Ditemukan 256479 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kekeayaan kejkasaan kebiasaan kekaayaan kekayaan
Penelusuran terkait : Penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan Kewenangan Menyalahgunakan kekuasaan;
Pengadilan PN PADANG PANJANG Pidana Umum
Register : 23-06-2020 — Putus : 02-07-2020 — Upload : 10-08-2020
Putusan PN PADANG PANJANG Nomor 41/Pid.B/2020/PN Pdp
Tanggal 2 Juli 2020 — Penuntut Umum:
MUCHAMMAD ALBAR EL FAJRY, S.H.
Terdakwa:
WARTA AGUSTA panggilan ARTA
98 — 21
  • Agusta panggilan Arta diajukan sebagai orang yang didakwa melakukantindak pidana, dan la adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawabatas perbuatan hukum yang dilakukan, maka barang siapa disini adalahTerdakwa yaitu Warta Agusta panggilan Arta, sehingga dengan demikian unsurkesatu yaitu barang siapa telah terpenuhi;Ad.2 Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau SebagianKepunyaan Orang LainMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membuatsesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan
    seseorang yang berhak,sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yangberhak tersebut;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur sesuatubarang (zaak) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milikHalaman 9 dari 14 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020/PN Pdpyang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidakbergerak) dan barang tidak berwujud;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atausebagian kepunyaan orang lain berarti barang yang diambil
    Perbuatan memiliki yang dikehendakitanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku.
    merupakan tulang punggung keluarga; Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah danakan dijatuhi pidana, yang sebelumnya Terdakwa tidak pernah meminta untukdibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal222 KUHAP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biayaperkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;Mengingat serta memperhatikan UndangUndang Republik IndonesiaNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Pengadilan PN SITUBONDO Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 19-03-2012 — Upload : 23-09-2012
Putusan PN SITUBONDO Nomor 80/Pid.B/2012/PN.Stb.
Tanggal 19 Maret 2012 — Pidana - FRILINDA KRISTIANTO Alias ARIL Bin SUROSO
23 — 4
  • terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan dan selanjutnya menuntut agar Majelis menjatuhkan putusan sebagaiberikut : Menyatakan terdakwa terdakwa FRILINDA KRISTIANTO Alias ARIL Bin SUROSOsecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja danmelawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeeigenen) barang sesuatu yangseluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau setidaktidaknya kepunyaanorang lain selain ia terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaan
    ARIL Bin SUROSO pada waktudan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama , dengan sengaja dan melawanhukum mengaku sebagai milik sendiri (zieh taeeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atausebagian adalah kepunyaan orang lain atau setidaktidaknya kepunyaan orang lain selain iaterdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan yang dilakukandengan cara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat sebagaimana di atas sekira pukul 16.00 Wib saksi RATRI YULIPAGE 2WARDHANI (
    terdakwa FRILINDA KRISTIANTOAlias ARIL Bin SUROSO serta pada dirinya tidak ditemukan alasanalasan penghapus pidana;Menimbang, bahwa dengan berdasar pada uraian pertimbangan terhadap unsurbarang siapa, maka telah nyata unsur pertama tersebut telah terpenuhi; Unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zichtoeeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaanorang lain atau setidaktidaknya kepunyaan orang lain selain ia terdakwa, tetapiyang ada dalam kekuasaan
    pembiayaan bersama; e 2 Lembar permohonan pencairan dana; e 1 Lembar Kwitansi pembelian 1 unit Yamaha Vega;akan dinyatakan dalam amar putusan ini; Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, danmemahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalammempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baikdan jahat dari Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam pasal 28 ayat (1) dan (2) Undangundang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Umum
Register : 14-01-2019 — Putus : 02-04-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 33/Pid.B/2019/PN Smr
Tanggal 2 April 2019 — Penuntut Umum:
YUDHI SATRIYO NUGROHO, SH
Terdakwa:
SUNARDI Bin SADJAM
38 — 3
  • RUSDI milik Saksi RUSDI selama 3 (tiga) hari,dengan perharinya sebesar Rp 300.000, (tiga ratus ribu rupiah) kKemudianHalaman 2 dari 13 Putusan Nomor 33/Pid.B/2019/PN.SmrSaksi RUSDI dengan Terdakwa sepakat untuk bertemu di Halaman MasjidRaya Samarinda untuk melakukan transaksi sewa mobil ditempat tersebut,setelah sampai ditempat tersebut kemudian RUSDI menyerahkan mobilmilik Saksi RUSDI beserta kuncinya kepada Terdakwa setelah mobiltersebut berada didalam kekuasaan Terdakwa kemudian Terdakwameminjamkan
    RUSDI beserta kuncinya kepada Terdakwa setelahmobil tersebut berada didalam kekuasaan Terdakwa kemudian Terdakwameminjamkan mobil tersebut kepada Sdr.
