Ditemukan 1870 data
81 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
putusanPengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 582/Pdt.G/2010/PN Jkt Bar,tersebut ataukah akan merubah dan atau membatalkan putusan PengadilanNegeri Jakarat Barat tersebut;Bahwa oleh karena pokok perlawanan Termohon Kasasi/SemulaTerbanding /Pelawan dan Termohon Kasasi II/Semula Terbanding II/Pelawan Il masih dalam proses Kasasi, sehingga masih banyakkemungkinankemungkinan yang akan terjadi terhadap putusan PengadilanNegeri Jakarta Barat tersebut, dan untuk menghindari adanya putusanhukum yang tumpang tindin
73 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Engedi Ex Eagle Prestigeyang diterbitkan oleh Termohon Kasasi / Tergugat pada tanggal 16 Juni 2014dan atas tindakan tersebut Pemohon Kasasi / Penggugat mengajukan gugatanperbuatan melawan hukum dengan register perkara perdata Nomor211/Pdt.G/2014/PN.BTM tertanggal 20 Oktober 2014;Bahwa Majelis Hakim Judex Facti Tingkat Pertama dan Judex Facti TingkatBanding telah tidak menerima untuk memeriksa pokok perkara oleh karena gunamenghindari tumpang tindin putusan tentang siapa sebenarnya pemilik kapal MV.Engedi
Terbanding/Pembanding/Terdakwa I : Hj. UCU Bt USA Diwakili Oleh : ZULFIKAR ALBAAR, SH.,MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa II : SITI KHODIJAH Bt H. SUNATA Diwakili Oleh : ZULFIKAR ALBAAR, SH.,MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa III : SITI ROGAYAH Bt. H.SUNATA Diwakili Oleh : ZULFIKAR ALBAAR, SH.,MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa IV : DIAN NURDIANA Als CILUNG Diwakili Oleh : ZULFIKAR ALBAAR, SH.,MH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa V : AHMAD TOQIYUDIN Alias KIKI Diwakili Oleh : ZULFIKAR ALBAAR, SH.,MH
215 — 73
kepada Siti Rogayah demi hukum telah dicabut, dan tanah sebagaimanadalam C 935 seluas 6200 m2 (kemudian menjadi 5290 m2) sebagaimanadalam nomor urut / angka 26 dari 33 bidang tanah, beralih menjadi bagiandan menjadi hak sepenuhnya dari Hj Ucu binti Usa (Terdakwa 1), danbukan lagi menjadi bagian Siti Rogayah sebagai penerima hibah, danbukan pula menjadi bagian H Suhati sebagaimana dalam APHB No 3.e bahwa kalau surat hibah nomor 307/2007 tersebut tidak dicabut oleh HSunata, maka akan terjadi tumpang tindin
Fazikka
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. LOMBOK TENGAH
223 — 82
Mtr.h) Data yuridis atau data fisik tidak benar, atau;i) Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif.Dengan demikian, berdasarkan Pasal 106 ayat (1) dan Pasal107 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberiandan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaantersebut di atas, jika dalam penerbitan objek sengketa oleh Tergugat mengandung kesalahan subjek hak, kesalahan obyek hak,terdapat tumpang tindin hak atas tanah, data yuridis
719 — 427 — Berkekuatan Hukum Tetap
berdasarkan Sertipikat Hak Milik (GHM) No. 39/Bencongan,Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang tanggal 19 Desember 1992tercatat atas nama Amin Lembe, dan diakui oleh Termohon PeninjauanKembali sebagai miliknya yang menurut Termohon Peninjauan Kembalitumpang tindin dengan tanah seluas 4.400 m? sesuai Sertipikat HakGuna Bangunan (SHGB) No. 6957/Bencongan, Gambar Situasi No.11350/1995, tanggal 19 Juli 1995 tercatat atas nama PemohonPeninjauan Kembali (dahulu bernama PT.
1.DAVID DINAMIANTO
2.THESIA YOMALITA
3.MOH.ILHAM EL SUTHONUGRAHA
4.TEREY NATA
5.BARNITA
6.FANESCA DEVITA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN
215 — 155
Bahwa dalam surat pengembalian berkas TERGUGAT,TERGUGAT menyatakan bahwa sesuai dengan data dan petayang ada pada TERGUGAT bidang tanah yang dimohonkan olehPARA PENGGUGAT terindikasi tumpang tindin dengan beberapaSertifikat Hak Milik sebagai OBJEK SENGKETA.
