Ditemukan 256174 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kekeayaan kejkasaan kebiasaan kekaayaan kekayaan
Penelusuran terkait : Menyalahgunakan kekuasaan Penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan Menyalahgunakan kekuasaan;
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Putus : 24-03-2016 — Upload : 24-10-2016
Putusan PN TANGERANG Nomor 167/Pdt.P/2016/PN.Tng.
Tanggal 24 Maret 2016 — SRI ENI RETNO WENI
24 — 17
  • ., yang bernama ANNISA MASYURATSALSABILLA belum dewasa atau masih di bawah umur, maka gunamewakilinya baik didalam maupun diluar Pengadilan perlu ditunjukPemohon menjadi walinya atau pemegang kekuasaan orang tua dari anakkandungnya tersebut;Bahwa, Almarhum Drs.
    TITON HADISULISTYONO, MM, yaitu ANNISA MASYURA TSALSABILLA,anak ke lima, perempuan, lahir di Jakarta, 01 November 2002 masih dibawahumur atau belum dewasa, maka Hakim berpendapat anak bernama ANNISAMASYURA TSALSABILLA dipandang belum cakap bertindak dalam melakukanperbuatan hukum (on bekwaam heid) dan pada kenyataannya anak tersebut dalamkesehariannya berada dalam asuhan dan didikan Pemohon, maka oleh karena ituPemohon sebagai lbu Kandung atau pemegang kekuasaan orang tua berkuasamewakili anak tersebut
    , MM (almarhum), yaitu : ANNISA MASYURA TSALSABILLA,anak ke lima, perempuan, lahir di Jakarta, 01 November 2002 yang masihdibawah umur atau belum dewasa, terutama tidak boleh merugikan kepentingananak kandung dari Pemohon dan almarhum suamiya, demikian juga sepanjangpersidangan tanah tersebut tidak tersangkut sengketa/ kepentingan pihak lain ; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undangundang Nomor 1tahun 1974 jo Pasal 48 Undangundang Nomor 1 tahun 1974, anak yang masihdibawah umur ada dibawah kekuasaan
    Rp. 6.000, Upah tulis........00000... : Rp 6.300, +Jumlah...... : Rp. 12.300,Menimbang, bahwa oleh karena suami Pemohon yang bernama Slamet Pudjianto,telah meninggal dunia pada tanggal 25 Nopember 2008, maka menurut Pasal 47 ayat (1)dan (2) Undangundang Nomor : 1 tahun 1974, Pemohon sebagai orang tua yang masihhidup terlama adalah sebagai pemegang kekuasaan orang tua atas kedua anak tersebut ; Hal. 17 Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2016/PN.Tng.Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak tersebut belum dewasa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 14-08-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1526 K/Pdt/2017
Tanggal 14 Agustus 2017 — PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK KANTOR CABANG SOLO BARU vs FATAH SUGIYARNO
50 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • atas namaTergugat Il dan Tergugat Ill kepada Penggugat secara sukarela apabilaperlu dengan bantuan alat kekuasaan negara;Bahwa demikian juga dengan Tergugat Il dan Tergugat Ill yang telahmenguasai tanah sengketa secara tanpa hak dan melawan hukum, makalayak dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosongtanpa syarat apapun apabila perlu dengan bantuan alat kekuasaan negara;Bahwa untuk menjamin agar gugatan yang diajukan Penggugat tidak siasia, maka Penggugat mohon agar tanah sengketa
    suatuperbuatan yang melawan hukum;Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat Il dan Tergugat Ill yangmenguasai tanah sengketa adalah merupakan suatu perbuatan yangmelawan hukum;:Menghukum Tergugat untuk menyerahkan asli risalah lelang atau GrosseNomor 953/2011 tertanggal 29 Desember 2011 yang dibuat pejabat KPKNLSurakarta dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1723 Desa Begajah, KecamatanSukoharjo, Kabupaten Sukoharjo kepada Penggugat secara sukarela dantanpa syarat apapun apabila perlu dengan bantuan alat kekuasaan
    Khunaifah;Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat Il dan Tergugat Ill yangmenguasai tanah sengketa adalah merupakan suatu perbuatan yangmelawan hukum;:Menghukum Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1723Desa Begajah, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo kepadaPenggugat secara sukarela dan tanpa syarat apapun apabila perlu denganbantuan alat kekuasaan negara;Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk segera menyerahkan tanahdan bangunan yang berdiri di atasnya Hak Milik Nomor
Pengadilan PA KISARAN Perdata Agama
Register : 16-03-2021 — Putus : 30-03-2021 — Upload : 30-03-2021
Putusan PA KISARAN Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Kis
Tanggal 30 Maret 2021 — Pemohon melawan Termohon
15 — 7
