Ditemukan 9694 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : doktrin damrin dokking doris doren dakrin doirin dokris dorin dikrin dekrin
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 28-09-2012 — Putus : 01-07-2013 — Upload : 06-06-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 329/PDT.G/2012/PN.JKT.TIM
Tanggal 1 Juli 2013 — NY. ERWINA INDARTI dan AGUNG PRIHASTO WIBOWO lawan RUMAH SAKIT PRIMIER JATINEGARA Cs
674 — 546
  • (putusan Mahkamah Agung RINomor 913 K/Pdt/1995 tertanggal 15 Januari 1998 yang berpendapat bahwaberdasarkan dokrin maupun yurisprudensi serta praktek peradilan standarhukum acara yang menggariskan sesuai dengan sifat assesoir yang melekatpada gugatan rekonpensi dan intervensi terhadap gugatan Konpensi, maka8182apabila gugatan Konpensi dinyatakan tidak dapat diterima dengan sendirinyagugatan Rekonpensi dan Intervensi pun harus dinyatakan tidak dapat diterima),dengan demikian maka berdasarkan pertimbangan
Pengadilan PN Cikarang Perdata Wanprestasi
Upload : 16-02-2022
Putusan PN Cikarang Nomor 180/Pdt.G/2020/PN Ckr
Penggugat PT. MUTUALLINK INDONESIA Tergugat PT. ELNUSA PERSADA INDONESIA PT. AKASAH SIGAR TENGAH Suhendar Ir. Muhammad Sadiq Martin
106 — 51
  • Tanggung jawabDireksi dalam Penerapan Good Corporate Governance sesuai denganKeputusan Menteri Negara Kepala Badan Penanaman Modal danPembinaan BUMN, Nomor: Kep: 23/MPM.PBUMN/2000 adalah prinsipkorporasi yang sehat yang perlu diterapkan dalam mengelolaPerusahaan yang dilaksanakan sematamata demi untuk menjagakepentingan Perusahaan dalam rangka maksud dan tujuan Perusahaan ;Berdasarkan dokrin Ilmu Hukum, permasalahan mengenai tanggungjawab terhadap kerugian yang dialami oleh Pihak Ketiga sebagai akibatPerjanjian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 30-08-2017 — Upload : 03-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1789 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 30 Agustus 2017 — Ir. Hari Liewarnata, MM alias APIN, DK
158 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • : 42K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966 pada pokoknya menyatakan bahwaperbuatan pada umumnya dapat hilang sifat melawan hukumnya sebagaimelawan hukum bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundangundangan, melainkan juga berdasarkan asasasas keadilan atau asasasashukum yang tidak tertulis dan bersifat umum misalnya factor Negara tidakdirugikan, kepentingan umum dilayani dan terdakwa sendiri tidak mendapatuntung);Bahwa terhadap hal ini kami Penuntut umum tidak sependapat karenaberdasarkan dokrin
Pengadilan PN TANAH GROGOT Pidana Khusus
Register : 11-04-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 18-11-2019
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 70/Pid.B/LH/2019/PN Tgt
Tanggal 13 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
HERU SURYADMIKO. R, SH
Terdakwa:
H. MUHAMMAD SYARIFUDIN Als H. NANANG Bin SANEN
437 — 35
  • Yang dimaksud melawanhukum disitu umumnya dokrin ialah melawan hukum formil, melawan ataubertentangan dengan UU. Di UU yang dimaksud di situ adalah UU yangberlaku. Jadi tempus delicti yang tidak mungkin bergeser tapi tempus delictiini harus menyesuaikan UU yang ada, yang berlaku.
Pengadilan DILMIL II 08 JAKARTA Pidana Militer
Register : 02-10-2020 — Putus : 23-12-2020 — Upload : 02-02-2021
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 189-K/PM.II-08/AD/X/2020
Tanggal 23 Desember 2020 — Oditur:
Salmon Balubun, S.H.,M.H.
Terdakwa:
1.Muhammad Fadli
2.Haris Aji Wijaksono
3.Andri Arianto
4.Agus Tri Wibowo
5.Arsal
6.Agus Pambudi
7.Hutomo Widya Prabowo
8.Burhan Setya Wardhana
9.Hadiyanto
93 — 43
  • Dengan tidak adanyaketentuan di dalam undangundang tentang apa yang diartikan denganpenganiayaan maka kami akan memandang dari sudut dokrin hukumpidana.
    Dokrin hukum pidana menafsirkan adalah setiap perbuatanyang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atauluka pada orang lain.Bahwa yang dimaksud Dengan sengaja menurut MVT (MemoriPenjelasan) adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatutindak pidana/perbuatan beserta akibatnya, dengan kata lain Terdakwamenyadari atau mengetahui atas segala perbuatannya beserta akibatyang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.
