Menetapkan barang bukti berupa:1. 1 (satu) eksemplar foto copy Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 545/18/HK/2010 tanggal 29 Desember 2010 Tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bandar Lampung TA. 2011;2. 1 (satu) lembar foto copy eksemplar foto copy Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor : 4/III.26/HK/2012 tanggal 02 Januari 2012 Tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bandar Lampung TA. 2012.3. 2 (dua

Mata anggaran Asuransi Kesehatan Daerahtersebut sebelumnya dianggarkan oleh Tim Anggaran Pendapatan BelanjaDaerah (TAPD) Kota Batam yang terdiri dari Sekretaris Daerah(Agussahiman), Ketua Bappeda (Wan Darussalam), Kepala BagianKeuangan (Raja Muhsin), Kepala Bagian Hukum dan Sekretaris Dewan.Kemudian pada Tahun 2007 Walikota Batam mengeluarkanPeraturan Walikota Batam Nomor 2 Tahun 2007 Tentang luran PemerintahDaerah Dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan dan Tunjangan HariTua Bagi Pegawai Negeri

E33WE-0073272 atas nama Ruwaida;

pernahmenuangkan tanda tangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi, danoleh Saksi keterangannya tersebut dibenarkan dan dibuat tanpa adapaksaan maupun tekanan; Bahwa Saksi adalah selaku Sekretaris Kantor Pemilihan UmumTahun 2010 sampai dengan 2016 dan jabatan terakhir selaku KepalaBPKAD dari Tahun 2016 sampai sekarang; Bahwa Saksi selaku Kepala BPKAD sekaligus menjabat selakuSekretaris dalam Tim Anggaran Peemerintah Daerah yang tugasnyadiantaranya merangkum semua usulanusulan yang telah dibahasdalam Tim TAPD

• Surat Kadisporabudpar Kota Tasikmalaya Kepada Sekertaris Daerah Kota Tasikmalaya selaku ketua TAPD Nomor : 556 / 239.A/ Disporatgl 21 Juni 2017 Perihal Rekomendasi Usulan Belanja HibahTahun 2018.
• Nota Kesepakatan No : 420/MoU.22 Bappeda/ 2017 dan No. 170/605/ DPRD/2017 tanggal 17 November 2017 tentang Prioritas dan Platfon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2018.

AcehTenggara untuk penanganan jalan Kutacanebatas Sumut, kemudian Sayamengetahui bahwa anggaran tersebut dimasukkan dalam APBK tahunanggaran 2011, yang kemudian Saya selaku penggunaan membuat RKASKPK untuk diajukan ke pada tim anggaran Daerah (TAPD) untuk kemudiandibahas oleh tim anggaran dan setelah itu disetujui dan diterbitkan DPA danselanjutnya dilakukan pelelangan dan pelaksanaannya.Bahwa benar Alokasi Dana/Pagu Anggaran :1.

Selain itu saksi juga menjabat sebagai anggota TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD);Halaman 90 dari 236 Putusan Nomor 67/Pid.SusTPK/2017/PN SmrBahwa tugas pokok saksi sebagai Kabid Keuangan adalahmenyiapkan kas, menyiapkan SPD (Surat Penyediaan Dana),menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana), dan melakukanpembayaran atas permintaan pejabat pengguna anggaran (PA) atasbeban kas umum daerah;Bahwa untuk kegiatan pengadaan escalator pada kantor DPRD KotaBontang TA. 2015 dananya bersumber dari dana

Rigid Wilayah Tengah dengan tanda tangan basah Ketua TAPD Lampung Tengah ADI ERLANSYAH, S.E., M.M.;13. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018, Lokasi Kegiatan Peningkatan Jalan s.d.

Rigid Wilayah Barat dengan tanda tangan basah Ketua TAPD Lampung Tengah ADI ERLANSYAH, S.E., M.M.;14. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018, Lokasi Kegiatan Peningkatan Jalan s.d.