  • Bahwa oleh karena Anakanak Almarhum dan almarhumah masih dibawahumur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohonmemandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas anakanakHalaman 2 dari 16 halaman penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.Kistersebut sebagaimana diamanatkan dalam pasal 50 Undang Undang No. 1tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan: Ayat (1) Anak yangbelum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernahmelangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan
    orangtua, berada di bawah kekuasaan wali, dan Ayat (2) Perwalian itu mengenaipribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;8.
    penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.KisMenimbang, bahwa alasan diajukannya permohonan Pemohon tersebutadalah untuk bertindak mewakili anakanak tersebut melakukan perbuatan hukumguna kepentingan anakanak tersebut disebabkan keempat anak tersebut masihdi bawah umur;Menimbang bahwa bedasarkan pasal 50 ayat 1 dan 2 UndangUndang no 1tahun 1974 yang dirubah dengan UU Nomor 16 tahun 2019 tentag perkawinananak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkanperkawinan yang tidak berada di bawah kekuasaan
    memelihara dan mendidik serta mengurus anak yangdibawah penguasaannya dan harta benda sebaikbaiknya dengan menghormatiagama dan kepercayaan anak itu serta berkewajiban membuat daftar harta bendaanak tersebut dan mencatat semua perubahanperubahannya;Halaman 12 dari 16 halaman penetapan Nomor 76/Pdt.P/2021/PA.KisMenimbang bahwa dalam pasal 1 angka 5 UndangUndang Nomor 23tahun 2002 yang dirubah dengan UndangUndang Nomor 35 tahun 2014 Waliadalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 30-07-2020 — Putus : 10-08-2020 — Upload : 11-09-2020
Putusan PN BEKASI Nomor 209/Pdt.P/2020/PN Bks
Tanggal 10 Agustus 2020 — Pemohon:
TUTI
50 — 16
  • PondokKelapa di Kota Jakarta ;Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkandari aspek yuridis permohonan Pemohon, yaitu apakah permohonan Pemohon untukdapat dinyatakan sebagai Wali untuk mewakili segala kKepentingan anak pemohon yangmasih dibawah umur bernama ADE RIZKY cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa menurut konsepsi hukum perkawinan yang diatur dalamUndang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa hak perwalian tidakada apabila masin ada hak kekuasaan
    Hak kekuasaan orang tua masihmelekat meskipun terjadi perceraian baik cerai hidup ataupun salah seorang di antaramereka meninggal dunia.
    Pemohon adalah orang tua dari anaknyayang bernama Ade Rizky, dan ternyata Pemohon tidak sedang dicabut kekuasaanorang tuanya oleh Pengadilan, maka permintaan Pemohon untuk ditetapkan sebagaiwali dari anaknya yang bernama Ade Rizky tepat karena masih ada orang tua yakniPemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang Undang R.I.Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menyatakan :(1) Anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah melangsungkanperkawinan ada dibawah kekuasaan
    orang tuanya selama mereka tidak dicabutdari hak kekuasaan sebagai orang tua.(2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalamdan diluar Pengadilan.Halaman 9 dari 11 hal Penetapan Nomor : 209/Padt.P/2020/PN.BksMenimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 48 UndangUndang R.I.
Pengadilan PN Bintuhan Pidana Umum
Register : 24-02-2020 — Putus : 23-04-2020 — Upload : 29-05-2020
Putusan PN Bintuhan Nomor 9/Pid.B/2020/PN Bhn
Tanggal 23 April 2020 — Penuntut Umum:
1.DEISI MAGDALENA GULTOM, SH
2.Maria Margaretha Astari F.S, SH
Terdakwa:
1.MARLIAN Bin RUKIMAN
2.AGE SAPUTRA DENSA Bin WARDAN
22 — 16
  • Perbuatan mengambil berarti perbuatan yangmengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yangmengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya.
    Perbuatan mengambilsudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas bendadari pemiliknya;Menimbang bahwa pengertian barang adalah sesuatu yang mempunyai nilaididalam kehidupan ekonomi dari Seseorang;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keteranganPara terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa para terdakwa mengambil sesuatubarang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dengan nopol BD 5724BD tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2020 sekira pkl. 11.30
    Perbuatan memiliki yangdikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku.
Pengadilan PA SOA SIO Perdata Agama
Register : 23-01-2018 — Putus : 06-03-2018 — Upload : 28-11-2018
Putusan PA SOA SIO Nomor 1/Pdt.P/2018/PA.SS
Tanggal 6 Maret 2018 — Pemohon melawan Termohon
14 — 9
  • dapat ditetapbkan karena lemahnya akal/tidak mampunyamenggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada dibawah perwalian, demikian juga terhadap anakanak dan orang yang sakitingatan;Menimbang, bahwa peraturan perundangundangan mengatur perwaliandalam ketentuan Pasal 50 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan yang menyebutkan anak yang belum mencapai usia 18 tahun ataubelum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada di bawahkekuasaaan orangtua, berada di bawah kekuasaan
