Pemohon Banding bayar dan Pemohon Banding laporkandalam Pemberitahuan Ekspor Barang Nomor 000117 tanggal 10 September2013 telah benar dan telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku, sedangkan perhitungan Bea Keluardalam Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea KeluarNomor22/BC.6/2015 tanggal 21 Januari 2015 adalah salah.

Dengandemikian, Pemohon Banding mohon agar permohonan banding PemohonBanding terhadap Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea KeluarNomor22/BC.6/2015 tanggal 21 Januari 2015 dikabulkan seluruhnya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraaian banding tanggal 3 Agustus 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut69032/PP/M.VIIA/40/2016, tanggal 8 Maret 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan membatalkan Surat Penetapan

Kembali Perhitungan BeaKeluar (SPKPBK) Nomor SPKPBK22/BC.6/2015 tanggal 21 Januari2015, atas nama: PT Putra Alam Lestari, NPWP: 02.373.197.9701.000,Alamat: Jalan Imam Bonjol Nomor 525, Pontianak, Kalimantan Barat danalamat Korespondensi di Jalan KH.

Menyatakan Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar NomorSPKPBK22/BC.6/2015 tanggal 21 Januari 2015 sah dan berdasarhukum;4. Memerintahkan Pengadilan Pajak untuk memeriksa materi pokoksengketa;5.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar(SPKPBK) Nomor : SPKPBK22/BC.6/2015 tanggal 21 Januari 2015 yangditerbitkan oleh Direktur Audit a.n.

Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIANCPO N5 (PTPN V RIAU) 2.000.000 KG SEHARGARP.17.000.000.000, MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %,PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT.

Foto Copy Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIANCPO N5 (PTPN V RIAU) 3.000.000 KG SEHARGARP.26.550.000.000, MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %,PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT.

ASLI Tulisan tangan bertuliskan PERHITUNGAN, PEMBELIANKERNEL N5 (PTPN V RIAU) 3.000.000 KG SEHARGARP.13.800.000.000, MODAL PAK LOUIS & PAK YACUB 100 %,PERHITUNGAN MARGIN, HARGA JUAL KE PT.

Kiranya untuk lebih mudahmemahaminya kami akan menyampaikan Data perhitungan Moldtelah habis masa depresiasi yang kami susun berdasarkan padaQuatation Part atau perincian harga tersebut sebagaimana berikutdata dibawah ini :Perhitungan dimulai dari tanggal 1Januari2014 sampai dengan 28Februari 2014 :Berdasarkan Data Perhitungan Depresiasi Mold tersebut, dapatdilihat Mold telah habis masa depresiasi dengan penjelasan padasalah satu part produk karet jenis : Cushion Seat Mount yangtercantum pada nomer

Penggugat dengan Tergugat mengenai selisihperhitungan depresiasi Mold dengan mengacu data perhitungantanggal 23 Mei 2014 sebagai berikut :Berdasarkan data perhitungan diatas dapat terlihat jelas adanyaperbedaan perhitungan antara Penggugat ( yang dalam data kolomdisebut Aneka = PT.

Aneka Ruberindo Piranti Sejati) denganTergugat ( yang dalam data kolom dinamakan THI = PT Tsuang HineIndustrial), Mengenai rincian perhitungan yang dibuat Terggugatpada data diatas karena ada banyak lembaran dokumennya, oleh13karenanya belum dapat kami tampilkan Jawaban ini, kami akansampaikan nanti pada saat pembuktian.Menurut perhitungan Tergugat dengan adanya depresiasi Mold,terlinat sangat jelas pada kolom selisin harga, adanya selisin hargasejumlah Rp 120.387.519, ( seratus dua puluh juta tiga

Bahwa berdasarkan keseluruhan penjelasan nomer 4 pada Jawaban PokokPerkara diatas maka jumlah keseluruhan perhitungan adanya Mold telahhabis depresiasinya, dan perbedaan selisih perhitungan Depresiasi Moldserta Biaya Tenaga kerja extra adalah sebagai berikut :Rp 357.423.381,94, ( jumlah Mold telah habis masa depresiasinya ) + Rp120.387.519, ( jumlah depresiasi mold ) + Rp 82.571.936,00, ( biayatenaga kerja extra ) maka jumlah keseluruhannya adalah = Rp560.382.386,94, ( lima ratus enam puluh juta

lima puluh delapan koma enam rupiah )Dengan berdasarkan perhitungan diatas maka secara hukum KewajibanTergugat untuk membayar keseluruhan part karet yang telah dibeliberdasarkan PO ( Purchase Order ) yang dikeluarkan adalah sejumlahRp 440.303.658,06 ( empat ratus empat puluh juta tiga ratus tiga ribu enamratus lima puluh delapan koma enol enam rupiah ), bukan Rp151.000.686.045 ( satu milyar enam ratus delapan puluh enam ribu empatpuluh lima Rupiah ) sebagaimana perhitungan Penggugat..