    Soesilo ialah pemegang barang yang menguasai ataubertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikatpadanya sebagai pemegang barang itu;Bahwa Memiliki adalah setiap perobuatan penguasaan atas barang ataulebin tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untukmelakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakanitu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu.
    Anwar, SH dalam Buku Hukum Pidana BagianKhusus : KUHP Buku II, Hal. 3536);Sedangkan melawan hukum bahwa pelaku melakukan perbuatanmemiliki itu tanpa hak atau kekuasaan. la tidak mempunyai hak untukmelakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan yang punya, bukan pemilik;Menimbang, bahwa berdasarkan teori dari unsur ini sebagaimanatersebut di atas dihubungkan dengan faktafakta yang terungkap di persidanganbahwa awalnya Terdakwa mengenal Sdr.
Pengadilan PN SERANG Pidana Umum Pencurian
Upload : 13-08-2015
Putusan PN SERANG Nomor 607/Pid.B/2014/PN Srg
KUSNADI Bin SAPRUDIN
24 — 4
  • Setelah berhasil dibuka selanjutnyaq besiberbentuk pipa tersebut diturunkan satu persatu lalu diangkat dan dibawa olewhterdakwa hingga berjumlah 4 (empat) batang.ao Setelah 4 (empat) batang besi berbentuk pipa berwarna hijau tersebut adapada kekuasaan terdakwa bersama dengan sdr. SODIK dan Sdr. BABAYselanjutnya dibawa menjauh dari pabrik dengan tujuan untuk dijual namunsebelum terjual terdakwa dapat tertangkap oleh anggota Polsek Cikandenamun teman terdakwa yaitu Sdr. BABAY dan Sdr.
    Setelah berhasil dibuka selanjutnya besiberbentuk pipa tersebut diturunkan satu persatu lalu diangkat dan dibawaoleh terdakwa hingga berjumlah 4 (empat) batang.e Bahwa benar setelah 4 (empat) batang besi berbentuk pipa berwarnahijau tersebut ada pada kekuasaan terdakwa bersama dengan sdr.SODIK dan sdr. BABAY selanjutnya dibawa menjauh dari pabrik dengantujuan untuk dijual namun sebelum terjual terdakwa dapat tertangkapoleh Polsek Cikande namun teman terdakwa yaitu sdr.
    Setelahberhasil dibuka selanjutnya besi berbentuk pipa tersebut diturunkan satupersatu lalu diangkat dan dibawa oleh terdakwa hingga berjumlah 4 (empat)batang.Bahwa benar setelah 4 (empat) batang besi berbentuk pipa berwarnahijau tersebut ada pada kekuasaan terdakwa bersama dengan sdr. SODIK dansdr. BABAY selanjutnya dibawa menjauh dari pabrik dengan tujuan untuk dijualnamun sebelum terjual terdakwa dapat tertangkap oleh Polsek Cikande namunteman terdakwa yaitu sdr. BABAY dan sdr.