    Pasal 110 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa dari ketentuan dalam kaidah figih dan peraturanperundangundangan tersebut diatas, perwalian baru dapat terjadi apabila anaktersebut tidak berada dibawah kekuasaan orangtuanya atau disebabkan orangtua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempattinggal atau keberadaannya, dan atau dicabutnya kekuasaan orang tua melaluipenetapan pengadilan.
    Jais saatini tidak berada dibawah kekuasaan orangtuanya karena Ibu dan Ayah kandungJubaida M. Jais dan Nursan M. Jais telah meninggal dunia, dan Jubaida M. Jaisserta Nursan M. Jais belum mencapai umur 18 tahun, sehingga merekamembutuhkan perwalian terhadap diri sendiri dan harta kekayaan mereka;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jo.
Pengadilan PA Soreang Perdata Agama
Register : 04-01-2022 — Putus : 02-02-2022 — Upload : 02-02-2022
Putusan PA Soreang Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Sor
Tanggal 2 Februari 2022 — Pemohon melawan Termohon
26 — 19
  • Majelis Hakim berpendapat lain,mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datangmenghadap di persidangan.Bahwa pada sidang pertama, Majelis Hakim telah memberikanpenjelasan kepada Pemohon bahwa secara hukum, anak yang belummencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkanperkawinan berada di bawah kekuasaan orangtuanya selama tidak dicabutkekuasannya sehingga orangtualah yang berhak mewakili anak tersebutmengenai
    dalam peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan perwalian, di antaranya adalah:> Pasal 47 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun2019 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974Halaman 9 dari 16Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Sortentang Perkawinan (selanjutnya cukup ditulis UndangUndangPerkawinan):Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belumpernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan
    orangtuanyaselama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. > Pasal 50 ayat (1) UndangUndang Perkawinan:Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belumpernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawahkekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali.> Pasal 33 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2016 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang
    menghilangkan keharusan penerapan asas kehatihatian(orudential, ihtiyvath) yang juga mutlak diberlakukan dalam praktek hukum ditempattempat lain.Halaman 13 dari 16Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.SorMenimbang, bahwa menurut Pengadilan, apabila instansiinstansi terkaittetap menghendaki penetapan pengadilan yang menegaskan kewenanganPemohon sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa, maka penetapanyang seharusnya disyaratkan bukan penetapan perwalian orangtua terhadapanaknya melainkan penetapan tentang kekuasaan
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Permohonan
Putus : 20-07-2017 — Upload : 13-12-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 529/PDT.P/2017/PN.Tng.
Tanggal 20 Juli 2017 — DJONO SALIM
61 — 30
  • TANDARAMAdahulu bernama TJIA ERLY demikian berdasarkan Sertipikat tanggal 30Januari 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 47 ayat 1 UndangUndang No.1Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa apabila salah satu dari orang tua meninggaldunia, maka orang tua yang masih hidup secara hukum sebagai pemegang kekuasaanOrangtua bagi anaknya yang masih belum dewasa kecuali jika ia dicabut sebagaipemegang kekuasaan orang tua atau dipecat sebagai pemegang
    kekuasaan orangtuaterhadap anaknya yang belum dewasa;Menimbang, bahwa pemohon bukanlah sebagai orang yang sedang dalamkeadaan dicabut sebagai pemegang kekuasan orang tua atau dipecat dari kekuasaanorangtua, maka sesuai dengan bunyi ketentuan pasal 49 UndangUndang No. 1 Tahun1974 Tentang Perkawinan, dengan meninggalnya istri pemohon, maka secara hukumpemohon adalah sebagai pemegang kekuasaan orangtua dari anak pemohon yangmasih berada dibawah umur;Menimbang karena Pemohon sebagai pemegang kekuasaan
Pengadilan PN BALE BANDUNG Perdata
Register : 17-05-2018 — Putus : 26-06-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 165/Pdt.P/2018/PN Blb
Tanggal 26 Juni 2018 — Pemohon:
Rinto Sihite
23 — 31
  • Menetapkan pemohon selaku orang tua yang diberi kekuasaan untuk mewakili tindakan hukum dari anak-anaknya yang masih dibawah umur, yang bernama :

