• AlJebrin bin Abdul Rohman tepatnya di Desa Jatilor Rt. 01 / 01 KecamatanGodong Kabupaten Grobogan atau setidaktidaknya pada suatu tempat yangmasih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwodadi, dengansengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan dan mutu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwadengan cara sebagai berikutBerawal dari terdakwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni

  keras daftar G juga dikategorikan sebagaisediaan farmasi;Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN PwdBahwa untuk aturan pakai dari obat tablet warna putih denganlogo Y tersebut bagi penderita penyakit parkinson dosislazimnya adalah 2 ( dua ) atau sampai 3 ( tiga ) kai sehari 1 ( satu) butir tergantung dari tingkat keparahan kerusakkan sarafnyadan jika tingkat keparahan kerusakkan sarafnya sudah lebih dari80 % maka akan ditingkatkan dosisnya hingga 5 sampai 15miligram perhari;Bahwa untuk standar

  adalah dakwaan yangdianggap paling bersesuaian dengan faktafakta yang terungkap dipersidanganini ;Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwamelakukan tindak pidana : Pertama : Pasal 196 UndangUndang RI No. 36tahun 2009 tentang Kesehatan, Atau Kedua : Pasal 197 UndangUndang RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa pasal 196 UU Nomor 36 Tahun 2009 mengaturmengenai suatu perbuatan yang memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan / alat kesehatan yang tidak memenuhi standar

• orang;Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 344/Pid.B/2013/PN.Cms.Menimbang bahwa menurut pengamatan majelis, selamapemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidaksedang dibawah pengampuan, mampu merespon jalannya persidangansebagai subyek hukum yang sempurna2) Kesalahan TerdakwaMenimbang, bahwa faktor kesalahan meliputi sikap batin dan sifatmelawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku;Menimbang, bahwa kesalahan adalah pencelaan yang ditujukanoleh masyarakat yang menerpkan standar

  Dolus adalah berbuat dengan kehendak dan maksudatau menghendaki dan mengetahui (wilens en wetens), sedangkanculpa (schuld) adalah tindakan atau kurang diperhitungkannya oleh yangbersangkutan kemungkinan munculnya akibat fatal yang tidakdikehendaki oleh pembuat undangundang, padahal hal itu (agak)mudah dilakukannya;Menimbang,bahwa pasal 363 ayat 1 ke4 dan ke5 KUHP yangdidakwakan kepada Terdakwa adalah merupakan formulasi hukumpositif (standar etis) sebagai pencelaan yang ditujukan oleh masyarakatterhadap

  dalam pasal 5 ayat 1Undangundang no.48 tahun 2009, sebagai ideide dasar atau landasanfilosofis, rasionalistis, motivasi dan justifikasi pemidanaan yang harusdiperhatikan, yaitu: Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dankepentingan individu; Keseimbangan antara social welfare dengan social defence; Keseimbangan antara pidana yang beroriantasi pada pelakuoffender (individualisasi pidana) dan victim (korban);Mendahulukan atau mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;Menimbang, bahwa standar

• Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, danmutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) ;Ad.1.Unsur setiap orang ;Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam sistem pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP adalah menunjuksubyek hukum orang, yaitu setiap orang yang mampu mempertanggung jawabkanperbuatannya dan tidak sedang terganggu

  bukti yang diajukandipersidangan terungkap bahwa Terdakwa dengan sadar atas kemauannya sendiri telahmelakukan tindak pidana seperti yang didakwakan diatas dan Terdakwa juga sangatmengerti bahwa tindak pidana yang dilakukannya adalah salah dimana Terdakwamenyesali perbuatannya ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakimberpendapat unsur dengan sengaja telah terbukti dan terpenuhi ;Ad.3.Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar

  Selanjutnya di dalam pasal 98 ayat(3) Undangundang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dirumuskan bahwaketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaransediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasiyangditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 4 PeraturanPemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan AlatKesehatan yang dimaksud dengan peredaran adalah setiap kegiatan

