Limus/99, yang terletak di Desa Pasir Limus, KecamatanPamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama PT.Pilar Papan Nusantara;Akte Jual Beli No. 590/367/JB/Pem/1994, tertanggal 27 Oktober 1994,luas tanah 589 M2, yang terletak di Desa Pasir Limus, KecamatanPamarayan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten atas nama HasanBasri Tukiman, dengan batasbatas Utara : Rasti, Timur : Saedi,Selatan : Rasti, Barat : Rasti; ditumpang tindin dengan :a.

Pilar Papan Nusantara;19) Akte Jual Beli No. 590/329/JB/Pem/1994, luas tanah 2.888 M2, yangterletak di Desa Pasir Limus, Kecamatan Pamarayan, KabupatenSerang, Propinsi Banten atas nama Wong Pit Lin, dengan batasbatasUtara : Sakar/Rakijan, Timur : Rakijan, Selatan : Rakijan, Barat :Rakijan; ditumpang tindin dengan :a. Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 44/Desa Pasir Limustertanggal 29 Desember 1999, luas tanah 2.500 M2, Surat UkurNo. 25/P.

Saksi SIT HADIJAH; Bahwa Saksi bekerja sebagai staf Notaris dan saksi saat itu yangmengurus Surat Sertifikat Hak Guna Bangunan milik Penggugat ; Bahwa saksi mengetahui permasalahan Penggugat dengan ParaTergugat adalah tumpang tindin tanah, okasi yang menjadi objeksengketa yaitu objek tanah berada di Kelurahan Simpang Pasir,Kecamatan Palaran, Kota Samarinda; Bahwa Saksi mengetahui Penggugat memiliki 10 Sertifikat HakGuna Bangunan dan dari 10 Sertifikat Hak Guna Banguna milikPenggugat tidak semuanya

Syahrir mengetahui tanah yang dibeli olen Tergugat Ill dari Tergugat akan dibangun Jembatan Mahkota II dan Tergugat III sudah membayar lunaspembelian tanah kepadaTergugat I, namun jusrtru Saksi tidak mengetahuipengukuran pengembalian tanah atas tanah yang menjadi Obyek sengketa,yang oleh Majelis Hakim justru Pengukuran pengembalian batas adalah pentinguntuk mengetahui adanya tumpang tindin sebagaimana yang dikemukakandalam Dalil Pokok Gugatan Penggugat tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan

berkedudukan diLangsa yang terletak di Desa Paya Bujok Seulemak Kecamatan LangsaBaroe Kota Langsa Propinsi Aceh oleh Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia Kantor Pertanahan Nasional Kota Langsa / Tergugat,harus dinyatakan CACAT HUKUM ADMINISTRASI sebagaimana yangdimaksud dalam pasal 106 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1999tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negaradan Hak Pengelolaan, karena terdapat tumpang tindin

terdaftar atasnama Abubakar Berdan terletak di Desa Paya Bujok SeulemakKecamatan Langsa Barat kepada pihak Pemerintah Kota Langsa;b) Tergugat telan merubah status kepemilikan tanah Penggugatmenjadi milik pihak lain in casu Pemerintah Kota Langsa, tanpamelalui prosedur dan mekanisme hukum yang benar, cacat prosedur,terdapat tumpang tindin hak atas tanah, data yuridis atau data fisikyang tidak benar;Bahwa selain itu Tergugat patut pula dipersalankan karena telahmelanggar azas azas umum Pemerintahan

Bumi Kedaung Lestari /Penggugat Dengan begitu jelas diketahui bahwa sebenarnya tidak adatumpang tindin kepemilikan tanah antara Penggugat dengan Tergugat IlINt@rVENSI. j 22 none nnnnnnnnnnnnnnnn nnnnnnn nn nnnnnnnnennennnenneneneeKalau Majelis Hakim hanya mengandalkan keterangan dari Penggugat saat PS(Pemeriksaan setempat) untuk membuktikan Dalil Tergugat II Intervensi initidak akan cukup, karena Penggugat akan berbohong tentang tanahnya danjuga akan asal tunjuk tentang Batasbatas tanahnya sebelah