    • Hermanto Sihite
    • Andi Dwiputra Sihite
    • Angga Prayoki Sihite
    • Kasih Mutiara

    3.

Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 01-03-2021 — Putus : 09-03-2021 — Upload : 12-03-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 197/Pdt.P/2021/PN Bdg
Tanggal 9 Maret 2021 — Pemohon:
TRIWAHJUNI ALISON
42 — 10

  • M E N E T A P K A N

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
    2. Menunjuk Pemohon TRIWAHJUNI ALISON selaku orang tua kandung yang diberi kekuasaan terhadap anaknya yang belum dewasa yang bernama LAURELL FREYA CAHYADI dan LEONARD FIDEL CAHYADI untuk dapat melakukan Tindakan Hukum;
    3. Memberi ijin kepada Pemohon TRIWAHJUNI ALISON yang bertindak untuk
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 24-08-2021 — Putus : 31-08-2021 — Upload : 22-09-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 611/Pdt.P/2021/PN Mdn
Tanggal 31 Agustus 2021 — Pemohon:
ROMIANNA BR SIMANJUNTAK
21 — 8

  • MENETAPKAN:

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
    2. Memberi izin kepada Pemohon ROMIANNA BR SIMANJUNTAK sebagai wali yang sah untuk menjalankan kekuasaan orang tau dari anak yang belum dewasa (rnasih dibawah umur) Yaitu

    ROBBY F PARNINGOTAN TAMBUNAN (anak kelima) Laid- Iaki, lahir di Medan, tanggal 08-12-2004;

Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 15-01-2021 — Putus : 10-02-2021 — Upload : 18-02-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 82/Pdt.P/2021/PN Bdg
Tanggal 10 Februari 2021 — Pemohon:
DECKY KURNIAWAN
28 — 5

  • M E N E T A P K A N

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
    2. Menunjuk Pemohon DECKY KURNIAWAN selaku orang tua kandung yang diberi kekuasaan terhadap anaknya yang
Pengadilan PT BANTEN Perdata
Register : 24-11-2021 — Putus : 21-12-2021 — Upload : 28-04-2023
Putusan PT BANTEN Nomor 240/PDT/2021/PT BTN
Tanggal 21 Desember 2021 — Pembanding/Penggugat I : EDWARD DEDDY GALATANG (KETUA FORUM SOLIDARITAS WARGA VILLA PERMATA HIJAU)
Terbanding/Tergugat I : AGUNG PERMADI SELAKU DIREKTUR UTAMA PT. SENTRA KARYA MANDIRI (PT.SKM)
Terbanding/Tergugat II : BUPATI KABUPATEN SERANG
Terbanding/Tergugat III : KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SERANG
Terbanding/Tergugat IV : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SERANG
Turut Terbanding/Penggugat II : PANJI RIEZKYANTO (WAKIL KETUA FORUM SOLIDARITAS WARGA VILLA PERMATA HIJAU)
Turut Terbanding/Penggugat III : WAHYU WIJANARKO (SEKRETARIS 1 FORUM SOLIDARITAS WARGA VILLA PERMATA HIJAU)
135 — 41

  • Memperhatikan, Pasal-pasal dalam HIR, Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Pengadilan Ulangan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo.