Bahwa terhadap permohonan Para Penggugat kepada Tergugat, telahdilaksanakan pengukuran atas tanah oleh petugas ukur dan dilanjutkandengan pemetaan, kemudian didapatkan hasil bahwa bidang tanahterindikasi tumpang tindin dengan Sertipikat Hak Milik yang menjadi objeksengketa sebagaimana termuat dalam surat pengembalian berkas sebagaiberikut :Halaman 148 Putusan No.15/G/2021/PTUNPLG.
Surat Pengembalian Berkas Nomor : 1103/316.07/X1/2020 tanggal24 November 2020 menerangkan bidang tanah David Dinamiantotumpang tindin dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 127, 128, 129(vide bukti P.34);. Surat Pengembalian Berkas Nomor : 1102/316.07/X1/2020 tanggal24 November 2020 menerangkan bidang tanah David Dinamiantotumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 129, 130, 131,132, 133 (vide bukti P.35);.
Surat Pengembalian Berkas Nomor : 1092/316.07/X1/2020 tanggal24 November 2020 menerangkan bidang tanah David Dinamiantotumpang tindin dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 125, 126, 127(vide bukti P.37);. Surat Pengembalian Berkas Nomor : 1093/316.07/VIII/2020 tanggal24 November 2020 menerangkan bidang tanah David Dinamiantotumpang tindih dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 138, 139, 140(vide bukti P.38);Halaman 149 Putusan No.15/G/2021/PTUNPLG8.
104 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
justru menuntut ganti rugi materil dan immateriil sehinggasecara keseluruhan gugatan Perselisihan Hak yang diajukan Penggugat menjadisemakin tidak jelas/kabur, baik dasar hukum maupun tuntutan yang diajukan.Permintaan ganti rugi materil dan immateriil sebagaimana dimaksudkan olehPenggugat sama sekali tidak diatur dalam UU Ketenagakerjaan, melainkanmerupakan suatu kebiasaan yang dilakukan dalam gugatan keperdataan dilingkungan peradilan umum, sehingga gugatan Penggugat menjadi sangat kaburdan tumpang tindin
21 — 9
Bahwa menanggapi dalil Penggugat No 6 yaitu Jawaban Tergugat telahsesuai dan struktural tidak ada timpang tindin dan sesuai hukum acara,bahkan jika dikoreksi dengan replik Penggugat dapat dilihat jelas replikPenggugat yang sebenarnya timpang tindih dan tidak sesuai hukumacara sehingga Tergugat merasa bingung dengan arahan Penggugat;3. Bahwa menanggapi point 9 yaitu anak kandung tetap pada asuhanTergugat karena sampai sekarang masih sering bersama Tergugat;4.
151 — 57
Menurut Pasal 107 ayat 9Tumpang tindin Hak atas tanah merupakan salah satu bentuk kecacadanhukum administrative yang dimaksud dalam bagian pertama. Atas klaimNomor : 17 dari 29 Perkara No. 758/Padt/2017/PT.DKItumpang tindih hak atas tanah ini, Pihak Ketiga berhak menuntut pembatalansurat kepemilikan tanah itu ke Badan Pertanahan Nasional maupun Pengadilan.Point 23.
90 — 39
Rama SalomoOverlap atau tumpang tindin dengan lahan PT.
103 — 27
sekira pukul :22.00 WIB sampai kerumah , lalu terdakwa langsung mengajak ANAKKORBAN untuk masuk kedalam kamar milik terdakwa;Bahwa kemudian setelah ANAK KORBAN masuk kedalam kamarbersama terdakwa didalam kamar hanya berduaan, kemudian pintukamar terdakwa tutup dan terdakwa kunci, setelah itu sewaktu ANAK21KORBAN sedang duduk di kasur kemudian terdakwa mendekatiANAK KORBAN lalu langsung terdakwa peluk dan terdakwa ciumibibirnya kemudian badan ANAK KORBAN terdakwa rebahkan kekasur sambil terdakwa tindin
111 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
areal milik Pemohon Kasasi, sehinggalahirlah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor14/G.TUN/2009/PTUN.ABN, tertanggal 9 Desember 2009 yang telahmembatalkan ke4 (empat) sertifikat hak milik, milik dari TermohonKasasi/Terbanding/semula Penggugat asal, sehingga kalau saat ini JudexFacti Pengadilan Tinggi Maluku) mengabulkan gugatan TermohonKasasi/Terbanding/Penggugat Asal (Feri Tanaya), maka jelas Judex FactiPengadilan Tinggi Maluku telah mengkesampingkan hukum yang berakibatterjadi tumpang tindin
47 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
dan Nomor 18 tertanggal 17 Desember 1965;Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 16 tertanggal 11 Desember 1965dan Nomor 18 tertanggal 17 Desember 1965 milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, adalah sah dan berkekuatan hukum;Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawanhukum:;Menyatakan Surat Keterangan Hak Milik yang dikeluarkan oleh KepalaKampung Pasir Putih Kotapradja Djambi tanggal 20 Maret 1959 milikTergugat Rekonvensi tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidaktumpang tindin
67 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
Asas Kecermatan;Bahwa dalam penerbitan Objek Gugatan, Tergugat telah pulamenjalankan Asas Kecermatan terbukti dengan telah diperiksasecara cermat dan teliti seluruh persyaratan pengajuan permohonanoleh Tergugat Il Intervensi dan telah pula dilakukan pengukuranlokasi sehingga ditemukan fakta bahwa alokasi yang diberikankepada Tergugat Il Intervensi tidak tumpang tindin dengan pihakmanapun termasuk Penggugat dan PT. Lautan Intan Permata.