• Kombes NRP. 55010339 selaku Kepala LaboratoriumForensik Cabang Semarang dalam hasil pengujianKesimpulanBahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorieskriminalistik disimpulkan ;Bahwa nomor BB.1618 /2009 berupa serbuk kristal sepertitersebut diatas adalah mengadung METAMFETAMINA terdaftardalam golongan II ( dua ) Nomor urut 09 lampiran Undangundang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentangPsikotropikaBahwa perbuatan Terdakwa mengedarkan psikotropika dalambentuk obat yang tidak memenuhi standar

  Berita AcaraPemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dari PuslabforBareskrim Polri Cabang Semarang Nomor Lab.: 831 / KNF/ VIII/2009 tanggal 14 Agustus 2009 ;Dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsurkedua Telah memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalambentuk obat yang tidak memenuhi standard dan / ataupersyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 bahwapsikotropika yang diproduksi untuk diedarkan berupa obat ,harus memenuhi' standart dan / atau persyaratan farmakopeseIndonesia atau buku standar

• MENGADILI :

  1. Menyatakan Anak Muhammad Galuh Prakoso Bin Suparman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.

  Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratanHalaman 10 dari 15 Putusan Nomor 30/Pid.SusAnak/2017/PN Gprkeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksudPasal 98 ayat (2) dan ayat (3);Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur' tersebut Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

  Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutusebagaimana dimaksud Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)Menimbang, bahwa Pasal 196 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentangKesehatan mengatur bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dankewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan,dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat ;Menimbang, bahwa

  Menyatakan Anak Muhammad Galuh Prakoso Bin Suparman telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hakmengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ataupersyaratan keamanan;2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 3 (tiga) bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anakdikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.4.

• Bahwa terhadap dalil Penggugat butir 5 (lima) pada halaman 2 (dua)dapat Tergugat tanggapi bahwa langkah Pemutusan Hubungan Kerjayang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat pada tanggal 30November 2018 lebih dikarenakan Penggugat telan melakukanpelanggaran terhadap standar kerja maupun tata tertib kerja pada kurunwaktu berlakunya masa Surat Peringatan Ill, yang lengkapnya dapatTergugat uraikan sebagai berikut :Halaman 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Pdt.SusPHI/2019/PN.Bdga.

  telah membantahbeberapa dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :e Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah terikat dalamhubungan kerja yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian, masuk kerjatanggal 26 Februari 2009 dengan upah sebesar Rp.3.171.000, (tiga jutaseratus tujuh puluh satu ribu rupiah);e Bahwa langkah pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugatterhadap Penggugat pada tanggal 30 November 2018 lebih dikarenakanPenggugat telan melakukan pelanggaran terhadap standar

  upah terakhir yang diterima oleh Penggugat tidak perlu dipertimbangkanlebin lanjut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakanmempunyai hubungan kerja sejak Tahun 2009 dengan upah terakhir sebesarRp.3.171.000, (tiga juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);Menimbang, bahwa menurut dalil Tergugat mengemukakan alasandilakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat karena PenggugatHalaman 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 226/Padt.SusPHI/2019/PN.Bdgtelah melakukan pelanggaran terhadap standar

• Sudirman Km.4,5 Desa Sungai Raya Utara Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Hulu SungaiSelatan tepatnya di Halaman Mapolsek Sungai Raya, atau setidaktidaknyapada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Kandangan, dengan sengaja melakukan, yang menyuruh melakukanatau turut serta melakukan memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidanvatau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratankeamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalamPasal

  KgnBahwa benar tindakan yang dilekukan Terdakwa adalah tidak wajar dantidak sesuai dengan peruntukannya sehingga membahayakanmasyarakat karena yang bersangkutan tidak memiliki toko atau apotekdan tidak memiliki keahlian dibidang kefarmasian serta ijin dari pihakyang berwenang dan juga ijin edar dan ijin produksi sudah dicabut olehpihak yang berwajib jadi tidak boleh lagi diperjual belikan atau diedarkan;Bahwa benar apabila obatobatan tersebut dikonsumsi secara berlebihanatau tidak sesuai dengan standar