Pengadilan PN MADIUN Pidana Khusus
Register : 17-09-2018 — Putus : 06-12-2018 — Upload : 03-05-2019
Putusan PN MADIUN Nomor 120/Pid.Sus/2018/PN Mad
Tanggal 6 Desember 2018 — Penuntut Umum:
FUAT ZAMRONI,SH.
Terdakwa:
MOHAMAD LUTFI,SE Bin M.FATCHAN
209 — 84
  • Setidaktidaknya kesengajaan itu ada dua yaknikesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupa pengetahuan (yangdiketahui);Menimbang, bahwa dari dua istilah inilah dokrin mengenai kesengajaanini berasal. Ada 2 (dua) paham kesengajaan yaitu :1. Teori kehendak (Wilstheorie);Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang ditujukanuntuk melakukan perbuatan, artinya untuk mewujudkan perbuatan itu memangtelah dikehendaki sebelum seseorang itu Sungguhsungguh berbuat.
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata
Register : 06-08-2020 — Putus : 27-08-2020 — Upload : 31-08-2020
Putusan PT PONTIANAK Nomor 64/PDT/2020/PT PTK
Tanggal 27 Agustus 2020 — Pembanding/Tergugat I : THE LIE JONG Diwakili Oleh : BUDI SETIARTO, SH., Dkk.,
Terbanding/Penggugat : HADI TRISNO Als THE KIM NGUAN
Turut Terbanding/Tergugat II : KEPALA BADAN PERTANAHAN KOTA PONTIANAK
Turut Terbanding/Tergugat III : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Turut Terbanding/Tergugat IV : TIEANTO TEDDYATMAJA
79 — 28
  • Bahwa telah menjadi dokrin hukum, Pengadilan Umum (Cq.
Pengadilan PN TERNATE Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-12-2016 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 29-11-2017
Putusan PN TERNATE Nomor 46/Pdt.G/2016/PN Tte
Tanggal 3 Mei 2017 — Penggugat: NIKOLAUS TANGAYO Tergugat: 1.Dewan pimpinan Pusat Parati Hati Nurani Rakyat 2.Dewan Kehormatan Paratai Hanura 3.Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Propinsi Maluku Utara 4.Dewan Pimpinan Cabang Parati Hanura Kab. Halmahera Barat 5.DENY PALAR, SE Turut Tergugat: 1.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Barat 2.kamisi pemilihan umum KPU Kabupaten Halmahera Barat 3.Bupati Kabupaten Halmahera Barat 4.Gubernur Provinsi Maluku Utara
156 — 47
  • :Pasal 8 : Dewan Kehormatan :Ayat (2) Menyelesaikan pelanggaran terhadap dokrin, kode etik, ikrar, paktaintegritas, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sertaperaturan Organisasi lainnya .Ayat (3) Menyelesaikan perselisihan internal partai mencakup :a. Perselisihan yang berkenaan dengan kepenguurusan.b. Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik .c. Pemecatan tanpa alasan yang jelas .d. Penyalahgunaan kewenangan .e. Pertanggungjawaban keuangan, dan.f.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-10-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1508 K/PID.SUS/2013
Tanggal 30 Oktober 2013 — AGUS SUPRIYANA, S.H. Bin SLAMET HADI WINOTO
61 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menimbang, bahwa dalam dokrin hukum pidana, pengertianturut serta dikenal beberapa pendapat. Majelis Hakim TingkatPertama mengarahkan Terdakwa sebagai yang melakukan, jugamenyuruh melakukan dan juga yang turut serta melakukan.Artinya jika selanjutnya Majelis Hakim pengadilan TingkatPertama ini tidak jelas mengkualifikasikan Terdakwa sebagaipelaku yang mana?
Pengadilan PN ENDE Perdata
Register : 19-08-2020 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN ENDE Nomor 22/Pdt.G/2020/PN End
Tanggal 8 Juli 2021 — Penggugat:
1.IBRAHIM YUSUF
2.ADRIANUS NARO
3.ABDUL WOLO Alias WOLO WESA alias WOLO
4.HASAN YUSUF W. ROTHU
5.LAMBERTUS ALI EMBU
6.LODOFIKUS EWALDUS WEDHI
7.BERNADUS BHANGGU
8.JEMI BIN YUSUF
9.AHMAD SENE
10.PIUS PALA
11.NURDIN MOHAMAD SAID
12.MUHAMAD JAE ROTU
Tergugat:
1.PETRUS PETU
2.ALEXIUS WAJO
3.EMANUEL TAJI
4.NOVANLINO S. DE,ENG alias NOVA
5.LAURENSIUS SETU
6.MARIA GORETI MBOPO
7.MARIA FARIDA MARU
8.YOHANES YAN
9.HUBAERTA NDASI
10.ADRIANUS BUSA alias ARDY
11.BERNADUS PANI
Turut Tergugat:
1.YOHANES ALEXANDER WAKE
2.VITALIS MA,ALI
3.DOKMINIKUS MINGGU
4.Pemerintah RI, Cq. Kepala BPN RI., Cq. Kepala BPN Wil. NTT, Cq. Kepala Badan Pertanahan Kab. Ende
89 — 118
  • tetap pada jawabannya baik pada Eksepesi maupun padaDupliknya.Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa apa yang dipahami sebagai exeptio obscuur libeladalah surat gugatan yang tidak terang atau dalam keadaan yang disebutsebagai onduidelijk yang mana bertitik tolak pada apa yang diatur dalam Pasal118 ayat (1), Pasal 120 dan Pasal 121 HIR;Halaman 61 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Padt.G/2020/PN EndMenimbang, bahwa sebagaimana dokrin
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 07-12-2018 — Putus : 21-03-2019 — Upload : 01-04-2019
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 24/G/2018/PTUN.PLK
Tanggal 21 Maret 2019 — Penggugat:
Ir. BONAPARTEI, M.Sc.