Pengadilan PN SIMALUNGUN Perdata
Register : 22-03-2021 — Putus : 29-03-2021 — Upload : 29-03-2021
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 30/Pdt.P/2021/PN Sim
Tanggal 29 Maret 2021 — Pemohon:
Asnah Nur Aidam
33 — 8
  • Indonesia, pekerjaan Pelajar, Agama Islam, tempat tinggal Huta III, Nagori Pamatang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun;
  • Rafa Alfian Putra, lahir di Gunung Sitoli, pada tanggal 24 Juni 2015, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Pelajar, Agama Islam, tempat tinggal Huta III, Nagori Pamatang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun;

yang masing-masing belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, mempunyai kekuasaan

Pengadilan PN Sei Rampah Perdata
Register : 02-08-2019 — Putus : 10-02-2020 — Upload : 24-02-2020
Putusan PN Sei Rampah Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Srh
Tanggal 10 Februari 2020 — Penggugat:
JAMIN SITOPU LINGGA
Tergugat:
1.KAMIN SITOPU
2.ARENA GOPAL SITOPU
3.GOMGOM SITOPU
4.EDI SYAHPUTRA SILAEN GINDO BR SITOPU
90 — 31
  • Memerintahkan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat, dalam keadaaan baik, tanpa syarat apapun dan jika perlu dengan bantuan Alat-Alat Kekuasaan Negara;
6. Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk tiap hari lalai melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
7.
perbuatan Tergugatl, TergugatIl, Tergugatlll, TergugatIV yang menguasai objek perkara adalahPerbuatan Melawan Hukum;Bahwa oleh karena perbuatan Tergugatl, Tergugatll, Tergugatlll,TergugatIV sudah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum,maka patut jika Majelis Hakim memerintahkan supaya Tergugatl,Tergugatll, Tergugatlll, TergugatlV atau pihakpihak lain yangmenguasai objek perkara menyerahkan objek perkara kepadaPenggugat dalam keadaan baik, tanpa syarat apapun dan jika perludengan bantuan alatalat kekuasaan
pokokpersoalan ketiga di atas, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa PenggugatHalaman 64 dari 71 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2019/PN Srhtelah berhasil membuktikan dalilnya bahwa para Tergugat telah melakukanperbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) GugatanPenggugat yang memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Tergugatl,TergugatIl, Tergugatlll, TergugatIV untuk menyerahkan objek perkara kepadaPenggugat, dalam keadaaan baik, tanpa syarat apapun dan jika perlu denganbantuan AlatAlat Kekuasaan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 07-05-2018 — Putus : 24-05-2018 — Upload : 04-02-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 531/Pid.Sus/2018/PN .Jkt Utr
Tanggal 24 Mei 2018 — Penuntut Umum:
IWAN MEX NAMARA, SH
Terdakwa:
FANNY RAHMAYANTI BINTI HASANUDIN
200 — 23
    1. Menyatakan Terdakwa Fanny Rahmayanti Binti Hasanudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perekrutan, pengiriman, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia ;
    2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena
Pengadilan PA SELONG Perdata Agama
Register : 27-04-2016 — Putus : 06-06-2016 — Upload : 16-05-2020
Putusan PA SELONG Nomor 0479/Pdt.G/2016/PA.SEL
Tanggal 6 Juni 2016 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 7
  • Surat Penunjukan Panitera/Panitera PenggantiSURAT PENUNJUKAN PANITERANomor 0479/Pdt.G/2016/PA.SELPanitera Pengadilan Agama Selong telah membaca Penetapan KetuaPengadilan Agama Selong Nomor 0479/Pdt.G/2016/PA.SEL Tanggal 28 April2016 Tentang Penetapan Majelis Hakim;Menimbang, bahwa untuk membantu tugas Majelis Hakim dalammemeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu menunjuk Panitera/PaniteraPengganti;Memperhatikan, Pasal 11 ayat (3) UndangUndang Nomor 48 Tahun2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo.
Pengadilan PN PARE PARE Perdata