  Menimbang, bahwa tindakan yang dilekukan Terdakwa adalah tidakwajar dan tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga membahayakanmasyarakat karena yang bersangkutan tidak memiliki toko atau apotek dan tidakmemiliki keahlian dibidang kefarmasian serta ijin dari pihak yang berwenang danjuga ijin edar dan ijin produksi sudah dicabut oleh pihak yang berwajib jadi tidakboleh lagi diperjual belikan atau diedarkan;Menimbang, bahwa apabila obatobatan tersebut dikonsumsi secaraberlebihan atau tidak sesuai dengan standar

• tersebut bersifat mengecualikan satu sama lainnya ;Menimbang, bahwa setelah memperhatikan faktafakta hukum yang terungkapdi persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang diyakini terbuktiyaitu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut :1 Setiap orang ;2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar

  persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani,dimana selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dapat mendengarkan danmenanggapi keterangan saksisaksi serta dapat menanggapi pertanyaan yang diajukanbaik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan jelas ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelisberpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum ;Tentang unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasidan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar

  Nganjuk dengan jumlah 200 ( dua ratus ) butir dengan harga Rp. 200.000,( dua ratus ribu rupiah ).Menimbang, bahwa di dalam memiliki, menyimpan dan menjual pil dobel Ltersebut, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang dan terdakwatidak mempunyai latar belakang pendidikan dibidang kefarmasian;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelisberpendapat unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar

• YOGI KRISTIANISCAYA bin PRATIKYO pada hariJumat, tanggal 04 Mei 2018 sekira pukul 12.30 Wib atau pada suatu waktudalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di dalam rumah tepatnya di Jl.Lumbungsari No.01 Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan KotaSemarang, setidaktidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum PengadilanNegeri Semarang, telah memproduksi dan atau memperdagangkan barang danatau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yangdipersyaratkan dan ketentuan perundangundangan atau

  barangdalam keadaan terbungkus (BDKT).Bahwa dari ke7 tabung gas 6 (enam) tabung gas isi LPG 12 Kg tidakmemenuhi persyaratan toleransi 150 gram.Menimbang, telah dibacakan Keterangan Ahli : Bima Kusuma Aji binWariman :Pada waktu diperiksa Saksi dalam keadaan sehat baik jasmanimaupun rohani dan memberikan keterangan yang sebenar benarnya.Saksi menerangkan diperiksa dalam saksi ahli hal Pelaku usahadilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/ataujasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar

  Unsur memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan ataujasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yangdipersyaratkan dan ketentuan perundangundangan atau tidaksesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalamhitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiketbarang tersebut: Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidanganyaitu. dari keterangan para saksi, barang bukti dan keteranganTerdakwa sendiri yang pada pokoknya menyatakan bahwa benarTerdakwa telah

• Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan oleh Kadepops (Kepala DepartemenOperasi) KRI Madidihang855 dan Kadivsenbah KRI Madidihang855,didapati terdakwa ALADIN melayarkan KLM Merdeka Jaya tidakmemenuhi standar kelaiklautan kapal yaitu tidak ada perangkat radiokomunikasi yang dapat berpengaruh terhadap keselamatan kapal.

  Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan oleh Kadepops (Kepala DepartemenOperasi) KRI Madidihang855 dan Kadivsenbah KRI Madidihang855,didapati terdakwa ALADIN melayarkan KLM Merdeka Jaya tidakmemenuhi standar kelaiklautan kapal yaitu tidak dilengkapi denganperangkat radio komunikasi yang dapat berpengaruh terhadapkeselamatan kapal.