Tergugat:
GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
198 — 423
  • DOKRIN MULIADY, SH., Jaksa PengacaraNegara Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah ;6. SAMSURI, SH., Jaksa Pengacara NegaraKejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah ;7. YAYU DEWIATI, SH., Jaksa PengacaraNegara Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah ;Semuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat diJalan Imam Bonjol Nomor. 10 Palangka Raya,berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK01/Q.2/Gtn/01/2019 tertanggal 15 Januari 2019.B. 1. SARING, SH., MH.
Pengadilan PN SEMARANG
Register : 16-11-2016 — Putus : 20-01-2017 — Upload : 16-03-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 09_Pdt-Sus_Gugatan LainLain_2016_PN Niaga Smg
Tanggal 20 Januari 2017 —
362 — 289
  • ; Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 454 KISipII970 tanggal Maret1971, menentukan bahwa:Perubahan suatu gugatan perdata yang isinya tidak melampauibatasbatas materi pokok gugatan den tidak akan merugikanTERGUGAT dalam pembelaan atas gugatan PENGGUGATtersebut, maka Hakim boleh mengabulkan perubahan tersebut;Bahwa dengan demikian berdasarkan uralan dan, penjelasan diatas,perubahan dan perbaikan gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT telahsesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata, yurisprudensi, dokrin
Pengadilan PN PELAIHARI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 08-11-2019 — Putus : 28-04-2020 — Upload : 23-06-2020
Putusan PN PELAIHARI Nomor 31/Pdt.G/2019/PN.Pli
Tanggal 28 April 2020 — pENGGUGAT Hasanah Binti H.Aliansyah Almt TERGUGAT - Tengku Syarifudin - Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri Di Jakarta cq. Gubernur Kalimantan Selatan cq. Bupati Tanah Laut cq. Camat Tambang Ulang cq. Kepala Desa Pulau Sari
113 — 100
  • ukuran lebar 42 meter danpanjang 75 meter, tergugat merubah ukuran panjang 155 meter dan lebar73 meter, tergugat merubah 31 meter di dalam bidang tanah milik Djahribin Aspan dan tergugat melakukan penyorobotan melakukan penanamankelapa sawit diatas tanah penggugat peninggalan orang tua pengguat H.Aliansyah yaitu ukuran lebar 42 meter dan panjang 80 meter dan ternyatamelapisi/overlaving dengan tanah milik penggugat diatas menuruthukumadalah perbuatan melawan hokum (onrechmatigedaad)Bahwa apabila dokrin
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 30-09-2015 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 09-08-2019
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 416/PDT.G/2015/PN JKT.UTR
Tanggal 9 Maret 2017 — Penggugat:
Tuan. JOHANES
Tergugat:
1.JESSICA
2.SYLVIA SUMARTIO
3.ELZA GAZALI
196 — 100
  • SebenarnyaIndonesia juga tidak menganut dokrin Yurisprudensi tidak masuk dalam tataurutan perundangundangan. Kalau memang belum diatur secara khusus didalam suatu undang undang, bisa saja kita menggunakan Yurisprudensi.Tetapi kalau di dalam hukum tanah kita sudah ada pengaturannya bahwasertifikat itu mMemang adalah bukti yang sah / bukti yang kuat bahwa diamemang hak atas tanah.