Putusan Nomor : 89/G/2018/PTUN.BDGatas tanah atas nama orang lain yang tumpang tindin dengan tanah SertipikatHGB a quo, maka sesuai dengan kewenangannya Tergugat berkewajiban untukmembatalkan dan mencabut sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan diatas tanahSertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 00328/Kedaung/2014 a quo ;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 18 ayat (3) PeraturanPemerintah Nomor : 24 tahun 1997 telah ditentukan bahwa dalam menetapkanbatasbatas bidang tanah Kepala Kantor Pertanahan

Aziz Madijid,Nomor: 06/16.71/BPN/2013 tanggal 17 April 2013 yang menyatakantelah tumpang tindin Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 887/LebongGajah (dh. Gasing) tanggal 29 Maret 2011, luas 125.150 M? (seratus duapuluh lima ribu seratus lima puluh meter persegi) sebagai SertipikatPengganti Karena Hilang SHM Nomor 60 GS Nomor 217/1976,Kelurahan Gasing, atas nama A. Aziz Madjid (orang tua Tergugat !)Halaman 20 dari 31 hal. Put. Nomor 572 K/Pdt/2017dengan SHM Nomor 59/Kel.

Nomor 133 K/Padt.SusPHI/201 710.Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUUIX/2011 tanggal 19September 2011;Bahwa apabila upah proses Termohon Kasasi dihitung sejak Februari2016 sampai dengan Juni 2016 dan di sisi lain Termohon Kasasidiberikan kompensasi istirahat keguguran dalam bentuk uang sebesar1,5 bulan upah, maka Judex Facti telah keliru menerapkan hukumtentang pemberian hak istirahat keguguran dalam bentuk uang yangberlebihlebinan serta tumpang tindin dengan upah proses;Bahwa dalam keadaan normal

berpendapat bahwa jual beli antara pihakTergugat dengan pihak ketiga tanpa diikut sertakan sebagai pihak dalamberperkara adalah cacat formil, sehingga gugatan Penggugat harusdinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia tersebut kemudian dikaitkan dengan dalil Terbandingsemula Tergugat dan keterangan saksi Nina Purnama serta bukti T7 (aktajual beli) dan bukti P18 (berita acara pengukuran tanah masingmasingmenerangkan terjadi tumpang tindin

mencegahterjadinya Penyalahgunaaan Wewenang, menjamin AkuntabilitasBadan dan/atau Pejabat Pemerintahan, memberikanPerlindungan Hukum kepada warga masyarakat dan AparaturPemerintahan, melaksanakan ketentuan perundangundanganserta menerapkan AUPB dan memberikan pelayanan yangsebaik baiknya kepada warga masyarakat, Faktanya Tergugatdalam menerbitkan Surat Penyerahan No.51/SP/LAGEV/2019tidak berdasarkan pada landasan hukum yang jelas dan kuat,tidak tertib secara Administrasi karena telah melakukanTumpang Tindin

pihak Tergugat memintaHalaman 19 dari 30 Putusan Nomor 101PDT/2021/PT BTNPenggugat untuk mengganti tanah yang tumpang tindihseluas 4 (empat) Hektar atau mengganti kerugian sebesarRp.100.000, per meter x 4 (empat) Hektar.Bahwa dari hasil pantauan di aplikasi sentuh tanahku, keterangan daripihak Kanwil BPN Provinsi Banten bahwa diatas objek tanah telahterdapat bagunan perumahan, serta hasil pertemuan di Polda Banten,maka diperoleh kesimpulan bahwa Tergugat sudah mengetahui danmenerima kondisi tumpang tindin