Pengadilan PN INDRAMAYU Pidana Umum Pencurian
Putus : 08-04-2014 — Upload : 02-10-2014
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 126 / Pid.B / An / 2014 / PN.Im.
Tanggal 8 April 2014 — RIAN ALIAS KUNTRING BIN DARPAN
26 — 3
  • terdakwa masihberstatus anak.Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan kelainanpada diri terdakwa dan terdakwa adalah seorang anak, sehat jasmani dan rokhani sehinggadapat / mampu dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana ( anak ).Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwaunsur barang siapa telah terbukti.10Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang.Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil yaitu perbuatan yangmengakibatkan barang dibawah kekuasaan
    yang melakukan atau mengakibatkan barangberada diluar kekuasaan pemiliknya.Menimbang, bahwa dari fakta fakta hukum tersebut diatas barang berupa 1 (satu)unit sepeda motor Yamaha Xeon 125 No.Pol.
    E 4017 SO, 1 (satu) buah HP merk Bellzun warna merah dan uangsebesar Rp. 165.000, berada dibawah kekuasaan terdakwa sehingga mengakibatkan barangtersebut berada diluar kekuasaan pemiliknya.Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakimberpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang telah terbukti.Ad.3 Unsur Seluruhnya atau sebagian milik orang lain.Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon 125 No.Pol
Pengadilan PN BATULICIN Pidana Umum Pencurian
Register : 07-06-2017 — Putus : 27-07-2017 — Upload : 03-11-2017
Putusan PN BATULICIN Nomor 143/Pid.B/2017/PN Bln.
Tanggal 27 Juli 2017 — PRASETYO Bin ILYAS
23 — 8
  • dikatakan selesaiapabila barang tersebut sudah dipindahkan tempat dari tempat semula ketempat lain bukan atas kehendak dari pemiliknya;Menimbang, bahwa adapun arti dari sesuatu barang adalah segalasesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, baik itu memilikinilaiekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis seperti misalnya uang,baju, listrik dan gas;Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki menurut Prof.Simons adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuatPelaku memperoleh suatu kekuasaan
    yang nyata atas suatu bendaseperti yang dimiliki oleh Pemiliknya, dan pada saat yang sama telahmembuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya (Drs.
    Terdakwa gunakanuntuk melakukan kejahatan berupa 1 (satu) buah palu merk Kenzo terbuat daribesi dengan gagang warna kuning sebagaimana telah disebutkan sebelumnya,maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepadayang berhak sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab UndangUndang HukumAcara Pidana juncto Pasal 8 Ayat (2) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan
    dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Halaman 13 dari 15 Putusan Pidana Nomor 143/Pid.B/2017/PN Bln.Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memandang adildan layak apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana termuat dalam amarputusan di bawah ini;Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke5 Kitab UndangUndang HukumPidana, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 17-01-2022 — Putus : 31-01-2022 — Upload : 31-01-2022
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 31/Pdt.P/2022/PN Jkt.Utr
Tanggal 31 Januari 2022 — Pemohon:
LYNDAWATY
64 — 33
  • Utr.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU No. 1Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: anak yang belum mencapaiumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan adadibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.Selanjutnya ayat (2) menyebutkan bahwa : orang tua mewakili anak tersebutmengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukumtersebut diatas dengan
    umur/belum deasa untukmenandatangani suratsurat berkaitan dengan proses jual beli tanah tersebutadalah Pemohon selaku ibu kandungnya, karena anak Pemohon masihdikategorikan sebagai anak belum dewasa/dibawah umur, maka untuk melakukanperbuatan hukum didalam maupun diluar Pengadilan harus diwakili oleh orangtuanya;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan disebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun ataubelum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan
    Budi Hartonoyaitu sertifikat hak milik nomor 466/ Genteng Kota Bogor dan sertifikat hak miliknomor 1206/ Cigondewah Rahayu, Bandung Tegallega, maka wajib dan harusdiwakili oleh Pemohon karena memang kepentingan anak tersebut menghendaki,oleh karena kekuasaan orang tua sesuai faktanya tidak dicabut secara hukum danjuga anak Pemohon tersebut tidak berada dibawah kekuasaan wali (vide Pasal 47Jo. Pasal 48 Jo. Pasal 49 Jo.