Tarif Bea Keluar dan/atau Harga Eksporyang berlaku pada tanggal Pemberitahuan Pabean Ekspordisampaikan ke Kantor Pabean.ayat (4) : Nilai tukar mata uang yang digunakan untuk perhitungan danpembayaran Bea Keluar adalah nilai tukar mata uang yangberlaku pada saat pembayaran.Pasal 9 ayat (1) : Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan perhitungan BeaKeluar dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejaktanggal Pemberitahuan Pabean Ekspor disampaikan.ayat (2) : Dalam hal penetapan sebagaimana dimaksud

bea keluar kedapatan tidak benar danterhadap barang ekspor tidak dilakukan pemeriksaan fisik,maka Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor melakukanpenetapan perhitungan Bea Keluar dengan menerbitkanSPPBK dalam waktu paling lama 30 hari sejak tanggalpendaftaran PEB.bahwa menurut Majelis data dan bukti yang diperlukan dalam penelitian dokumen danpenetapan perhitungan bea keluar oleh Terbanding dalam hal ini Pejabat Pemeriksa DokumenEkspor atau Kepala Seksi Pabean dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak

Penetapan kembali diatur dalam:Peraturan Menteri Keuangan No.214/PMK.04/2008Pasal 14 ayat (2) : Penetapan kembali berlaku ketentuan:Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluarsebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagaiberikut:a. Tarif Bea Keluar dengan Harga Ekspor yang digunakan adalahTarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang berlaku pada tanggalpemberitahuan pabean ekspor di daftarkan ke Kantor Pabean;danb.

barang ekspor yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar sertajangka waktu berlakunya Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur tentang PenetapanHarga Ekspor untuk menghitung bea keluar (secara periodik ditetapkan oleh Direktur JenderalBea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan), PEB Pemohon Banding yang disengketakansudah cukup jelas baik mengenai pengisian, perhitungan bea keluar maupun dasar hukumperhitungan bea keluar adalah sebagai berikut: PEB Nomor 001073 tanggal 26 November 2010 Perhitungan

tanggal PEB yang telah didaftarkan keKantor Pabean Pemuatan, tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri KeuanganNo.214/PMK.04/2008 dan aturan yang mengatur perhitungan Bea Keluar a quo.

mana adalah sah menurut hukum didasarkan pada perhitungan bungadan denda yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kredit dan perundangundanganyang berlaku ;5.

Bahwa oleh karena itu dalil PENGGUGAT yang menyatakan, sisa hutang Debiturkepada TERGUGAT atas Kredit Investasi ini adalah sebesar Rp.1.009.348.646, (satu milyard sembialn juta tiga ratus empat puluh delapan ribu enam ratus empatpuluh enam rupiah) haruslah ditolak oleh karena tidak beralasan menurut hukumsebab perhitungan hutang Debitur sebagaimana diuraikan dalam poin 3 di atasadalah didasarkan pada perhitungan bunga dan denda yang diperjanjikan dalamPerjanjian Kredit yang berlaku sah dan mengikat

Bahwa oleh karena itu perhitungan hutang PENGGUGAT dalam bentuk Kredit Investasiberikut perhitungan bunga dan dendanya sebagaimana tersebut di atas tidak dapatdisangkal lagi kebenarannya oleh PENGGUGAT sebab Perjanjian Kredit Investasitersebut dibuat secara sukarela dan sesadarsadarnya oleh karena perjanjian KreditInvestasi tersebut telah berulang kali dirubah dan ditambah, semuanya dibuatsecara" Notariil/ authentic, karenanya berdasarkan pasal 1870 KUHPerdata buktibukti tersebut adalah merupakan

iVkajJhJ,.*..IVditambah biaya PPN sebesar 10% sehingga menjadi sebesar USD 3,683,306,52 sebagaimana yang dirincisecara jelas dalam surat PUPN Kepada Debitur tertanggal 20 September 2005 No.538/PUPNC. 10/2005,perhitungan mana adalah sah menurut hukum karena didasarkan pada perhitungan bunga dan denda yangdiperjanjikan dalam Perjanjian Kredit dan perundangundangan yang berlaku ; 10.