adil (fair and just trial) yang dapat diselesaikan secaratuntas permasalahan dalam perkara Aquo, yang tidak menimbulkankekaburan dan atau menimbulkan permasalahan baru di antara pihakpihak yang bersengketa yang diperiksa dan diputus ;Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan didapatnya keadilanbaik terhadap Penggugat maupun Tergugat, yang telah menimbulkanproblematic Yuridis yang harus diselesaikan secara tuntas danmenurut hukum yang berlaku dan untuk tidak menimbulkan suatuputusan yang tumpang tindin

setelah terjadi tumpang tindih dengan tanah milikTERGUGAT KONVENSI;Menimbang, bahwa ketika eksepsi dari TERGUGAT KONVENSI adalahmempermasalahkan terkait dengan tidak diuraikannya secara jelas dan lengkap berapameter tanah PENGGUGAT KONVENSI yang tumpang tindin dengan tanah milikTERGUGAT KONVENSI tersebut, maka Majelis Hakim menganggap hal tersebutbukanlah suatu hal yang menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas oleh karena haltersebut secara tersirat masih dapat dihitung yaitu dengan menghitung selisih

mendalilkan bahwa patok batas tersebut telah benar sesuaidengan bukti T1;Menimbang, bahwa setelah melihat bukti surat T1 dan kemudian kembalimelihat bukti P1 yang telah dipertimbangkan sebelumnya, maka kemudian menjadiHalaman 42 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 06/Pat.G/2016/PN Bjbpertanyaan Majelis Hakim adalah bagaimana bisa ketika antara bukti surat T1 dan buktisurat P1 tidak saling bertentangan/tumpang tindih tetapi kenapa pada dataran aplikasi dilapangan menjadi berbeda dan bisa saling tumpang tindin

tindih dan hal ini dikuatkan dengan adanyaSurat Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah KabupatenMorowali, tanggal 12 Juni 2012 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Energidan Sumber Daya Mineral Pemerintah Kabupaten Morowali, ditujukan kepadaDirektur Jenderal Mineral dan Batubara Cq.Direktur Pembinaan ProgramMineral dan Batubara Direktorat Mineral dan Batubara, TentangPENJELASAN yang intinya menyatakan bahwa wilayah IUP OP PT.CETARABANGUN PERSADA tidak Overlap atau tidak terjadi tumpang tindin

Vale Indonesia Tbk di Sulawesi Tengah,serta Surat Penjelasan dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya MeneralKabupaten Morowali yang pada pokoknya menjelaskan bahwa berdasarkanevaluasi dinyatakan tidak tumpang tindin Ovelap atau tidak terjadi tumpang tindihdengan PT. Inco Indonesia Tbk dan Pengakuan Pihak Kuasa Hukum ke 3 tidakmasuk dalam perkara a quo dikarena setelah dilakukan penelitian dan overlayterhadap Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik Penggugat(PT.

Bahwa tanah yang ditunjuk oleh Kuasa Penggugat sebagai MilikPenggugat ternyata tumpang tindin dengan tanah yang diatasnya terbit12 sertipikat obyek sengketa atas nama Tergugat Il Intervensi 1(SOEPARMI) secara keseluruhan. (Vide pengetahuan Hakim padapemeriksaan setempab) ' 22222 nnn ene ene nnn nnnb.

Bahwa tanah yang ditunjuk oleh Kuasa Penggugat sebagai MilikPenggugat ternyata tumpang tindin dengan tanah yang diatasnya terbit1 sertipikat obyek sengketa atas nama Tergugat Il Intervensi 2 (ALIAHMAD) secara sebagian; c.

Berkat Banua Inti untukseluas 199,6 (seratus sembilan puluh sembilan koma enam) hektarlahannya tumpang tindin dengan lahan yang diperoleh olehPenggugat/Pembanding berdasarkan Perjanjian Bagi MHasil No.J2/Ji.DU/45/1 981 tertanggal 2 Nopember 1981;Bahwa selanjutnya Judex Facti Il dalam pertimbangannya samasekali tidak menyinggung apakah kedua objek sengketa tersebut lahannyatumpang tindih dengan lahan yang diperoleh oleh Penggugat/Pembandingberdasarkan Perjanjian Bagi Hasil No.