Pengadilan PA PEMATANG SIANTAR Perdata Agama
Register : 13-01-2021 — Putus : 03-02-2021 — Upload : 03-02-2021
Putusan PA PEMATANG SIANTAR Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.PST
Tanggal 3 Februari 2021 — Pemohon:
Zuanita Nasution Binti Zulfahri Nasution
39 — 16
  • Untuk itu secara formil ketentuan hukum telahmembagi wilayah kekuasaan orang tua dan wali terhadap anak dimaksud agartidak terjadi pertentangan dan atau persintuhan kepentingan.
    mengukuhkan dan atau menguatkan posisiPemohon selaku orangtua yang masih hidup sebagai pihak yang berhakmewakili anak yang belum mencapai usia dua puluh satu tahun, dalam halbertindak hukum terhadap diri dan harta anak, maka Hakim menilai penetapanHalaman 14 dari 17 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Pstini tidak merugikan pihak manapun dan tidak bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan;Menimbang, bahwa oleh karena secara istilah teknis tidak dikenal istilahpermohonan penetapan kekuasaan
    orang tua, sebaliknya dalam kenyataanhukum yang hidup dalam masyarakat dan bahkan dipraktekkan dalamketentuan administrasi di beberapa instansi pemerintah hanya dikenal istilahperwalian sehingga tidak jelas pemisahan secara tegas antara kekuasaanorangtua dan kekuasaan wali, maka untuk mengisi kekosongan hukum danmemenuhi rasa keadilan bagi anakanak yang tidak dapat memperoleh haknyakecuali dengan penetapan pengadilan tersebut, Hakim berpendapat bahwapenegasan kekuasaan orangtua dalam perkara permohonan
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Umum Pencurian
Register : 24-06-2014 — Putus : 21-07-2014 — Upload : 12-06-2015
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 208/PID.B/2014/PN.YYK
Tanggal 21 Juli 2014 —
32 — 15
  • MENGAMBIL BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ATAUSEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAINPerbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkanbarang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yangmengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya.
    DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM ; Bahwamelawan hukum ini terwujud dalam kehendak, keinginanatau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang yang dikehendakitanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadarbahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain. Memilikibagi diri sendiri adalah setiap perbuatan penguasaan atas barangHal 13 dari 18 Putusan Nomor 208/Pid.B/2014/PN.
    Menimbang, bahwa barang bukti berupa :e 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna putin NomorPolisi ABO2766JIl, Nomor Rangka MHG31KP001CK028092,Nomor Mesin 1KP028214, Tahun 2012, beserta STNK atas namabuah WAHYUNING DWI MURTI alamat Jlagran GT II / 137RT 03Rw 01 Pringgokusuman Yogyakarta 1 (Satu) buah Helm merk INK warna hitam yang telah terputus talinya.Mengingat akan pasal 363 ayat 1 ke4 KUHP Undang Undang Nomor8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang Undang Nomor 48Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 01-02-2018 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 27-07-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 49/PDT/2018/PT-MDN
Tanggal 5 April 2018 — ENITA BANGUN VS DIREKTUR PT. BANK BRI SYARIAH, DKK
32 — 20