Bahwa perhitungan hutang KMK Debitur dalam bentuk Dollar tersebut berikut perhitungan bunga dandendanya tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh PENGGUGAT sebab Perjanjian KMK tersebutdibuat secara sukarelaHal.21 Putusan No.32/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pstrvurm a mlAk HiliM' #4 v.dan sesadarsadarnya oleh Debitur, dan perjanjian KMK tersebut telah berulang kali dirubah danditambah semuanya dibuat secara Notariil/ authentic, karenanya berdasarkan pasal 1870 KUHPerdatabuktibukti tersebut adalah merupakan

Bahwa perhitungan yang dilakukan tergugat tidak menurut jalur hukum karenapenggugat telah menguraikan bahwa pembayaran hanya dilakukan dengan pokoksaja dan rencana dari Penggugat pembayaran bunga itu dibelakang dan pembayaranpokok didahulukan tetapi perhitungan yang dilakukan Tergugat,Penggugat tidakmengakuinya dan bagaimana caranya Tegugat menyatakan hutang Penggugat yangworth akn tunggakan yang harus dibayar sebanyak Rp.229.403.358,00 ( Dua Ratus~>.Dua Puluh Sembilan juta Empat Ratus Tiga Ribu

Membatalkan perhitungan yang dilakukan TergugatMenghukum tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugatsebanyak Rp.514.438.067,00 ( Lima Ratus Empat Belas Juta Empat Ratus TigaPuluh Delapan Ribu Enam Puluh Tujuh Rupiah )4. Memerintahkan Tergugat kembali melakukan Perhitungan yang sebenarnya dariPenggugat5. Memutuskan pembayaran pokok terdahulu diperbolehkan dan pembayaranbunga dibayar dibelakang.6. Menghukum Tergugat untuk membayar biayabiaya yang timbul dalam Perkaraini.

A.1.L iy perhitungan jumlah angsuran Kredit Pemilikan Rumah atas nama Enni MartalenaDalam Eksepsi :Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak (Plurium Litis Consortium).Bahwa apabila diperhatikan secara cermat causa prima gugatan terutama padafundamentum petendi khususnya pada nomor 8 halaman 2 Surat Gugatan yangdiajukan Penggugat bertanggal 01 Juli 2013, tampak jelas bahwa Penggugatmempermasalahkan perhitungan jumlah angsuran kredit yang telah dibayarkankepada Tergugat atas fasilitas Kredit Pemilikan Rumah

melakukan perhitungan yang sebenarnya ;Bi Bahwa formulasi gugatan Penggugat yang demikian jelas tidak konsisten antaraZ posita dengan petitum dan mengandung pertentangan antara posita dengan petitumbahkan antara petitum yang satu dengan petitum yang lainnya, karena disatu sisiPenggugat menyatakan mempunyai perhitungan sendiri mengenai jumlah hutangnyakepada Tergugat dan menganggap perhitungan yang dibuat Tergugat tidak menurutjalur hukum tetapi sebaliknya disisi lain Penggugat ternyata justru telah

memintakepada Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk membuat perhitungan hutangPenggugat kepada Tergugat ;3.

Direktur Jenderal telah menerbitkan Keputusan DirekturJenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP237/ WBC.03/2011 tanggal 19 Desember2011, tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar atas Barang YangDiekspor oleh PT XXX, yang mewajibkan PT XXX, untuk melunasi kekuranganpembayaran Bea Keluar sebesar Rp.53.820.000, 00;bahwa dalam persidangan, Pemohon Banding kemudian memberikan bantahandengan surat Nomor P.237/N5/X/2012 tanggal 01 Oktober 2012, yang antara lainyang menyatakan:1) Bahwa Pelaksanaan Ekspor

Fakta yang terjadi adalah eksportasi melampauitanggal perkiraan ekspor, PEB tidak dibatalkan dan tidak diajukan pembayarandengan perhitungan baru.

Teknis Kepabeanan, DirekturAudit, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Kepala KantorPelayanan Utama Bea dan Cukai untuk dan atas nama Direktur Jenderal Bea danCukai Membuat dan Menandatangani Surat Penetapan Kembali Perhitungan BeaKeluar;bahwa menurut Pasal 1 angka 14 UndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentangKepabeanan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun2006, dinyatakan : Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerahpabean.bahwa menurut angka

(SPKPBK) sesuai dengan formatsebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini.Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK) sebagaimanadimaksud pada ayat (4) berfungsi sebagai :penetapan Direktur Jenderal;pemberitahuan; danpenagihan kepada Eksportir.bahwa ketentuan ini menyatakan untuk penetapan kembali perhitungan bea keluaradalah berdasarkan Tarif Bea Keluar, Harga Ekspor yang berlaku pada saat PEBmendapat Nomor Pendaftaran dan Kurs yang berlaku saat pembayaran

Bea Keluar sudah benar;bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat Penetapan Kembali Perhitungan BeaKeluar oleh Terbanding sesuai : KEP237/ WBC.03/2011 tanggal 19 Desember 2011tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar Atas Barang Yang DieksporOleh PT.

Sesuai ketentuan, pada saat realisasi ekspor melampaui tanggal perkiraanekspor seharusnya PEB dibatalkan dan eksportir seharusnya mengajukanPEB baru dengan perhitungan bea keluar baru,b. Berdasarkan Undangundang Kepabeanan, realisasi ekspor diartikandengan saat telah dimuat di sarana pengangkut,c.