  KomandoPangkoarmada III (Panglima Komando Armada Ill) di sekitar PerairanLaut Seram, di mana dari radar navigasi diperoleh kontak kapal di sektorhaluan, dan ketika didekati dan dilakukan identifikasi dari jarak dekatdidapati KLM Merdeka Jaya yang dinahkodai oleh terdakwa ALADINsedang berlayar pada posisi tersebut di atas.Bahwa ketika dilakukan pemeriksaan oleh Kadepops (Kepala DepartemenOperasi) KRI Madidihang855 dan Kadivsenbah KRI Madidihang855,didapati terdakwa ALADIN melayarkan KLM Merdeka Jaya tidakmemenuhi standar

• padahari Selasa tanggal 24 Februari 2015 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2015 atau setidaktidaknyamasih dalam tahun dua ribu lima belas, bertempat di Pasar Ulin RT 14 RW 5Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru KalimantanSelatan, atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan sengaja memproduksiatau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidakmemenuhi standar

  dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan,dan mutu, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan,menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahanyang berkhasiat obat yang harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasiyang ditetapbkan dengan Peraturan Pemerintah .

  tablet berwarnaputin dengan penandaan zenith pada satu sisitersebut berdasar hasil uji Badan POM RI CabangBanjarmasin pada tanggal 04 Maret 2014 denganhasil positif paracetamol,kafein,karisoprodol yangjika dikonsumsi secara berlebihan mempunyai efekmenggangu pusat syaraf berakibat merasahalusinasi, gugup, melayang dan termasuk dalamObat Keras daftar G yang tidak memiliki ijin edar ;Bahwa terdakwa dalam =menyimpan danmengedarkan sediaan farmasi atau menjual obatcarnophen tersebut tidak memenuhi standar

• Menyatakan Terdakwa GUO YUNPING tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara bersama-sama mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang tidak memiliki SIPI dan melakukan kegiatan pengelolaan perikanan tidak mematuhi ketentuan mengenai persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan ;2.

  17.949 BT, 83959.779 LS 1371451.932BT, 838 17.488 LS 1364010.223 BT yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RepublikIndonesia atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke, yang berwenang memeriksa danmengadilinya, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut sertamelakukan perbuatan, yang melakukan usaha dan / atau Kegiatan pengelolaan perikananwajib mematuhi ketentuan mengenai persyaratan atau standar

  Juli 2015, yang amarnyaberbunyi sebagai berikut ;1 Menyatakan Terdakwa GUO YUNPING tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Secara bersamasama mengoperasikan kapalHalaman 5 dari 20 Putusan Nomor 70/Pid.SusPrk/2015/PT JAPpenangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayahpengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang tidak memiliki SIPI danmelakukan kegiatan pengelolaan perikanan tidak mematuhi ketentuan mengenaipersyaratan atau standar

  dijatuhkan serta menghapus amar putusan pada angka 3 sehingga amarselengkapnya berbunyi sebagai berikut :Menyatakan Terdakwa GUO YUNPING tersebut diatas, terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara bersamasamamengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukanpenangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesiayang tidak memiliki SIPI dan melakukan kegiatan pengelolaan perikanan tidakmematuhi ketentuan mengenai persyaratan atau standar

• Rangka : MH3UE1120GJJ112488, No mesin E3R5e-0118000, warna hitam tanpa plat;

• STNK No. 069944800;

Dikembalikan kepada Nurdin Haling (berdasarkan STNK dan BPKB);

• Jaket warna coklat strep hitam pada lengan kanan dan kiri;
• Celana jeans panjang warna biru merk 505;
• Helm standar merk NHK warna putih dengan stiker warna merah;
• Sepasang sandal galang warna hitam merk air bag.

  RangkaMH3UE1120GJJ112488, No mesin E3R5e0118000, warna hitam tanpaplat STNK No. 069944800Dikembalikan kepada Nurdin Haling (berdasarkan STNK dan BPKB); Jaket warna coklat strep hitam pada lengan kanan dan kiri; Celana jeans panjang warna biru merk 505; Helm standar merk NHK warna putih dengan stiker warna merah; Sepasang sandal galang warna hitam merk air bag.Dikembalikan kepada terdakwa.Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 201/Pid.B/2021/PN. Plp.4.