  • untuk memberikanputusan apakah Pengadilan Negeri berwenang atau tidak untuk memeriksaperkara dalam putusan sela sebagaimana dimaksud oleh RetnowulanSutantio, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori danPraktek, Penerbit Mandar Maju, 1995, Bandung, cetakan VII, halaman 40.Adapun yang mejadi dasar hukum mengenai eksepsi kewenangan absolutadalah sebagai berikut:Pasal 134 HIRHalaman 6 dari 24 Putusan 49/Pdt/2018/PT MDNTetapi dalam hal perselisihan itu mengenai suatu perkara yang tiadamasuk kekuasaan
    Bahwa pilihan hukum untuk penyelesaian perselisihan yang telah disepakatitelah diatur dalam ketetentuan perundangundangan yang berlaku yangmana dengan tegas apabila para pihak telah menentukan pilihan hukumuntuk penyelesaian sengketa ke arbitrase, maka Pengadilan tidakberwenang mengadili perkara aqua sebagaimana berikut:UndangUndang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan KehakimanPasal 59(1) Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luarpengadilan yang didasarkan pada perjanjian
    arbitrase yang dibuatsecara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.(2) Putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetapdan mengikat para pihak.(3) Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secarasukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua pengadilannegeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa.Penjelasan Pasal 59 Ayat (1)UndangUndang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan KehakimanYang dimaksud dengan arbitrase dalam ketentuan ini termasuk
    Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 UndangUndang Nomor : 142.7.Tahun 1970 Tentang Pokokpokok Kekuasaan Kehakiman jo. pasal 50UndangUndang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum(Pengadilan Negeri) sebagaimana telah diubah dalam UndangUndangNomor: 8 Tahun 2004 disebutkan bahwa, badanbadan peradilantermasuk pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa,memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkatpertama.Bahwa apabila Pelawan dan Terlawan dalam Akad PembiayaanMurabahah
    tidak memilin forum penyelesaian sengketa melaluiBASYARNAS, maka penyelesaian sengketa pembiayaan pada banksyariah berlaku ketentuan sebagai berikut:a. ketentuan Pasal 25 ayat (3) Undangundang Kekuasaan KehakimanNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan:Halaman 2 dan 11 halaman Jawaban dalam Perkara Perdata Nomor149/Pdt.G/Plw/2015/PN.LBP.Peradilan agama sebagaimana dimaksudHalaman 11 dari 24 Putusan 49/Pdt/2018/PT MDNpada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, danmenyelesaikan
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 20-03-2019 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 02-05-2019
Putusan PT PALEMBANG Nomor 24/PDT/2019/PT.PLG
Tanggal 9 April 2019 — EMMY NATALIA, SH.MH LAWAN PT. BFI FINANCE INDONESIA TBK CABANG PALEMBANG
40 — 17
  • Put.No.24/PDT/2019/PT PLGKEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGATPENGGUGAT adalah Warga negara Republik Indonesia, Pemilik MobilToyota Kijang Inova G Diesel, Warna silver metalik, Nomor Rangka :HFX5429482511628, Nomor Mesin : 2KD6157610, Nomor BPKBK00080389.yang telah disita sedengan sewenangwenang dan secaramelawan hukum oleh TERGUGAT;Bahwa berdasarkan Pasal 7 UndangUndang Republik Indonesia Nomor48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, PENGGUGAT adalahWarga Negara Republik Indonesia, yang tidak
    dapat dikenakan penyitaan,kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal danmenurutcara yang diatur dalam UndangUndang..