Adapun ketentuan tentang perhitungan Bea Keluar sesuai Pasal 6 ayat (2) PPNomor 55 Tahun 2008 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK Nomor:214/PMK.04/2008 adalah berdasarkan Tarif Bea Keluar dan Harga Eksporyang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean ekspor didaftarkan diKantor Pabean,.

Bahwa perhitungan Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor dalam penetapankembali telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku, yaitu berdasarkan Pasal 14 ayat (2) huruf a. Peraturan MenteriKeuangan Nomor: 214/PMK.04/2008, yang menyatakan bahwa:Pasal 14(2) Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimanadimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:a.

Perhitungan Bea Keluar (sesuai Pemberitahuan Ekspor Barang Nomor:004432 tanggal 31 Oktober 2010),3.1.Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:67/PMK.011/2010 tanggal 22 Maret 2010 tentang Penetapan BarangEkspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.3.2.

Bea Keluar oleh Pejabat Pemeriksa DokumenEksporbahwa Pejabat Pemeriksa Dokumen Ekspor atau Kepala Seksi Pabean dapatmenetapkan perhitungan Bea Keluar dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh)hari sejak PEB didaftarkan ke Kantor Pabean Pemuatan, kewenangan dandasar perhitungan bea keluar diatur antara lain dalam:Peraturan Pemerintah Nomor: 55 Tahun 2008Pasal 2 ayat (1) : Terhadap Barang Ekspor dapat dikenakan BeaKeluar,Pasal 6 ayat (2) : Bea Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2ayat (1) dihitung

Putusan Nomor 691/B/PK/Pjk/2018Pemohon Banding mohon agar permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar(SPKPBK)Nomor 29/BC.6/2015 tanggal 21 Januari 2015 dikabulkan seluruhnya;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 3 Agustus 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.69039/PP/M.VIIA/40/2016, tanggal 8 Maret 2016, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan

membatalkan Surat Penetapan Kembali Perhitungan BeaKeluar (SPKPBK) Nomor SPKPBK29/BC.6/2015 tanggal 21 Januari 2015,atas nama PT Putra Alam Lestari, NPWP 02.373.197.9701.000, AlamatJalan Imam Bonjol, Nomor 525, Pontianak, Kalimantan Barat dan alamatKorespondensi di Jalan KH.

Menyatakan Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar NomorSPKPBK29/BC.6/2015 tanggal 21 Januari 2015 sah dan berdasarhukum;4. Memerintahkan Pengadilan Pajak untuk memeriksa materi pokoksengketa;5.

tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 7 Juli 2017 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmembatalkan Surat Penetapan Kembali Perhitungan

Putusan Nomor 691/B/PK/Pjk/2018yang masih harus dibayar menjadi nihil adalah sudah tepat danbenar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara aquo yaitu Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar(SPKPBK) Nomor SPKPBK29/BC.6/2015 tanggal 21 Januari 2015yang diterbitkan oleh Direktur Audit a.n.

PPh Pasal 15 di atas tersebutberubah, maka akan mengakibatkan tarif efektif PPh Pasal 15 juga akan berubah;Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka unsurunsur untuk menghitungPPh Pasal 15 harus disesuaikan dengan kenyataan dan perubahan peraturanyang ada, sehingga perhitungan PPh Pasal 15 untuk kantor perwakilan dagangJepang di Indonesia sesuai dengan formula perhitungan di dalam Surat EdaranDirektur Jenderal Pajak Nomor SE2/P103/2008 adalah menjadi sebagai berikut: KeteranganPPh terutang atas penghasilan

Putusan Nomor 1774/B/PK/PJK/2016Bahwa hal ini juga telah ditegaskan dalam Surat Edaran Direktur JenderalPajak Nomor SE2/PJ.03/2008 tanggal 31 Juli 2008, dimana dalam surat tersebut,Direktur Jenderal Pajak memberikan contoh perhitungan, dalam hal unsurformulasi perhitungan tarif tersebut berubah, maka tarif efektif PPh tersebutberubah;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, menurut Pemohon Banding, PPhPasal 15 yang terutang dan sanksi administrasi berupa bunga Pasal 13 (2) KUPmenurut SKPKB PPh Pasal

15 Nomor 00001/241/09/053/11 tertanggal 27 Juni2011 tersebut seharusnya tidak ada;KESIMPULANBahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka perhitungan tarifPPh Pasal 15 untuk kantor perwakilan dagang asing di Indonesia (untuk negaratanpa P3B dengan Indonesia) sesuai dengan Surat Edaran Direktur JenderalPajak Nomor SE2/PJ.03/2008 yaitu sebagai berikut: KeteranganPPh terutang atas penghasilan neto 0% x 1% = 0,30%PPh Pasal26 (4) tanpa P3B 20% x (10,3)% = 0,14%Tarif Efektif 0,44% Bahwa perhitungan