Rigid Wilayah Timur dengan tanda tangan basah Ketua TAPD Lampung Tengah ADI ERLANSYAH, S.E., M.M.;15. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018, Kegiatan Pembangunan Jembatan dengan tanda tangan basah Ketua TAPD Lampung Tengah ADI ERLANSYAH , S.E., M.M.;Dikembalikan kepada MADANI;16. 1 (satu) lembar fotocopy surat nomor: 1475/DPW-03/IV/A.1/VII/2017 tanggal 28 Juli 2017, Perihal: Permohonan Kebijakan Khusus Penerbitan

Bahwa terkait dengan proses pencairan uang pembayaran 75 % danpembayaran 100% yang telah terealisasi sehubungan dengan proyekpembangunan Gedung Rawat Jalan Tahap (DAU) RSUD T.A 2015 padaSatker RSUD Kabupaten Pulau Morotai sudan sesuai dengan prosedur danmekanisme yang ada; Bahwa karena pada akhir tahun 2015 pihak Rumah Sakit dalam hal ini PA danPPK menyampaikan kepada Tim TAPD (Tim Angaran Pemerintah Daerah)bahwa pekerjaan sudah selesai dan adanya Addendum pekerjaan sehinggapekerjaan tersebut minta

kepada Mentri Dalam Negri Cq.Direktur Jendral pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.Bahwa proses dan mekanisme peran dari Pemerintah Kabupaten Bandung kepadaPD.BPR diantaranya adalah Memfasilitasi Penyertaan Modal Kepada BPRKabupaten Bandung yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Bandungadalah :e Diawali Dengan diterimanya usulan proposal penyertaan modal.e Selanjutnya saksi selaku Kabag Koordinasi Perekonomian mengusulkan kepadaBupati Kabupaten Bandung melalui tim Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD

) untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut.e Apabila menurut pertimbangan TAPD usulan dana tersebut logis dan sepanjangdana Pemerintah Daerah mencukupi atau tersedia maka dilanjutkan dibahasdengan panitia anggaran DPRD untuk di setujui dalam penetapan APBD tahunyang akan berjalan.e Untuk selanjutnya di tetapkan peraturan Daerah Kabupaten BandungBahwa kewajiban yang harus di penuhi oleh pihak BPR Kabupaten Bandung kepadaPemda Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut : Melaporkan perkembangan usaha

Pasongkoran;Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan menyerahkanpada penasihat hukumnya untuk menanggapinya;ARHAMUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:Bahwa saya pernah di periksa oleh penyidik terkait kasus penyewaanescavator tahun 2017 2018;Bahwa saya ASN sebagai sekretaris Bappeda, dan penyewaan escavatortidak ada kaitannya dengan jabatan saya di TAPDBahwa saya meminta pada Rusli untuk menyewa escavator;Bahwa TAPD tentang penyewaan escavator yang akan

Pasongkoran;Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan menyerahkanpada penasihat hukumnya untuk menanggapinya;ARHAMUDDIN,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut;Bahwa saya pernah di periksa oleh penyidik terkait kasus penyewaanescavator tahun 2017 2018;Bahwa saya ASN sebagai sekretaris Bappeda, dan penyewaan escavatortidak ada kaitannya dengan jabatan saya di TAPDBahwa saya meminta pada Rusli untuk menyewa escavator;Bahwa TAPD tentang penyewaan escavator yang akan di

safuan itu untuk diserahkan ataudigunakan untuk apa;Bahwa di Sekretariat tidak pernah dilakukan rapat untuk pemotongandana Beban kerja;Bahwa Jabatan saksi, sebelum menjabat Sekretaris Daerah Kab RejangLebong sebagai kepala Bappeda Kepahyang mulai dari tahun 2012sampai tahun 2016, dan sejak Juli 2016 sampai dengan sekarang ini,saksi menjabat Sekretaris Daerah Kab Rejang Lebong;Bahwa penyusunan DPA 2017, dilakukan pada tahun 2016, termasukjuga penyusunan dana Beban Kerja ini dan saksi selaku Ketua TAPD

Asahan Nomor: 120031000306;

dan perbuatan antara lain sebagai berikut : Berawal pada tahun 2006 ketika Pemerintah Kota Batam menganggarkanTunjangan Kesehatan dan Tunjangan Hari Tua bagi Pegawai Negeri Sipil danTenaga Harian Lepas Kota Batam yang tertuang di dalam Perda Nomor 09Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota BatamTahun Anggaran 2007 dengan mata anggaran Asuransi Kesehatan Daerah.Mata anggaran Asuransi Kesehatan Daerah tersebut sebelumnyadianggarkan oleh Tim Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (TAPD