    Republik IndonesiaNomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen.Bahwa perbuatan TERGUGAT yang telah menyita 1 (satu) unit MobilMerk.Type Kijang Inova G Diesel, Nomor Rangka : HFX542G48251 1628,Nomor Mesin : 2KD6157610, Nomor BPKB K00080389 atas nama EMMYNATALIA, SH, Nomor Polisi BG 431 KU.milik PENGGUGAT yangdilakukan pada tanggal 06 Maret 2018 atau pada wakiu sore hari atausetidaknya pada suatu waktuwaktu tertentu pada bulan Maret tahun 2018yang dilakukan TERGUGAT tanpa perintah tertulis oleh kekuasaan
    yangsah dalam hal dan menurutcara yang diatur dalam UndangUndang, makaperbuatan TERGUGAT tersebut merupakan suatu perbuatan yangmelawan hukum, bahwa penyitaan yang dilakukan TERGUGAT tersebut,telah bertentangan dengan Pasal 7 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 48 tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman;Dan bertentangan dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor1380/PMK010/2012 Tentang pendaftaran Fidusia bagi PerusahaanPembiayaan yang dikeluarkan tanggal 7 Oktober 2012.KERUGIAN PENGGUGATBahwa
    PENGUASAAN KEMBALI ATAS BARANG BUKAN MERUPAKANPERBUATAN MELAWAN HUKUM, NAMUN PERBUATAN YANGDIJAMIN OLEH PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN.23.Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT yangmenyatakan tindakan TERGUGAT dalam melakukan penguasaankembali bertentangan dengan UndangUndang nomor 48 tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Menteri Keuangan nomor130/PMK010/2012 tentang Pendaftaran Fidusia bagi PerusahaanPembiayaan, dengan alasan sebagai berikut:24.Bahwa faktanya BARANG di atas
Pengadilan PN BIREUEN Pidana Umum
Register : 08-12-2017 — Putus : 31-01-2018 — Upload : 25-07-2019
Putusan PN BIREUEN Nomor 276/Pid.B/2017/PN Bir
Tanggal 31 Januari 2018 — Penuntut Umum:
Dede Mauladi, SH.
Terdakwa:
MARZUKI BIN RAMLI
79 — 6
  • Perbuatan mengambil berartiperbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukanatau yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atauyang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya.Tetapi hal ini tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibatdilepaskan dari kekuasaan pemilik. (vide hukum pidana bagian khusus (kuhpbuku Il; Brig.Jen. Drs. H.A.K. MOCH. ANWAR, S.H.
    Perbuatanmemiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku.Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.Menimbang, bahwa memiliki bagi diri sendiri adalah setiap perbuatanpenguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakanakan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. (kuhp buku II; Brig. Jen. Drs.H.A.K. MOCH. ANWAR, S.H.
    Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa membuat resah masyarakat; Perbuatan terdakwa tidak sesuai norma norma yang berlaku di masyarakat;Keadaan yang meringankan: Terdakwa kooperatif dan berjanji tidak akan mengulang lagi; Terdakwa telah menyesali perbuatannya; Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke3 KUHP, Undangundang RINomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 09-12-2021 — Putus : 08-02-2022 — Upload : 08-02-2022
Putusan PT MEDAN Nomor 556/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 8 Februari 2022 — Pembanding/Tergugat I : Tetty Muharni Diwakili Oleh : SHOIMAH SH
Pembanding/Tergugat II : Muhammad Hasan Noor Diwakili Oleh : SHOIMAH SH
Pembanding/Tergugat III : Muhammad Rayhan Diwakili Oleh : SHOIMAH SH
Pembanding/Tergugat IV : Muhammad Fadhly Diwakili Oleh : SHOIMAH SH
Terbanding/Penggugat : Darmawansyah
55 — 41
  • Bahwa berdasarkan Undangundang yang berlaku di Indonesia sebagainegara hukum (state court system) maka telah dibagi dan terpisahberdasarkan Yuridiksi atau Kewenangan mengadili.Bahwa kewenangan/kekuasaan absolute disebut juga kekuasaankehakiman atribusi (atributie van rectsmacht) adalah kewenangan mutlakatau kompetensi absolut suatu) pengadilan, kewenangan' badanpengadilan di dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlaktidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain (R.