PPh Pasal 15 yaitu Tarif PPh Badan yang telahberubah menjadi 28 % sesuai dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 36 Tahun 2008 yangberlaku mulai 1 Januari 2009, maka akan mengakibatkan tarif efektif PPhPasal 15 juga akan berubah sehingga perhitungan PPh Pasal 15untukkantor perwakilan dagang Jepang di Indonesia mulai 1 Januari 2009sesuai dengan konsistensi formula perhitungan di dalam Surat EdaranDirektur

Sumber dana sebagian besarberasal dari pinjaman LN dan sebagian kecil dari Budget PLN.2) Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding)perhitungan PPh Pasal 15 untuk Kantor Perwakilan Dagang Asing diIndonesia adalah sebagai berikut:Halaman 13 dari 20 halaman.

mengajukan Permohonan Uji Materiil a quoadalah terhadap Peraturan Walikota Jambi Nomor 45 Tahun 2018tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta MayangKota Jambi, sesuai dengan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a danPasal 2 ayat (2) Perma Nomor 01 Tahun 2011, dengan alasan dankeberatan beberapa pasal dan ketentuan dalam peraturan tersebutbertentangan dengan peraturan perundangundangan yangkedudukannnya lebih tinggi antara lain Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan

Putusan Nomor 33 P/HUM/2019Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi telahmempertimbangkan prinsipprinsip yang tersebut dalam Pasal 68 ayat(2) yaitu ada 6 (enam) prinsipprinsip perhitungan dan penetapan tarif airminum, karena dasar penetapan tarif air minum yang dilakukanTermohon mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum,sehingga alasan Para Pemohon ini juga haruslah ditolak;Bahwa Termohon dalam menerbitkan Peraturan

tarif air minumyang sudah ditetapbkan sebagaimana dalam lampiran Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan danPenetapan Tarif Air Minum;Bahwa pembebanan biaya administrasi yang timbul dari pemasanganbaru maupun penyambungan diatur dalam Keputusan Direksi PDAMTirta Mayang Kota Jambi sehingga tidak ada kaitannya denganHalaman 21 dari 43 halaman.

melampaui 4% (empatperseratus) dari pendapatan masyarakat pelanggan;Bahwa perhitungan tarif air minum yang dilakukan oleh PDAM TirtaMayang Kota Jambi, dengan formula perhitungan berdasarkan UMP ProvinsiJambi Tahun 2018 adalah sebesar Rp.2.600.000,00 x 4% = Rp.104.000,00,sehingga besaran kenaikan tarif PDAM Tirta Mayang Kota Jambi tidak bolehmelebihi dari Rp.104.000,00 (seratus empat ribu Rupiah), atau artinyaHalaman 39 dari 43 halaman.

Menyatakan Pasal 5 Peraturan Walikota Jambi Nomor 45 Tahun 2018tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta MayangKota Jambi (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2018 Nomor 45)bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi,yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum dankarenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidakberlaku untuk umum,;3.

bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT117174.16/2014/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 6 Februari 2019,yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawanTermohon Peninjauan Kembali dengan petitum banding sebagaiberikut:Bahwa Pemohon Banding memohon agar seluruh koreksi PajakPertambahan Nilai dapat dibatalkan dan perhitungan

lebin bayar PPN MasaPajak Oktober 2014 menjadi sebagai berikut: Menurut PemohonUraianBanding Dasar Pengenaan PajakPenyerahan yang PPNnya harus dipungutsendiri 96.102.316.915Penyerahan yang PPNnya dipungut olehPemungut PPN Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 688.604.105.548Jumlah Seluruh Penyerahan 184.706.422.463 Perhitungan PPN Kurang BayarPajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 9.610.231 .664Dikurangi:Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 38.517.967.550Jumlah Perhitungan PPN Kurang

terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00644/KEB/WPJ.19/2017, tanggal 12Juli 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakLebin Bayar (SKPLB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00137/407/14/091/16, tanggal 01 Agustus 2016, Masa Pajak Oktober2014, atas nama PT Bukit Makmur Mandiri Utama, NPWP 01.837.370.4091.000, beralamat di The Honey Lady 9" Floor Lot 901906 KawasanCBD Pluit, Jalan Pluit Selatan Raya Blok Nomor 01, Penjaringan, JakartaUtara 14440 sehingga perhitungan

Dikurangi : Pajak Masukan yang dapat 38.517.967.550diperhitungkanc.Jumlah Perhitungan PPN Lebih Bayar 28.907.735.8863 Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan 0ke Masa Pajak Berikutnya4 PPN yang lebih dibayar 28.907.735.886 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitanukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Februari 2019,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal

Jumlah Perhitungan PPN Lebih Bayar 28.907.735.8863 Kelebihan Pajak yang sudahdikompensasikan ke Masa Pajak Berikutnya 04 PPN yang lebih dibayar 28.907.735.886 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak,maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepadaPemohon Peninjauan Kembali

28 Oktober2016 dengan Nomor : 813/085.4, perihal Rincian Purna Bakti danmenjelaskan terjadinya perbedaan perhitungan purna bakti dan tunjangancuti pada point (3) huruf a dan b disebutkan :a.