  RangkaMH3UE1120GJJ112488, No mesin E3R5e0118000, warna hitam tanpa platSTNK No. 069944800Jaket warna coklat strep hitam pada lengan kanan dan kiri;Celana jeans panjang warna biru merk 505;Helm standar merk NHK warna putih dengan stiker warna merah;Sepasang sandal galang warna hitam merk air bag.Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian dengan cara kekerasan yangdilakukan terhadap saksi

  RangkaMH3UE1120GJJ112488, No mesin E3R5e0118000, warna hitam tanpaplat; STNK No. 069944800;Dikembalikan kepada Nurdin Haling (berdasarkan STNK dan BPKB); Jaket warna coklat strep hitam pada lengan kanan dan kiri; Celana jeans panjang warna biru merk 505; Helm standar merk NHK warna putih dengan stiker warna merah; Sepasang sandal galang warna hitam merk air bag.Dikembalikan kepada terdakwa.Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlahRp.5.000, (lima ribu rupiah).Halaman 16 dari

• Menyatakan terdakwa Fangki Ajiria Alias Angki, bersalan melakukantindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaanfarmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki standar dan/ataupersyaratan keamana khasiat atau kemanfaatan dan mutusebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 196 JoPasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.2.

  Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan,promosi, mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harusmemenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan denganperaturan pemerintah;Ad. 1).

  sebelumnya pulaterdakwa telan menjual pil koplo kepada orang lain adalah suatu bentuk Hakim Hakim HakimParaf Ketua Anggota Anggota II Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2019/PN Mar.menyimpan dan mengedarkan obat dan terdakwa adalah bukanlah pihak yangberwenang untuk mengadakan dan mengedar obat seperti itu sehingga dengandemikian unsur ini terpenuhi pula;Ad.4 Unsur Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan,promosi, mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harusmemenuhi standar

• Para Penggugat tertanggal 11 April 2011 tersebut apakahakan menerbitkan Surat Keputusan yang berisi Pemberian Hak Guna Bangunan atauPenolakan terhadap Permohonan Hak Guna Bangunan tersebut sesuai kewenanganyang ada pada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (Tergugat);4aBahwa Surat Para Penggugat tertanggal 11 April 2011 tersebut bukanlahmerupakan Permohonan Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalamPeraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1Tahun 2010 tentang Standar

  Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan;Bahwa sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaNomor Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahantersebut, Proses Pemberian Hak Guna Bangunan adalah sebagai berikut:Pemohon menuju ke Loket Pelayanan di Kantor Pertanahan guna Penerimaandan Pemeriksaan Dokumen Permohonan;Pemohon menuju ke Loket Pembayaran di Kantor Pertanahan guna PenerimaanPembayaran Biaya Pengukuran dan Pemeriksaan Tanah;Proses Layanan di Kantor Pertanahan

  semula Pembanding/Tergugat Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telahmelanggar :Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010Tentang Loket Pelayanan Pertanahan, karena Permohonan Hak Guna Bangunanyang dimaksud oleh Para Termohon Kasasi, semula Para Terbanding/ParaPenggugat belum pernah diajukan melalui loket pelayanan (front office) yangada di kantor Pemohon Kasasi, semula Pembanding/Tergugat.Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010Tentang Standar

• lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:1.Menyatakan terdakwa terdakwa DESTA SAPUTRA Bin HADI PRANOTOtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanadengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ataualat kesehatan yang tidak memenuhi standar

  RIZKI DITYA HERDIANTO Bin PURWONO, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani.Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa, karena saksi dan rekanlainnya dari Sat Resnarkoba Polres Kebumen telah mengamankanorang yang kedapatan telah mengedarkan sediaan farmasi dan atau alatkesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamnan,khasiat atau kemanfaatan dan mutu dengan identitas Sdr.