    bagi.Selanjutnya bahwa berdasarkan Gugatan yang telah disampaikan, yaknidi dalam Petitum Penggugat pada poin 3 Gugatan Penggugatmenyebutkan "menyatakan tanah yang terletak di Jalan Pelita IV no. 29Kelurahan Sidorame Barat Kecamatan Medan Perjuangan dengansertifikat Nomor : 123 atas nama Muhammad Noor Sahaja adalahmerupakan warisan yang belum dibagi.Bahwa berdasarkan dalildalil yang telah disebutkan di atas jelasbertentangan dengan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 18 UUNomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
    Kehakiman yang menyatakanbahwa kekuasaan kehakiman terdiri dari Peradilan Umum, PeradilanAgama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.Bahwa berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agamasebagaimana diatur pada Pasal 2 yang menyebutkan "Bahwa PengadilanAgama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagirakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkaraperkaraperdata tertentu.
    belumdibagi, selanjutnya sampai dengan saat ini tidak ada satu pun putusanpengadilan maupun instansi yang berwenang bahwa obyek tersebutmerupakan warisan antara Penggugat dengan para Tergugat.Bahwa berdasarkan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimanadiubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahuun 2009 tentangPengadilan Agama, maka Pengadilan Negeri Medan tidaklah berwenangmemeriksa dan mengadili perkara aquo.Bahwa berdasarkan Pasal 134 HIR/132 RV yang berbunyi "jikaperselisinan itu tidak termasuk kekuasaan
    biaya perkara inipada dua tingkat pengadilan akan dibebankan kepada Pembanding semulaHalaman 21 dari 22 Putusan Perdata Nomor 556/Pdt/2021/PTMDNTergugat I.II.1I dan.IV, yang pada Pengadilan Tingkat Banding ditetapkansejumlah Rp.150.000,(Seratus lima puluh ribu rupiah);Memperhatikan Pasalpasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdatauntuk Daerah Luar Jawa dan Madura Reglement Tot Regeling Van HetRechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg), (S. 1927227.)UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan
Pengadilan PN GUNUNG SUGIH Perdata
Register : 26-11-2014 — Putus : 03-03-2014 — Upload : 26-11-2014
Putusan PN GUNUNG SUGIH Nomor 01/Pdt./G./2014/PN Gns
Tanggal 3 Maret 2014 — S U P R A Y I T N O : ---------------------------------------------- L A W A N --------------------------------------------- S U P A R T I,
37 — 15
  • Menetapkan hak asuh atas anak perempuan Penggugat dan Tergugat yang bernama VANESHA PRASETYA yang dilahirkan di Sinarsari pada tanggal 10 Maret 2008 dan saat ini berusia kurang lebih 6 (enam) tahun, berada dalam asuhan, kekuasaan dan perwalian Tergugat selaku Ibu kandungnya hingga anak tersebut kelak dewasa ; 5.
    Suroto pada tanggal 21 Mei 2006 di Kalirejo Lampung Tengah, dinyatakanputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;3 Menetapkan hak asuh atas anak perempuan Penggugat dan Tergugat yangbernama : Vanesha Prasetya yang dilahirkan di Sinarsari pada tanggal 10 Maret2008 dan saat ini berusia kurang lebih 6 (enam) tahun, berada dalam asuhan,kekuasaan dan perwalian Tergugat selaku Ibu kandungnya hingga anak tersebutkelak dewasa ; 4 Menetapkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan
    terpenuhidan oleh karena itu maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenaiperceraian sebagaimana dimaksud dalam angka 2 petitum gugatan dapat dikabulkan ; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanpetitum gugatan Penggugat angka 3, yaitu Penggugat menghendaki hak asuh atas anakperempuan Penggugat dan Tergugat yang bernama : Vanesha Prasetya yang dilahirkandi Sinarsari pada tanggal 10 Maret 2008 dan saat ini berusia kurang lebih 6 (enam)tahun, berada dalam asuhan, kekuasaan