Asuransi purna jabatan periode II Perhitungan asuransi purna jabatan Rp. 123.120.053, Dibayar PT.

Jakarta Tourisindo, sebesar Rp. 168.055.236,Selisih (lebih bayar), sebesar Rp. 1.577.160, Asuransi purna jabatan periode II Perhitungan asuransi purna jabatan Rp. 123.120.053, Dibayar PT.

Uang Purna Jabatan/Uang Pesangon danPengganti Cuti yang di bayarkan oleh Tergugat;Bahwa perhitungan Uang Purna Jabatan/Uang Pesangon dan PenggantiCuti harus terlebin dahulu mendapat persetujuan dari KomisarisPerusahaan dan BP.

Uang Puma Jabatan/Uang Pesangon danPengganti Cuti yang di bayarkan oleh Tergugat;Bahwa perhitungan Uang Puma Jabatan/Uang Pesangon dan PenggantiCuti menggunakan Peraturan yang berlaku, pada Tergugat awalnyadihitung berdasarkan SK.

PPN Kurang bayar Rp. 2.767.558.908,00Kelebihan Pajak yang sudah :Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp. 0,00PPN yang kurang dibayar Rp. 2.767.558.908,00Sanksi administrasi :Kenaikan Pasal 15 ayat (2) KUP Rp. 2.767.558.908.00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp. 5.535.117.816,00Bahwa sedangkan menurut perhitungan Pemohon Banding, perhitungan SKPKBT Penyerahan BKP Dan/Atau JKP adalah sebagai berikut :Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp. 74.699.859.937,00Penyerahan yang PPNnya

PPN Kurang bayar Rp. 145.399.953,00Kelebihan Pajak yang sudah :Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya Rp. 0,00PPN yang kurang dibayar Rp. 145.399.953,00Sanksi administrasi :Kenaikan Pasal 15 ayat (2) KUP Rp. 145.399.953.00Jumlah PPN yang masih harus dibayar Rp. 290.799.906,00Perbedaan perhitungan yang utama adalah :1.

Koreksi positif atas PPN yang harus dipungut/dibayar sendiri sebesarRp.2.622.158.954,00, Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksipositif yang dilakukan oleh Terbanding yang disebabkan oleh pemusnahanpenyisihan persediaan sebesar Rp. 26.221.589.547,00 yang tercantumdalam perhitungan laba rugi fiskal sebagai Koreksi Fiskal Negatifalasannya : BKP yang dimusnahkan tersebut tidak ada nilai tambahnyayang disebabkan rusak dan kadaluarsa sehingga tidak dapat dijual kepasar (terlampir persetujuan pemusnahan

Tahun 2008 (Laporan Auditor HLB Hadori) sebesar Rp. 4.990.282.150.tidak dilakukan koreksi saat dilakukan pemeriksaan oleh DirektoratJenderal Pajak.Melihat urutan diatas sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2008 (selama 4tahun) terdapat tidak konsistennya dalam pemeriksaan pajak sehingga dilakukankoreksi atas pemusnahan tersebut.Sehingga dengan demikian perhitungan pajak yang menurut Putusan PengadilanPajak C/Q Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak no.

PPN Kurang bayarKelebihan Pajak yang sudah :Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnyaPPN yang kurang dibayarSanksi administrasi:Kenaikan Pasal 15(2) KUPJumlah PPN yang masih harus dibayarRp. 74.699.859.937,Rp. 555.205.956.705,Rp. 205.520.850,Rp. 630.111.337.492,Rp. 0.Rp. 630.111.337.492.Rp. 10.092.192.282.Rp. 32.605.542.539,(Rp. 25.280.909.165,)Rp. 7.324.633.374,Rp. 2.767.558.908.Rp. 0,Rp. 2.767.558.908.Rp. 2.767.558.908,Rp. 5.535.117.816,Sedangkan menurut perhitungan kami, perhitungan SKPKBT Pajak

Dalam suratkeberatan tersebut jelas bahwa Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan perhitungan pajakpenghasilan badan yang disebutkan dalam surat ketetapantersebut dan menyebutkan jumlah pajak yang terutang menurutPemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Dalamsurat keberatan tersebut dicantumkan alasan mengajukankeberatan yaitu keberatan atas koreksi Harga Pokok Penjualan(HPP) dan Beban dari Luar Usaha.

Dalam SKPKB Nomor 00030/206/08/062/10 tanggal 12 Agustus2010 tidak ada disebutkan detail rincian koreksi dan perbedaanantara yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT)Pemohon Peninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding)dengan perhitungan yang tertera untuk sampai pada kesimpulanjumlah penghasilan netto sebesar Rp. 271.552.311.847,00. DalamSKPKB tersebut tidak dijelaskan apakah terdapat koreksi diperedaran usaha, HPP ataupun biaya lainnya.

Putusan Nomor 1143/B/PK/PJK/2014PPN Barang dan Jasa Masa Pajak 2008 Nomor00204/207/08062/10 tanggal 12 Agustus 2012 (bukti PK9) dimanadisertakan perhitungan itemitem mana saja yang membuatterjadinya perbedaan dalam perhitungan menurut laporan suratpemberitahuan pajak Pemohon Peninjauan Kembali (SsemulaPemohon Banding) dengan perhitungan menurut SKPKB tersebut.Sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) UU KUP diatur antara lain bahwaWajib Pajak mengajukan keberatan atas suatu Surat KetetapanPajak.

Dengan demikian seharusnyadapat dibaca bahwa surat keberatan Pemohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) juga keberatan atas seluruhitemitem yang merupakan unsur dari perhitungan tersebut.Mengingat tidak adanya perincian dalam SKPKB maka PemohonPeninjauan Kembali telah salah dalam mengemukakan alasankeberatannya.

Namundasar perhitungan pajak adalah tetap sama dengan suratkeberatan yaitu bahwa pajak lebin bayar menurut PemohonPeninjauan Kembali (Ssemula Pemohon Banding) adalahRp.45.899.371.682.Dalam amar Putusan Pengadilan Pajak nomor NomorPut.45719/PP/M.V1/15/2013 halaman 16 dinyatakan:Bahwa menurut pendapat Majelis, atas ketetapan Terbandingyang menyatakan Penghasilan Netto Tahun Pajak 2008 sebesarHalaman 13 dari 18 halaman.

bea keluar kedapatan tidak benar dan terhadap barang eksportidak dilakukan pemeriksaan fisik maka pejabat pemeriksa dokumen ekspor melakukanpenetapan perhitungan bea keluar dengan menerbitkan SPPBK dalam waktu 30 harisejak pendaftaran PEB.Ayat (7):Dalam hal perhitungan bea keluar kedapatan tidak benar dan terhadap barang ekporyang dilakukan pemeriksaan fisik maka pejabat pemeriksa dokumen melakukanpenetapan perhitungan bea keluar dengan menerbitkan SPPBK dalam waktu:a. paling lama 30 hari sejak

yang disebabkan oleh perbedaan TarifBea Keluar, Harga Ekspor, jenis dan/atau jumlah barang ekspor.2) Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimana dimaksud padaayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut :a.

Bea Keluar (SPKPBK) sesuai dengan formatsebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IIT Peraturan Menteri Keuangan ini.5) Surat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar (SPKPBK) sebagaimana dimaksudpada ayat (4) berfungsi sebagai :a. penetapan Direktur Jenderal;b. pemberitahuan; danc. penagihan kepada Eksportir.bahwa ketentuan ini menyatakan untuk penetapan kembali perhitungan bea keluar adalahberdasarkan Tarif Bea Keluar, Harga Ekspor yang berlaku pada saat PEB mendapatNomor Pendaftaran dan Kurs yang

Perhitungan kembali bea keluar ini ternyata bertentangan dengan ketentuan Pasal14 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tanggal 16Desember 2008 tentang Pemungutan Bea Keluar, yang menyatakan :Terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimana dimaksud padaayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut :a.

Bea Keluar sudahbenar;bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar oleh Terbanding sesuai : KEP66/WBC.03/2012 tanggal 13 April 2012 tentang Penetapan KembaliPerhitungan Bea Keluar Atas Barang Yang Diekspor Oleh PT.

Koreksi Positif atas Penghasilan dari Luar Usaha Rp 34.740.148.576,00Penghasilan dari Luar Usaha cfm Terbanding Rp27.754.814.452,00Penghasilan dari Luar Usaha cfm Pemohon Banding Rp(6.985.334.124),00Rp34.740.148.576,00Koreksi positif peredaran usaha sebesar Rp. 22.454.329.548,00bahwa berdasarkan perhitungan di atas, besarnya peredaran usaha menurutTerbanding adalah sebesar Rp.1.745.353.698.443.

Oleh karena itu,Terbanding pada proses keberatan menambah koreksi Peredaran Usahasebesar Rp.2.218.319.895 (yang semula sebesar Rp.1.743.135.378.548menjadi Rp. 1.745.353.698.443).Koreksi negatif harga pokok penjualan sebesar Rp. 21.974.584.120,00bahwa berdasarkan perhitungan di atas, besarnya peredaran usaha menurutTerbanding adalah sebesar Rp.1.745.353.698.443.

Pembelian antara Pemeriksa/Peneliti dan PemohonBanding yang belum dipertimbangkan Pemeriksa/Peneliti yaitu penjualanmata uang USD ke mata uang IDR, pelunasan hutang DPP dengan mata uangIDR, pelunasan hutang PPN dengan mata uang USD, Quantity Discount (QD)dan adanya pelunasan yang belum diperhitungkan oleh Pemeriksa / Peneliti.Koreksi Laba / Rugi Selisih Kurs sebesar Rp.219.763.582bahwa meskipun perhitungan Laba/rugi kurs menurut Pemohon Bandingadalah dengan membandingkan kurs transaksi dengan kurs

BI pada akhirbulan dilakukanya pelunasan, hasil akhir perhitungan Laba/rugi selisih kursakan sama hasilnya dengan perhitungan Laba/rugi kurs denganmembandingkan kurs pada saat transaksi dengan kurs pada saat pelunasan.Perlu diingatkan bahwa akun perhitungan Laba/rugi kurs tidak hanyamenampung Laba/rugi kurs dari transaksi pembelian dan penjualan, tapi jugapenjabaran akun akun aktiva dan kewajiban moneter lainnya ke dalam matauang Rupiah pada tanggal neraca.koreksi Penghasilan LainLain dari pengujian

Daftar rincian atas setiap itemitem rekonsiliasi :Payment voucher asliInvoice asliGeneral LedgerPeredaran usaha cfm Terbanding = Rp. 1.745.353.698.443Peredaran usaha cfm Pemohon Banding = Rp. 1.720.681.048.617Koreksi positif = Rp. 24.672.649.826bahwa koreksi tersebut terjadi karena perhitungan gross up yang dilakukanTerbanding atas koreksi negative di HPP yang perhitungan menurutTerbanding sebagai berikut: (Rp.1.698.059.074.704/Rp. 1.674.054.930.620) xRp. 1.720.681.048.618 = Rp.1.745.353.698.443.

Putusan Nomor 1162/B/PK/PJK/2016yang mewajibkan Pemohon Banding untuk membayar kekurangan pembayaransebesar Rp1.574.920.000 dengan perincian sebagai berikut:Bea Keluar Rp 1.574.920.000,00Denda Administrasi Rp 0.00Jumlah Rp 1.574.920.000,00Bahwa adapun perhitungan kekurangan Bea Keluar yang kurang dibayarsebesar Rp1.574.920.000,00 adalah sebagai berikut:Bea Keluar menurut Pemohon Banding Rp 0,00Bea Keluar menurut Terbanding Rp1.574.920.000,00Selisin Bea Keluar Rp1.574.920.000,00Bahwa Pemohon Banding

telah melunasi kekurangan pembayaransebesar Rp1.574.920.000,00 dengan menggunakan Surat Setoran Pabean,Cukai dan Pajak (SSPCP) sebesar Rp1.574.920.000,00 tanggal 7 Februari2012;Bahwa berdasarkan kronologis penjelasan di atas, perkenankanlahPemohon Banding mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajakterhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP235/WBC.03/2011 tanggal 19Desember 2011 tentang Penetapan Kembali Perhitungan Bea Keluar AtasBarang Yang Diekspor oleh PT Smart Tbk;Alasan dan Penjelasan

Bea Keluar;Menurut Pemohon BandingBahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan banding ataspenetapan kembali perhitungan Bea Keluar atas barang yang diekspor olehPemohon Banding dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut:Bahwa alasan Terbanding menetapkan kembali perhitungan Bea Keluaratas barang yang Pemohon Banding ekspor pada dasarnya karena Terbandingberpendapat bahwa telah terjadi kesalahan prosedur dalam penerbitan PEB,dimana atas perubahan tanggal perkiraan ekspor, Pemohon Bandingseharusnya

Putusan Nomor 1162/B/PK/PJK/2016Bahwa terhadap penetapan kembali perhitungan Bea Keluar sebagaimanadimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagai berikut:a. Tarif Bea Keluar dan Harga Ekspor yang digunakan adalah Tarif Bea Keluardan Harga Ekspor yang berlaku pada tanggal pemberitahuan pabean ekspordidaftarkan ke Kantor Pabean; danb.

Uraian Satuan Nilaia Harga Patokan Ekspor USD/MT 0b Jumlah Barang MT 7.999 ,967c Tarif Bea Keluar % 0%d Bea Keluar (a x b x c) USD 0e Nilai Tukar Mata Uang Rp/USD 0f Bea Keluar (d x e) Rp 0g Bea Keluar (Pembetulan) Rp 0 Bahwa dengan demikian, seharusnya tidak ada selisin perhitungan atasBea Keluar menurut Pemohon Banding dan Terbanding dalam perhitungan BeaKeluar untuk PEB Nomor: 006226 tanggal 30 Desember 2009 karena Tarif BeaKeluar, Harga Ekspor dan Nilai Tukar Mata Uang yang berlaku yang digunakanoleh