  memberi ijin perdaran sediaan farmasi adalah dariDirektur Jendral Pengawasan obat dan makanan.Bahwa Penyerahan obat HEXSYMER kepada masyarakat / peroranganharus Berdasarkan Resep dokter.Bahwa jenis Pil HEXSYMER penyerahannya harus dengan Resepdokter, dan tidak diperjual belikan secara bebas, Bila ada seseorangyang menjual atau mengedarkan obat tersebut di atas tanpa ijin edarmaka termasuk melanggar ketentuan yang berlaku.Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 47 / Pid.Sus / 2019 / PN.KbmBahwa mengenai standar

  Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan /atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan / atau PersyaratanKeamanan, Khasiat atau Kemanfaatan dan Mutu Sebagaimana DimaksudDalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) Yaitu Setiap Orang Yang TidakMemiliki Keahlian dan Kewenangan Dilarang Mengadakan, Menyimpan,Mengolah, Mempromasikan, dan Mengedarkan Obat dan Bahan BerkhasiatObatMenimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1 Setiap

  unsurunsur dari pasal yang didakwakan,maka dengan sendirinya unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi,sehingga Terdakwa tersebut ialah pelaku dari perobuatan pidana dalam perkaraini ;Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan mempertimbangkan unsur unsur berikutnya dan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur unsur delik inti atau bestanddeel delict dari tindak pidana yang didakwakanAd.2 Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan /atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar

• 1 (satu) lembar SOP (Standar Operasional Prosedur) CV. Indofesyen.
• 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Jabatan an. RESPATTY RAMANDINI sebagai Manager Marketing.
• 1 (satu) bendel copy akte pendirian CV. Indofesyen.

Terlampir dalam berkas perkara

• 2 (dua) lembar invoice nomor #IN022921/2019 tertanggal 16 Mei 2019 an. IIN SOVIA.
• 2 (dua) lembar faktur nomor #IN023435/2019 tertanggal 23 Mei 2019 an. PIENA MUSTIKA PIENA.

  Menetapkan barang bukti berupa:2 (dua) lembar rekening koran tahapan BCA dengan nomor rekening6080483293 atas nama KURNO WIDODO PERASTIO KCP BonaIndah.1 (Satu) lembar foto screenshot bukti transfer.1 (satu) lembar rekening koran tahapan BCA dengan nomor rekening4923627718 atas nama ANDRIANA IBNU WIJANARKO KCP Cikande.1 (Satu) lembar foto screenshot bukti transfer.1 (Satu) lembar SOP (Standar Operasional Prosedur) CV.

  belum Terdakwa setorkan ke perusahaan; Bahwa transaksi atas nama Viena juga belum Terdakwa setorjuga; Bahwa setiap customer mengorder barang mentransfer kenomor rekening perusahaan atas nama Lidiawati sebagai Owner; Bahwa uang tersebut belum Terdakwa setorkan ke nomorrekening Lidiawati karena laporannya belum selesai Terdakwa kerjakan; Bahwa laporan tersebut Terdakwa kerjakan sampai Terdakwadipecat oleh perusahaan ; Bahwa Terdakwa dipecat tanggal 13 Juni 2019; Bahwa terkait laporan tersebut menurut standar

  menganggap Terdakwaberkhianat ;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai2 (dua) lembar rekening koran tahapan BCA dengan nomor rekening6080483293 atas nama KURNO WIDODO PERASTIO KCP Bona Indah.1 (Satu) lembar foto screenshot bukti transfer.1 (satu) Iembar rekening koran tahapan BCA dengan nomor rekening4923627718 atas nama ANDRIANA IBNU WIJANARKO KCP Cikande.1 (Satu) lembar foto screenshot bukti transfer.Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Cbi1 (Satu) lembar SOP (Standar

  sub b KUHAP, maka terhadap Terdakwa beralasan untuk tetapditahan;Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidanganberupa : 2 (dua) lembar rekening koran tahapan BCA dengan nomor rekening6080483293 atas nama KURNO WIDODO PERASTIO KCP Bona Indah. 1 (satu) lembar foto screenshot bukti transfer. 1 (satu) lembar rekening koran tahapan BCA dengan nomor rekening4923627718 atas nama ANDRIANA IBNU WIJANARKO KCP Cikande. 1 (satu) lembar foto screenshot bukti transfer. 1 (satu) lembar SOP (Standar