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 17-03-2021 — Putus : 15-04-2021 — Upload : 21-04-2021
Putusan PT PALEMBANG Nomor 40/PDT/2021/PT PLG
Tanggal 15 April 2021 — Pembanding/Penggugat I : NIYA Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat II : BASRI Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat III : MUHAMMAD DEFRI Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat IV : RUDI HARTONO Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat V : RUSDI YANTO MUSA Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat VI : SYAIFUL BAHRI Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat VII : ZAINUDIN Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat VIII : NURHAYATI Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat IX : BINJI Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat X : SARKONI Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat XI : CIKNAWATI Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat XII : NUKSIN Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Pembanding/Penggugat XIII : MURSIDAH Diwakili Oleh : H.RUSLI BASTARI, SH
Terbanding/Tergugat I : PT. WASKITA KARYA Tbk<
203 — 205
  • Hal ini diperlukan demi kepentingan beracara(process doelmtigheid) artinya jangan sampai gugatan yang tidakjelas mengakibatkan kerugian atau kesulitan bagi pihak lawan(Tergugat I) dalam membela hak dan kepentingannya.Bahwa berdasarkan dokrin yang berlaku di Indonesia, sebagaimanayang dituliskan oleh Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya HukumAcara Perdata terbitan Sinar Grafika tahun 2015 halaman 58,fundamentum petendi Para Penggugat harus memuat dua unsuruntuk agar tidak dianggap sebagai gugatan yang
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-01-2015 — Putus : 09-07-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN MANADO Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mnd
Tanggal 9 Juli 2015 — - Terdakwa Ir. NORRY KAPOJOS
74 — 8
  • subsidairPenuntut Umum telah terpenuhi, maka berarti Terdakwa telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakandalam dakwaan subsidair tersebut;Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan subsidair atas diriTerdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terhadap keberatankeberatan yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwasebagaimana dalam Nota Pembelaanya, Majelis berpendapat adalah tidakberalasan dan harus dinyatakan untuk ditolak;Menimbang, bahwa didalam dokrin
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 14-02-2017 — Putus : 17-04-2017 — Upload : 21-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 129 K/TUN/2017
Tanggal 17 April 2017 — KOMBES POL. Dr. Drs. SYAFIIN, SH.,MM VS I. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RI., II. SEKRETARIS MILITER PRESIDEN;
81 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • BahwaHalaman 76 dari 81 halaman Putusan Nomor 129 K/TUN/20172.2.menurut dokrin hukum dari Dr. Zainal Arifin Hoesin, S.H., M.H.,dalam Hukum Administrasi Negara surat permintaan tidakmempunyai kekuatan tidak dapat menjadi dasar apabila surat itusendiri bertentangan dengan peraturan perundangundangan,maka tidak boleh menjadi dasar keputusan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 09-04-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 314 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 9 April 2015 — VUSPA JULIANA, ST Binti ISMAIL
75 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 314 K/Pid.Sus/2015hukum pembuktian, dokrin hukum (pendapat hukum) sebagai akibatpenggunaan analogi yaitu untuk membuatperbuatan yang tidaktercantum secara tegas dalam undangundang tetapi adakemiripannya, dijadikan/dianggap sebagai tindak pidana/delik. Dapatpula analogi terjadi bilamana menganggap bahwa suatu peraturanhukum tertentu juga meliputi suatu hal yang banyak kemiripannya/kesamaannya yang telah diatur, padahal semula tidak demikian ;Karena :Fakta Hukum Persidangan :1.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-09-2010 — Putus : 04-08-2011 — Upload : 24-04-2012
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 87/Pdt.G/2010/PN.PL.R
Tanggal 4 Agustus 2011 — TAHAU B. TIMBAS ALS. TAHAU BONDUNG, DKK VS. PT. DWIE WARNA KARYA KANTOR PUSAT, DKK
115 — 19
  • VIIIKuala Kapuas berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 181/620/HUKUM tanggal 05 April2011, serta telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal05 Mei 2011, dibawah Nomor: 95/V/2011/SK/PN.PI.R yang mana SYAIFUDIN TAGAMAL,SH selaku kuasa Tergugat II memberikan Kuasa kepada DOKRIN MULIADY, SH ;YULIATI, SH. MH dan PRATHOMO SURYO S, SH beralamat Jalan A.
Pengadilan PN PADANG Perdata Tanah
Register : 09-08-2016 — Putus : 03-04-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan PN PADANG Nomor 136/PDT.G/2016/PN Pdg
Tanggal 3 April 2017 — ABDUL MUAS GLR. RAJO DILANGIK, DKK LAWAN ZULKIFLI GLR. RAJO SATI, DKK
128 — 28
  • berlangsung sampai sebelum putusan dijatunkan dan juga hakimsecara exofficio harus menyatakan diri tidak berwenang , sedangkan untuk eksepsikompentensi kewenangan relatif berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat ( 2 ) RBgdan pasal 159 RBg harus diajukan bersamaan pada saat mengajukan jawabanpertama terhadap materi pokok perkara ;Menimbang, bahwa maskipun undangundang hanya menyebut eksepsikompetensi mengadili secara absolut dan relatif, masih banyak eksepsi lain yangdiakui keabsahan dan keberadaannya oleh dokrin