Register : 14-03-2013 — Putus : 25-04-2013 — Upload : 11-12-2013
Putusan PN PARE PARE Nomor 8/PDT.G/2013/ PN.Parepare
Tanggal 25 April 2013 — RINA CHRISTINA SESA,A.md.Keb Melawan YANCE SARANGA
41 — 6
  • Kepala Keluarga RINA CHRISTINA SESA;Menimbang, bahwa pada Pasal 206 BW disebutkan dalammengucapkan pembubaran, hakim mengangkat satu diantara bapak danibu yang pada waktu itu melakukan kekuasaan orang tua sebagai walisedangkan dalam pasal 229 BW disebutkan setelah perceraiandiperintahkan, dan setelah mendengarkan atau memanggil dengan sahakan kedua orangtua dan sekalian keluarga sedarah dan semenda darianakanak yang belum dewasa, Pengadilan negeri menetapkan terhadaptiaptiap anak, siapakah dari kedua
    orang tua itu, kecuali sekiranyakeduanya telah dibebaskan atau di pecat dari kekuasaan orang tua mereka,harus melakukan perwalian atas anakanak itu;Menimbang, bahwa sejogjanya perceraian berakibat padakepentingan anakanak yang lahir dalam perkawinan tersebut makaPenggugat dan Tergugat sebagai orang tuanya tetap berkewajiban untukmemelihara dan membiayai hidup serta pendidikan hingga anak tersebutdewasa dan mandiri meskipun hak pemeliharaan tersebut diberikan kepadasalah satu dari orang tuanya;Menimbang
    denganPenggugat;Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim juga telah menanyakankepada anakanak Penggugat dan Tergugat tersebut, dan menurutketerangan anak anak Penggugat dan Tergugat tersebut ingin tinggalbersama ibunya (Penggugat);Menimbang, bahwa bertalian dengan hal tersebut lebih lanjut MajelisHakim akan mempertimbangkan mengenai perwalian:Menimbang bahwa dalam pasal 47 UU No 1 tahun 1974menyatakan:1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernahmelangsungkan pernikahan ada dibawah kekuasaan
    orang tuanyaselama mereka tidak dicabut dari kKekuasaannya;2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalamdan diluar pengadilan;Dan dalam pasal 50 ayat 2 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinanmenyatakan bahwa:1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernahmelangsungkan pernikahan yang tidak berada dibawah kekuasaan orangtuanya berada di bawah kekuasaan waii;2) Perwalian mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun hartabendanya;Menimbang, bahwa pasal 330 ayat (
    3) KUH Perdata menegaskan :mereka yang belum dewasa dan tidak berada dalam kekuasaan orang tuaberada dibawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalambagian ketiga,keempat, kelima dan keenam bab ini;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut menurut hemat MajelisHakim untuk anak yang akan diangkat dalam perwalian/pemeliharaanharuslah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Pasal 50 ayat 2 UU no1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diuraikansebelumnya;Menimbang, bahwa lebih
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Putus : 07-08-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 234 K/TUN/2014
Tanggal 7 Agustus 2014 — Hj. SULAMI binti KOESADI VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MOJOKERTO
109 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • demokratik harus tunduk pada kemauan hukum (subject to the ruleof law);3 Demokrasi dan negara wajib menjunjung tinggi hakhak rakyat, baik yang asasiataupun yang bukan asasi;4 Tersedianya kekuasaan kehakiman yang netral (impartially);Sejalan dengan 4 prinsip di atas, penegakan supremasi hukum tersebut, Purwoto S.Gandasubrata mengemukakan ada 3 asas hukum dalam sistem hukum Indonesiayang dapat mendukung penegakan supremasi hukum, yaitu:1 Asas Wibaya Hukum, Asas Legalitas Konstituanalisme dan supremasi