Mataanggaran Asuransi Kesehatan Daerah tersebut sebelumnya dianggarkanoleh Tim Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (TAPD) Kota Batam yangterdiri dari Sekretaris Daerah (Agussahiman), Ketua Bappeda (WanDarussalam), Kepala Bagian Keuangan (Raja Muhsin), Kepala BagianHukum dan Sekretaris Dewan.Kemudian pada Tahun 2007 Walikota Batam mengeluarkan PeraturanWalikota Batam Nomor 2 Tahun 2007 Tentang luran Pemerintah DaerahDalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan dan Tunjangan Hari Tua BagiPegawai Negeri

dan perbuatan antara lain sebagai berikut : Berawal pada tahun 2006 ketika Pemerintah Kota Batam menganggarkanTunjangan Kesehatan dan Tunjangan Hari Tua bagi Pegawai Negeri Sipil danTenaga Harian Lepas Kota Batam yang tertuang di dalam Perda Nomor 09Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota BatamTahun Anggaran 2007 dengan mata anggaran Asuransi Kesehatan Daerah.Mata anggaran Asuransi Kesehatan Daerah tersebut sebelumnyadianggarkan oleh Tim Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (TAPD

Mataanggaran Asuransi Kesehatan Daerah tersebut sebelumnya dianggarkanoleh Tim Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (TAPD) Kota Batam yangterdiri dari Sekretaris Daerah (Agussahiman), Ketua Bappeda (WanDarussalam), Kepala Bagian Keuangan (Raja Muhsin), Kepala BagianHukum dan Sekretaris Dewan.Kemudian pada Tahun 2007 Walikota Batam mengeluarkan PeraturanWalikota Batam Nomor 2 Tahun 2007 Tentang luran Pemerintah DaerahDalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan dan Tunjangan Hari Tua BagiPegawai Negeri

Jambi kepada Pimpinan Banggar DPRD Provinsi Jambi, Anggota Banggar DPRD Provinsi Jambi, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Beserta Anggota dan Para Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Jambi Nomor : UND.005/1844/DPRD tanggal 1 Nopember 2017, Hal : Undangan.
52. 4 (empat) lembar asli surat dari DPRD Prov.

Jambi kepada Pimpinan Banggar DPRD Provinsi Jambi, Anggota Banggar DPRD Provinsi Jambi, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Beserta Anggota dan Para Kepala OPD di Lingkungan Pemprov Jambi Nomor : UND.005/1892/DPRD tanggal 13 Nopember 2017, Hal : Undangan.

-
126. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Undangan Ketua DPRD Provinsi Jambi Nomor : UND.005/1886/DPRD, tanggal 13 Nopember 2017 beserta lampiran Jadwal Pembahasan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 Antara Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi Dan TAPD Dengan OPD Provinsi Jambi.

127. 2 (dua) lembar fotocopy Revisi Jadwal Pembahasan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2018 Antara Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi Dan TAPD Dengan OPD Provinsi Jambi
128. 1 (satu) buah buku Peraturan Daerah Provinsi Nomor : 10 Tahun 2016, Tahun : 29 Desember 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017.

292. 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi, Acara: Pembahasan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 antara Badan Anggaran DPRD Provinsi dan TAPD dengan SKPD Provinsi Jambi.

perencanaan anggaran, pelaksanaan danpertanggung jawaban ;Bahwa pada saat perencanaan maka seorang Kepala Daerahkarena sudah diamanatkan dipasal 10 ayat (1) huruf a dan b UUNo.17 tahun 1973, maka kepala seluruh SKPT akan mengajukanRKA (Rencana Kerja Anggaran) ;Bahwa RKA ini seharusnya dibahas dengan DPRD itu amanat UUNo.17 Pasal 19 ayat (4) tahun 2003 ;Bahwa setelah itu baru dilakukan pembahasan dengan TimAnggaran Pemerintah Daerah, jadi liming sekktornya berada di TimAnggaran Pemerintah Daerah (TAPD

Rejang Lebong;Menimbang, bahwapenyusunan DPA 2017, dilakukan pada tahun 2016,termasuk juga penyusunan dana Beban Kerja ini dan saksi selakuKetua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah);Menimbang, bahwadasar hukum pengajuan anggaran dana BK tahun2017 di Sekretariat Daerah Kab.