  Memerintahkan barang bukti berupa :2 (dua) lembar rekening koran tahapan BCA dengan nomor rekening6080483293 atas nama KURNO WIDODO PERASTIO KCP BonaIndah.1 (Satu) lembar foto screenshot bukti transfer.1 (satu) lembar rekening koran tahapan BCA dengan nomor rekening4923627718 atas nama ANDRIANA IBNU WIJANARKO KCP Cikande.1 (Satu) lembar foto screenshot bukti transfer.Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Cbi1 (Satu) lembar SOP (Standar Operasional Prosedur) CV.

• Tanda Terima/ Kwitansi dengan No Berkas 168550/2019 untukPeralihan Hak Pewarisan HM 02168Ngawen tanggal 13 September 2019;Bahwa dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RINo. 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan PengaturanPertanahan pada Lampiran II (pada Il Pelayanan PemeliharaanData Pendaftaran Tanah pada bagian 1 Peralihan Hak AtasTanah dan Satuan Rumah Susun) pada bagian b Peralihan Hak Pewarisan/ Wasiat (hal. 29) jelas dinyatakan jika jangka waktu pengurusan adalah 5 (lima) hari

  kerja.Hal itu selaras pula dengan jangka waktu yang terpampang dalamsitus Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan PertanahanNasional yaitu: https://www.atrbpn.go.id/Publikasi/StandarProsedur/moduleld/122856/itemName/Pewarisan/controller/Item/acti on/Detail ;Bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan NasionalRI No. 1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan PengaturanPertanahan pada Lampiran Ill tentang Bagan Alir Proses PeralihanHak Atas Tanah dan Satuan Rumah Susun (hal. 84), yang padapokoknya

  Bahwa terkait pengurusan peralihan hak karena pewarisan, jugatelah ada peraturan pelaksana yakni sebagaimana tercantum dalamPeraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 1 tahun 2010Halaman 17 dari 66 halaman Putusan Nomor : 7/P/FP/2019/PTUN.SMGtentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, khususnyapada bagian Pasal 6 yang menyatakan: i.

  Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan);Halaman 22 dari 66 halaman Putusan Nomor : 7/P/FP/2019/PTUN.SMG9.10.Bahwa dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No.1 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan PengaturanPertanahan pada Pasal 8 jo.

  (Fotokopi dari fotokopi);Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 1Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan PengaturanPertanahan (Addinformandum); Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor55/Pdt.G/2017/PN Mkd tanggal 28 Maret 2018.

• , PT.Catur Karya Jasa) yangmelakukan usaha sewamenyewa tanah di sekitarpelabuhan ;Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ny Winda dari PT.PelitaUsaha Mandiri, di bawah sumpah saksi menyatakan bahwa banyakpenyewaan di luar lahan Pemohon Keberatan, yakni di lahan lain diluar wilayah pelabuhan ;Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mulyadi Muluk dariPT.Karbindo Abesyapradhi, pemilihan lahan yang disewa bukandidasarkan pada pertimbangan lokasi di dalam atau di luarpelabuhan, tetapi justru pada kepemilikan standar

  disepakati kedua belah83 Bahwa pertimbangan hukum dari Termohon Keberatan adalahbertentangan / melanggar prinsip hukum beyond reasonable doubtdalam pembuktian suatu perkara persaingan usaha dimana untukperjanjian yang sama dengan klausul yang sama, dinilai berbedauntuk kemudian penilaian yang merugikan Pemohon Keberatandijadikan dasar untukmenghukum ; 84 Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwaTermohon Keberatan terbukti tidak konsisten dan melanggar prinsiphukum dengan menetapkan standar

  (vide angka 32.4 halaman 26 putusan perkara Nomor : 2/KPPU1/2013) ;2 222222 nn nnn ncn nnn cn nnnPermintaan untuk memasukan klausul waiib bongkar muat atas permintaanpemilik barang sebagai konsumen karena Pemohon Keberatan dapatmemenuhi kebutuhan dan standar yang diinginkankonsumen :113114115116Bahwa pencantuman klausul wajib bongkar di dalam perjanjiansewa lahan tersebut merupakan keinginan dari konsumen / pemilikbarang / penyewa lahan sendiri.

  Hanya Pemohon Keberatan yangdapat memenuhi standar pelayanan yang dibutuhkan oleh parakonsumen / pemilik barang / penyewa lahan khususnya pemenuhankewajiban dari Pemohon untuk melakukan jasa bongkar muatselama 24 jam dengan standar waktu dan dukungan dari sumberdaya manusia yang handal, (vide angka 32.4 sampai dengan 32.6halaman 26 putusan perkara Nomor : 2/KPPU1/2013) ;Bahwa mengenai kesimpulan yang ceroboh tersebut PemohonKeberatan perlu sampaikan bahwa Termohon Keberatan telahterbukti tidak menggunakan

  Bahwa usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh PemohonKeberatan tersebut merupakan pengejewantahan dari kebiasaan didalam dunia pelayaran (shipping practice), UndangUndangPelayaran dan UndangUndang Larangan Praktek Monopoli danPersaingan Usaha Tidak Sehat, (vide angka 41 halaman 31 putusanperkara Nomor : 2/KPPUI/2013) ;Bahwa kualifikasi dari Pemohon Keberatan dalam hal memberikanjaminan pelayanan jasa kepelabuhan di area Pelabuhan Teluk Bayurantara lain adalah standar ketepatan waktu, kesiapan sumber

• Pembangunan dan PengoperasianKemudian terbit Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 89 Tahun 2018tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan BerusahaTerintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Laut, dalamLampiran Hal. 22 menyebutkan bahwa tahapan perizinan untuk membangundan mengoperasikan Terminal Khusus adalah sbb:a. Penetapan Pemenuhan Komitmen Pembangunan atauPengembangan Terminal Khusus;b.

  ROSHINI INDONESIA sebagaimana tersebut diatas wajib memilikiPenetapan Pemenuhan Komitmen Pembangunan atau PengembanganTerminal Khusus dan Penetapan Pemenuhan Komitmen PengoperasianTerminal Khusus sebagaimana telah diatur berdasarkan ketentuan PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan BerusahaTerintegrasi Secara Eletronik dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM89 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria PerizinanBerusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor

  Rencana tehnis fasilitas standar tambat yang palingsedikit memuat : Gambar denah,tampak potongan dan ukuran dimensiserta jenis material konstruksi; Koordinat geografis minimal4 titik (2 titik darat, 2 titikdermaga/perairan); Peta DLKr dan DLKp tertentu Terminal Khusus; Peta situasi Terminal Khusus terkait instalasi danbangunan lain disekitarnya;f.Berita Acara Peninjauan dan Evaluasi rencana pengembanganTerminal Khusus oleh Syahbandar pelabuhan terdekat dan distriknavigasi setempat;2.

  Setelah mendapatkan komitmen Pembangunan atauPengembangan terminal khusus dari Dirjen Perhubungan Laut,Badan Usaha mengajukan permohonan Penetapan pemenuhankomitmen pengoperasian untuk ditetapkan oleh DirekturKepelabuhanan dengan melampirkan persyaratan berupa BeritaAcara Pemeriksaan Fisik, uji coba standar/lepas dan olah gerak kapaloleh Syahbandar pada pelabuhan terdekat yang paling sedikitmemuat :a.

  Penetapan Pemenuhan Komitmen pengoperasian terminalKhusus; Bahwa Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2018tentang norma, standar, prosedur dan kriteria perizinan terintegrasisecara elektronik sektor perhubungan dibidang laut adalah :A.