Oleh karena itu diatas areal 810 (delapanratus sepuluh) hektar yang tumpang tindin dengan areal tempatditerbitkannya Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah dilarangmelakukan kegiatan yang dapat merusak keutuhan Taman NasionalTesso Nilo tersebut, sehingga Objek Sengketa tidak bisa terbitdiatas areal tersebut 5 22220 nn2 nooneBahwa meskipun Objek Sengketa diterbitkan lebih dahulu 1 (satu)tahun dari terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan tentang TamanNasional Tesso Nilo tersebut, akan tetapi sebelumnya

BahwaHakim berpendapat proses pemeriksaan permintaan Pra Peradilan adalahmencakup dari awal dibacakannya permohonan hingga selesai dibacakanputusan atas permohonan tersebut, sehingga demi kepastian hukum dan untukmenghindari adanya tumpang tindin atau penjatunhan putusan yang berbedaantara Pra Peradilan dengan perkara pokoknya, serta sesuai ketentuan Pasal82 ayat (1) huruf d KUHAP, perkara Pra Peradilan ini haruslah dinyatakangugur; Bahwa hal ini sejalan dengan pendapat M.

tidak turut sebagai Tergugat untuk dapat dimintakan Sertipikattersebut batal demi hukum atau setidaktidaknya tidak berkekuatan hukum,maka Sertipikat tersebut tertap berkekuatan hukum, dan konsekwensinyaapabila ada putusan yang menyatakan tanah terperkara kepunyaan atauhak milik orang lain, menurut hukum kepemilikan hak atas sebidang tanahtersebut menjadi tumpang tindin serta putusan yang demikian noneksekutabel karena terdapat dua pemilik hak atas sebidang tanah(tumpang tindih) yaitu tanah terperkara

Bahwa apa yang menjadi Dasar Hukum (rechtelijke grond) dan FaktaHukum (feitelijke grond) Gugatan Penggugat ini tidak terpenuhi makajelas Fundamentum Petendi / Posita tidak jelas / Kabur serta apabiladisimak lebih dalam antara Fundamentum Petendi / Posita salingbertentangan dengan Petitum yang diuraikan saling tumpang tindin danuraianya kabur serta Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor. 6 Tahun 1975 Perihal Ujitvoerbaar bijvoorraad Tanggal 1 Desember 1975 Menegaskan agar

ISMAIL dengannomor berkas : 14148684/2015 tanggal 2 maret 2015, setelah dilakukan plotingulang terhadap peta bidang tanah Nomor : 376/2015 tanggal 24 April 2014bidang tanah tersebut tumpang tindin dengan HM.380 SU. 538/1982 Persil No.1dan Persil No.2, Desa Kuala Dua sehingga proses penerbitan sertifikat yangdimohonkan Penggugat tertunda;7. Bahwa SHM No.380/SU.538/1982, sebagai pemegang hak atas nama IvanWidarko (Tergugat), dengan luas tanah +28.000 M?;8.

Karya Prima Kusuma Wijaya yang memuatkekurangan juridis dan tumpang tindin dengan Sertipikat Hak Milik No.75/Kelurahan Djobokuto yang sudah diterbitkan terlebin dahulu (Sejak tahun1972), maka sudah selayaknya Sertipikat Hak Guna Bangunan atas namaTergugat V sampai dengan Tergugat XI tersebut juga DINYATAKAN CACATHUKUM dan TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;20.

Karya Prima Kusuma Wijaya yang memuat kekuranganjuridis dan tumpang tindin dengan Sertipikat Hak Milik No. 75/KelurahanDjobokuto yang telah diterbitkan terlebin dahulu (Sejak tahun 1972), makasudah selayaknya Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Tergugat Vsampai dengan Tergugat XI tersebut juga DINYATAKAN CACAT HUKUMdan TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT;12.