    hukum,untuk asas ini disyaratkan adanya pembuatan undangundang dan hukum yangdemokratis dan sesuai aspirasi rakyat;2 Asas pengayoman hukum untuk menjamin hakhak dan kewajiban asasi warganegara;3 Asas Kepastian Hukum yang menjamin adanya suatu kekuasaan kehakimanyang merdeka (an independent judiciary) yang mampu menegakkan hukum,kebenaran dan keadilan berdasarkan perikemanusiaan yang adil dan beradab(Henry Pendapatan Panggabean, Fungsi Mahkamah Agung Bersifat PengaturanRule Making Power Tahun 19662003
    bagi pihak yang dirugikan;Sedangkan dalam Putusan Nomor 191/B/2013/PT.TUN.SBY Judex Factimemberikan perlindungan hukum berdasarkan prinsip privilege/preference, adalahsalah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku karena privilege/preferencesebagaimana diatur dalam Pasal 1333 KUHPerdata adalah masuk ranah Perdata,sedang sengketa pada saat ini masuk ranah Tata Usaha Negara;Selain itu, nampaklah kesalahan penerapan atau melanggar hukum, karenabertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) UndangUndang Kekuasaan
    di tingkat Kasasi membatalkan putusan Judex Facti,karena jika tidak dibatalkan terasa tidak mantap dan tidak profesional dalammewujudkan peradilan yang berkualitas dengan putusan Hakim yang eksekutabel,berisikan ethos (integritas), pathos (pertimbangan juridis yang pertama dan utama),filosofis (berintikan rasa keadilan dan kebenaran) serta sosiologis (sesuai dengantata nilai budaya yang berlaku di masyarakat) juga logos (diterima dengan akalsehat), demi terciptanya kemandirian para penyelenggara kekuasaan
    Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebutdalam amar putusan di bawah ini;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajariJawaban Memori Kasasi dari Termohon Kasasi, namun tidak ditemukan halhal yangdapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;Menimbang, bahwa pada dasarnya Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah,dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 13-06-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 645 K/Pdt.Sus-BPSK/2016
Tanggal 13 Juni 2017 — SUARDI VS PT BANK MANDIRI (PERSERO), TBK
91 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Pasal 1 angka (4) jo. pasal 45 ayat (1) juncto pasal 49 ayat (1)Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen(Undang Undang Pk), Pasal 2 Kepmenperindag Nomor 350/2001 dan Pasal18 Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman(Undang Undang Kekuasaan Kehakiman) telah jelas dan tegas mengaturbahwa BPSK Kabupaten Batu Bara bukanlah lembaga peradilan atau pelakukekuasaan kehakiman, melainkan hanya sebagai suatu lembaga yangdibentuk oleh pemerintah yang berfungsi
    Bahwa karena bukan merupakan lembaga peradilan atau pelaku kekuasaankehakiman maupun badan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang kekuasaan kehakiman dan Undang Undang Arbitrase, maka putusanBPSK tidak boleh menggunakan irahirah Demi Keadilan BerdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa.
    Nomor 645 K/Pdt.SusBPSk/2016dimana putusan KPPU yang sebelumnya memuat irahirah tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana telah ditegaskan dalamyurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 03 K/KPPU/2002 tanggal 2Januari, yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya irahirah dalamputusan KPPU, dimana putusan KPPU notabene bukan putusan lembagaperadilan atau pelaku kekuasaan kehakiman adalah tindakan yangmelanggar Undang Undang kekuasaan kehakiman, dan oleh karena ituputusan dimaksud mengandung
    tanpa kehadiran dan persetujuan Pelaku Usaha;e Bahwa dengan mengabulkan seluruh gugatan Termohon dan memutuskanperkara a quo, Majelis BPSK telah melakukan tindakan yang sewenangwenang dan melebihi kewenangannya sebagaimana ditentukan olehUndang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumendan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan wewenang BadanPenyelesaian Sengketa, Majelis a quo telah melakukan penyalahgunaankewenangan dan kekuasaan