PT. TRIPLE EIGHT ENERGY
Tergugat:
BUPATI MOROWALI
298 — 414
Triple EightEnergy tumpang tindin dengan wilayah Kontrak Karya PT. Vale Indonesia Tbk atau tidak;Halaman 21 dari 28 halaman Putusan Perkara Nomor: 25/G/2020/PTUN.PL Bahwa setelah tahun 2013 Saksi tidak mengetahui lagi perkembangan IUPPT.
BEMPI PANCARI HUTAGALUNG
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAPANULI UTARA
2.MARANGKUP SIHOMBING
238 — 198
Sumatera Utara,BERADA DIATAS SEBAHAGIAN DARI BIDANG TANAH MILIK PENGGUGAT;Bahwa berdasarkan hasil Pengembalian batas tertanggal 25 Maret 2021 No.03/BA.12.02.200/III/2021, terdapat tumpang tindih sebahagian atas bidangtanah seluas 1.474 M2 milik Penggugat, artinya bahwa sebahagian luas tanahmilik Penggugat tumpang tindin seluas 1.474 M2 dengan sertifikat No. 95,sehingga dalam hal ini sangat jelas dan terang bahwa Penggugat sangatdirugikan oleh tergugat karena atas adanya sebahagian luas tanah milikPenggugat
Terbanding/Terdakwa : LA UDIN BIN LA KEU
63 — 19
Bahwa selain itu Tergugat juga melakukan upaya konfirmasi, klarifikasikepada pihak terkait termasuk kepada pemerintah setempat dan juga instansiyang berkompeten dalam bidang pertanahan yaitu Kantor Pertanahan KotaKendari tentang beberapa hal seperti apakah bidang tanah tersebut tidaksedang dalam sengketa dengan pihak manapun, tidak sedang berada dalamstatus sitaan, tidak menjadi agunan baik pada lembaga perbankan maupunlembaga keuangan lainnya, serta tidak tumpang tindin dengan sertifikatlainnya.
31 — 16
Terlawan melampirkan SURAT KETERANGANPENGUASAAN FISIK palsu yangbertentangan dengan fakta yangsebenarnya sehingga penerbitanSertifikat yang menggunakan SuratKetarangan Penguasaan Fisik palsuadalah perbuatan melawan hukumpidana;14.Bahwa Terlawan Il dan Ill melaksanakan lelang berdasarkan PeraturanMenteri Keuangan Republik Indonesia No. 106/PMK.06/2013 Tahun2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010 yaitu PETUNJUK PELAKSANAAN LELANG dalampelaksanaannya terjadi tumpang tindin
135 — 37
Mismunalimin;Menimbang, bahwa mengenai gugatan tidak jelas atau kabur, menurutMajelis Hakim, gugatan tersebut sudah jelas, baik subyek maupun obyeknya,dan isinya tidak tumpang tindin serta bukan merupakan penetapan warismaupun pembagian waris, namun kesemuanya masih diperlukan pembuktianlebih lanjut dalam pokok perkaranya dengan alatalat bukti sesuai ketentuanhukum yang berlaku, sehingga eksepsi obscuur libel yang diajukan olehTergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus ditolak;Menimbang, bahwa
NIEHOFF SITZMOBEL GMBH
Termohon:
PT. MATAHARI TERBIT ELOK
164 — 37
dikabulkan , sebab sebagaimana telah dipertimbangkandiatas , bahwa jawaban / tanggapan Termohon PKPU , justru fokus pada adanyaPiutangnya Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU , dan bukti bukti dariTermohon PKPU pun fokus perihal itu , yang menurut pendapat Majelis Hakimselain tidak berkurelasi dengan dalilnya Permohonan PKPU ini , juga apabiladipertimbangkan tentang benar tidaknya adanya Piutang Termohon PKPUkepada Pemohon PKPU secara langsung maupun tidak akan berpotensimembawa pada kerancuan / tumpang tindin