perairan Indonesiadan kecelakaan kapal berbendera Indonesia yang terjadi di luarwilayah perairan Indonesia.(2) Kecelakaan kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :a. kapal tenggelam;b. kapal terbakar;c. kapal tubrukan;d. kecelakaan kapal yang menyebabkan terancamnya jiwamanusia dan kerugian harta benda;e. kapal kandas.Dalam perkara Aquo, tidak atau belum pernah dilakukan pemeriksaanoleh Mahkamah Pelayaran atas sebab terjadinya kecelakaantertabranya Tiang Penyanggah (fender) Jembatan Kapuas I.Dengan

., MS.secara bulat dan tidak ada perbedaan pendapat (dissenting opinion)mengenai halhal yang diperselisinkan oleh Pemohon dan Termohon dalam perkara Arbitrase BANI No. 994/XI/ARBBANI/2017 tersebut,khususnya mengenai dinyatakan batal dan tidak berlakunya PerjanjianPerdamaian (Deed van Dading) tanggal 5 Mei 2015 antara yangditandatangani Konsorsium Pemohon dan Termohon I.Dengan tidak adanya perbedaan pendapat (dissenting opinion) sertamengingat kapasitas dan pengalaman yang sangat mumpuni dari paraarbiter

AMIM terikat hubungankeluarga yaitu merupakan Bibi dari Tergugat I.Dengan demikian maka upaya upaya yang dilakukan oleh ParaPenggugat untuk meminta, mengambil alih serta menguasai hak milikobjek tanah atas nama Aml. H.

TIDAK ADA unsurpenipuan dalam jual beli tanah yang telah terjadi antara Penggugat dan Tergugat I.Dengan demikian, berdasarkan halhal yang telah diuraikan diatas, makasudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaktidaknyadinyatakan tidak dapat diterima menurut hukum.13. Bahwa pon 18 dan 19 gugatan Penggugat adalah TIDAK BENAR, MENGADAADA dan TIDAK BERDASAR. Untuk apa Tergugat I melaksanakan kewajibanyang telah dipenuhi oleh Tergugat I kepada Penggugat.

Terlebih lagi faktanya tandatangan TERGUGAT dalam Surat Kuasa tertanggal 1 September 2009adalah benar ditandatangani oleh TERGUGAT I.Dengan demikian, apakah pantas PENGGUGAT mempermasalahkanmengenai Surat Kuasa tertanggal 1 September 2009? padahalTERGUGAT sebagai pihak yang memberikan Surat Kuasa tersebut puntidak pernah mempermasalahkan dan bahkan tidak pernah membantahkebenaran tanda tangan dalam Surat Kuasa tersebut.

PP no.24/1997 bahwa proses tersebut akanoeterpenuhi dengan adanya gugatan disertai penyitaan ;Menimbang, bahwa disamping itu keberatan dengan menyatakan luas tanah yangdimohonkan sertifikat 102.878 M2 didalamnya termasuk tanah adat milik Tergugat I.Dengan tanpa menyebut batasbatas tanah seluas 102.872 M2 dimana diareal seluas itutanah adat tergugat I berada ; Menimbang, bahwa selain itu, apabila dilihat dari pemberian hak yangkeputusannya oleh BPN RI, kemudian dilaksanakan oleh BPN Propinsi dan apabila

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Para Penggugat telah salah(Eror in persona) menarik Turut Tergugat V dalam gugatan ParaPenggugat, karena Turut Tergugat V pada saat menjadi Komisaris dariTurut Tergugat telah melaksanakan tugasnya dengan baik, dan TurutTergugat V telah keluar sebagai pemegang saham dari Turut Tergugat I.Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Pusatpemeriksa perkara ini menyatakan menolak gugatan Penggugat dan/ataudinyatakan tidak dapat diterimall.

hal ini melalui keputusan sirkuler (circular resolution).Akibat tindakan tidak patut dan beritikad buruk serta bertentangan denganAnggaran Dasar Tergugat , maka para pemegang saham Tergugat lainnya(in casu Tergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat NV, dan Tergugat V) mensiasatikeadaan sulit tersebut dengan melakukan perubahan sementara atas sahammilik Penggugat menjadi Saham Kelas B, yang mana akan kembali diubahmenjadi Saham Kelas A ketika Penggugat telah memberitahukankeberadaannya kepada Tergugat I.Dengan

Perubahan Anggaran DasarTERGUGAT telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminoakum DirektoratJenderal Administrasi Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI,dengan demikian perubahan Anggaran Dasar tersebut telah berlaku effektif dansah serta mengikat secara hukum kepada seluruh Pemegang SahamTERGUGAT I.Dengan demikian, RUPSLB tanggal 29 Juni 2004 tidak melanggar ketentuanhukum yang berlaku, karena telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yangterdapat dalam UUPT No.1/1995 dan oleh

SIT RABINI.Kepada Pelawan dan Para Ahli Waris.Hal ini hanya dapat dilakukan dengan Roya atas hipotik yang telahdiletakkan di ketiga bidang tersebut di atas, yaitu dengan pembayaranseluruh nilai hipotik untuk masingmasing ketiga bidang tanah tersebutkepada Terlawan I.Dengan demikian petitum pelawan butir 5 haruslah ditolak.Bahwa dengan demikian sudah tepat dan benar upaya hukum yangdilakukan oleh Terlawan , karena dengan tidak ada sama sekali asetTerlawan Il yang telah menjadi jaminan, maka asetaset

Danih) melakukantransaksi jual beli dengan Tergugat I.Dengan demikian, Tergugat I menguasaisebagian tanah milik Penggugat seluas5.650 M2 + 11 5.000 M2 = 10. 650 M2 yang merupakan sebagian dari tanah Girik C. 166 Persil 20 aBlok/Kelas 11, seluas kurang lebih 18.740 M2 (delapan belas ribu tujuh ratus empatpuluh meter persegi);Bahwa selain itu, tanpa sepengetahuanPenggugat, Hj. Garod alias Hj.

lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karenakesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut dimana suatuperbuatan hukum baru dapat dikualifikasikan sebagai perbuatanmelawan hukum yang akan = menimbulkan perikatan jikatelah memenuhi unsurunsur : ada perbuatannya; perbuatantersebut melanggar hukum; ada kesalahan; ada kerugian; ada sebabakibatnya (kausalitas) ; Apalagi dalam perkara a quo kerugian sebagaimana didalilkan Parapenggugat nyatanyata tidak ada hubungannya dengan Tergugat I.Dengan

Sgrbangunan yang terletak di Desa Banjar, Kecamatan Banjar , KabupatenBuleleng, Sertipikat Hak Milik No. 980 , Gambar Situasi No. 6685/1996 Luas :525 M2 atasnama: NI NYOMAN WINDY CHRISTINE ANGGRIANI/ Tergugat I.dengan batas batas tanah, yaitu :Disebelah Utara : jalan Raya Singaraja SeriritDisebelah Timur : Tanah/Bangunan tempattinggal milik orang lain;Disebelah Selatan : gang;Disebelah Barat : Tanah/Bangunan tempattinggal milik orang lain;Dengan cara tukar guling (tukar tambah) antara Tergugat dengan

Selain itu ParaPenggugat juga dapat setiap saat meminta salinan rekening Koranpinjamannya kepada Tergugat yang didalamnya terdapat rinciantransaksi dan jumlah hutang Para Penggugat kepada Tergugat I.Dengan demikian dalil Para Penggugat yang menyatakan Penggugat datang ke kantor Tergugat dan meminta salinan Perjanjian Kreditkarena Penggugat ingin mengetahui secara jelas jumlah kewajibanPenggugat dan menebus agunan kepada Tergugat adalahmengada ada, bertentangan dengan fakta yang sebenarnya,karenanya

delapan ratus lima puluh delapan ribu dan seratusenam puluh tujuh Rupiah).Dalam pertemuan antara Tergugat IIl dengan perwakilan dariPenggugat, Tergugat Ill yang merupakan Direktur Utama Tergugat Il,telah mengakui bahwa selama masa hubungan pekerjaan antaraTergugat Il dengan Penggugat, telah terjadi praktek pembuatan KontrakKerja/SPK yang tidak resmi dan Tergugat III mengakui menandatanganidan membubuhkan cap pada KontrakKontrak Kerja/SPK tidak resmiyang juga telah dibuat atas sepengetahuan Tergugat I.Dengan

Gugatan Penggugat kurang pihak dan tidak konsistensama sekali karenapada masa timbulnya SPK Administratif, Tergugat justru merupakan anggota Direksi pada Penggugat.Tergugat II dan Ill dengan ini kembali merujuk pada Pasal 97 ayat (1) UUPT yang mengatur pertanggungjawaban pengurusan perseroan ada padaDireksi.Berdasarkan dasar hukum tersebut di atas, sudah seharusnya Penggugatjuga menyertakan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris Penggugat lainnyasebagai pihak dalam perkara ini, bukan hanya Tergugat I.Dengan

Lagipula, apapun yang Tergugat VII lakukan dan/atau akandilakukan, diketahui seluruhnya telah dan selalu dilaporkan padaatasan Tergugat VII yaitu Tergugat I.Dengan demikian, bagaimana mungkin Tergugat VII didalinkan olehPenggugat "dengan sengaja telah membiarkan terjadinya pembayaranpembayaran tidak sah tersebut, juga tidak melaporkan ataumemberitahukannya kepada Penggugat melalui Dewan Direksi maupunDewan Komisaris, sedangkan Tergugat VII sendiri tidak memilikikapasitas dan kewenangan dalam bentuk

Lebih lanjut, dengan adanyapencabutan kuasa oleh Penggugat berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa,para kuasa hukum dari Para Penggugat tidak lagi memiliki Kewenangan dankekuasaan untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Penggugat I.Dengan dicabutnya Gugatan Penggugat , jumlah tuntutan pun seharusnyaberubah dan menjadi tidak jelas.Berkenaan dengan legal standing kuasa hukum Para Penggugat untukmengajukan Gugatan a quo atas nama Penggugat Mengingat Penggugat telah mencabut kuasanya dalam Perkara

dikurangi 10% (sepuluh persen)potongan pajak tersebut yang telah dibayarkan kepadaTurut Tergugat melalui Turut Tergugat II).Para Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan terperinci dalampetitum Gugatan sehubungan dengan dividen yang dituntutpembayarannya oleh Para Penggugat, sehingga tidak jelas dividen daripenggunaan laba bersih PT Indolok Bakti Utama untuk tahun buku yangmana atau yang berakhir kapan yang menurut Para Penggugatmerupakan hak Para Penggugat dan tidak dibagikan oleh Tergugat I.Dengan

Surat PencabutanGugatandan Surat Pencabutan Kuasa tersebut diajukan oleh Penggugat secara sah dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, masingmasing kepadaYang Mulia Majelis Hakim pada PN Jakarta Pusat yang memeriksa danmengadili Perkara Perdata a quoserta kepada para kuasa hukum Penggugat I.Dengan demikian, sejak tanggal Surat Pencabutan Gugatan tersebut, gugatanPenggugat dan seluruh dalil yang berkaitan dengan Penggugat di dalamGugatan Para Penggugat tidak lagi berlaku dan dengan demikian tidak

Bahwa Methamfetamina yang terdaftar dalam NarotikaGolongan nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009tentang Narkotika adalah termasuk jenis narkotika golongan I.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Narkotika Golongan telah terpenuhi.3.

., notaris di Sidoarjo, dibentuk pulaKSURSDS dengan akta tanggal 23 Agustus Nomor 68, di hadapan notarisyang sama, yang pada intinya menentukan : YAYASAN DELTA SURYA(TERGUGAT 1) yang mengusahakan segala perijinan yang menyangkutHalaman 46 dari 85, Putusan Nomor 303/Padt.G/2020/PN.SdaKSURSDS, sehingga terhadap pihak luar secara organisatoris usahaRSDS diwakili Badan Pengurus 9TERGUGAT I.Dengan demikian maka konsekuensinya adalah bahwa segala perijinanmenggunakan nama YAYASAN DELTA SURYA, termasuk

Bahwa Terdakwa sebagai Danramil12 Parindu Bodok Sanggaubukanlah orang yang diberi wewenang oleh Undangundang untukmengkonsumsi sabu dan hasil pengujian Badan POM serbuk maupun urineTerdakwa positif mengandung Metamphetamine dalam UndangUndangNarkotika termasuk Gol I.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu setiappenyalah guna telah terpenuhi.2.

Bahwa posita gugatan butir 12, point 14 dan point 15 tidak dapatdibenarkan oleh sebab itu harus titolak, karena : Bahwa tanah (objek sengketa) yang dihibah dari Petrus Sayogo kepadaTergugat kemudian Tergugat menjual kepada Tergugat II bukanmerupakan hak milik Penggugat akan tetapi merupakan Hak milikHalaman 12 dari 58 halaman Putusan Nomor 102PDT/2021/PT AMB8.10.Petrus Sayogo kemudian menghibahkan kepada Tergugat dan telahmenjadi milik dari Tergugat Il berdasarkan Jual Beli dari Tergugat I.Dengan

lain yang melihatdan mendengar karena suara musik yang diputar kencangoleh Terdakwa.Bahwa benar perbuatan Terdakwa membuka pakaian Saksi hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa merekam videoSaksi setelah itu mengancam akan menyebarkan kaki Saksi yang saat itu ditekuk untuk menutupi kemaluan Saksi danmenyuruh melepaskan tangan Saksi yang saat itumerangkul menyilang menutupi payudara Saksi kemudianmemasukkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Saksi dilakukan dengan paksaan atau tanpa dikehendaki Saksi I.Dengan