    SUNYOTO oleh karena selama ini anak Penggugat dengan Tergugat telahtinggal bersama dengan Tergugat dan selama ini kehidupan anak Penggugat danTergugat telah sepenuhnya di urus oleh Tergugat maka untuk menjaga agar kondisikesehatan anak Penggugat dan Tergugat tersebut tetap baik maka Penggugatmengikhlaskan agar anak Penggugat dan Tergugat tersebut tetap berada dalam asuhandan kekuasaan Tergugat selaku Ibu kandungnya; Menimbang, bahwa dengan demikian beralasan seorang anak yang bernamaVANESHA PRASETYA
    yang dilahirkan di Sinarsari pada tanggal 10 Maret 2008 dansaat ini berusia kurang lebih 6 (enam) tahun, berada dalam asuhan, kekuasaan danperwalian Tergugat selaku Ibu kandungnya hingga anak tersebut kelak dewasa menuruthukum, maka petitum ketiga gugatan Penggugat beralasan bagi Majelis Hakim untukmengabulkannya ; 2222222 22222 n nono nonoMenimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat angka 2 danpetitum gugatan Penggugat angka 3 dikabulkan sehingga sesuai ketentuan Pasal 35 ayat(1) dan
Pengadilan PN RABA BIMA Pidana Umum Perjudian
Register : 19-06-2023 — Putus : 14-08-2023 — Upload : 25-10-2023
Putusan PN RABA BIMA Nomor 188/Pid.B/2023/PN RBI
Tanggal 14 Agustus 2023 — Penuntut Umum:
1.Agus Kurnia Sandy, SH.
2.I Made Adi Estu Nugrahan, Sh.
Terdakwa:
RUSLIN
30 — 0

  • Mengingat ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

    M E N G A D I L I

    1. Menyatakan Terdakwa RUSLIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
Pengadilan PN RABA BIMA Pidana Umum
Register : 13-04-2023 — Putus : 12-06-2023 — Upload : 27-10-2023
Putusan PN RABA BIMA Nomor 125/Pid.B/2023/PN RBI
Tanggal 12 Juni 2023 — Penuntut Umum:
I Made Adi Estu Nugrahan, Sh.
Terdakwa:
Syamsudin
60 — 0

  • Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

Pengadilan PTA SEMARANG Perdata Agama
Register : 08-12-2022 — Putus : 15-12-2022 — Upload : 15-12-2022
Putusan PTA SEMARANG Nomor 436/Pdt.G/2022/PTA.Smg
Tanggal 15 Desember 2022 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
58 — 5
  • Menetapkan anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama Tanaya Alqiana Wirawan, lahir tanggal 18 Juni 2013 dan Mahira Candrawati Muliyani, lahir tanggal 19 Maret 2017, berada di bawah hadhanah (kekuasaan) Penggugat Konvensi dengan tetap memberi akses kepada Tergugat Konvensi untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;

    4.

Pengadilan PN RABA BIMA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 17-11-2023 — Putus : 13-02-2024 — Upload : 26-04-2024
Putusan PN RABA BIMA Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Rbi
Tanggal 13 Februari 2024 — Penuntut Umum:
Farhan Zam Zam, SH.
Terdakwa:
AGUS FATWADI Bin LANDA YUSUF Alias TIBO
14 — 0

  • Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 25-07-2022 — Putus : 31-01-2023 — Upload : 19-07-2024
Putusan PN BEKASI Nomor 371/Pdt.G/2022/PN Bks
Tanggal 31 Januari 2023 — Penggugat:
1.Mahmulloh Ahmad
2.Mazkuro
Tergugat:
1.Muhammad Riansyah Muthalib
2.Dr.Matta Larissa Kasamira
3.Lurah Jati Kramat Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi
4.Camat Jatiasih Kota Bekasi
Turut Tergugat:
Kantor ATR/BPN Kota Bekasi
28 — 0
  • Bahwa segala surat-surat yang terbit untuk dan atas nama yang ada dalam kekuasaan Tergugat mengenai tanah obyek sengeta dalam perkara ini berdasar hukum pengadilan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.
8. Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing sejumlah Rp3.144.800,00 (tiga juta seratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah);